SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
PEMEGANG SAHAM
Dibuat oleh :
Serafinus Octavia Puspitasari
55117110074
Mata Kuliah :
Business Ethic and Good Governance
Dosen :
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Magister Management
Universitas Mercu Buana
Jakarta
2017
2
FORUM
Banyaknya saham di perusahaan Indonesia yang dijual ke pihak asing. Hal
tersebut tak bisa dihindari karena :
1. Kurangnya pengetahuan atau pengertian masyarakat Indonesia secara
luas dan mendalam perihal jual beli saham dan hal - hal yang terkait
didalamnya.
2. Situasi atau keadaan ekonomi Indonesia (khususnya) dan dunia/global
(umumnya) yang mengalami "pemanasan" sehingga demi bertahannya
kehidupan perusahaan, saham harus dijual kepihak asing
3. Menutupi cost perusahaan yang semakin melambung tanpa bisa
dikendalikan secara maksimal
Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain :
1. Sosialisai perihal jual beli saham sampai ke pelosok daerah sedini
mungkin agar masyarakat makin mengerti.
2. Stabilitas politik dan keamanan agar ekonomi Indonesia terus menguat
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat agar SDM yang dipergunakan
perusahaan - perusahaan berasal dari Indonesia bukan negara luar
3
KUIS
ARTI PEMEGANG SAHAM
Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder), adalah
seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau
lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari
perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha
untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah
sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para
pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi
keuntungan mereka
Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk
hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki)
dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari
pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan
oleh perusahaan, dan hak terhadap asetperusahaan pada
saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset
perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa
pemegang saham (pesaham)biasanya tidak menerima apa pun bila suatu
perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut
memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak
akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah
kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan
direstrukturisasi.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan
Terbatas, bahwa perusahaan merupakan badan hukum yang merupakan
4
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan berdasarkan UU PT dan peraturan pelaksanaannya.
Perusahaan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris. Setiap
pendiri perusahaan wajib mengambil bagian saham pada saat perusahaan
didirikan. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang
dimilikinya.
Adapun hak pemegang saham adalah sebagai berikut:
1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) untuk memilih Direksi dan/atau Komisaris.
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Hak - hak lainnya yang tercatat di Anggaran Dasar.
Kewajiban pemegang saham adalah memberikan pengesahan dalam RUPS
atas rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba. Pemegang saham
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama
perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi
saham yang dimiliki.
Ketentuan diatas tidak berlaku apabila:
1. Persyaratan Perusahaan sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan untuk
kepentingan pribadi.
5
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan,
yang mengakibatkan kekayaan perusahaan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang perusahaan.
PEMEGANG SAHAM MENGENDALIKAN PERUSAHAANNYA
Dalam hal pengambilalihan dalam perusahaan , yang menjadi patokan dalam
perusahaan yang di ambil alih adalah siapakah Pemegang saham yang
berhak mengendalikan suatu perusahaan melalui RUPS. Oleh karena itu , disini
akan dibahas lebih jauh mengenai kriteria /ukuran pemegang saham
pengendali.
Dalam UU no 40 tahun 2007 terdapat berbagai kriteria pengendalian :
1. Dalam hal ukuran atau kriteria dalam hal pemegang saham pengendali
yang utama ditentukan dalam hal pengklasifikasian saham dalam pasal
53 ayat 3 , yakni terdiri dari
a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
b. Saham dengan Hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi
dan / atau anggota dewan Komisaris.
c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau
ditukar dengan klasifikasi saham lainnya.
d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
menerima deviden lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi
6
lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non
kumulatif.
e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
menerima lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas
pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.
2. dalam pasal 79 ayat 2 dan 138 ayat 3 tampak bahwa dengan pemegang
saham yang memiliki 1/10 (10%) SAHAM dalam perusahaaan sudah
dapat dikatakan sebagai pemegang saham pengendali.
3. dalam pasal 42 ayat 2 disebutkan bahwa untuk keputusan rups harus
dihadiri lebih dari ½ bagian seluruh saham dan keputusan yang dapat
diambil adalah ½ dari seluruh saham yang dikeluarkan.
4. dalam pasal 89 disebutkan bahwa untuk keputusan rups harus dihadiri
lebih dari ¾ bagian seluruh saham dan keputusan yang dapat diambil
adalah ¾ dari seluruh saham yang dikeluarkan.
Pengendalian menurut Peraturan Bank Indonesia No 5/25/PBI/2003 tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test)
Berdasar pasal 1 angka 4 : Seseorang atau badan hokum dan atau kelompok
usaha dapat menjadi pemegang saham pengendali apabila :
1. Memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25 % atau lebih
dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
2. Memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% atatu
lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak
suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah
melakukan pengendalian perusahaan atau bank , baik secara
langsung maupun tidak langsung.
7
Pengendalian Menurut PP no 27 tahun 1998 Pasal 1 angka 3.
Untuk terjadi beralihnya pengendalian terhadap suatu PT maka harus
mengambil seluruhnya atau sebagian besar saham PT yang akan diambil alih
sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian PT.
Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM no 05 / PM / 2002 tanggal 3 april 2002
tentang pengambilalihan perusahaan terbuka.
Berdasar peraturan IX H.1 angka 1 huruf d Pengendali perusahaan terbuka
adalah :
1. Pihak yang memiliki saham 25 % atau lebih , kecuali pihak
tersebut dapat membuktikan tidak mengendalikan perusahaan
terbuka; atau
2. Pihak yang mempunyai , baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mengendalikan perusahaan terbuka dengan
cara :
3. Menentukan diangkat dan diberitahukannya direksi atau
komisaris ; atau
4. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka
Kesimpulan
Dalam hal terdapat banyaknya ketentuan yang mengatur berbeda dalam
kriteria pengendalian oleh pemegang saham maka dapat di prioritaskan secara
berurutan dalam menentukan kriteria pengendalian oleh pemegang saham
Yakni:
8
1. berdasarkan Klasifikasi saham pada pasal 53 ayat 3 UU no 40
tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
2. dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan
atau bank , baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. yang ketiga sesuai klasifikasi lainnya sesuai dengan hal apa atau
perusahaan apa yang akan di ambil alih.
DAFTAR PUSTAKA
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham

More Related Content

What's hot

02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usahaucupbh2818ll
 
Bab empat belas pt
Bab empat belas ptBab empat belas pt
Bab empat belas ptBayu Bayu
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Rizal Nurfalah
 
Pengantar bisnis session 3 - bentuk perusahaan
Pengantar bisnis   session 3 - bentuk perusahaanPengantar bisnis   session 3 - bentuk perusahaan
Pengantar bisnis session 3 - bentuk perusahaanHansshev
 
Organisasi Perusahaan
Organisasi PerusahaanOrganisasi Perusahaan
Organisasi PerusahaanAdi Sudradjat
 
Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board com...
Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board com...Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board com...
Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board com...Edi Putra, S.Inf., M.M., ASCA
 
Bab 13 persekutuan (1)
Bab 13 persekutuan (1)Bab 13 persekutuan (1)
Bab 13 persekutuan (1)Bayu Bayu
 
Bentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisBentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisSelfia Dewi
 
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usahaAhmad Maulana
 
Jenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaJenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaNur Agustinus
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatasegintabrando
 
Hukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv ptHukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv ptTrianingrum
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnishudanolips
 
Pengantar Bisnis
Pengantar BisnisPengantar Bisnis
Pengantar Bisnisamuharis
 

What's hot (19)

02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha
 
Bab empat belas pt
Bab empat belas ptBab empat belas pt
Bab empat belas pt
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
 
Pengantar bisnis session 3 - bentuk perusahaan
Pengantar bisnis   session 3 - bentuk perusahaanPengantar bisnis   session 3 - bentuk perusahaan
Pengantar bisnis session 3 - bentuk perusahaan
 
Organisasi Perusahaan
Organisasi PerusahaanOrganisasi Perusahaan
Organisasi Perusahaan
 
Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board com...
Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board com...Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board com...
Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board com...
 
Bab 13 persekutuan (1)
Bab 13 persekutuan (1)Bab 13 persekutuan (1)
Bab 13 persekutuan (1)
 
Bentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisBentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnis
 
macam-macam bentuk kepemilikan usaha
macam-macam bentuk kepemilikan usahamacam-macam bentuk kepemilikan usaha
macam-macam bentuk kepemilikan usaha
 
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
 
Jenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaJenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usaha
 
Definisi dan bentuk badan usaha
Definisi dan bentuk badan usahaDefinisi dan bentuk badan usaha
Definisi dan bentuk badan usaha
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatas
 
Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik SwastaBadan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swasta
 
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
 
Hukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv ptHukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv pt
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnis
 
Pengantar Bisnis
Pengantar BisnisPengantar Bisnis
Pengantar Bisnis
 

Similar to Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , universitas mercu buana, 2017

BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...Riyoko Yudhi Wibowo
 
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxYuliaPujiawati1
 
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Wahyu Saputro
 
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...andika dwipras
 
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyantiakuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by SugiyantiHaruna Tiyan
 
Memilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaMemilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaAbeng Fariz
 
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.pptHUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.pptRirisSitinjak2
 
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...Zikri Nurmansyah
 
Paper kelompok jenis_jenis_badan_usaha.doc
Paper kelompok jenis_jenis_badan_usaha.docPaper kelompok jenis_jenis_badan_usaha.doc
Paper kelompok jenis_jenis_badan_usaha.docAngraArdana
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...Rudy Harland
 
ppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
ppt tanggungjawab direksi komisaris.pptppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
ppt tanggungjawab direksi komisaris.pptrifkirivaldish
 
Dewan komisaris
Dewan komisarisDewan komisaris
Dewan komisarisDua Dunia
 

Similar to Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , universitas mercu buana, 2017 (20)

BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...
 
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
P3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docxP3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docx
 
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
 
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyantiakuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
 
Pb 5
Pb 5Pb 5
Pb 5
 
Memilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaMemilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk Usaha
 
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.pptHUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
 
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
 
Badan Usaha.docx
Badan Usaha.docxBadan Usaha.docx
Badan Usaha.docx
 
Paper kelompok jenis_jenis_badan_usaha.doc
Paper kelompok jenis_jenis_badan_usaha.docPaper kelompok jenis_jenis_badan_usaha.doc
Paper kelompok jenis_jenis_badan_usaha.doc
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
 
ppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
ppt tanggungjawab direksi komisaris.pptppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
ppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
 
GCG.ppt
GCG.pptGCG.ppt
GCG.ppt
 
GCG.ppt
GCG.pptGCG.ppt
GCG.ppt
 
Dewan komisaris
Dewan komisarisDewan komisaris
Dewan komisaris
 

More from Serafinus Octavia Puspitasari

Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, government rating
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, government ratingBe & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, government rating
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, government ratingSerafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, corruption fraud
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, corruption fraudBe & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, corruption fraud
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, corruption fraudSerafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, executive dan director...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, executive dan director...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, executive dan director...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, executive dan director...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, risk management , univ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, risk management , univ...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, risk management , univ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, risk management , univ...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, audit dan internal con...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, audit dan internal con...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, audit dan internal con...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, audit dan internal con...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, penerapan etika bisnis...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, penerapan etika bisnis...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, penerapan etika bisnis...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, penerapan etika bisnis...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, board of directors 2 c...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, board of directors 2 c...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, board of directors 2 c...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, board of directors 2 c...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Be & GG, Serafinus Octavia Puspitasari, Hapzi Ali, Good Government Corporate ...
Be & GG, Serafinus Octavia Puspitasari, Hapzi Ali, Good Government Corporate ...Be & GG, Serafinus Octavia Puspitasari, Hapzi Ali, Good Government Corporate ...
Be & GG, Serafinus Octavia Puspitasari, Hapzi Ali, Good Government Corporate ...Serafinus Octavia Puspitasari
 

More from Serafinus Octavia Puspitasari (11)

Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, government rating
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, government ratingBe & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, government rating
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, government rating
 
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, corruption fraud
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, corruption fraudBe & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, corruption fraud
Be & gg, serafinus octavia puspiatasari, hapzi ali, corruption fraud
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, executive dan director...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, executive dan director...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, executive dan director...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, executive dan director...
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, risk management , univ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, risk management , univ...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, risk management , univ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, risk management , univ...
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, audit dan internal con...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, audit dan internal con...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, audit dan internal con...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, audit dan internal con...
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, penerapan etika bisnis...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, penerapan etika bisnis...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, penerapan etika bisnis...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, penerapan etika bisnis...
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, board of directors 2 c...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, board of directors 2 c...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, board of directors 2 c...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, board of directors 2 c...
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, the corporate culture ...
 
Be & GG, Serafinus Octavia Puspitasari, Hapzi Ali, Good Government Corporate ...
Be & GG, Serafinus Octavia Puspitasari, Hapzi Ali, Good Government Corporate ...Be & GG, Serafinus Octavia Puspitasari, Hapzi Ali, Good Government Corporate ...
Be & GG, Serafinus Octavia Puspitasari, Hapzi Ali, Good Government Corporate ...
 

Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , universitas mercu buana, 2017

  • 1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE PEMEGANG SAHAM Dibuat oleh : Serafinus Octavia Puspitasari 55117110074 Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Magister Management Universitas Mercu Buana Jakarta 2017
  • 2. 2 FORUM Banyaknya saham di perusahaan Indonesia yang dijual ke pihak asing. Hal tersebut tak bisa dihindari karena : 1. Kurangnya pengetahuan atau pengertian masyarakat Indonesia secara luas dan mendalam perihal jual beli saham dan hal - hal yang terkait didalamnya. 2. Situasi atau keadaan ekonomi Indonesia (khususnya) dan dunia/global (umumnya) yang mengalami "pemanasan" sehingga demi bertahannya kehidupan perusahaan, saham harus dijual kepihak asing 3. Menutupi cost perusahaan yang semakin melambung tanpa bisa dikendalikan secara maksimal Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain : 1. Sosialisai perihal jual beli saham sampai ke pelosok daerah sedini mungkin agar masyarakat makin mengerti. 2. Stabilitas politik dan keamanan agar ekonomi Indonesia terus menguat 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat agar SDM yang dipergunakan perusahaan - perusahaan berasal dari Indonesia bukan negara luar
  • 3. 3 KUIS ARTI PEMEGANG SAHAM Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap asetperusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham)biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perusahaan merupakan badan hukum yang merupakan
  • 4. 4 persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan berdasarkan UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris. Setiap pendiri perusahaan wajib mengambil bagian saham pada saat perusahaan didirikan. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Adapun hak pemegang saham adalah sebagai berikut: 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memilih Direksi dan/atau Komisaris. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. 3. Hak - hak lainnya yang tercatat di Anggaran Dasar. Kewajiban pemegang saham adalah memberikan pengesahan dalam RUPS atas rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan diatas tidak berlaku apabila: 1. Persyaratan Perusahaan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
  • 5. 5 3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. 4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan, yang mengakibatkan kekayaan perusahaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perusahaan. PEMEGANG SAHAM MENGENDALIKAN PERUSAHAANNYA Dalam hal pengambilalihan dalam perusahaan , yang menjadi patokan dalam perusahaan yang di ambil alih adalah siapakah Pemegang saham yang berhak mengendalikan suatu perusahaan melalui RUPS. Oleh karena itu , disini akan dibahas lebih jauh mengenai kriteria /ukuran pemegang saham pengendali. Dalam UU no 40 tahun 2007 terdapat berbagai kriteria pengendalian : 1. Dalam hal ukuran atau kriteria dalam hal pemegang saham pengendali yang utama ditentukan dalam hal pengklasifikasian saham dalam pasal 53 ayat 3 , yakni terdiri dari a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara b. Saham dengan Hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan / atau anggota dewan Komisaris. c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lainnya. d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi
  • 6. 6 lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif. e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. 2. dalam pasal 79 ayat 2 dan 138 ayat 3 tampak bahwa dengan pemegang saham yang memiliki 1/10 (10%) SAHAM dalam perusahaaan sudah dapat dikatakan sebagai pemegang saham pengendali. 3. dalam pasal 42 ayat 2 disebutkan bahwa untuk keputusan rups harus dihadiri lebih dari ½ bagian seluruh saham dan keputusan yang dapat diambil adalah ½ dari seluruh saham yang dikeluarkan. 4. dalam pasal 89 disebutkan bahwa untuk keputusan rups harus dihadiri lebih dari ¾ bagian seluruh saham dan keputusan yang dapat diambil adalah ¾ dari seluruh saham yang dikeluarkan. Pengendalian menurut Peraturan Bank Indonesia No 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) Berdasar pasal 1 angka 4 : Seseorang atau badan hokum dan atau kelompok usaha dapat menjadi pemegang saham pengendali apabila : 1. Memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25 % atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara. 2. Memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% atatu lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank , baik secara langsung maupun tidak langsung.
  • 7. 7 Pengendalian Menurut PP no 27 tahun 1998 Pasal 1 angka 3. Untuk terjadi beralihnya pengendalian terhadap suatu PT maka harus mengambil seluruhnya atau sebagian besar saham PT yang akan diambil alih sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian PT. Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM no 05 / PM / 2002 tanggal 3 april 2002 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka. Berdasar peraturan IX H.1 angka 1 huruf d Pengendali perusahaan terbuka adalah : 1. Pihak yang memiliki saham 25 % atau lebih , kecuali pihak tersebut dapat membuktikan tidak mengendalikan perusahaan terbuka; atau 2. Pihak yang mempunyai , baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan terbuka dengan cara : 3. Menentukan diangkat dan diberitahukannya direksi atau komisaris ; atau 4. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka Kesimpulan Dalam hal terdapat banyaknya ketentuan yang mengatur berbeda dalam kriteria pengendalian oleh pemegang saham maka dapat di prioritaskan secara berurutan dalam menentukan kriteria pengendalian oleh pemegang saham Yakni:
  • 8. 8 1. berdasarkan Klasifikasi saham pada pasal 53 ayat 3 UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. 2. dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank , baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. yang ketiga sesuai klasifikasi lainnya sesuai dengan hal apa atau perusahaan apa yang akan di ambil alih. DAFTAR PUSTAKA https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham