Koperasi dapat dibubarkan melalui dua cara, yaitu keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. Rapat anggota berhak memutuskan pembubaran dan menunjuk tim penyelesai, sedangkan pemerintah dapat membubarkan koperasi jika tidak memenuhi peraturan atau beroperasi. Tim penyelesai bertugas menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi dan membagikan sisa hasilnya kepada anggota.

1. Pembubaran Koperasi

2. Pembubaran Koperasi
• Setiap bentuk badan usaha, apakah BUMN, swasta, atau koperasi,
bisa dibubarkan.
• Cara pembubaran koperasi telah diatur dalam UU No. 25Tahun
1992 pasal 46 sampai dengan pasal 50.
• Berdasarkan ketentuan pasal 46 UU No. 25Tahun 1992 ada 2 (dua)
cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu:
1. Keputusan Rapat Anggota
2. Keputusan Pemerintah

3. 2 Cara Pembubaran Koperasi
1. Keputusan Rapat Anggota
• Rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi berhak
membubarkan koperasi.
• Apabila rapat anggota telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka
pengurus koperasi atau kuasa rapat anggota memberitahukan secara tertulis
keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditor dan
pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal keputusan
rapat anggota pembubaran.
• Jika alasan pembubaran diterima oleh pemerintah maka akan
diumumkan pembubaran tersebut dalam berita negara RI. Sejak
tanggal pengumuman pembubaran dalam berita negara RI maka status badan
hukum koperasi yang bersangkutan hapus.

4. Lanjutan.... Keputusan Rapat Anggota
• Pemberitahuan secara tertulis tentang keputusan pembubaran
koperasi tersebut harus menyebutkan:
• Nama dan alamat dari penyelesai
• Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka
waktu 3 bulan sesuadah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran
• Pemberitahuan tertulis dibuat rangkap 2 kepada pemerintah, harus
dilampiri hal-hal di bawah ini:
• Petikan berita acara rapat anggota pembubaran koperasi yang berisi keputusan
rapat anggota koperasi untuk membubarkan koperasi tersebut
• Akta pendirian yang berisi anggaran dasar koperasi tersebut
• Daftar hadir yang ditandatangani anggota sebagaimana tercatat dalam buku
daftar anggota
• Berita acara penyelesaian pembubaran

5. 2 Cara Pembubaran Koperasi ...... (lanjutan)
2. Keputusan Pemerintah
• Pemerintah, dalam hal ini pejabat koperasi berhak
pula melakukan pembubaran koperasi.
• Pembubaran koperasi yang dilakukan pemerintah berdasarkan
alasan-alasan berikut ini.
a. Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-
undang koperasi.
b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan, berdasarkan keputusan pengadilan.
c. Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan lagi, misalnya
koperasi tersebut pailit.

6. PENYELESAIAN
• Berdasarkan ketentuan pasal 54 UU no. 25 tahun 1992 penyelesai
mempunyai hak , wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam
penyelesaian
2. Mengumpulkan segala keterangan perilaku
3. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang di perlukan
4. Memperoleh , memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip
koperas.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pwmbayaran yang
didahulinya dari pembayaran hutang liannya
6. Menggunakan sisa kekayaam umtuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi
7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota
8. Membuat berita acara penyelesaian

7. DASAR HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI
1. Undang-Undang Nomor 25Tahun 1992
2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI Nomor
:123/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17
Tahun 1994 tanggal 20 April 2004 tentang Pembubaran
Koperasi Oleh Pemerintah

8. Koperasi Dapat Dibubarkan oleh Pemerintah,
apabila:
• Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 25Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak
melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi
yang bersangkutan.
• Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan
atau kesusilaan yg dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
• Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ; atau
• Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama
dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta
Pendirian.

9. Prosedur Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
• Dilakukan Penelitian oleh Dinas Koperasi PK dan M Kabupaten .Setelah
diadakan penelitian oleh Dinas Koperasi PK dan M Kabupaten
mengirim surat pemberitahuan kepada Pengurus
• Bila tidak ada keberatan Dinas Koperasi segera mengeluarkan
keputusan pembubaran dan selanjutnya membentuk Tim Penyelesai
Memberitahukan pembubaran ke Kreditur oleh tiem penyelesai tagihan
maksimal 3 bulan
• Tim Penyelesai membuat BeritaAcara Penyelesaian Pengumuman
Pembubaran Koperasi oleh Menteri koperasi dalam berita Negara Republik
Indonesia.
• Apabila ada anggota yg keberatan maka dilakukan peninjauan ulang
apakah surat keberatan tsb bisa diterima atau ditolak dengan jangka waktu
selama 15 hari sampai dengan 1 bulan.

10. Pembubaran Oleh Rapat Anggota
• Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi dengan materi:
1. Memutuskan Pembubaran
2. Menunjuk tim Penyelesai

11. • Pengurus Surat Pemberitahuan ke Dinas Koperasi PK dan
Maksimal 14 hari dilampiri :
1. Keputusan Rapat Anggota
2. Daftar Anggota dan daftar Hadir Rapat
3. Berita Acara penyelesaian Pembubaran ( dibuat oleh tiem
Penyelesai )
4. Anggaran Dasar Asli

12. UU Perkoperasian No. 17Tahun 2012
• Mengenai Pembubaran Koperasi, menurut UU terbaru, yaitu
UU Perkoperasian No. 17Tahun 2012, diatur dalam:
BAB XIII
PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN
HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal 102 sampai dengan Pasal 111

13. Bagian Kesatu
Pembubaran
Pasal 102
• Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
a. keputusan Rapat Anggota;
b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
c. Keputusan Menteri.

14. Pasal 103
1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau
Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.
2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila
Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.
5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota.
6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis
oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.
7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.

15. Pasal 104
1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana
ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya Koperasi atas
permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota.
3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu
berdirinya Koperasi berakhir.
4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah permohonan diterima.
5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka
waktu berdirinya Koperasi dianggap sah.

16. Pasal 105
• Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:
a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan
usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

17. Bagian Kedua
Penyelesaian
Pasal 106
1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk
Tim Penyelesai.
2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran
berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu berdirinya
ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.
3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran
berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.
4) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi
tersebut tetap ada dengan status ”Koperasi dalam Penyelesaian”.
5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi
tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk
memperlancar proses Penyelesaian.

18. Pasal 107
• Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi
tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar,
Anggota hanya menanggung sebatas Setoran Pokok,
Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang
dimiliki.

19. Pasal 108
• Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi:
a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang
kekayaan dan kewajiban Koperasi;
b. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, dan
pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama;
c. menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak
ketiga;
d. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;

20. Pasal 108 ..... lanjutan
e. melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam
penyelesaian kekayaan;
f. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada
Menteri; dan/atau
g. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

21. Pasal 109
• Tim penyelesai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) dapat diganti apabila
tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108.

22. Bagian Ketiga
Penghapusan Status Badan Hukum
Pasal 110
• Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal
pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

23. Bagian Keempat
Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 111
• Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan
hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Tambahan
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124
1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
3) Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar
Koperasi, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

25. TERIMA KASIH
Caption