SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
PPeennggaannttaarr BBiissnniiss 
Sessi33
BBEENNTTUUKK--BBEENNTTUUKK 
PPEERRUUSSAAHHAAAANN 
MMAASSHHAADDII,, SSEE..,,MMMM.. 
E-mail; hadiyuni@yahoo.co.id 
0812 80 534 134
PPeennddaahhuulluuaann 
Pemilihan bentuk perusahaan 
harus ditetapkan pada saat 
perusahaan akan didirikan atau 
saat akan memulai operasinya
PPeennddaahhuulluuaann 
Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan 
dalam memilih bentuk perusahaan : 
1. Jenis usaha yang akan dijalankan (jasa, industri, 
perdagangan, dll.) 
2. Jumlah modal usaha dan kemungkinan untuk menambah 
modal 
3. Rencana pembagian laba 
4. Penentuan tanggungjawab perusahaan 
5. Resiko yang akan dihadapi 
6. Prinsip pengawasan yang akan dijalankan 
7. Jangka waktu berdirinya perusahaan
BBeennttuukk PPeerruussaahhaaaann 
Beberapa bentuk perusahaan yang terdapat di 
Indonesia : 
1. Perusahaan Perseorangan 
2. Persekutuan dengan Firma 
3. Persekutuan Komanditer 
4. Perseroan Terbatas 
5. Perseroan Terbatas Negara (Persero) 
6. Perusahaan Negara Umum (Perum) 
7. Yayasan 
8. Koperasi 
9. Perusahaan Daerah 
10. Joint Venture 
11. Trust 
12. Holding Company 
13. Kartel
PPeerruussaahhaaaann PPeerrsseeoorraannggaann 
Adalah suatu bentuk usaha yang dimiliki, dikelola 
dan dipimpin oleh perseorangan yang 
bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko 
dan aktivitas perusahaan 
Modal perusahaan berasal dari perseorangan/pemilik 
perusahaan itu sendiri. 
Pemisahan modal perusahaan dari kekayaan pribadi pada 
bentuk perusahaan ini tidak ada artinya, karena segala 
harta kekayaan pemilik menjadi tanggungan atau jaminan 
dari semua hutang perusahaan, artinya perusahaan 
mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas
PPeerruussaahhaaaann PPeerrsseeoorraannggaann 
KKeebbaaiikkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, 
antara lain: 
1. Relatif mudah dalam mengorganisir , karena perusahaan 
kecil dan aktiivtasnya relatif terbatas 
2. Pemilik perusahaan memiliki kebebasan dalam bertindak 
3. Keuntungan sepenuhnya dinikmati oleh pemilik 
perusahaan 
4. Rahasia perusahaan terjamin 
5. Dorongan pemilik perusahaan dalam merealisasikan 
tujuan perusahaan sangat kuat
PPeerruussaahhaaaann PPeerrsseeoorraannggaann 
KKeebbuurruukkaann menjalankan bentuk perusahaan 
ini, antara lain: 
1. Tanggungjawab pemilik perusahan tidak terbatas sampai 
kekayaan pribadi 
2. Besarnya perusahaan terbatas, karena terbentur 
ketersediaan modal 
3. Kontinuitas perusahaan tidak terjamin, karena 
mengandalkan kemampuan pemilik perusahaan 
4. Keterbatasan kemampuan pemilik perusahaan dalam 
mengendalikan perusahaan
PPeerrsseekkuuttuuaann ddeennggaann FFiirrmmaa 
Adalah persekutuan untuk menjalankan 
perusahaan dengan memakai nama bersama. 
Pada persekutuan firma, pemisahan kekayaan pribadi 
dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya, sebab jika 
kekayaan perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran 
hutang-hutang perusahaan, kekayaan pribadi para sekutu 
menjadi jaminan. Dengan kata lain setiap sekutu 
bertanggungjawab penuh. 
Laba persekutuan dengan firma dibagi oleh para sekutu, 
sesuai isi akta pendirian perusahaan. Umumnya laba dibagi 
atas dasar banyaknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing 
sekutu atau berdasarkan atas keseimbangan 
pemasukkan. Sekutu yang tidak memasukkan modal dan 
hanya memasukkan tenaga, memperoleh bagian 
keuntungan sama dengan sekutu yang memasukkan modal 
terkecil
PPeerrsseekkuuttuuaann ddeennggaann FFiirrmmaa 
KKeebbaaiikkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, 
antara lain: 
1. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi, 
dibandingkan dengan perusahaan perseorangan 
2. Perhatian sekutu terhadap jalannya perusahaan sangat 
tinggi. Setiap sekutu bertanggungjawab bukan hanya pda 
tindakannya, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan 
sekutu lainnya
PPeerrsseekkuuttuuaann ddeennggaann FFiirrmmaa 
KKeebbuurruukkaann menjalankan bentuk perusahaan 
ini, antara lain: 
1. Tanggungjawab yang tidak terbatas dari setiap sekutu 
2. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang, kecuali jika 
terdapat batasan tugas 
3. Persekutuan dengan Firma berakhir, jika : 
a. Meninggalnya seorang sekutu atau jatuh pailitnya 
seorang sekutu 
b. Dibubarkan hakim karena alasan-alasan yang sah 
c. Masa persekutuan telah habis 
d. Salah seorang sekutu menarik diri
PPeerrsseekkuuttuuaann KKoommaannddiitteerr 
Adalah persekutuan dimana satu atau beberapa orang 
sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu 
atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan 
yang bertindak sebagai pemimpin. 
Pembagian laba di antara sekutu disesuaikan dengan 
ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian Persekutuan 
Komanditer 
Di dalam Perjanjian Persekutuan Komanditer, terdapat dua 
jenis sekutu, yaitu: 
1. Sekutu Komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan dan 
memimpin perusahaan 
2. Sekutu Komanditer, yaitu sekutu yang mempercayakan 
modalnya kepada sekutu komplementer
PPeerrsseekkuuttuuaann KKoommaannddiitteerr 
Jenis Persekutuan Komanditer : 
a. Persekutuan Komanditer Murni, jika hanya terdapat seorang 
sekutu komplementer 
b. Persekutuan Komanditer Campuran, jika terdapat beberapa 
orang sekutu Komplementer dalam persekutuan 
c. Persekutuan Komanditer Bersaham, jika persekutuan 
mengeluarkan saham-saham, dimana baik sekutu 
Komplementer maupun sekutu Komanditer mengambil satu 
atau lebih saham
PPeerrsseekkuuttuuaann KKoommaannddiitteerr 
KKeebbaaiikkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, 
antara lain: 
1. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi, 
2. Pendiriannya mudah 
3. Kemampuan pimpinan Persekutuan Komanditer relatif 
lebih baik 
KKeebbuurruukkaann menjalankan bentuk perusahaan 
ini, antara lain: 
1. Kelangsungan hidup Persekutuan Komanditer tidak 
menentu 
2. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas,dll.
PPeerrsseerrooaann TTeerrbbaattaass 
Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan 
perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi 
atas beberapa saham dalam mana tiap sekutu/pesero 
turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih 
saham. 
Dalam Perseroan Terbatas, tiap sekutu/pemegang saham/ 
pesero hanya bertanggungjawab secara terbatas, yaitu untuk 
menyetor penuh jumlah yang disebutkan dalam tiap saham. 
Dengan demikian yang dimaksud terbatas dalam istilah 
Perseroan Terbatas adalah terbatasnya pertanggungjawaban.
PPeerrsseerrooaann TTeerrbbaattaass 
KKeebbaaiikkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, 
antara lain: 
1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap 
hutang perusahaan. Para pemegang saham hanya menanggung 
kerugian sebesar jumlah saham yang ditanamkan dalam PT 
2. Adanya pemisahan antara pemilik PT dengan pengurus PT. Pemilik 
PT adalah para pemegang saham, sedang pengurus adalah orang 
yang melakanakan kegiatan operasional PT 
3. Mudah dalam mendapatkan tambahan modal usaha dengan 
mengeluarkan saham baru 
4. Kelangsungan hidup PT lebih terjamin 
5. Terdapat efisiensi dalam kepemimpinan dan pengelolaan sumber 
dana
PPeerrsseerrooaann TTeerrbbaattaass 
KKeebbuurruukkaann menjalankan bentuk perusahaan 
ini, antara lain: 
1. PT sebagai subyek pajak tersendiri 
2. Pendirian PT sangat rumit 
3. Biaya pendirian PT relatif besar 
4. Rahasia perusahaan tidak terjamin
Perseroan TTeerrbbaattaass NNeeggaarraa 
((PPeerrsseerroo)) 
Merupakan salah satu bentuk perusahaan milik negara 
yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara (PN). 
Persero terjadi dari Perusahaan Negara yang kemudian diadakan 
penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta 
Menurut Inpres RI No. 17/1967, ciri-ciri pokok Persero adalah: 
1. Kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan 
2. Status hukumnya sebagai hukum perdata yang berbentuk PT 
3. Hubungan-hubungan usaha diatur menurut hukum perdata 
4. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dr kekayaan 
negara yg dipisahkan. Karenanya dimungkinkan adanya penjualan saham-saham 
perusahaan milik Negara 
5. Tidak memiliki fasilitas negara 
6. Pimpinan dipegang oleh Direksi 
7. Status karyawan sebagai karyawan perusahaan swasta biasa 
8. Peran pemerintah adlh sbg pemegang saham. Hak suara didasarkan pd 
banyaknya saham yg dimiliki atau menurut perjanjian yg telah ditentukan 
sebelumnya
PPeerruussaahhaaaann NNeeggaarraa UUmmuumm 
((PPeerruumm)) 
Kegiatan usaha dari perum ditujukan untuk melayani 
kepentingan umum (jasa vital / public utilities). 
Walaupun seluruh modal Perum dimiliki oleh pemerintah, tidak 
menutup kemungkinan kepada pihak swasta untuk 
menanamkan modalnya pada bidang yang sama. 
Direksi yang memimpin Perum bertanggungjawab atas segala 
hubungan hukum dengan pihak lain dan diatur menurut 
hukum perdata
YYaayyaassaann 
Merupakan sebuah badan hukum dengan 
kekayaan yang dipisahkan. 
Tujuan pendiriannya adalah lebih 
memfokuskan pada usaha-usaha sosial.
KKooppeerraassii 
Adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial 
beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum 
koperasi yangh merupakan tata susunan ekonomi 
sebagai usaha bersama berdasar atas azas 
kekeluargaan. 
Koperasi didirikan dan dibentuk melalui suatu rapat anggota, dimana 
dipilih Pengurus dari anggota koperasi serta dibuat akta pendirian, 
1y.angN ammeam duaant n haaml-ah kaelc bil,e treimkupta t: tinggal dan pekerjaan orang-orang yang 
diberi kuasa menandatangani akta pendirian oleh rapat pembentukan 
2. Anggaran dasar koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukannya 
Isinya Nama Koperasi, tempat kedudukan dan daerah kerjanya, asas dan 
tujuan, lapangan usaha, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, hak dan 
kewajiban rapat anggota, pengurus dan Badan Pemeriksa, tahun buku 
koperasi, permodalan, tanggungan, dana-dana serta ketentuan sisa kekayaan 
bila koperasi dibubarkan.
KKooppeerraassii 
SSuummbbeerr KKeeuuaannggaann KKooppeerraassii 
1. Simpanan Anggota Koperasi 
a. Simpanan Pokok 
b. Simpanan Wajib 
c. Simpanan Sukarela 
2. Pinjaman 
3. Hasil Usaha 
4. Penanaman Modal
PPeerruussaahhaaaann DDaaeerraahh 
Adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan dasar 
Peraturan Daerah, dimana modal seluruhnya atau 
sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
kecuali ditentukan lain dgn undang-undang. 
Kentungan yang diperoleh akan dipergunakan untuk pembangunan 
daerah. 
Perusahaan Daerah merupakan badan hukum yang mendapat 
pengesahan : 
1. dari Presiden bagi DKI Jakarta Raya, 
2. Dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I 
3. Dari Gubernur bagi Daerah Tingkat II 
Perusahaan Daerah dipimpin oleh anggota direksi yang anggotanya 
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah mendengar 
pertimbangan dari DPRD untuk waktu selama-lamanya empat tahun.
JJooiinntt VVeennttuurree 
Merupakan bentuk kerjasama antara beberapa 
perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi 
satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan 
ekonomi yang lebih padat. 
Ciri-ciri Joint Venture : 
1. Merupakan perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan oleh 
beberapa perusahaan lain 
2. Modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan pendiri dengan 
perbandingan tertentu 
3. Kekuasaan dan hal suara didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam 
oleh masing-masing perusahaan pendiri 
4. Perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan 
masing-masing 
5. Di Indonesia, Joint Venture merupakan kerjasama antara perusahaan 
domestik dan perusahaan asing 
6. Resiko ditanggung bersama-sama antara masing-masing partner melalui 
perusahaan yang berlainan
TTrruusstt 
Merupakan gabungan beberapa badan usaha. 
Trust dibentuk dengan menggabungkan beberapa perusahaan 
(merger) menjadi satu sehingga menjadi sebuah perusahaan yang 
besar. 
Seluruh kekayaan dari perusahaan lama dipindahkan ke perusahaan 
baru. 
Trust dapat mengeluarkan saham dan obligasi 
Masing-masing anggota dan pengurus (trustees) mempunya 
tanggungjawab terbatas sebatas besarnya modal yang ditanamkan. 
Trustees dipilih oleh para pemegang saham yang orang-orangnya 
dapat berganti-ganti.
HHoollddiinngg CCoommppaannyy 
Terjadi apabila ada suatu perusahaan dalam kondisi 
keuangannya kuat, kemudian membeli saham-saham 
dari suatu perusahaan. Artinya, terjadi pengambil-alihan 
kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahaan. 
Perusahaan yang saham-sahamnya telah dibeli, tidak 
lagi mempunyai kekuasaan, semua kekuasaan 
ditentukan oleh Holding Company
KKaarrtteell 
Merupakan kerjasama antara beberapa badan usaha 
yang memproduksi atau menjual barang yang sejenis. 
Maksud pembentukan kartel adalan untuk mengurangi atau 
meniadakan persaingan di antara mereka, karenanya diadakan 
suatu perjanjian di antara mereka. 
Isi perjanjian yang dibuat, disesuaikan dengan maksud 
pembentukan kartel 
Bentuk kartel : 
1. Kartel Daerah 
2. Kartel Produksi 
3. Kartel Kondisi 
4. Kartel Pembagian Laba 
5. Kartel Harga
BBeerrssaaiinnggllaahh 
sseeccaarraa sseehhaatt

More Related Content

What's hot

Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 
Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik SwastaBadan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swastaabdul kodir
 
Bentuk badan usaha dan Perkembangannya
Bentuk  badan  usaha dan PerkembangannyaBentuk  badan  usaha dan Perkembangannya
Bentuk badan usaha dan PerkembangannyaHendie Cahya Maladewa
 
Tugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahTugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahPaarief Udin
 
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanMakalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanAltina Hanum
 
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...Ferdy123456789
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3WennaSustiany
 
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...risnadica
 
Modul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaModul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaKasmadi Rais
 
Badan usaha milik swasta (bums)
Badan usaha milik swasta (bums)Badan usaha milik swasta (bums)
Badan usaha milik swasta (bums)Angellia Putry
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnishudanolips
 
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiBangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiMega Gyanti
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usahaabdul kodir
 
makalah kewirausahaan badan-badan usaha
makalah kewirausahaan badan-badan usahamakalah kewirausahaan badan-badan usaha
makalah kewirausahaan badan-badan usahasiti sangidah
 

What's hot (18)

Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik SwastaBadan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swasta
 
Bentuk badan usaha dan Perkembangannya
Bentuk  badan  usaha dan PerkembangannyaBentuk  badan  usaha dan Perkembangannya
Bentuk badan usaha dan Perkembangannya
 
Tugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahTugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannah
 
Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik SwastaBadan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swasta
 
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanMakalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
 
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
 
BUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & KoperasiBUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & Koperasi
 
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Bab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ipsBab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ips
 
Modul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaModul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan Usaha
 
Badan usaha milik swasta (bums)
Badan usaha milik swasta (bums)Badan usaha milik swasta (bums)
Badan usaha milik swasta (bums)
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnis
 
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiBangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usaha
 
makalah kewirausahaan badan-badan usaha
makalah kewirausahaan badan-badan usahamakalah kewirausahaan badan-badan usaha
makalah kewirausahaan badan-badan usaha
 

Similar to Bentuk Perusahaan

Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxYuliaPujiawati1
 
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...sucimeidianapratiwi
 
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxMateri 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxAgustinus Astono
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018febrysaragih
 
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.pptHUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.pptRirisSitinjak2
 
Memilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaMemilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaAbeng Fariz
 
Tugas 1 = pembentukan persekutuan
Tugas 1 = pembentukan persekutuanTugas 1 = pembentukan persekutuan
Tugas 1 = pembentukan persekutuanNatalia Nainggolan
 
Tugas 1 = pembentukan persekutuan
Tugas 1 = pembentukan persekutuanTugas 1 = pembentukan persekutuan
Tugas 1 = pembentukan persekutuanNatalia Nainggolan
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...DignaAdyaPratiwi
 
Bentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisBentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisSelfia Dewi
 
P3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptP3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptrajab48
 
Pengantar Bisnis
Pengantar BisnisPengantar Bisnis
Pengantar Bisnisamuharis
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 

Similar to Bentuk Perusahaan (20)

P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Badan Usaha.docx
Badan Usaha.docxBadan Usaha.docx
Badan Usaha.docx
 
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
 
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxMateri 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
 
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.pptHUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
 
Memilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaMemilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk Usaha
 
Tugas 1 = pembentukan persekutuan
Tugas 1 = pembentukan persekutuanTugas 1 = pembentukan persekutuan
Tugas 1 = pembentukan persekutuan
 
Tugas 1 = pembentukan persekutuan
Tugas 1 = pembentukan persekutuanTugas 1 = pembentukan persekutuan
Tugas 1 = pembentukan persekutuan
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
 
Buku b 2
Buku b 2Buku b 2
Buku b 2
 
Bentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisBentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnis
 
P3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptP3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.ppt
 
Pengantar Bisnis
Pengantar BisnisPengantar Bisnis
Pengantar Bisnis
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
hukum bisnis
hukum bisnishukum bisnis
hukum bisnis
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
 

More from Hansshev

Pengantar bisnis session 8 - manajemen keuangan
Pengantar bisnis   session 8 - manajemen keuanganPengantar bisnis   session 8 - manajemen keuangan
Pengantar bisnis session 8 - manajemen keuanganHansshev
 
Pengantar bisnis session 7 - produksi
Pengantar bisnis   session 7 - produksiPengantar bisnis   session 7 - produksi
Pengantar bisnis session 7 - produksiHansshev
 
Pengantar bisnis session 6 - pemasaran
Pengantar bisnis   session 6 - pemasaranPengantar bisnis   session 6 - pemasaran
Pengantar bisnis session 6 - pemasaranHansshev
 
Pengantar bisnis session 5 - manajemen
Pengantar bisnis   session 5 - manajemenPengantar bisnis   session 5 - manajemen
Pengantar bisnis session 5 - manajemenHansshev
 
Pengantar bisnis session 4 - lingkungan perusahaan dan tanggungjawab sosial
Pengantar bisnis   session 4 - lingkungan perusahaan dan tanggungjawab sosialPengantar bisnis   session 4 - lingkungan perusahaan dan tanggungjawab sosial
Pengantar bisnis session 4 - lingkungan perusahaan dan tanggungjawab sosialHansshev
 
Pengantar bisnis session 2 - sistem perekonomian
Pengantar bisnis   session 2 - sistem perekonomianPengantar bisnis   session 2 - sistem perekonomian
Pengantar bisnis session 2 - sistem perekonomianHansshev
 
Pengantar bisnis session 1 - badan usaha dalam tata ekonomi
Pengantar bisnis   session 1 - badan usaha dalam tata ekonomiPengantar bisnis   session 1 - badan usaha dalam tata ekonomi
Pengantar bisnis session 1 - badan usaha dalam tata ekonomiHansshev
 

More from Hansshev (7)

Pengantar bisnis session 8 - manajemen keuangan
Pengantar bisnis   session 8 - manajemen keuanganPengantar bisnis   session 8 - manajemen keuangan
Pengantar bisnis session 8 - manajemen keuangan
 
Pengantar bisnis session 7 - produksi
Pengantar bisnis   session 7 - produksiPengantar bisnis   session 7 - produksi
Pengantar bisnis session 7 - produksi
 
Pengantar bisnis session 6 - pemasaran
Pengantar bisnis   session 6 - pemasaranPengantar bisnis   session 6 - pemasaran
Pengantar bisnis session 6 - pemasaran
 
Pengantar bisnis session 5 - manajemen
Pengantar bisnis   session 5 - manajemenPengantar bisnis   session 5 - manajemen
Pengantar bisnis session 5 - manajemen
 
Pengantar bisnis session 4 - lingkungan perusahaan dan tanggungjawab sosial
Pengantar bisnis   session 4 - lingkungan perusahaan dan tanggungjawab sosialPengantar bisnis   session 4 - lingkungan perusahaan dan tanggungjawab sosial
Pengantar bisnis session 4 - lingkungan perusahaan dan tanggungjawab sosial
 
Pengantar bisnis session 2 - sistem perekonomian
Pengantar bisnis   session 2 - sistem perekonomianPengantar bisnis   session 2 - sistem perekonomian
Pengantar bisnis session 2 - sistem perekonomian
 
Pengantar bisnis session 1 - badan usaha dalam tata ekonomi
Pengantar bisnis   session 1 - badan usaha dalam tata ekonomiPengantar bisnis   session 1 - badan usaha dalam tata ekonomi
Pengantar bisnis session 1 - badan usaha dalam tata ekonomi
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 

Bentuk Perusahaan

  • 2. BBEENNTTUUKK--BBEENNTTUUKK PPEERRUUSSAAHHAAAANN MMAASSHHAADDII,, SSEE..,,MMMM.. E-mail; hadiyuni@yahoo.co.id 0812 80 534 134
  • 3. PPeennddaahhuulluuaann Pemilihan bentuk perusahaan harus ditetapkan pada saat perusahaan akan didirikan atau saat akan memulai operasinya
  • 4. PPeennddaahhuulluuaann Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih bentuk perusahaan : 1. Jenis usaha yang akan dijalankan (jasa, industri, perdagangan, dll.) 2. Jumlah modal usaha dan kemungkinan untuk menambah modal 3. Rencana pembagian laba 4. Penentuan tanggungjawab perusahaan 5. Resiko yang akan dihadapi 6. Prinsip pengawasan yang akan dijalankan 7. Jangka waktu berdirinya perusahaan
  • 5. BBeennttuukk PPeerruussaahhaaaann Beberapa bentuk perusahaan yang terdapat di Indonesia : 1. Perusahaan Perseorangan 2. Persekutuan dengan Firma 3. Persekutuan Komanditer 4. Perseroan Terbatas 5. Perseroan Terbatas Negara (Persero) 6. Perusahaan Negara Umum (Perum) 7. Yayasan 8. Koperasi 9. Perusahaan Daerah 10. Joint Venture 11. Trust 12. Holding Company 13. Kartel
  • 6. PPeerruussaahhaaaann PPeerrsseeoorraannggaann Adalah suatu bentuk usaha yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh perseorangan yang bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan Modal perusahaan berasal dari perseorangan/pemilik perusahaan itu sendiri. Pemisahan modal perusahaan dari kekayaan pribadi pada bentuk perusahaan ini tidak ada artinya, karena segala harta kekayaan pemilik menjadi tanggungan atau jaminan dari semua hutang perusahaan, artinya perusahaan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas
  • 7. PPeerruussaahhaaaann PPeerrsseeoorraannggaann KKeebbaaiikkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, antara lain: 1. Relatif mudah dalam mengorganisir , karena perusahaan kecil dan aktiivtasnya relatif terbatas 2. Pemilik perusahaan memiliki kebebasan dalam bertindak 3. Keuntungan sepenuhnya dinikmati oleh pemilik perusahaan 4. Rahasia perusahaan terjamin 5. Dorongan pemilik perusahaan dalam merealisasikan tujuan perusahaan sangat kuat
  • 8. PPeerruussaahhaaaann PPeerrsseeoorraannggaann KKeebbuurruukkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, antara lain: 1. Tanggungjawab pemilik perusahan tidak terbatas sampai kekayaan pribadi 2. Besarnya perusahaan terbatas, karena terbentur ketersediaan modal 3. Kontinuitas perusahaan tidak terjamin, karena mengandalkan kemampuan pemilik perusahaan 4. Keterbatasan kemampuan pemilik perusahaan dalam mengendalikan perusahaan
  • 9. PPeerrsseekkuuttuuaann ddeennggaann FFiirrmmaa Adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Pada persekutuan firma, pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya, sebab jika kekayaan perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran hutang-hutang perusahaan, kekayaan pribadi para sekutu menjadi jaminan. Dengan kata lain setiap sekutu bertanggungjawab penuh. Laba persekutuan dengan firma dibagi oleh para sekutu, sesuai isi akta pendirian perusahaan. Umumnya laba dibagi atas dasar banyaknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu atau berdasarkan atas keseimbangan pemasukkan. Sekutu yang tidak memasukkan modal dan hanya memasukkan tenaga, memperoleh bagian keuntungan sama dengan sekutu yang memasukkan modal terkecil
  • 10. PPeerrsseekkuuttuuaann ddeennggaann FFiirrmmaa KKeebbaaiikkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, antara lain: 1. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi, dibandingkan dengan perusahaan perseorangan 2. Perhatian sekutu terhadap jalannya perusahaan sangat tinggi. Setiap sekutu bertanggungjawab bukan hanya pda tindakannya, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan sekutu lainnya
  • 11. PPeerrsseekkuuttuuaann ddeennggaann FFiirrmmaa KKeebbuurruukkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, antara lain: 1. Tanggungjawab yang tidak terbatas dari setiap sekutu 2. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang, kecuali jika terdapat batasan tugas 3. Persekutuan dengan Firma berakhir, jika : a. Meninggalnya seorang sekutu atau jatuh pailitnya seorang sekutu b. Dibubarkan hakim karena alasan-alasan yang sah c. Masa persekutuan telah habis d. Salah seorang sekutu menarik diri
  • 12. PPeerrsseekkuuttuuaann KKoommaannddiitteerr Adalah persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Pembagian laba di antara sekutu disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian Persekutuan Komanditer Di dalam Perjanjian Persekutuan Komanditer, terdapat dua jenis sekutu, yaitu: 1. Sekutu Komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan dan memimpin perusahaan 2. Sekutu Komanditer, yaitu sekutu yang mempercayakan modalnya kepada sekutu komplementer
  • 13. PPeerrsseekkuuttuuaann KKoommaannddiitteerr Jenis Persekutuan Komanditer : a. Persekutuan Komanditer Murni, jika hanya terdapat seorang sekutu komplementer b. Persekutuan Komanditer Campuran, jika terdapat beberapa orang sekutu Komplementer dalam persekutuan c. Persekutuan Komanditer Bersaham, jika persekutuan mengeluarkan saham-saham, dimana baik sekutu Komplementer maupun sekutu Komanditer mengambil satu atau lebih saham
  • 14. PPeerrsseekkuuttuuaann KKoommaannddiitteerr KKeebbaaiikkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, antara lain: 1. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi, 2. Pendiriannya mudah 3. Kemampuan pimpinan Persekutuan Komanditer relatif lebih baik KKeebbuurruukkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, antara lain: 1. Kelangsungan hidup Persekutuan Komanditer tidak menentu 2. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas,dll.
  • 15. PPeerrsseerrooaann TTeerrbbaattaass Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham dalam mana tiap sekutu/pesero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Dalam Perseroan Terbatas, tiap sekutu/pemegang saham/ pesero hanya bertanggungjawab secara terbatas, yaitu untuk menyetor penuh jumlah yang disebutkan dalam tiap saham. Dengan demikian yang dimaksud terbatas dalam istilah Perseroan Terbatas adalah terbatasnya pertanggungjawaban.
  • 16. PPeerrsseerrooaann TTeerrbbaattaass KKeebbaaiikkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, antara lain: 1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang perusahaan. Para pemegang saham hanya menanggung kerugian sebesar jumlah saham yang ditanamkan dalam PT 2. Adanya pemisahan antara pemilik PT dengan pengurus PT. Pemilik PT adalah para pemegang saham, sedang pengurus adalah orang yang melakanakan kegiatan operasional PT 3. Mudah dalam mendapatkan tambahan modal usaha dengan mengeluarkan saham baru 4. Kelangsungan hidup PT lebih terjamin 5. Terdapat efisiensi dalam kepemimpinan dan pengelolaan sumber dana
  • 17. PPeerrsseerrooaann TTeerrbbaattaass KKeebbuurruukkaann menjalankan bentuk perusahaan ini, antara lain: 1. PT sebagai subyek pajak tersendiri 2. Pendirian PT sangat rumit 3. Biaya pendirian PT relatif besar 4. Rahasia perusahaan tidak terjamin
  • 18. Perseroan TTeerrbbaattaass NNeeggaarraa ((PPeerrsseerroo)) Merupakan salah satu bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara (PN). Persero terjadi dari Perusahaan Negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta Menurut Inpres RI No. 17/1967, ciri-ciri pokok Persero adalah: 1. Kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan 2. Status hukumnya sebagai hukum perdata yang berbentuk PT 3. Hubungan-hubungan usaha diatur menurut hukum perdata 4. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dr kekayaan negara yg dipisahkan. Karenanya dimungkinkan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik Negara 5. Tidak memiliki fasilitas negara 6. Pimpinan dipegang oleh Direksi 7. Status karyawan sebagai karyawan perusahaan swasta biasa 8. Peran pemerintah adlh sbg pemegang saham. Hak suara didasarkan pd banyaknya saham yg dimiliki atau menurut perjanjian yg telah ditentukan sebelumnya
  • 19. PPeerruussaahhaaaann NNeeggaarraa UUmmuumm ((PPeerruumm)) Kegiatan usaha dari perum ditujukan untuk melayani kepentingan umum (jasa vital / public utilities). Walaupun seluruh modal Perum dimiliki oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya pada bidang yang sama. Direksi yang memimpin Perum bertanggungjawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain dan diatur menurut hukum perdata
  • 20. YYaayyaassaann Merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya adalah lebih memfokuskan pada usaha-usaha sosial.
  • 21. KKooppeerraassii Adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yangh merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi didirikan dan dibentuk melalui suatu rapat anggota, dimana dipilih Pengurus dari anggota koperasi serta dibuat akta pendirian, 1y.angN ammeam duaant n haaml-ah kaelc bil,e treimkupta t: tinggal dan pekerjaan orang-orang yang diberi kuasa menandatangani akta pendirian oleh rapat pembentukan 2. Anggaran dasar koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukannya Isinya Nama Koperasi, tempat kedudukan dan daerah kerjanya, asas dan tujuan, lapangan usaha, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, hak dan kewajiban rapat anggota, pengurus dan Badan Pemeriksa, tahun buku koperasi, permodalan, tanggungan, dana-dana serta ketentuan sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.
  • 22. KKooppeerraassii SSuummbbeerr KKeeuuaannggaann KKooppeerraassii 1. Simpanan Anggota Koperasi a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Simpanan Sukarela 2. Pinjaman 3. Hasil Usaha 4. Penanaman Modal
  • 23. PPeerruussaahhaaaann DDaaeerraahh Adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan dasar Peraturan Daerah, dimana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dgn undang-undang. Kentungan yang diperoleh akan dipergunakan untuk pembangunan daerah. Perusahaan Daerah merupakan badan hukum yang mendapat pengesahan : 1. dari Presiden bagi DKI Jakarta Raya, 2. Dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I 3. Dari Gubernur bagi Daerah Tingkat II Perusahaan Daerah dipimpin oleh anggota direksi yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan dari DPRD untuk waktu selama-lamanya empat tahun.
  • 24. JJooiinntt VVeennttuurree Merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat. Ciri-ciri Joint Venture : 1. Merupakan perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan oleh beberapa perusahaan lain 2. Modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu 3. Kekuasaan dan hal suara didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri 4. Perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing 5. Di Indonesia, Joint Venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan perusahaan asing 6. Resiko ditanggung bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan yang berlainan
  • 25. TTrruusstt Merupakan gabungan beberapa badan usaha. Trust dibentuk dengan menggabungkan beberapa perusahaan (merger) menjadi satu sehingga menjadi sebuah perusahaan yang besar. Seluruh kekayaan dari perusahaan lama dipindahkan ke perusahaan baru. Trust dapat mengeluarkan saham dan obligasi Masing-masing anggota dan pengurus (trustees) mempunya tanggungjawab terbatas sebatas besarnya modal yang ditanamkan. Trustees dipilih oleh para pemegang saham yang orang-orangnya dapat berganti-ganti.
  • 26. HHoollddiinngg CCoommppaannyy Terjadi apabila ada suatu perusahaan dalam kondisi keuangannya kuat, kemudian membeli saham-saham dari suatu perusahaan. Artinya, terjadi pengambil-alihan kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahaan. Perusahaan yang saham-sahamnya telah dibeli, tidak lagi mempunyai kekuasaan, semua kekuasaan ditentukan oleh Holding Company
  • 27. KKaarrtteell Merupakan kerjasama antara beberapa badan usaha yang memproduksi atau menjual barang yang sejenis. Maksud pembentukan kartel adalan untuk mengurangi atau meniadakan persaingan di antara mereka, karenanya diadakan suatu perjanjian di antara mereka. Isi perjanjian yang dibuat, disesuaikan dengan maksud pembentukan kartel Bentuk kartel : 1. Kartel Daerah 2. Kartel Produksi 3. Kartel Kondisi 4. Kartel Pembagian Laba 5. Kartel Harga