BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate control, Universitas Mercubuana, 2017
1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Shareholders and the markets for corporate control
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Nama : Poltak Bobby Handoko Sirait
NIM : 55117110067
Program Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017
2. Page 2 of 6
Berikut pendapat saya perihal beberapa perusahaan besar Indonesia yang kini
sebagian besar sahamnya dikuasai oleh Investor asing.
Contoh nya :
PT. Indosat Tbk
Porsi saham terbesar PT Indosat Tbk yang masih ada unsur BUMN dikuasai perusahaan
Qatar Telecom sebanyak 65%. Kemudian dari Norwegia (Skagen AS) sebanyak 5,38%.
Pemerintah hanya memiliki 14,29% dan sisanya untuk publik sebanyak 15,33%.
PT. Freeport Indonesia
Freeport McMoran memiliki saham 90,64 persen di PT Freeport Indonesia: 81,28 persen
melalui penguasaan saham secara langsung dan 9,36 persen melalui PT Indocopper
Investama. Sementara Pemerintah Indonesia hanya menguasai 9,36 persen sisanya.
Bandingkan dengan pemerintah Venezuela mewajibkan kepemilikan nasional atas saham
perusahaan tambang paling minimal 55%. Sisanya baru boleh dimiliki oleh perusahaan asing.
Venezuela jg mewajibkan perusahaan tambang emas asing membayar royalti paling minimal
13% dari total produksi. Dengan kepemilikan saham mayoritas, pemerintah Venezuela bisa
memegang kendali produksi.
Di samping itu, kontribusi Freeport melalui royalty sangat tidak adil. Untuk royalti, Indonesia
hanya menerima 1 persen (emas dan perak) dan 1-3,5 persen (tembaga) dari pihak Freeport.
Kedua contoh diatas sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, padahal dalam Pasal 33 ayat 3
UUD 1945 jelas dikatakan bahwa :
ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ada beberapa faktor kenapa banyak Perusahaan Indonesia malah dikuasai asing, antara lain :
1. Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pihak asing untuk menanamkan modal dan
mengelola bisnis di Indonesia
2. Perusahaan yang terjerat utang dan keuangan perusahaan sudah tidak sehat sehingga
membutuhkan investor untuk menyelamatkan perusahaan nya
3. Ketidakmampuan SDM dalam mengelola perusahaan
4. Kurangnya partisipasi publik dalam negeri dan kekurangpahaman masyarakat akan pasar
modal.
Saran agar SDA di Indonesia bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteran rakyat,
antara lain :
1. Review ulang semua kebijakan tentang Penanaman modal dan pengelolaan SDA yang
ada di Indonesia. Kebijakan yang dinilai dapat merugikan negara segera di revisi.
3. Page 3 of 6
2. Review ulang MOU yang sudah dibuat terhadap pihak asing, Point-point yang dinilai
dapat merugikan negara segera di diskusikan ulang.
3. Membeli kembali saham yang dikuasai pihak asing seperti Divestasi 51% saham
Freeport oleh pemerintah Indonesia saat ini.
4. Membangun SDM yang berkualitas agar dapat mengembangkan SDA yang ada di
Indonesia.
5. Mensosialisasikan pentinganya masyarakat berpartisipasi dalam pasar modal.
Pemegang Saham
Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder), adalah seseorang atau badan
hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang
saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek
berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori
bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan
pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka
Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk
memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan
dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham
baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi
perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak
kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham)biasanya tidak menerima
apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan
tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan
bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada
kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham)
Hak dan Kewajiban Pemegang Saham
Saham merupakan salah satu unsure yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah Perseroan
Terbatas. Saham merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan (PT) sebagai
tanda bukti kepemilikan modal. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT, saham tersebut
dikeluarkan atas nama pemilikinya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham
suatu PT. Pihak yang akan atau ingin memiliki saham harus mememuhi persyaratan
kepemilikan saham yang dapat ditetapkan dalam anggaran dasar PT tersebut dengan
memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dalam hal pesyaratan kepemilikan saham telah
ditetapkan dan tidak terpenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak
dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan
4. Page 4 of 6
dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar;
yang dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT.
Kepemilikan atas suatu saham, memberikan hak pada pemilik saham. Hak-hak tersebut
diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, yakni:
1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi:
3. Menjalankan hak lain berdasarkan UUPT
Berdasarkan Pasal 53 UUPT, anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih.
Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegang hak yang sama.
Namun, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan
salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud di atas
(lebih dari satu klasifikasi) antara lain:
1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris;
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi
saham lain;
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden terlebih
dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif
atau non kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari
pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam
likuidasi.
Kewajiban pemegang saham adalah memberikan pengesahan dalam RUPS atas rencana
kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba. Pemegang saham tidak bertanggung jawab
secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab
atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimiliki, Business Plan, Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja
Program Kemitraan, serta Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan;
Melakukan pembinaan kepada perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku berdasarkan, namun tidak terbatas pada, prinsip-prinsip GCG, yaitu
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness (TARIF).
5. Page 5 of 6
Pemegang Saham mengendalikan perusahaan nya dengan cara
yakni sebagai pihak yang berdasarkan pada kepemilikan sahamnya mampu mengambil
keputusan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, termasuk di dalamnya
mempunyai kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan suatu
perseroan dengan cara:
1. Menentukan diangkat dan diberhentikannya direksi atau komisaris; atau
2. Melakukan perubahan anggaran dasar.
Secara umum dikatakan bahwa pengendali adalah pemegang saham yang memiliki suara
mayoritas. Terkait dengan hal tersebut, maka dikenal adanya:
1. Suara mayoritas sederhana (simple majority) yang mewakili mayoritas secara umum.
2. Suara mayoritas mutlak (absolute majority) yang mewakili kepemilikan lebih dari 50%
saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh perseroan;
3. Suara mayoritas khusus (special majority), yang mewakili kepemilikan sejumlah saham
secara khusus.
Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (1) melalui direksi
perseroan atau (2) dari pemegang saham langsung. Dalam melakukan pengambilalihan saham
perseroan, tidak selalu mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan jika jumlah saham
yang diambil alih tidak melebihi 50% saham perseroan. Jika pengambilalihan saham melebihi
50% saham perseroan, pihak yang mengambil alih suatu perseroan akan menjadi pengendali
dari pihak yang diambil alih. Orang perseorangan adalah makhluk pribadi atau natural
person, sedangkan badan hukum keperdataan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah perseroan terbatas (termasuk perusahaan perseroan), yayasan, dan koperasi.
6. Page 6 of 6
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2016, Pemegang Saham. Diambil dari:
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham ( 6 Oktober 2017)
Ariwibowo, Adityo, 2013. Aspek Saham Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Diambil dari:
https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/20/aspek-saham-dalam-undang-undang-
nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/ ( 6 Oktober 2017)
Anonim, 2016, Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Perusahaan. Diambil dari:
http://www.gresnews.com/berita/tips/1035299-hak-dan-kewajiban-pemegang-saham-
perusahaan/0/ ( 6 Oktober 2017)
Kartika, Alsha, 2012. PENGENDALIAN PERSEROAN TERBATAS. Diambil dari:
http://www.hukumperseroanterbatas.com/direksi-perusahaan/pengendalian-perseroan-
terbatas/ ( 6 Oktober 2017)