Persekutuan komanditer dan perseroan terbatas merupakan dua bentuk badan usaha yang berbeda. Persekutuan komanditer memiliki sekutu kerja dan tidak kerja, sedangkan perseroan terbatas didirikan oleh dua orang pendiri atau lebih dengan modal terbagi dalam saham. Keduanya memiliki organ pendiri, pengurus, dan pengawas yang berbeda dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

1. Diana
Desi
Saiful
Tria
Shinta
Andhika
H
U
K
U
M
B
I
S
N
I

2. Apa Pengertian
Persekutuan Komanditer (CV)
& Perseroan Terbatas (PT)
?
?
?
?
?
?? ?
? ?
?

3. Adalah persekutuan firma yang
mempunyai satu atau beberapa orang
sekutu secara tanggung menanggung
bertanggung jawab untuk seluruhnya
pada satu pihak atau pihak lain.
Persekutuan Komanditer mempunyai 2
macam sekutu :
1. Sekutu kerja
Yaitu sekutu yang menjadi pengurus
persekutuan.
2. Sekutu tidak kerja
Yaitu sekutu yang tidak mengurus
persekutuan.
* Syarat Pendirian Persekutuan
Komanditer
1. Nama lengkap/identitas diri
2. Penetapan nama bersama atau cv
3. CV bersifat umum/terbatas atau
pada bidang tertentu
4. Saat mulai dan berakhirnya cv.
5. Ketentuan-ketentuan lain
mengenai hak pihak ke-3 terhadap
para sekutu
*Apa penyebab berakhirnya CV ?????
1. Lampaunya waktu
2. Telah tercapai tujuan
3. CV bersifat umum/terbatas atau
pada bidang tertentu
4. Saat mulai dan berakhirnya cv.
5. Ketentuan-ketentuan lain
mengenai hak pihak ke-3 terhadap
para sekutu.
A. PERSEKUTUAN KOMANDITER

4. B. PERSEROAN TERBATAS (PT)
Di atur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007
Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.
1. Memproduksi barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dipasar
dalam negeri ataupun internasional atau meningkatkan nilai pemegang saham.
2. Jika keuntungan usaha sebagai hasil kinerja pemegang saham dapat meningkatkan
nilai saham dalam perusahaan yang bersangkutan maka hal ini akan memberikan
manfaat bagi pemegang saham, karyawan, dan kreditur.
3. Memupuk dan meningkatkan keuntungan guna menaikkan nilai perusahaan.
4. Perseroan dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan tugas khusus untuk
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan
maksud dan tujuan suatu perusahaan.
5. Meskipun persero didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan,
namun persero dapat pula didirikan untuk pelaksanaan khusus yakni persero yang
sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas atau
melaksanan fungsi pelayanan kemanfaatan umum.
Maksud dan tujuan mendirikan Perseroan Terbatas antara lain :

5. 1. Pendirian Perseroan
* Sesuai dengan pasal 7 UUPT beberapa hal
yang harus diperhatikan yaitu;
a. Didirikan oleh dua orang atau lebih
b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil
bagian pada saat saham perseroan
didirikan.
* Syarat atau Prosedur pendirian PT;
a. Akta pendirian di notaris
b. Mengajukan permohonan ke
Menteri Kehakiman
c. Dalam jangka waktu 60 hari akan
disahkan
d. Setelah disahkan oleh Menteri
Kehakiman
e. Mendaftarkan dalam daftar
perusahaan jangka waktu 30 hari
f. Mengajukan pengumuman di
Tambahan Berita Negara jangka
waktu hari
*Pembagian Perseroan Terbatas :
1. PT. terbuka (tbk)
adalah PT yang menjual sahamnya
masyarakat melalui pasar modal
(go public).
2. PT. tertutup
adalah PT yang modalnya berasal
dari kalangan tertentu, misalnya
pemegang sahamnya hanya dari
kerabat dan keluarga saja atau
kalangan terbatas dan tidak dijual
kepada umum.
3. PT. Kosong
adalah PT yang sudah tidak aktif
menjalankan usahanya dan hanya
tinggal nama saja.

6. 2. Modal dan Saham
• Menurut Pasal 32 UUPT, modal dasar Perseroan paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
• Undang-undang yang mengatur kegiatan tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal
perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar.
• Paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh dan dibuktikan
dengan bukti penyetoran yang sah.
3. Organ Perusahaan (RUPS, Direksi & Komisaris)
a. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS)
Dalam RUPS, dibahas masalah2 yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang
harus dilaksanakan segera. Hasil RUPS dilimpahkan ke komisaris diteruskan ke direksi untuk dijalankan.
* Kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Direksi atau komisaris
1. Mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris
2. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
3. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit.
4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan
5. Mengubah anggaran dasar
6. Membubarkan perseroan
7. Mengumumkan pembagian laba (deviden)

7. b. Direksi
Adalah organ yang mewakili kepentingan perseroan selaku subjek hukum mandiri.
Dalam Ps. 1 ayat 5 jis, Ps. 92 ayat 1, Ps. 97 ayat 1, dan Ps. 98 ayat 1 UUPT, :
Direksi adalah wakil perseroan selaku “personal standi in judicio” atau subjek hukum mandiri.
* Kewenangan atau tugas Direksi :
1. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
2. Mengelola kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan.
*Tugas dan wewenang untukmelakukan pengurusan Perseroan adalah tugas dan wewenang setiap
anggota Direksi ditegaskan dalam tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng yang diatur dalam pasal
97 ayat 4 UUPT dengan kemungkikan diskulpasi ( bebas dari hukuman ) sebagaimana diatur dalam Pasal 97
ayat (5) UUPT.
c. Komisaris
 Dalam Ps. 1 ayat 6 UUPT dijelaskan bahwa ada keharusan bagi setiap Perseroan mempunyai Dewan
Komisaris.
 Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi
demi kepentingan Perseroan.

8. Dalam perjalanannya Perseroan (PT)
banyak mengalami berbagai masalah
terhadap kelangsungan perusahaan
tersebut, diantaranya melakukan hal-
hal sebagai berikut.
1. Pembubaran Perseroan;
2. Penggabungan(merger);
3. Konsolidasi,
4. Pengambil alihan (akuisisi)
Tujuan Penggabungan:
1. Memperbesar perusahaan
2. Meningkatkan efisiensi
3. Menghilangkan / mengurangi resiko persaingan
4. Menjamin tersedia pasokan atau penjualan dan distribusi
5. Diversifikasi produk dan pelayanan
6. Upaya defensive terhadap kemungkina take-over
7. Penyaluran modal yang tidak digunakan
Akibat Penggabungan:
1. Peralihan kepemilikan aset dan
saham
2. Peralihan tanggung jawab atas
hutang dan hak atas piutang
3. Peralihan hak dan tanggung jawab
atas on-going contracts
4. Perubahan bentuk organisasi
perusahaan
5. Perubahan manajemen perusahaan

9. 4. Good Corporate
Penegakan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dalam rangka Good Corporate
Governance, yang sejalan dengan prinsip”Business Judgement Rules“ dapat terlihat dalam :
• Pasal 114 ayat(1), (2), (5) dan (6) UUPT
• Pasal 115 ayat (1), (2), dan (3)
5. Corporate Social Responsibility (CSR)
Adalah komitmen perusahaan atau
dunia usaha untuk berkontribusi
dalam pengembangan ekonomi
yang berkelanjutan dengan
memperhatikan tanggung jawab
sosial perusahaan dan
menitikberatkan pada
keseimbangan antara perhatian
terhadap aspek ekonomis, sosial dan
lingkungan. Atau yang lebih dikenal
dengan community development.
Manfaat CSR bagi perusahaan :
1. Memperhatikan dan mendongkrak reputasi serta
citra perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mengurangi atau memperkecil resiko perusahaan
4. Melebarkan akses sumberdaya bagi operasional
usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya perusahaan
7. Memperbaiki hubungan dengan pemangku
kepentingan (stakeholders)
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat produktivitas karyawan
10. Peluang untuk mendapatkan penghargaan
Pengaturan terhadap CSR, dapat kita lihat dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007

10. 6. Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Perseroan
Masa berakhirnya perseroan secara umum diatur dalam Ps. 142 sampai 152
a. Berdasarkan keputusan RUPS
b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
c. Berdasarkan penetapan pengadilan
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
e. Karna harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi
sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang
f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Insolvensi adalah sebuah kondisi di mana kewajiban keuangan sebuah perusahaan kepada
para kreditur melebihi asetnya.
Likuidasi (liquidation) adalah proses penutupan sebuah perusahaan, penjualan aset-asetnya,
pembayaran hutang-hutang ke kreditur, dan mendistribusikan sisanya ke pemegang saham.

11. *Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas
 Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan
umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-
undangan.
 Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum
dalam akta pendirian.
 Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan
perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
LIQUIDATOR
MENTERI
& SURAT KABAR
30 (tigapuluh) hari
Sejak pertanggungjawaban
Liquidator / kurator
diterima oleh RUPS,
pengadilan atau hakim
Menteri Hukum
dan HAM
mengumumkan
berakhirnya status
badan Hukum
Perseroan dalam
Berita Negara RI
SKEMA PROSES Pembubaran Perseroan yang pailit.
Penetapan pengadilan yang menetapkan
liquidator. Dan Liquidator
memperkirakan hutang lebih besar dari
pada kekayaan perseroan, Liquidator
mengajukan permohonan pailit
perseroan.

12. Thank You
For Your
Attention