Corporate governance

PIAGAM DEWAN DIREKSI
Piagam Direksi ini merupakan dokumen yang
mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan
tanggung jawab Direksi. Direksi bersifat kolegial,
beranggotakan individu individu yang telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan Perusa-
haan, yaitu memiliki pengetahuan serta pengalaman
yang memadai sehinggaan dapat melakukan tugas
dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan
fungsi pengurusan Perusahaan secara efektif untuk
mencapai visi, misi, dan target yang ditetapkan
dengan berlandasan prinsip-prinsip tata kelola
Perusahaan yang baik dan kehati-hatian.
1. LANDASAN HUKUM
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
Peraturan Bursa dan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. KEANGGOTAAN
Jumlah dan Komposisi Direksi di susun sedemikian
rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk
mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat
serta dapat bertindak secara independen.
Independen dalam konteks ini yaitu tidak memiliki
benturan kepentingan yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.
THE BOARD OF DIRECTOR CHARTER
The Board of Directors 'Charter is a document
regulating matters related to the implementation of
the Board of Directors' responsibilities. The Board of
Directors is a collegial, consisting of individual
individuals who have met the Company's
requirements, having sufficient knowledge and
experience so that they can perform their duties and
responsibilities in carrying out the Company's
effective management functions to achieve the
vision, mission and targets set by principles of good
corporate governance and prudence.
1. LEGAL FOUNDATION
Regulation of the Financial Services Authority
Number: 33 / POJK.04 / 2014 regarding the Board
of Directors and Board of Commissioners of Issuers
or Public Companies, Stock Regulations and
Articles of Association of the Company.
2. MEMBER
The number and composition of the Board of
Directors are structured in such a way as to enable
the Board of Directors to take effective, prompt, and
prompt decisions and to act independently.
Independent in this context is that it has no conflict
of interest that may interfere with its ability to perform
its duties and responsibilities.

Jumlah dan komposisi Direksi selalu disesuaikan
dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Perusahaan memiliki 3 (tiga) orang Direksi, masing-
masing Direktur Utama, Direktur dan Direktur
Independen. Sementara yang ditetapkan oleh POJK
33 adalah minimal sebanyak 2 (dua) orang, yang
salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama.
3. KRITERIA
1. Setiap anggota maupun calon anggota Dewan
Direksi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Memiliki akhlak, moral yang baik.
b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
dan selama menjabat; (1) Tidak pernah
dinyatakan pailit, (2) Tidak pernah menjadi
anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang
dinyatakan bersalah atau turut bersalah
hingga menyebabkan suatu Perusahaan
menjadi pailit. (3) Tidak pernah mendapatkan
hukuman yang disebabkan oleh tindak
pidana. (4) Tidak pernah menjadi anggota
Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
yang selama menjabat: (a) pernah tidak
menyelenggarakan RUPS tahunan, (b)
Pertanggungjawaban sebagai Direksi dan
/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak
diterima oleh RUPS atau pernah tidak
memberikan pertanggungjawaban, (c)
Pernah tidak menyampaikan laporan tahunan
atau laporan keuangan kepada OJK;
d. Mempunyai komitmen terhadap pengem-
bangan Perusahaan;
e. Mempunyai komitmen dalam mematuhi pera-
turan perundang–undangan yang berlaku;
f. Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai
dengan kedudukannya serta berupaya
mengimplementasikan kompetensi yang
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya.
The number and composition of the Board of
Directors is always adjusted to the needs, business
development and prevailing laws and regulations,
the Company has 3 (three) Directors, each
President Director, the Director and the Independent
Director. While stipulated by POJK 33 is a minimum
of 2 (two) people, one of which was appointed as
Managing Director.
3.CRITERIA
1. Each member or candidate member of the Board
of Directors shall meet the following criteria:
a. Have a good moral, good morals.
b. Proficient in performing legal actions.
c. Within 5 (five) years prior to appointment and
during his tenure; (1) Has never been
declared bankrupt, (2) Has never been a
member of the Board of Commissioners or
Board of Directors who was found guilty or
guilty of causing a Company to become
bankrupt. (3) Never get punishment caused
by a crime. (4) Accountability as a Board of
Directors and / or a member of the Board of
Commissioners has never been accepted by
the GMS or has not given any responsibility,
((a) has never been a member of the Board of
Directors and / or members of the Board of
Commissioners. c) Never submit an annual
report or financial report to OJK;
d.Commitment to the Company's development;
e.Committing to comply with rules of law;
f. Have the appropriate competence and in
accordance with his position and strive to
implement the competence he has in the
implementation of duties and responsibilities.

2. Bagi Direktur Independen wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
pengendali Perusahaan paling kurang selama
6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai
Direktur Independen;
b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
Komisaris atau direksi lainnya;
c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada
Perusahaan lain;
d. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga
atau profesi penunjang pasar modal yang
jasanya digunakan oleh Perusahaan selama
6 (enam) bulan sebelum penunjukan.
3. Pemenuhan kriteria tersebut dimuat dalam surat
pernyataan calon anggota Direktur yang
disampaikan kepada Perusahaan untuk diteliti
dan didokumentasikan oleh Perusahaan.
4. CARA PENUNJUKAN DAN MASA JABATAN
1. Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian
maupun penggantian susunan anggota Dewan
Komisaris dilakukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dengan memper-
hatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau
Komite yg menjalankan fungsi nominasi.
2. Masa jabatan masing – masing anggota Direksi
adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Apabila jabatan anggota Direksi lowong oleh
sebab apapun, maka dalam jangka waktu
maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan tersebut.
4. Masa jabatan seorang anggota Direksi yang
diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa
masa jabatan anggota Direksi yang diganti-
kannya.
2. For the Independent Director shall meet the
following requirements:
a. Not having affiliation with the Company's
controllers for at least 6 (six) months prior to
appointment as Independent Director;
b. Has no affiliation with the Board of
Commissioners or other directors;
c. Not working as a Board of Directors in
another Company;
d. Not become an insider on capital market
supporting institutions or professions whose
services are used by the Company for 6
(six) months prior to appointment.
3. The fulfillment of these criteria shall be contain-
ned in a letter of statement of the prospective
member of the Director submitted to the
Company for examination and documentation
by the Company.
4. HOW TO APPEARANCE AND POSITION
1. The nomination of candidates, appointments,
dismissals or replacements of the members of
the Board of Commissioners shall be made in
the General Meeting of Shareholders (GMS)
with due regard to the recommendations of the
Board of Commissioners or the Committee
performing the nomination function.
2. The term of office of each member of the Board
of Directors shall be 3 (three) years and may be
re-appointed.
3. If the position of a member of the Board of
Directors is vacant by any cause, then within a
maximum period of 3 (three) months from the
time of vacancy shall be convened by the GMS
to fill such vacancy.
4. The term of office of a member of the Board of
Directors appointed to fill a vacancy shall be the
remaining term of office of the member of the
Board of Directors which has been replaced.

5. Berakhirnya jabatan anggota Direksi dapat
disebabkan berakhir sendiri, atau mengundurkan
diri maupun diberhentikan sementara.
5. BERAKHIRNYA MASA JABATAN
Masa jabatan anggota Direksi dapat berakhir
apabila:
1. Dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi
atau melanggar kriteria dan persyaratan sebagai
anggota Direksi;
2. Masa jabatan berakhir.
Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.
Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri ang-
gota Direksi atau untuk melakukan penggantian
anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak
lagi memenuhi atau melanggar persyaratan, standar
etika dan peraturan yang berlaku, dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat
pengunduran diri atau keputusan pemberhentian.
Apabila Perusahaan tidak menyelenggarakan
RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka
pengunduran diri dan/atau pemberhentian belum
dapat diterima.
Perusahaan wajib melakukan keterbukaan infor-
masi kepada masyarakat dan kepada OJK paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri atau keputusan
pemberhentian dan Hasil penyelenggaran RUPS.
5. The termination of office of a member of the
Board of Directors may be terminated on its
own, or resigned or temporarily suspended.
5.TERMINATION OF THE POSITION
The term of office of a member of the Board of
Directors may be terminated if:
1. In his / her term of office no longer fulfilling or
violating the criteria and requirements as a
member of the Board of Directors;
2. The term of office ends.
A member of the Board of Directors may resign from
his position by giving written notice to the Company
within 30 (thirty) days prior to the date of his
resignation.
The Company shall convene the GMS to decide
upon the resignation of members of the Board of
Directors or to replece members of the Board of
Directors who in their term of office no longer meet
or violate any applicable terms, ethical standards
and regulations, within 3 (three) months after receipt
of a letter of resignation or decision dismissal. If the
Company does not hold a GMS within 3 (three)
months, then the resignation and / or termination is
not acceptable.
The Company is obliged to disclose information to
the public and to OJK no later than 2 (two) working
days after the receipt of the application for
resignation or the decision to terminate and the
results of the GMS.

6. CUTI / BERHALANGAN SEMENTARA
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan
operasional Perusahaan, maka ketentuan cuti atau
berhalangan sementara Direksi, diatur sebagai
berikut:
1. Cuti untuk Presiden Direktur harus mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris. Selanjutnya,
Presiden Direktur dapat menerbitkan surat kuasa
untuk menunjuk dan memberikan kewenangan
kepada salah satu anggota Direksi untuk
menggantikan sementara tugas Presiden Dire-
ktur.
2. Apabila Presiden Direktur berhalangan semen-
tara (selain cuti), yang menyebabkan untuk
jangka waktu tertentu tidak dapat menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden
Direktur, Maka hal tersebut harus dikomunikasi-
kan kepada Dewan Komisaris serta tugas dan
tanggung jawab Presiden Direktur tersebut dapat
didelegasikan kepada anggota Direksi lainnya
yang ditunjuk melalui penerbitan surat kuasa
oleh Presiden Direktur.
3. Bagi anggota Direksi yang akan mengajukan
cuti, maka Direktur yang bersangkutan harus
mengajukan izin cutinya kepada Presiden
Direktur, sehingga tugas serta tanggung jawab
Direktur yang bersangkutan dapat dialihkan
kepada Presiden Direktur.
4. Jika anggota Direksi berhalangan sementara
(selain cuti), yang menyebabkan untuk
sementara waktu tidak bisa menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai Direksi, maka
hal tersebut harus dikomunikasikan kepada
Presiden Direktur dan tugas serta tanggung
jawab Direktur yang bersangkutan dapat
dialihkan kepada Presiden Direktur.
6. LEAVE / TEMPORARY HANDLING
For the smooth execution of duties and operational
activities of the Company, the provisions of leave or
temporary absence of the Board of Directors shall
be regulated as follows:
1. A leave for the President Director must be
approved by the Board of Commissioners.
Furthermore, the President Director may issue a
power of attorney, to appoint and authorize a
member of the Board of Directors to temporarily
replace the President Director's duties.
2. If the President Director is temporarily absent (in
addition to leave), which causes for a certain
period of time can not perform his duties and
responsibilities as President Director, Therefore
it shall be communicated to the Board of
Commissioners and the duties and respon-
sibilities of the President Director may be
delegated to other members of the Board of
Directors appointed through the issuance of a
power of attorney by the President Director.
3. For the members of the Board of Directors who
will apply for leave, the relevant Director shall file
his / her license to the President Director, so that
the duties and responsibilities of the respective
Director may be transferred to the President
Director.
4. If a member of the Board of Directors is
temporarily absent (other than leave), which
temporarily fails to perform its duties and
responsibilities as Board of Directors, it shall be
communicated to the President Director and the
duties and responsibilities of the Director may be
transferred to the President Director.

5. Pemberitahuan atas cuti/berhalangan sementara
Presiden Direktur maupun anggota Direksi
dilakukan dengan secara tertulis. Surat tersebut
harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari
dimana anggota Direksi tidak dapat melaksa-
nakan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Untuk kelancaran operasional dan tugastugas
harian Perusahaan, sedikitnya harus selalu ada
seorang anggota Direksi yang berada di tempat
kedudukan Perusahaan.
7. PRILAKU DAN KODE ETIK
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dalam mengelola Perusahaan, setiap
anggota Direksi harus memperhatikan dan
menjunjung hal-hal berikut ini:
1. Direksi harus mematuhi peraturan dan
perundang undangan yang berlaku.
2. Direksi harus mematuhi ketentuan, persyaratan
dan kode etik Perusahaan sesuai dengan yang
terdapat dalam Piagam Direksi.
3. Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai-
mana diatur dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi harus selalu mendahulukan kepentingan
Perusahaan dan dilarang untuk menyalahgu-
nakan jabatannya untuk kepentingan pribadi baik
langsung maupun tidak langsung selama menja-
lankan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara independen terhadap pemegang saham.
5. Notification of temporary leave of absence of the
President Director or a member of the Board of
Directors shall be made in writing. The letter
should include the number of days of leave or
days on which members of the Board of Directors
can not perform their duties and responsibilities.
6. For the smooth operation and daily duties of the
Company, at least one member of the Board of
Directors must always exist in the Company's
domicile.
7. CONDUCT AND CODE OF ETHICS
In performing its duties and responsibilities in
managing the Company, each member of the Board
of Directors shall observe and respect the following:
1. The Board of Directors shall comply with
applicable laws and regulations.
2. The Board of Directors must comply with the
Company's terms, conditions and code of ethics
in accordance with the Charter of the Board of
Directors.
3. The Board of Directors manages the Company
in accordance with its authorities and
responsibilities as stipulated in the Articles of
Association and prevailing laws and regulations.
4. The Board of Directors shall always prioritize the
interests of the Company and shall be prohibited
from misusing its position for personal gain,
either directly or indirectly, while performing its
duties and responsibilities.
5. The Board of Directors performs its duties and
responsibilities independently of the share-
holders.

6. Direksi harus menjadi contoh teladan bagi
karyawan dalam penerapan Pedoman Perilaku
Perusahaan.
7. Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi
penting yang diketahui selama menjabat sebagai
Direksi sesuai dengan peraturan Perusahan
yang berlaku.
8. Direksi tidak menyalahgunakan informasi
penting Perusahaan yang didapatkan selama
menjabat sebagai anggota Direksi untuk
keuntungan pribadi maupun orang lain.
9. Direksi tidak memerintahkan karyawan Peru-
sahan untuk melakukan kegiatan yang me-
langgar hukum seperti penipuan, penyuapan,
atau korupsi.
10. Direksi tidak diperbolehkan memberikan atau
menerima sesuatu baik langsung maupun tidak
langsung dari atau kepada pejabat Negara atau
individu yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan.
11. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi
baik secara langsung maupun tidak langsung
dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan
yang sah, yaitu penghasilan yang ditetapkan
dalam RUPS, termasuk fasilitas.
8. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Direksi bertugas dengan itikad baik dan dengan
penuh tanggung jawab memimpin serta
mengurus Perusahaan sesuai dengan visi, misi,
dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam
batasan wewenang yang telah diatur dalam
peraturan perundang undangan yang berlaku
dan Anggaran Dasar Perusahaan.
6. The Board of Directors should be an exemplary
example for employees in applying the Code of
Business Conduct.
7. The Board of Directors shall maintain the
confidentiality of any important information
known to the Board of Directors in accordance
with the applicable Company regulations.
8. The Board of Directors shall not misuse the
Company's vital information acquired while
serving as a member of the Board of Directors
for personal gain as well as others.
9. The Board of Directors does not instruct
employees of the Company to engage in illegal
activities such as fraud, bribery or corruption.
10. The Board of Directors shall not be allowed to
give or receive anything directly or indirectly
from or to any State official or individual who
may influence the decision-making.
11. The Board of Directors is prohibited from taking
personal benefit directly or indirectly from the
Company's activities other than the legal
income, which is income as determined in the
GMS, including facilities
8. DUTIES AND RESPONSIBILITY
1. The Board of Directors shall serve in good faith
and with full responsibility to lead and manage
the Company in accordance with the vision,
mission, and objectives that have been set and
within the limits of authority that has been
regulated in the prevailing laws and regulations
and the Company's Articles of Association.

2. Direksi wajib melakukan pengurusan dengan
itikad baik dengan tanggung jawab dan
kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Direksi wajib membuat daftar pemegang
saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah
Rapat Direksi.
4. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS
tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan
berakhir.
5. Dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan:
 Laporan tahunan yang telah dikaji oleh
Dewan Komisaris untuk mendapatkan perse-
tujuan RUPS; dan.
 Laporan keuangan yang sekurang kurangnya
terdiri dari Neraca dan Laporan Laba rugi
tahun buku yang bersangkutan untuk
mendapat pengesahan RUPS.
6. Direksi berkewajiban untuk memberikan penje-
lasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
Dewan Komisaris.
7. Direksi bertanggung jawab secara tanggung
renteng dalam hal kerugian atau kepailitan yang
terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-
jawabkan atas kerugian Perusahaan apabila
dapat membuktikan:
 Kerugian tersebut bukan karena kesalahan
atau kelalaiannya.
2. The Board of Directors shall conduct good faith
management with responsibility and care for the
interests and in accordance with the purposes
and objectives of the Company.
3. The Board of Directors shall make a list of
shareholders, special lists, minutes of the GMS
and minutes of the Board of Directors Meeting.
4. The Board of Directors shall convene an annual
GMS within a period of no later than 6 (six)
months after the end of the Company's financial
year.
5. In the Annual GMS the Board of Directors
submits:
 Annual reports that have been reviewed by
the Board of Commissioners to obtain the
general meeting of the GMS;
 A financial report containing at least the
Balance Sheet and Income Statement of
the fiscal year concerned for approval of the
GMS.
6. The Board of Directors shall be obligated to
provide an explanation of all matters asked by
the Board of Commissioners.
7. The Board of Directors shall be jointly and
severally liable in the event of loss or bankruptcy
resulting from any failure or omission of the
Board of Directors.
8. The members of the Board of Directors shall not
be held liable for losses of the Company if it can
prove:
 The loss is not due to errors or omissions.

 Telah melakukan pengurusan dengan itikad
baik dengan tanggung jawab dan
kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 Tidak mempunyai benturan kepentingan
baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian.
 Telah mengambil tindakan untuk mencegah
berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Menjabarkan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT) yang berfungsi sebagai
pedoman Perusahaan dalam melaksanakan
aktivitas operasional.
10. Melakukan pengelolaan Perusahaan dengan
memegang dan mengimplementasikan prinsip
tata kelola Perusahaan yang baik.
11. Membina, mengembangkan, mengendalikan
serta mengelola sumber daya yang dimiliki
Perusahaan secara efektif dan efisien untuk
mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
12. Menetapkan struktur organisasi Perusahaan
secara lengkap dengan rincian tugas setiap
Divisi dan Unit kerja.
13. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan
secara terus menerus dalam rangka mengelola
Perusahaan secara profesional.
9. WEWENANG DIREKSI
1. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, Perusahaan dengan
pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan,
serta menja-lankan segala tindakan, baik
mengenai keputusan maupun kepemilikan.
 Have been in good faith with responsibility and
care for the interests and in accordance with
the purposes and objectives of the Company.
 It has no direct or indirect conflicts of interest
on the resulting loss of proceedings.
 Have taken action to prevent the continuation
of such losses.
9. Describe the Annual Work Plan and Budget
which serves as the guidance of the Company
in carrying out operational activities.
10. To manage the Company by holding and
implementing good corporate governance
principles.
11. To develop, develop, control and manage the
Company's resources effectively and efficiently
to achieve the Company's objectives and
objectives.
12. Establish a complete organizational structure
of the Company with details of the duties of
each Division and Work Unit.
13. Increase competence and knowledge
continuously in order to manage the Company
professionally.
9. AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS
1. The Board of Directors shall be entitled to
represent the Company in and outside the Court
on all matters and in any event, the Company
with other parties and other parties with the
Company, and to undertake all actions, both on
decisions and ownership.

2. Presiden Direktur berhak dan berwenang untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perusa-
haan, atau digantikan oleh 2 orang Direktur
apabila Presiden Direktur berhalangan.
3. Direksi memiliki wewenang untuk memberikan
kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan
Perusahaan atau lebih atau kepada orang lain
untuk dan atas nama Perusahaan untuk mela-
kukan perbuatan hukum tertentu.
4. Direksi dapat membentuk Komite guna mendu-
kung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya dan wajib mengevaluasi
atas kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. BATASAN WEWENANG
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
Direksi, juga memiliki batasan-batasan atas
kewenangan yang dimilikinya. Batasan tersebut
antara lain:
1. Direksi wajib mendapatkan persetujuan tertulis
dari Dewan Komisaris untuk melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Meminjam (termasuk dana yang diperoleh
dari fasilitas leasing) atau meminjamkan
uang atas nama Perusahaan.
b. Mendirikan suatu usaha atau ikut menjadi
bagian padan Perusahaan lain baik di dalam
maupun di luar negeri.
c. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin
hutang.
d. Membebani hak tanggungan, menggadaikan
atau dengan cara lain mempertanggungkan
kekayaan Perusahaan yang bukan meru-
pakan seluruh atau sebagian besar keka-
yaan Perusahaan.
2. The President Director shall have the right and
authority for and on behalf of the Board of
Directors and represent the Company, or be
replaced by 2 Directors if the President Director
is absent.
3. The Board of Directors has the authority to give
written authorization to 1 (one) employ-yee of
the Company or more or to others for and on
behalf of the Company to perform certain legal
acts.
4. The Board of Directors may establish a
Committee to support the effective
implementation of its duties and responsibilities
and shall evaluate the performance of the
Committee at the end of each financial year.
2. LIMITATION OF AUTHORITY
In carrying out its duties and responsibilities, the
Board of Directors, also has restrictions on the
authority it has. These limits include:
1.The Board of Directors shall obtain written
approval from the Board of Commissioners to do
the following:
a. Borrow (including funds obtained from a
lease facility) or lend money on behalf of the
Company.
b. Establish a business or join a part of other
companies at home and abroad.
c. Bind the Company as a guarantor of debt.
d. To impose mortgages, mortgage or
otherwise defend the Company's assets that
are not the whole or most of the Company's
assets.

e. Menjual/mendapatkan atau melepaskan
kekayaan Perusahaan yang bukan merupa-
kan seluruh atau sebagian besar kekayaan
Perusahaan.
f. Melakukan penyertaan modal dalam
Perusahaan lain.
g. Mengajukan gugatan ke pengadilan.
h. Membuka cabang atau perwakilan di tempat
lain baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia.
2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk
mengalihkan kekayaan Perusahaan atau
menjadikan jaminan utang kekayaan Perusa-
haan yang merupakan lebih dari 50% jumlah
kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 transaksi
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak dalam jangka waktu 1 tahun buku
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Anggota Direksi kehilangan haknya untuk
mewakili Perusahaan apabila :
a. Terjadi perkara hukum di pengadilan antara
Perusahaan dengan anggota Direksi yang
bersangkutan.
b. Terdapat benturan kepentingan antara
anggota Direksi yang bersangkutan dengan
Perusahaan.
4. Dalam hal terjadi kondisi seperti yang dimaksud
pada butir 3.b, pihak-pihak yang berhak mewakili
Perusahaan adalah sebagai berikut:
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak
mempunyai benturan kepentingan dengan
Perusahaan.
e. Selling / acquiring or releasing corporate
assets that are not the entire or bulk of the
Company's assets.
f. Carry out equity participation in other
companies.
g. File a lawsuit.
h. Opening branches or representatives
elsewhere both within and outside the
territory of the Republic of Indonesia.
2. The Board of Directors shall request approval
from the GMS to transfer the Company's wealth
or make a guarantee of the Company's assets
debts which constitute more than 50% of the
Company's net worth in one or more transact-
tions, whether related to each other or not within
1 year of the book accordingly with applicable
laws and regulations.
3. Members of the Board of Directors lose their right
to represent the Company if:
a. There was a lawsuit in court between the
Company and the members of the Board of
Directors concerned.
b. There is a conflict of interest between the
members of the Board of Directors
concerned with the Company.
4. In the event of a condition as referred to in point
3.b, the parties entitled to represent the Company
are as follows:
a. Other members of the Board of Directors
who have no conflict of interest with the
Company.

b. Dewan Komisaris dalam hal tidak ada
anggota Direksi yang tidak memiliki
benturan kepentingan dengan Perusahaan.
Pendelegasian wewenang ini harus dise-
tujui sebelumnya di dalam Rapat Dewan
Komisaris.
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam
hal tidak ada anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perusahaan.
4. RAPAT DIREKSI
1. Rapat sesama Direksi dilakukan paling kurang 1
kali tiap 1 bulan.
2. Rapat sesama Direksi dapat dilangsungkan
apabila dihadiri mayoritas dari anggota Dewan
Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat dengan Dewan
Komisaris paling kurang 1 kali tiap 3 bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sesame
Direksi ataupun yang mengundang Dewan
Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan
tahunan.
5. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat. Namun jika
tidak tercapai maka dilakukan berdasarkan suara
terbanyak.
6. Direksi harus menjadwalkan Rapat untuk tahun
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan
Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling
lambat 5 (lima) hari sebelumnya.
b. The Board of Commissioners in the
absence of any member of the Board of
Directors who has no conflict of interest with
the Company. The delegation of this
authority must be approved in advance in
the Board of Commissioners' Meeting.
c. Other parties appointed by the GMS in the
absence of any member of the Board of
Directors or Board of Commissioners who
have no conflict of interest with the
Company.
5. MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
1. Meetings of fellow Directors shall be conducted
at least once every 1 month.
2. Fellow Meeting of the Board of Directors may be
held if the majority of members of the Board of
Directors are present.
3. The Board of Directors shall hold a meeting with
the Board of Commissioners at least once every
3 months.
4. The presence of members of the Board of
Directors in the Board of Directors meeting or
inviting the Board of Commissioners shall be
disclosed in the annual report.
5. Decision-making in meetings is based on
consensus deliberations. However, if not
achieved then done based on the majority vote.
6. The Board of Directors shall schedule the
Meeting for the following year before the end of
the fiscal year.
7. At the scheduled meeting, the material of the
Meeting shall be submitted to the Meeting
participants no later than 5 (five) days prior.

8. Pada Rapat yang belum terjadwal, bahan rapat
disampaikan paling lambat sebelum rapat
diselenggarakan.
8. PERBEDAAN PENDAPAT
Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi diambil
berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Selan-
jutnya, jika terdapat perbedaan pendapat yang
menyebabkan tidak dimungkinkannya tercapai
mufakat, maka keputusan diambil melalui meka-
nisme pemungutan suara dengan suara terbanyak.
Namun, dalam hal terdapat anggota Direksi yang
tidak menyetujui keputusan Rapat Direksi, anggota
Direksi yang bersangkutan dapat membuat
pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan
alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada
Risalah Rapat.
9. RISALAH RAPAT
1. Risalah Rapat wajib dibuat untuk setiap Rapat
Direksi oleh salah seorang yang hadir dalam
rapat yang ditunjuk oleh ketua dan ditanda-
tangani oleh seluruh peserta Rapat.
2. Risalah Rapat Direksi wajib disimpan dan
Salinannya disampaikan kepada seluruh
anggota Direksi.
3. Dokumen Risalah Rapat Direksi merupakan
bukti sah atas keputusan yang diambil dalam
rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota
Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak
ketiga.
4. Risalah Rapat Direksi setidaknya harus memuat
hal-hal sebagai berikut:
a.Tempat dan tanggal Rapat Direksi;
8.At an unscheduled Meeting, the meeting material
shall be submitted at the latest before the meeting.
8. DISSENTING OPINION
Basically, the decision of the BOD Meeting is based
on the principle of consensus deliberation.
Furthermore, if there are differences of opinion that
cause unreachable mufakat is reached, then the
decision is taken through the mechanism of voting
with the most votes. However, in the event that any
member of the Board of Directors does not approve
the Board of Directors' resolutions, the relevant
member of the Board of Directors may make a
disagreement statement by stating the reason for
further attachment to the Minutes of Meeting.
10. MINUTES MEETING
1. Minutes of Meeting shall be made for each
Meeting of the Board of Directors by one who is
present at the meeting appointed by the
chairman and signed by all the Meeting
participants.
2. The minutes of the Meeting of the Board of
Directors shall be kept and copies to all
members of the Board of Directors.
3. Board of Directors' Meeting Paper is a valid
proof of the decision taken in the meeting,
whether for the purposes of members of the
Board of Commissioners, shareholders or third
parties.
4. The minutes of the Meeting of the Board of
Directors shall at least contain the following:
a.Place and date of the Board of Directors
Meeting;

b.Peserta rapat yang hadir;
c.Pokok-pokok permasalahan yang dibahas pa-
da rapat;
d.Proses pengembalian keputusan permasa-
lahan yang dibahas;
e.Perbedaan pendapat(dissenting opinion) yang
terjadi pada saat proses pengambilan keputu-
san;
f. Keputusan-keputusan yang diambil;dan
g.Tanda tangan peserta rapat.
5. Informasi terkait keputusan hasil Rapat Direksi
yang memerlukan tindak lanjut Divisi, Komite
maupun unit terkait harus segera diteruskan
kepada Divisi, Komite atau Unit yang bersang-
kutan untuk segera ditindaklanjuti.
6. Frekuensi dari Rapat Direksi dan kehadiran dari
anggota Direksi ikut disertakan dalam Laporan
Tahunan Perusahaan.
11. RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dapat
melakukan rapat gabungan untuk membahas
permasalahan strategis Perusahaan, seperti kinerja
Perusahaan, permasalahan operasional, permasa-
lahan terkait laporan keuangan dan isuisu penting
lainnya.
Ketentuan pelaksanaan Rapat Gabungan Direksi
dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Inisiasi Rapat Gabungan dilakukan oleh Direksi
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 tahun.
2. Apabila diperlukan, narasumber dari dalam atau
luar Perusahaan dapat dihadirkan dalam Rapat
Gabungan dan narasumber tersebut tidak
memiliki hak suara dalam forum rapat tersebut.
b. Meeting attendees;
c. The issues discussed at the meeting;
d. The process of decision resolution of the
questions discussed;
e. The dissenting opinion that occurs during
the decision-making process;
f. Decisions taken; and
g. Signature of meeting participants.
5. Information relating to the decision of the results
of the Board of Directors meeting requiring the
follow-up of the Division, the Committee or the
relevant unit shall be immediately forwarded to
the Division, Committee or Sending Unit for
immediate action.
6. The frequency of meetings of the Board of
Directors and the attendance of members of the
Board of Directors shall be included in the
Company's Annual Report.
10. MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS
AND DIRECTORS
The Board of Directors and the Board of
Commissioners may conduct joint meetings to
discuss the Company's strategic issues, such as the
Company's performance, operational issues,
financial reporting issues and other important
issues.
The implementation of the Joint Meeting of Directors
and Board of Commissioners is as follows:
1. Initiation of the Joint Meeting shall be conducted
by the Board of Directors at least 3 (three) times
in 1 year.
2. Where necessary, sources from within or outside
the Company may be present in the Joint
Meeting and the resource person has no voting
rights in the meeting forum.

3. Kuorum Rapat Gabungan tercapai apabila rapat
dihadiri sekurang-kurangnya mayoritas dari yang
mengundang.
4. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dipimpin
oleh Komisaris Utama, dan dapat digantikan oleh
seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat
Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila
Komisaris Utama berhalangan hadir.
5. Hasil rapat gabungan wajib dituangkan dalam
risalah yang ditandatangani oleh seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir
dan disampaikan kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris.
PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Perseroan sebagai perusahaan yang sahamnya
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal dan peraturan perundangundangan
yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai
pedoman yang mengikat bagi setiap anggota
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
1. LANDASAN HUKUM
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
Peraturan Bursa dan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. STRUKTUR KEANGGOTAAN
1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang,
dengan komposisi: seorang Komisaris Utama,
seorang anggota Dewan Komisaris dan
seorang lagi sebagai anggota komisaris
independen.
3. The Joint Meeting Quorum is reached when the
meeting is attended by at least a majority of the
invitees.
4. The Joint Meeting of the Board of
Commissioners is chaired by the President
Commissioner, and may be replaced by a
Commissioner appointed by the Joint Meeting
by a power of attorney if the President
Commissioner is unable to attend.
5. The results of joint meetings shall be set forth in
minutes signed by all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners present
to all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners.
CHARTER BOARD OF COMMISSIONERS
The Company as a company whose shares are
listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) must
comply with laws and regulations in the field of
capital market and regulations related to the
operation of the company.
The Charter of the Board of Commissioners is
prepared as a binding guideline for each member of
the Board of Commissioners in carrying out its duties
and responsibilities effectively and in accordance
with the principles of good corporate governance.
1. LEGAL BASIS
Number: 33 / POJK.04 / 2014 regarding the Board
of Directors and Board of Commissioners of Issuers
or Public Companies, Stock Regulations and
Articles of Association of the Company.
2. MEMBERSHIP STRUCTURE
1. The Board of Commissioners shall consist of 3
(three) persons, composed of: a President
Commissioner, a member of the Board of
Commissioners and another as an independent
commissioner.

6. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan
Komisaris Independen dengan jumlah anggota
Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota
Dewan Komisaris.
7. MASA JABATAN
1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk
jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan 2019 setelah pengangkatan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa
jabatannya telah berakhir dapat diangkat
kembali.
3. Setiap usulan pengangkatan dan/atau peng-
gantian anggota Dewan Komisaris kepada
RUPS harus memperhatikan berbagai
rekomendasi.
4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan
Komisaris pada setiap waktu sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyebutkan
alasannya setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir
dalam hal:
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan.
b. diberhentikan karena keputusan RUPS;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan per-
undang undangan yang berlaku;
d. mengundurkan diri sesuai dengan keten-
tuan Anggaran Dasar Perseroan;
6. The Board of Commissioners comprises of
Independent Commissioners and Commi-
ssioners with an Independent Commissioner of
at least 30% (thirty percent) of the total
members of the Board of Commissioners.
7. LENGTH OF SERVICE
1. Members of the Board of Commissioners shall
be appointed by the General Meeting of
Shareholders (GMS), for the period up to the
close of the 2019 AGMS after the appointment.
2. Members of the Board of Commissioners whose
term of office has expired may be re-appointed.
3. Any proposal for the appointment and / or
replacement of members of the Board of
Commissioners to the GMS shall take into
account various recommendations.
4. The GMS shall be entitled to dismiss the
member of the Board of Commissioners at any
time before his term of office expires by stating
the reasoning after the person is given an
opportunity to defend himself / herself.
5. The position of members of the Board of
Commissioners ends in the following cases:
a. are declared bankrupt or placed under an
ability under a court decision.
b. dismissed by the GMS decision;
c. no longer comply with applicable legislation
requirements;
d. to resign in accordance with the Articles of
Association of the Company;

e. meninggal dunia; atau
f. masa jabatannya telah berakhir.
8. TATA CARA
Rangkap Jabatan
1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap
jabatan sebagai:
a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua)
Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak
pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik
lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak
merangkap jabatan sebagai anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
dapat merangkap jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat)
Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap
sebagai anggota komite paling banyak pada 5
(lima) komite di perusahaan, di mana yang
bersangkutan juga menjabat sebagai anggota
Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-
undangan lainnya yang mengatur ketentuan
mengenai rangkap jabatan yang berbeda
dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku
ketentuan yang mengatur lebih ketat
Persyaratan Keanggotaan
1. Persyaratan anggota Dewan Komisaris pada
saat pengangkatan dan selama menjabat, diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
e. die; or
f. his tenure has ended.
8. PROCEDURES
Multiple Positions
1. A member of the Board of Commissioners may
concurrently serve as:
a. members of the Board of Directors at most of
2 (two) Issuers or other Public Companies;
and
b. members of the Board of Commissioners at
most 2 (two) Issuers or other Public
Companies.
2. In the event that a member of the Board of
Commissioners is not concurrently a member of
the Board of Directors, the member of the Board
of Commissioners may concurrently serve as
member of the Board of Commissioners at 4
(four) Issuers or other Public Company.
also serve as a committee member at the
maximum of 5 (five) committees in the company,
in which the Member also serves as a member
of the Board of Directors or a member of the
Board of Commissioners.
4. In the event that there are other laws and
regulations governing the provisions on multiple
positions that are different from those stipulated
in the OJK Regulations, stricter regulations
apply
Membership Requirements
1. The requirements of members of the Board of
Commissioners at the time of appointment and
term of office shall be governed by the
applicable Articles of Association of the
Company.

2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimak-
sud pada no. 1 diatas wajib dimuat dalam surat
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan
3. Khusus untuk Komisaris Independen, selama
periode jabatan juga berlaku persyaratan
sebagai berikut:
a. bukan merupakan orang yang bekerja atau
mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin,
mengendalikan atau mengawasi kegiatan
Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan
terakhir, kecuali untuk pengangkatan
kembali sebagai Komisaris Independen
periode berikutnya;
b. tidak mempunyai saham baik langsung
maupun tidak langsung pada Perseroan;
c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
Perseroan, anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi atau pemegang saham
utama Perseroan tersebut; dan
d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik
langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha Pers-
eroan.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat
selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat
diangkat kembali pada periode selanjutnya
sepanjang Komisaris Independen tersebut
menyatakan dirinya tetap independen kepada
RUPS.
5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Tugas
1. Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada
Direksi.
2. Fulfillment of requirements as referred to in no. 1
above shall be contained in the letter of
statement and submitted to the Company.
3. Especially for Independent Commissioners,
during the period of office also apply the following
requirements:
a. is not a person who is employed or has the
authority and responsibility to plan, lead,
control or oversee the Company's activities
within the last 6 (six) months, except for re-
appointment as an Independent Commi-
ssioner of the following period;
b. has no direct or indirect share ownership in
the Company;
c. has no affiliation with the Company, members
of the Board of Commissioners, members of
the Board of Directors or major shareholders
of the Company; and
d. has no business relationship, directly or
indirectly related to the Company's business
activities.
4. Independent Commissioners who have served
for 2 (two) term periods may be reappointed in
the next period as long as the Independent
Commissioner declares himself independent to
the GMS.
5. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY
Task
1. Supervise the management policy, the process
of management, both regarding the Company
and the Company's business and advise the
Board of Directors

2. Membentuk Komite Audit dan komite-komite
lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan
tugas.
3. Pada setiap akhir tahun buku, melakukan
evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang
disebutkan pada point 2 diatas.
4. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.
5. Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun
anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk
sementara mengurus Perseroan.
Tanggung Jawab
1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian Perse-
roan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam
menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat
dipertanggungjawabkan sebagaimana imaksud
pada point 1 diatas jika dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan
atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengawasan dengan itikad
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
hatian untuk kepentingan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan
baik langsung maupun
d. tidak langsung atas tindakan pengawasan
yang mengakibatkan kerugian; dan
e. telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
2. Establish Audit Committees and other
committees to support the effectiveness of task
implementation.
3. At the end of each financial year, evaluate the
performance of the committees mentioned in
point 2 above.
4. Under certain circumstances shall be obligated to
hold the AGMS and other General Meeting of
Shareholders in accordance with the laws and
the Articles of Association.
5. In the event that the Company does not have any
member of the Board of Directors, the Board of
Commissioners shall temporarily administer the
Company.
Responsible
1. The members of the Board of Commissioners
shall be jointly responsible for the Company's
losses caused by errors or omissions of
members of the Board of Commissioners in
performing their duties.
can not be accounted for as referred to in point 1
above if they can prove:
a. the loss is not due to any errors or omissions;
b. has conducted supervision in good faith, full
of responsibility and prudence for the benefit
of the Company;
c. has no direct and / or direct conflict of interest
d. indirectly for the controlling action resulting in
a loss; and
e. has taken action to prevent the occurrence or
extent of such losses.

Wewenang
1. Dalam setiap waktu dalam jam kerja Perseroan,
Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan
dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen
serta alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan
sementara anggota Direksi dengan menyebut-
kan alasannya.
3. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan
Komisaris dapat melakukan tindakan pengu-
rusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu.
4. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu, jika
diperlukan.
6. NILAI - NILAI
1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan
pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan
kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-
nilai yang dianut oleh Perseroan seperti
integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan
berkelanjutan, inovasi dan loyalitas.
2. Anggota Dewan Komisaris hendaknya menjadi
panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam
hal bertindak sesuai dengan Kode Etik
Perseroan
Authority
1. Within each working day of the Company, the
Board of Commissioners shall be entitled to
enter the building and other pages or places
used by the Company and shall be entitled to
inspect all accounts, records, letters and
documents and other evidence, to check and
match the state of the cash and others and
shall be entitled to acknowledge any actions
taken by the Board of Directors.
2. The Board of Commissioners is authorized to
temporarily dismiss the members of the Board
of Directors by stating the reasons.
3. Based on the resolutions of the GMS, the
Board of Commissioners may carry out the
Company's acts of execution in certain
circumstances for a certain period of time.
4. Approval of the Board of Directors in
performing certain legal actions, if necessary.
6. VALUE
1. In carrying out its duties, responsibilities and
authorities, the Board of Commissioners is
based on good faith, full responsibility and
prudence, and is always imbued with the
values adopted by the Company such as
integrity, positive attitude, commitment,
continuous improvement, innovation and
loyalty.
shall be role models for all employees of the
Company in acting in accordance with the
Company's Code of Conduct

7. KEPEMILIKAN SAHAM
1. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan
untuk melaporkan kepada Perseroan (Corporate
Secretary) adanya kepemilikan dan setiap
perubahan kepemilikannya atas saham
Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3
(tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk
selanjutnya dilaporkan oleh Corporate Secretary
kepada OJK dan BEI.
2. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
a. Jumlah saham yang dibeli;
b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
c. Tanggal transaksi; dan
d. Tujuan dari transaksi.
3. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Komisaris
Independen yang memang tidak diperkenankan
untuk memiliki saham Perseroan sebagaimana
persyaratan keanggotan diatas.
8. WAKTU KERJA
Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu
yang cukup untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya secara optimal bagi
Perseroan.
9. RAPAT
Mekanisme Dan Pengambilan Keputusan
1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan
secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2
(dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat
bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu)
kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota
Dewan Komisaris.
7. SHARE OWNERSHIP
1. Each member of the Board of Commissioners is
required to report to the Company (Corporate
Secretary) the ownership and any change of
ownership of the Company's shares at the latest
within 3 (three) working days of the transaction,
subsequently reported by Corporate Secretary
to OJK and BEI.
2. The report shall at least include:
a. Number of shares purchased;
b. Purchase and sale price per share;
c. Transaction date; and
d. The purpose of the transaction.
3. This provision shall not apply to Independent
Commissioners who are not allowed to own
shares of the Company as the above
membership requirements.
8. WORK TIME
The Board of Commissioners shall provide sufficient
time to perform its duties and responsibilities
optimally for the Company.
9. MEETING
Mechanism and Decision Making
1. Meetings of the Board of Commissioners shall be
held periodically at least 1 (one) time in 2 (two)
months.
2. The Board of Commissioners shall hold a
meeting with the Board of Directors periodically
at least 1 (one) time in 4 (four) months.
3. Meetings of the Board of Commissioners may be
held if attended by a majority of all members of
the Board of Commissioners.

.
4. Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan
sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
5. Panggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris
Utama atau Wakil Komisaris Utama atau diwakili
oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
6. Surat panggilan minimal 7 (tujuh) hari dan dalam
hal mendesak minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
7. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.
8. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil
Komisaris Utama atau salah seorang anggota
Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya
oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
berdasarkan surat kuasa.
10. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak
setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan
Komisaris yang akan menentukan.
11. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahu secara tertulis
mengenai usul yang bersangkutan dan semua
anggota Dewan Komisaris menyetujui usulan
tersebut.
4. Meetings for the following year should be
scheduled before the end of the current fiscal
year.
5. The summons shall be conducted by the
President Commissioner or the Vice President
Commissioner or represented by 2 (two)
members of the Board of Commissioners.
6. A summons of at least 7 (seven) days and in case
of urgency at least 3 (three) days prior to the
meeting, excluding the date of summon and date
of the meeting.
7. Where all members of the Board of
Commissioners are present or represented, such
callings are not required and the Meeting of the
Board of Commissioners may be held elsewhere
and shall have the right to make informed and
binding decisions.
8. The meeting shall be chaired by the President
Commissioner or the Vice President
Commissioner or one of the members of the
Board of Commissioners present.
be represented in a Meeting of the Board of
Commissioners by only one member of the Board
of Commissioners by virtue of a power of
attorney.
10. Decision-making in meetings shall be based on
deliberations to reach consensus. In the case of
deliberation for consensus is not reached, then
the decision is taken by majority vote. If the votes
are agreed and disagreed in balance, the
Chairman of the Board of Commissioners'
Meeting shall decide.
11. The Board of Commissioners may take a
decision without holding a Meeting of the Board
of Commissioners, provided that all members of
the Board of Commissioners have been notified
in writing of the proposals concerned and all
members of the Board of Commissioners
approve the proposal.

12. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan
Komisaris bersifat mengikat dan menjadi
tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris.
13. Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme Rapat
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang
berlaku.
Risalah Rapat
1. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam poin
1 sub bab Mekanisme Dan Pengambilan Kepu-
tusan diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat
dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam poin
2 sub bab Mekanisme Dan Pengambilan
Keputusan diatas wajib dituangkan dalam risalah
rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir
serta disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
3. Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi yang tidak menyetujui
keputusan Rapat, maka anggota Dewan
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak
setuju dengan menyebutkan alasannya untuk
selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat .
4. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh
Perseroan.
12. All decisions taken by the Board of
Commissioners are binding and are the
responsibility of all members of the Board of
Commissioners.
13. More detailed procedures on the mechanism of
the Meeting shall be governed by the
applicable Articles of Association of the
Company.
Minutes of Meetings
1. The result of the Meeting as referred to in point
1 sub-chapter of Mechanism and Decision
Making above shall be set forth in the minutes
of the meeting and signed by all members of
the Board of Commissioners present and
submitted to all members of the Board of
Commissioners.
2. The results of the Meeting as referred to in
point 2 of sub-chapter of Mechanism and
Decision Making above shall be set forth in the
minutes of the meeting and signed by all
members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors present and
submitted to all members of the Board of
Commissioners and members of the Board of
Directors.
3. In the event that any member of the Board of
Commissioners and / or a member of the Board
of Directors does not approve the decision of
the Meeting, then the member of the Board of
Commissioners and / or members of the Board
of Directors concerned shall make a
disagreement statement by stating the reason
for further attachment to the minutes of the
meeting.
4. Minutes of meeting shall be documented by the
Company.

10. PELAPORAN
Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan
pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan
di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana
akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan peme-
gang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan
12. INDEPENDENSI
1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara independen.
2. Perseroan menetapkan bahwa Komisaris
Independen adalah anggota Dewan Komisaris
yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
Perseroan atau pemegang saham Perseroan.
3. Perseroan dilarang memberhentikan Komisaris
Independen karena tindakan Komisaris
Independen dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam Tugas dan
Tanggung Jawab Komisaris Independen
13. ETIKA
1. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan
tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya
dengan menjunjung tinggi Nilai-Nilai Perusa-
haan, akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan
kehati-hatian.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga
kerahasiaan informasi Perusahaan maupun
informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada
publik.
10. REPORTING
The Board of Commissioners sets out all
supervisory activities conducted during the year in
the Company's Annual Report, which will be
reported and sought by shareholder approval in the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders
11.INDEPENDENCE
1. The Board of Commissioners shall carry out its
duties and responsibilities independently.
2. The Company stipulates that the Independent
Commissioner is a member of the Board of
Commissioners who has no Affiliated relationship
with members of the Board of Directors,
members of the Board of Commissioners of the
Company or shareholders of the Company.
3. The Company is prohibited from terminating
Independent Commissioners due to the actions
of Independent Commissioners in performing
their duties as referred to in the Duties and
Responsibilities of Independent Commissioners
12. ETHICS
1. Members of the Board of Commissioners shall
carry out their duties, responsibilities, rights and
authority by upholding the Company's Values,
good morals, integrity and integrity.
2. Each member of the Board of Commissioners
shall perform its duties and responsibilities in
good faith, with full responsibility and prudence.
3. Each member of the Board of Commissioners
shall keep the confidentiality of Company
information as well as information that can not be
disclosed to the public

4. Anggota Dewan Komisaris dilarang meman-
faatkan Perusahaan untuk keuntungan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain secara langsung
maupun tidak langsung selain penghasilan yang
sah.
5. Dewan Komisaris wajib tunduk pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundangundangan lain yang terkait dengan
Perseroan pembiayaan.
6. Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi
yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan
kegiatan Perseroan tempat anggota Dewan
Komisaris dimaksud menjabat.
PIAGAM INTERNAL AUDIT
1. LANDASAN HUKUM
56/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedo-
man penyusunan piagam unit internal audit.
2. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN
1. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas
pengendalian internal perusahaan. Pengen-
dalian internal dirancang untuk mengelola dan
bukan untuk menghilangkan risiko usaha;
melindungi aset dari penggelapan dan
pelanggaran lain; dan untuk memberikan asur-
ans secara wajar, bukan absolut terhadap salah
saji yang material.
2. Berdasarkan panduan yang diberikan oleh
Presiden Direktur, Audit Internal akan membantu
Dewan Direksi dengan meninjau aktivitas usaha
dan efektifitas pengendalian internal dan
prosedur dalam perusahaan.
4. Members of the Board of Commissioners are
prohibited from utilizing the Company for
personal, family, and / or other benefits directly or
indirectly other than legitimate income.
5. The Board of Commissioners shall be subject to
the Regulations of the Financial Services
Authority and other legislation related to the
Company's financing.
6. The Board of Commissioners shall be prohibited
from conducting transactions that have a Conflict
of Interest with the activities of the Company in
which the member of the Board of Commissio-
ners is appointed.
AUDIT INTERNAL CHARTER
1. LEGAL BASIS
Number: 56 / POJK.04 / 2015 on the establishment
and guidance of the preparation of the internal audit
unit charter.
2. STRUCTURE AND POSITION
1. The Board of Directors is fully responsible for the
company's internal control. Internal controls are
designed to manage and not to eliminate business
risks; protect assets from embezzlement and
other offenses; and to provide reasonable, non-
absolute supply of material misstatements.
2 Based on the guidance provided by the President
Director, Internal Audit will assist the Board of
Directors by reviewing the business activities and
effectiveness of internal controls and procedures
within the company.

3. Fungsi Audit Internal dikelola oleh Kepala Audit
Internal.
4. Kepala Audit Internal diangkat oleh Presiden
Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala
Audit Internal dengan persetujuan Dewan
Komisaris apabila ia tidak dapat memenuhi
tanggung jawabnya yang dinyatakan dalam
piagam ini.
6. Kepala Audit Internal melapor kepada Presiden
Direktur dan Direktur Keuangan.
7. Kepala Audit Internal dan staf audit internal
lainnya tidak diperkenankan memegang fungsi
operasional di dalam perusahaan.
8. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Peran & tanggung jawab audit internal adalah
sebagai berikut:
1. Mengembangkan dan melaksanakan Rencana
Audit Internal berbasis risiko untuk perusahaan.
2. Memastikan kecukupan cakupan audit dan
kualitas dari pendekatan audit.
3. Memastikan bahwa struktur organisasi,
kebijakan, prosedur standar operasi, prinsip-
prinsip akuntansi, proses bisnis, manajemen
risiko, pengendalian internal, pencegahaan
pelanggaran, tata kelola dan sistem informasi
dalam perusahaan selaras untuk mencapai
tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan
cara yang dapat diterima dan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Internal Audit Function is managed by the Head
of Internal Audit.
4. Head of Internal Audit shall be appointed by the
President Director and approved by the Board of
Commissioners.
5. The President Director may dismiss the Head of
Internal Audit with the approval of the Board of
Commissioners if he / she can not fulfill its
responsibilities stated in this Charter.
6. Head of Internal Audit reports to the President
Director and Finance Director.
7. Head of Internal Audit and other internal audit
staff are not allowed to hold operational functions
within the company.
8. ROLES AND RESPONSIBILITY
Internal audit roles & responsibilities are as follows:
1. Develop and implement a risk-based internal
audit plan for the company.
2. Ensure adequate audit coverage and quality of
the audit approach.
3. Ensure that the organizational structure, policies,
standard operating procedures, accounting
principles, business processes, risk
management, internal control, prevention of
violations, governance and information systems
within the company align to achieve goals
effectively and efficiently using acceptable
means and comply with applicable laws and
regulations.

4. Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan
Prosedur Audit Internal dengan memeriksa
kualitas kerja Audit Internal.
5. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi penggunaan dana dan
sumber daya.
6. Melaksanakan proyek khusus yang diminta oleh
Presiden Direktur, Manajemen Senior dan/atau
Komite Audit dengan cara yang tidak berten-
tangan dengan independensi.
7. Koordinasi audit internal dengan audit eksternal
untuk menghindari duplikasi.
8. Bekerja sama dengan Komite Audit.
Wewenang
Audit Internal diberi wewenang oleh Presiden
Direktur untuk mengakses seluruh dokumen,
catatan, personil dan aset milik perusahaan dalam
jangka waktu wajar. Setiap permasalahan yang
timbul berkaitan dengan akses tersebut akan
dilaporkan kepada Presiden Direktur untuk
penyelesaian.
9. LAPORAN DAN TINDAK LANJUT
1. Seluruh temuan, rekomendasi, tanggapan
manajemen dan status pelaksanaan audit akan
dilaporkan kepada Manajemen terkait,
Manajemen Senior, Presiden Direktur dan
Dewan Komisaris.
2. Laporan Kuartalan yang berisi hasil kegiatan
audit, efektivitas proses manajemen risiko, dan
status penyelesaian rencana audit yang telah
disetujui akan disampaikan kepada Komite Audit.
4. Monitor compliance with Internal Audit Policies
and Procedures by checking the quality of the
Internal Audit work.
5. Identify opportunities to improve the
effectiveness and efficiency of the use of funds
and resources.
6. Carry out specific projects requested by the
President Director, Senior Management and / or
Audit Committee in a manner that is not in
conflict with independence.
7. Coordinate internal audit with external audit to
avoid duplication.
8. Working closely with the Audit Committee.
Authority
Internal Audit is authorized by the President
Director to access all documents, records,
personnel and assets owned by the company
within a reasonable period of time. Any problems
arising in connection with such access will be
reported to the President Director for settlement.
9. FURTHER REPORT AND ACTION
1. All findings, recommendations, management
responses and status of audit implementation
will be reported to related Management, Senior
Management, President Director and Board of
Commissioners.
2. Quarterly Reports containing the results of
audit activities, the effectiveness of the risk
management process, and the status of
completion of the approved audit plan will be
submitted to the Audit Committee

3. Rapat rutin dan khusus (ad hoc) akan diadakan
engan Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan
Komite Audit apabila diperlukan untuk embahas
isu audit.
10. STAFF AUDIT INTERNAL
Staf audit internal wajib, antara lain:
a. Bertanggung jawab kepada Kepala Audit
Internal.
b. Menjaga karakter integritas dan melaksana-
kan tugasnya berlandaskan pada profesio-
nalisme, independensi, kejujuran dan
objektifitas.
c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman
terkait teknik audit dan disiplin ilmu lain yang
berkaitan dengan tanggung jawabnya.
d. Memiliki pengetahuan tentang regulasi bursa
efek dan peraturan lain yang dapat
mempengaruhi operasional Perusahaan.
e. Mampu berkomunikasi secara efektif baik
lisan maupun tulisan.
f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau
data yang diterima selama penugasan audit
internal kecuali apabila informasi/data
tersebut harus diungkapkan berdasarkan
peraturan yang berlaku atau sesuai
keputusan pengadilan.
g. Memahami prinsip manajemen risiko dan
usaha.
h. Berupaya untuk senantiasa mengem-
bangkan pengetahuan, pengalaman dan
kemampuan profesional.
11. KODE ETIK AUDIT INTERNAL
1.Integritas
a. Melaksanakan pekerjaan dengan menjun-
jung tinggi kejujuran, kehati-hatian dan
tanggung jawab.
3. Regular and special meetings (ad hoc) will be held
by the President Director, the Board of
Commissioners and the Audit Committee if
necessary to discuss the audit issue.
10. INTERNAL AUDIT STAFF
Internal audit staff are required, among others:
a. Responsible to the Head of Internal Audit.
b. Maintaining the character of integrity and carrying
out its duties is based on professionalism,
independence, honesty and objectivity.
c. Having knowledge and experience related to
audit techniques and other disciplines related to
its responsibilities.
d. Having knowledge of stock exchange regulations
and other regulations that may affect the
Company's operations.
e. Able to communicate effectively both oral and
written.
f. Maintain confidentiality of information and / or
data received during internal audit assignments
unless such information / data should be
disclosed under applicable regulations or in
accordance with court decisions.
g. Understand the principles of risk and business
management.
h. Seeks to always develop professional
knowledge, experience and abilities.
11. CODE OF INTERNAL AUDIT ETHICS
1. Integrity
a. Carry out work with high regard for honesty,
prudence and responsibility.

b. Mematuhi seluruh undang-undang yang
berlaku dan melakukan pengungkapan
informasi yang diwajibkan berdasarkan
hukum dan etika profesi yang berlaku.
c. Tidak secara sengaja meminta orang lain
untuk melakukan perbuatan yang berten-
tangan dengan hukum atau melakukan
tindakan yang dapat mengurangi keper-
cayaan pada profesi audit internal atau nama
baik perusahaan.
d. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan
yang sah dan etis dari organisasi.
2. Objektifitas
a. Tidak akan terlibat di dalam kegiatan atau
hubungan yang mengurangi atau diduga
dapat mengurangi penilaian secara tidak
memihak. Keterlibatan tersebut meliputi
setiap kegiatan atau hubungan yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan di
dalam perusahaan.
b. Tidak menerima apapun yang dapat
mengurangi atau diduga dapat mengurangi
penilaian profesional.
c. Akan mengungkapkan seluruh fakta material
yang diketahui, yang apabila tidak
diungkapkan, dapat menimbulkan penyim-
pangan pada pelaporan kegiatan yang
ditinjau.
3.Kerahasiaan
a. Akan berhati-hati dalam penggunaan dan
perlindungan informasi yang diperoleh
selama pelaksanaan tugasnya.
b. Tidak akan menggunakan informasi untuk
kepentingan pribadi atau dengan cara
apapun yang bertentangan dengan hukum
atau merugikan tujuan yang sah dan etis
yang ditetapkan oleh organisasi.
b. Comply with all applicable laws and disclose
required information under applicable law and
professional ethics.
c. Do not intentionally ask another person to
commit acts that are contrary to law or take
action that may undermine trust in the internal
audit profession or the good name of the
company.
d. Respect and contribute to the legitimate and
ethical objectives of the organization.
2. Objectivity
a. Will not engage in activities or relationships
that reduce or allegedly reduce the judgment
impartially. Such involvement includes any
activity or relationship that may cause a
conflict of interest within the company.
b. Not accepting anything that may reduce or
allegedly reduce professional judgment.
c. Will disclose all known material facts, which,
if not disclosed, may lead to irregularities in
the reporting of reviewed activities.
3. Confidentiality
a. Be careful in the use and protection of
information obtained during the execution of
their duties.
b. Will not use the information for personal gain
or in any manner that is contrary to law or
harms the legitimate and ethical objectives
set by the organization.

4. Kompetensi
a. Hanya akan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan pengetahuan, kemampuan dan
pengalaman yang dimiliki.
b. Melaksanakan pekerjaan audit internal
sesuai dengan International Standards for
the Professional Practice of Internal Auditing.
c. Senantiasa meningkatkan keahlian, efektifi-
tas dan kualitas hasil pekerjaan.
4. Competence
a. Will only carry out the work in accordance with
the knowledge, skills and experience
possessed.
b. Carry out internal audit work in accordance with
the International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing.
c. Always improve the skills, effectiveness and
quality of the work

Corporate governance

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Similar to Corporate governance

Similar to Corporate governance (20)

Corporate governance