SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 11
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
 PERSEROAN = modal PT yg terdiri atas sero /PERSEROAN = modal PT yg terdiri atas sero /
sahamsaham
 TERBATAS = tanggung jawab pemegang saham ygTERBATAS = tanggung jawab pemegang saham yg
terbatas pd nilai nominal saham yg dimilikiterbatas pd nilai nominal saham yg dimiliki
 Dasar hukum = UU no 1 tahun 1995 jo UU no 40Dasar hukum = UU no 1 tahun 1995 jo UU no 40
tahun 2007 ttg PTtahun 2007 ttg PT
 Pasal 1 :Pasal 1 :
– PT ad/PT ad/ badan hukumbadan hukum yg didirikan berdasarkan perjanjian,yg didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan usaha dg modal dasar yg seluruhnya terbagi dlmmelakukan usaha dg modal dasar yg seluruhnya terbagi dlm
saham & memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm UU inisaham & memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm UU ini
serta peraturan pelaksananyaserta peraturan pelaksananya
 Pasal 3 :Pasal 3 :
– Pemegang saham perseroan tdk bertanggungjawab scrPemegang saham perseroan tdk bertanggungjawab scr
pribadi atas perikatan yg dibuat atas nama perseroan & tdkpribadi atas perikatan yg dibuat atas nama perseroan & tdk
bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilaibertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai
saham yg telah diambilnyasaham yg telah diambilnya
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 22
PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM
 Ketentuan ttg tanggungjawab yg terbatasKetentuan ttg tanggungjawab yg terbatas
menjadi tdk berlaku apbl :menjadi tdk berlaku apbl :
1.1. Persyaratan PT sbg badan hukum belumPersyaratan PT sbg badan hukum belum
terpenuhiterpenuhi
2.2. Pemegang saham yg bersangkutan baikPemegang saham yg bersangkutan baik
langsung atau tidak langsung dg itikad buruklangsung atau tidak langsung dg itikad buruk
memanfaatkan perseroan semata-mata u/memanfaatkan perseroan semata-mata u/
kepentingan pribadikepentingan pribadi
3.3. Pemegang saham yg bersangkutan terlibat dlmPemegang saham yg bersangkutan terlibat dlm
perbuatan melawan hukum yg dilakukan o/perbuatan melawan hukum yg dilakukan o/
perseroanperseroan
4.4. Pemegang saham ybs scr langsung / tdkPemegang saham ybs scr langsung / tdk
langsung scr melawan hukum menggunakanlangsung scr melawan hukum menggunakan
kekayaan perseroan, yg mengakibatkankekayaan perseroan, yg mengakibatkan
kekayaan perseroan mjd tdk cukup u/ melunasikekayaan perseroan mjd tdk cukup u/ melunasi
hutang perseroanhutang perseroan
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 33
PIERCING THE CORPORATE VEILPIERCING THE CORPORATE VEIL
 Apbl hal tsb diatas tjd, terbukti adanyaApbl hal tsb diatas tjd, terbukti adanya
pembauran kekayaan pribadi pemegangpembauran kekayaan pribadi pemegang
saham & harta kekayaan perseroan,saham & harta kekayaan perseroan,
sehingga perseroan didirikan semata-matasehingga perseroan didirikan semata-mata
sbg alat dr pemegang saham u/ memenuhisbg alat dr pemegang saham u/ memenuhi
tujuan pribadinya, makatujuan pribadinya, maka tanggung jawabtanggung jawab
terbatas pemegang saham hapusterbatas pemegang saham hapus
 Apbl PT sudah beroperasi pdhl pendirian PTApbl PT sudah beroperasi pdhl pendirian PT
belum memenuhi semua persyaratanbelum memenuhi semua persyaratan
pendirian PT, maka apbl ada perbuatanpendirian PT, maka apbl ada perbuatan
melawan hukum yg timbul dilakukan o/ PT &melawan hukum yg timbul dilakukan o/ PT &
para pengurusnya, makapara pengurusnya, maka tanggung jawabtanggung jawab
terbatas pemegang saham hapusterbatas pemegang saham hapus
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 44
PENDIRIAN PTPENDIRIAN PT
 Perjanjian pendirian PT antar para pihak = 2Perjanjian pendirian PT antar para pihak = 2
orang/lebih (orang = individu / badan hukum), aktaorang/lebih (orang = individu / badan hukum), akta
notaris (dlm perjanjian), bahasa Indonesianotaris (dlm perjanjian), bahasa Indonesia
 Pendirian PT dg akta notaris. Akta notaris iniPendirian PT dg akta notaris. Akta notaris ini
kemudian mjd Akta Pendirian Perseroan yg memuatkemudian mjd Akta Pendirian Perseroan yg memuat
Anggaran Dasar PT & keterangan lainAnggaran Dasar PT & keterangan lain
 Akta-akta tsb kemudian o/ notaris scr onlineAkta-akta tsb kemudian o/ notaris scr online
didaftarkan ke u/ mendapat pengesahan Departemendidaftarkan ke u/ mendapat pengesahan Departemen
Kehakiman.Kehakiman.
 Pengesahan dr Menteri Kehakiman tsb u/Pengesahan dr Menteri Kehakiman tsb u/
memperoleh status badan hukum PTmemperoleh status badan hukum PT
 30 hari sth mendapat pengesahan direksi PT wajib30 hari sth mendapat pengesahan direksi PT wajib
mendaftarkan akta pendirian PT & surat pengesahan,mendaftarkan akta pendirian PT & surat pengesahan,
ke dalam Daftar Perusahaan di Departemenke dalam Daftar Perusahaan di Departemen
Perindustrian Perdagangan (WDP = WAJIB DAFTARPerindustrian Perdagangan (WDP = WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN)PERUSAHAAN)
 Proses pendirian PT diakhiri dg mengumumkan diProses pendirian PT diakhiri dg mengumumkan di
Tambahan Berita Negara RITambahan Berita Negara RI
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 55
AKTA PENDIRIAN PTAKTA PENDIRIAN PT
 Dibuat dimuka NotarisDibuat dimuka Notaris
 Isinya minimal :Isinya minimal :
1.1. Nama lengkapNama lengkap
2.2. Tempat & tanggal lahirTempat & tanggal lahir
3.3. PekerjaanPekerjaan
4.4. Tempat tinggalTempat tinggal
5.5. Kewarganegaraan pendiriKewarganegaraan pendiri
6.6. Susunan, nama lengkap, tempat & tanggal lahir,Susunan, nama lengkap, tempat & tanggal lahir,
pekerjaan, tempat tinggal , kewarganegaraan para Direksipekerjaan, tempat tinggal , kewarganegaraan para Direksi
& Komisaris pd saat pertama kali diangkat& Komisaris pd saat pertama kali diangkat
7.7. Nama pemegang saham yg telah mengambil bagianNama pemegang saham yg telah mengambil bagian
saham, rincian jumlah saham, nilai nominal/ nilai ygsaham, rincian jumlah saham, nilai nominal/ nilai yg
diperjanjikan dr saham yg telah disetor & telahdiperjanjikan dr saham yg telah disetor & telah
ditempatkanditempatkan
 Akta pendirian tdk boleh memuat :Akta pendirian tdk boleh memuat :
– Ketentuan penerimaan bunga atas sahamKetentuan penerimaan bunga atas saham
– Ketentuan pemberian keuntungan pribadi kpd pendiri /Ketentuan pemberian keuntungan pribadi kpd pendiri /
pihak lainpihak lain
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 66
ANGGARAN DASAR PTANGGARAN DASAR PT
1.1. Nama & tempat kedudukan perseroanNama & tempat kedudukan perseroan
2.2. Maksud & tujuan, kegiatan usaha PT yg sesuai dgMaksud & tujuan, kegiatan usaha PT yg sesuai dg
perUUan yg berlakuperUUan yg berlaku
3.3. Jangka waktu berdirinya perseroanJangka waktu berdirinya perseroan
4.4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan,Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan,
modal disetormodal disetor
5.5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apbl ada,Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apbl ada,
hak-hak yg melekat pd setiap saham, nilai nominalhak-hak yg melekat pd setiap saham, nilai nominal
tiap sahamtiap saham
6.6. Susunan, jumlah, nama, anggota Direksi &Susunan, jumlah, nama, anggota Direksi &
KomisarisKomisaris
7.7. Penetapan tempat & tata cara penyelenggaraanPenetapan tempat & tata cara penyelenggaraan
RUPSRUPS
8.8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian &Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian &
pemberhentian anggota Direksi & Komisarispemberhentian anggota Direksi & Komisaris
9.9. Tata cara penggunaa laba & pembagian dividenTata cara penggunaa laba & pembagian dividen
10.10. Ketentuan-ketentuan lain menurut UUKetentuan-ketentuan lain menurut UU
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 77
PERUBAHAN ANGGARAN DASARPERUBAHAN ANGGARAN DASAR
 Perubahan AD PT tertentu hrs mendapatPerubahan AD PT tertentu hrs mendapat
persetujuan Menteri & didaftarkan dlm DP &persetujuan Menteri & didaftarkan dlm DP &
diumumkandiumumkan
 Yaitu perubahan atas :Yaitu perubahan atas :
1.1. Nama perseroanNama perseroan
2.2. Maksud & tujuan perseroanMaksud & tujuan perseroan
3.3. Kegiatan usaha perseroanKegiatan usaha perseroan
4.4. Jangka waktu berdirinya perseroan, apbl ditetapknJangka waktu berdirinya perseroan, apbl ditetapkn
jangka waktu ttt dlm ADjangka waktu ttt dlm AD
5.5. Besarnya modal dasarBesarnya modal dasar
6.6. Pengurangan modal ditempatkan & modal disetorPengurangan modal ditempatkan & modal disetor
7.7. Status PT, dari PT Tertutup menjadi PT TerbukaStatus PT, dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka
(PT Publik) atau sebaliknya(PT Publik) atau sebaliknya
 Selain perubahan tersebut cukup dilaporkan dlmSelain perubahan tersebut cukup dilaporkan dlm
waktu paling lambat 14 hari sejak keputusanwaktu paling lambat 14 hari sejak keputusan
RUPS, kpd Menteri , didaftarkn dlm DPRUPS, kpd Menteri , didaftarkn dlm DP
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 88
MODAL PTMODAL PT
 Modal dasar PT = authorized capitalModal dasar PT = authorized capital
– Keseluruhan nilai nominal saham yg ada dlmKeseluruhan nilai nominal saham yg ada dlm
perseroan, namun tdk mencerminkan kekuatanperseroan, namun tdk mencerminkan kekuatan
finansial riil PT, hanya menentukan jumlahfinansial riil PT, hanya menentukan jumlah
maksimum modal & saham yg dpt diterbitkan PTmaksimum modal & saham yg dpt diterbitkan PT
tsb (tsb (Seluruh nilai saham yg dpt dikeluarkan atasSeluruh nilai saham yg dpt dikeluarkan atas
nama & a/ atas tunjuknama & a/ atas tunjuk))
– Dicantumkan dlm akta pendirian PTDicantumkan dlm akta pendirian PT
– Saham atas nama mencantumkan namaSaham atas nama mencantumkan nama
pemegang sahampemegang saham
– Saham atas tunjuk tidak mencantumkan namaSaham atas tunjuk tidak mencantumkan nama
pemegang sahampemegang saham
– Minimal Rp.50.000.000,-Minimal Rp.50.000.000,-
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 99
MODAL PTMODAL PT
 Modal ditempatkan (issued capital)Modal ditempatkan (issued capital)
– Modal yg disanggupi o/ pemegang saham pendiriModal yg disanggupi o/ pemegang saham pendiri
u/ disetor dlm kas perseroan pd saat perseroanu/ disetor dlm kas perseroan pd saat perseroan
didirikan.didirikan.
– Minimal 25% dr modal dasarMinimal 25% dr modal dasar
– Belum merupakan kekuatan riil perseroan krnBelum merupakan kekuatan riil perseroan krn
belum berupa uang tunai / blm ada dlm kasbelum berupa uang tunai / blm ada dlm kas
perseroanperseroan
 Modal disetor (paid capital)Modal disetor (paid capital)
– Sejumlah uang tunai / bentuk lain yg diserahkanSejumlah uang tunai / bentuk lain yg diserahkan
para pendiri kpd kas perseroanpara pendiri kpd kas perseroan
– Setiap penempatan modal disetor = 50% dr modalSetiap penempatan modal disetor = 50% dr modal
ditempatknditempatkn
– Seluruh saham yg dikeluarkn harus disetor penuhSeluruh saham yg dikeluarkn harus disetor penuh
pd saat pengesahan PTpd saat pengesahan PT
– Merupakan kondisi riil keuangan PTMerupakan kondisi riil keuangan PT
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1010
MODAL PTMODAL PT
 Modal perseroan (modal dasar; modal ditempatkan;Modal perseroan (modal dasar; modal ditempatkan;
modal disetor) dapat mengalami penambahan &modal disetor) dapat mengalami penambahan &
penguranganpengurangan
 Hanya dapat dilakukan melalui RUPS, sesuaiHanya dapat dilakukan melalui RUPS, sesuai
ketentuan ttg pemanggilan rapat, quorum, & jumlahketentuan ttg pemanggilan rapat, quorum, & jumlah
suara u/ perubahan AD PTsuara u/ perubahan AD PT
 Seluruh saham yg dikeluarkn dlm penambahanSeluruh saham yg dikeluarkn dlm penambahan
modal hrs ditawarkan lebih dulu pd pemegang sahammodal hrs ditawarkan lebih dulu pd pemegang saham
dlm klasifikasi yg sama, apbl mereka tidakdlm klasifikasi yg sama, apbl mereka tidak
memanfaatkan (waktu 14 hari) ditawarkan pdmemanfaatkan (waktu 14 hari) ditawarkan pd
karyawankaryawan
 Nilai nominal saham harus dicantumkan dlm mataNilai nominal saham harus dicantumkan dlm mata
uang RIuang RI
 Dilarang mengeluarkan saham tanpa nilai nominalDilarang mengeluarkan saham tanpa nilai nominal
 Diperbolehkan mengeluarkan saham atas tunjuk apblDiperbolehkan mengeluarkan saham atas tunjuk apbl
nilai nominal saham / nilai yg diperjanjikn telahnilai nominal saham / nilai yg diperjanjikn telah
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1111
DAFTAR PEMEGANG SAHAMDAFTAR PEMEGANG SAHAM
 PT wajib mengadakan & menyimpan DaftarPT wajib mengadakan & menyimpan Daftar
Pemegang Saham, yg isinya minimal :Pemegang Saham, yg isinya minimal :
1.1. Nama & alamat PSNama & alamat PS
2.2. Jumlah, no, & tgl perolehan saham ygJumlah, no, & tgl perolehan saham yg
dimiliki PS, dlm setiap klasifikasi sahamdimiliki PS, dlm setiap klasifikasi saham
3.3. Jumlah yg disetor setiap sahamJumlah yg disetor setiap saham
4.4. Nama & alamat individu/BH yg memiliki hakNama & alamat individu/BH yg memiliki hak
gadai atas saham & penyerahan hak gadaigadai atas saham & penyerahan hak gadai
tsbtsb
5.5. Keterangan ttg penyetoran saham dlmKeterangan ttg penyetoran saham dlm
bentuk lainbentuk lain
 PT juga wajib mengadakan daftar khususPT juga wajib mengadakan daftar khusus
PS terafiliasi (saham yg dimiliki Direksi,PS terafiliasi (saham yg dimiliki Direksi,
Komisaris & keluarganya), baik pd PT tsbKomisaris & keluarganya), baik pd PT tsb
atau PT lainatau PT lain
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1212
HAK ATAS SAHAMHAK ATAS SAHAM
 Surat saham = bukti pemilikan atas saham,Surat saham = bukti pemilikan atas saham,
untuk PT Tbk ada peraturan khusus yguntuk PT Tbk ada peraturan khusus yg
tunduk pd UU Pasar Modaltunduk pd UU Pasar Modal
 Pemindahan hak atas saham dilakukan dgPemindahan hak atas saham dilakukan dg
akta pemindahan hak (dpt dg akta notaris a/akta pemindahan hak (dpt dg akta notaris a/
akta di bawah tangan)akta di bawah tangan)
 PS berhak meminta kpd PT agar sahamnyaPS berhak meminta kpd PT agar sahamnya
dibeli dg harga yg wajar apbl ybs tidakdibeli dg harga yg wajar apbl ybs tidak
menyetujui tindakan PT yg merugikan PSmenyetujui tindakan PT yg merugikan PS
atau tjd tindakan :atau tjd tindakan :
– Perubahan ADPerubahan AD
– Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagianPenjualan, penjaminan, pertukaran sebagian
besar a/ seluruh kekayaan PTbesar a/ seluruh kekayaan PT
– Penggabungan, peleburan a/ pengambilalihan PTPenggabungan, peleburan a/ pengambilalihan PT
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1313
ORGAN PT RUPSORGAN PT RUPS
 RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
– Organ terpenting PTOrgan terpenting PT
– Berhak memperoleh segala keterangan ttg PT dariBerhak memperoleh segala keterangan ttg PT dari
Direksi & KomisarisDireksi & Komisaris
– Diadakan di tempat kedudukan PT a/ tempat PTDiadakan di tempat kedudukan PT a/ tempat PT
melakukan kegiatan usahamelakukan kegiatan usaha
– RUPS tahunan (6 bulan sth tutup buku) & RUPSRUPS tahunan (6 bulan sth tutup buku) & RUPS
lainnya berdasarkan kebutuhan RUPSLBlainnya berdasarkan kebutuhan RUPSLB
– Diselenggarakan o/ direksi, dpt jg atas permintaanDiselenggarakan o/ direksi, dpt jg atas permintaan
PSPS
– Undangan RUPS minimal 14 hari sblmnya dgUndangan RUPS minimal 14 hari sblmnya dg
surat tercatat, u/ PT Tbk dg memuat di 2 suratsurat tercatat, u/ PT Tbk dg memuat di 2 surat
kabar nasional , dg mencantumkan tanggal,kabar nasional , dg mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, acara & tempat mengambil bahanwaktu, tempat, acara & tempat mengambil bahan
rapatrapat
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1414
RUPSRUPS
 Kewenangan RUPS meliputi :Kewenangan RUPS meliputi :
1.1. Mengubah ADMengubah AD
2.2. Menambah & mengurangi modal PTMenambah & mengurangi modal PT
3.3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan&Memberikan persetujuan Laporan Tahunan&
pengesahan Laporan Keuangan atau Perhitunganpengesahan Laporan Keuangan atau Perhitungan
TahunanTahunan
4.4. Mengangkat anggota direksi & menetapkanMengangkat anggota direksi & menetapkan
pembagian tugas & wewenang anggota direksipembagian tugas & wewenang anggota direksi
5.5. Memberikan persetujuan u/ mengalihkan atauMemberikan persetujuan u/ mengalihkan atau
menjadikan jaminan hutang seluruh a/ sebagianmenjadikan jaminan hutang seluruh a/ sebagian
besar kekayaan PTbesar kekayaan PT
6.6. Memberikan keputusan u/ mengajukanMemberikan keputusan u/ mengajukan
permohonan pernyataan pailit kepada PNpermohonan pernyataan pailit kepada PN
7.7. Menyetujui rancangan penggabungan & peleburanMenyetujui rancangan penggabungan & peleburan
PTPT
8.8. Memberikan keputusan pembubaran perseroanMemberikan keputusan pembubaran perseroan
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1515
QUORUM RUPSQUORUM RUPS
 RUPS dpt dilaksanakan apbl dihadiri o/ PS ygRUPS dpt dilaksanakan apbl dihadiri o/ PS yg
mewakili lebih dr ½ bagian dr jumlah seluruhmewakili lebih dr ½ bagian dr jumlah seluruh
saham dg hak suara sahsaham dg hak suara sah
 Apbl RUPS I tdk memenuhi quorum,Apbl RUPS I tdk memenuhi quorum,
dilakukan pemanggilan kedua, minimal 7 haridilakukan pemanggilan kedua, minimal 7 hari
sblm RUPS II (10 – 21 hari stlh yg I)sblm RUPS II (10 – 21 hari stlh yg I)
 Quorum II sah apbl diwakili o/ PS 1/3 drQuorum II sah apbl diwakili o/ PS 1/3 dr
seluruh saham & keputusan berdasarkanseluruh saham & keputusan berdasarkan
suara terbanyak dr jumlah suara sah yg hadirsuara terbanyak dr jumlah suara sah yg hadir
 Untuk mengubah AD PT, quorum sah apblUntuk mengubah AD PT, quorum sah apbl
dihadiri 2/3 seluruh saham & disetujui suaradihadiri 2/3 seluruh saham & disetujui suara
terbanyak dari jumlah suara tsbterbanyak dari jumlah suara tsb
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1616
ORGAN PT DIREKSIORGAN PT DIREKSI
 Direksi = organ perseroan yg bertanggungDireksi = organ perseroan yg bertanggung
jawab u/ kepentingan & tujuan PT sertajawab u/ kepentingan & tujuan PT serta
mewakili baik di dalam maupun di luarmewakili baik di dalam maupun di luar
pengadilan.pengadilan.
 Direksi :Direksi :
– Melakukan pengurusan PT (managing)Melakukan pengurusan PT (managing)
– Bertanggung jawab penuh scr pribadi apbl salah /Bertanggung jawab penuh scr pribadi apbl salah /
lalai menjalankan tugasnya u/ kepentingan &lalai menjalankan tugasnya u/ kepentingan &
usaha PTusaha PT
– Tugas, wewenang, penghasilan ditetapkan RUPSTugas, wewenang, penghasilan ditetapkan RUPS
(ada dlm AD PT)(ada dlm AD PT)
– Diangkat u/ jangka waktu 5 thn & dpt diangkatDiangkat u/ jangka waktu 5 thn & dpt diangkat
kembalikembali
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1717
KEWAJIBAN DIREKSIKEWAJIBAN DIREKSI
1.1. Mengusahakan pendaftaran akta pendirian a/ aktaMengusahakan pendaftaran akta pendirian a/ akta
perubahan ADperubahan AD
2.2. Mengadakn, menyimpan daftar pemegang sahamMengadakn, menyimpan daftar pemegang saham
& daftar khusus yg memuat keterangan& daftar khusus yg memuat keterangan
kepemilikan saham direksi, komisaris, & keluargakepemilikan saham direksi, komisaris, & keluarga
3.3. Mendaftarkn a/ mencatat setiap pemindahan hakMendaftarkn a/ mencatat setiap pemindahan hak
atas sahamatas saham
4.4. Dg itikad baik & penuh tanggungjawabDg itikad baik & penuh tanggungjawab
menjalankan tugas pengurusan perseroan u/menjalankan tugas pengurusan perseroan u/
kepentingan & usaha PTkepentingan & usaha PT
5.5. Menyelenggarakan pembukuan perseroanMenyelenggarakan pembukuan perseroan
 Direksi dpt diberhentikan dg keputusan RUPS dgDireksi dpt diberhentikan dg keputusan RUPS dg
menyebutkan alasannyamenyebutkan alasannya
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1818
ORGAN PT KOMISARISORGAN PT KOMISARIS
 Organ perseroan yg bertugasOrgan perseroan yg bertugas
melakukan pengawasan scr umum &melakukan pengawasan scr umum &
khusus serta memberikan nasehat kpdkhusus serta memberikan nasehat kpd
direksi dlm menjalankan perusahaandireksi dlm menjalankan perusahaan
 Diangkat & diberhentikn o/ RUPSDiangkat & diberhentikn o/ RUPS
 Wewenang komisaris :Wewenang komisaris :
– Memberhentikan direksi u/ sementaraMemberhentikan direksi u/ sementara
waktu dr jabatannyawaktu dr jabatannya
– Direksi tdk ada/ berhalangan, u/ sementaraDireksi tdk ada/ berhalangan, u/ sementara
waktu bertindak sbg penguruswaktu bertindak sbg pengurus
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1919
NAMA PERUSAHAANNAMA PERUSAHAAN
 Tujuan u/ identitas badan usahaTujuan u/ identitas badan usaha
 UU no 1 / 1995 ttg PT pasal 13UU no 1 / 1995 ttg PT pasal 13
– Tidak boleh memakai nama yg telah dipakaiTidak boleh memakai nama yg telah dipakai
scr sah oleh PT lain/ miripscr sah oleh PT lain/ mirip
– Bertentangan dg ketertiban umum/kesusilaanBertentangan dg ketertiban umum/kesusilaan
– Harus didahului “PT”Harus didahului “PT”
– Untuk PT terbuka (go public) : PT …..TbkUntuk PT terbuka (go public) : PT …..Tbk
 Handelsnaam WetHandelsnaam Wet
PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 2020
WAJIB DAFTARWAJIB DAFTAR
PERUSAHAANPERUSAHAAN
 UU no 3/1982 ttg wajib daftar perusahaanUU no 3/1982 ttg wajib daftar perusahaan
 Daftar perusahaan = catatan resmi ygDaftar perusahaan = catatan resmi yg
diadakan / menurut / berdasarkandiadakan / menurut / berdasarkan
ketentuan UU a/ peraturan pelaksana &ketentuan UU a/ peraturan pelaksana &
memuat hal-hal yg wajib didaftarkan o/memuat hal-hal yg wajib didaftarkan o/
setiap perusahaan & disahkan pejabatsetiap perusahaan & disahkan pejabat
berwenangberwenang
 Sebagai sumber informasi resmiSebagai sumber informasi resmi
 Sifat terbukaSifat terbuka

More Related Content

What's hot

Hukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv ptHukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv ptTrianingrum
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatasegintabrando
 
5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukumGindha Wayka
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Daniel Krismantoro
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerjaGindha Wayka
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanDudi Wahyudi
 
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Ilham Sousuke
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderSPG Umbrella Girls
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
 
2 h bisnis.organ bisnis
2 h bisnis.organ bisnis2 h bisnis.organ bisnis
2 h bisnis.organ bisnisAbu Aulia
 
Jenis jenis badan usaha
Jenis jenis badan usahaJenis jenis badan usaha
Jenis jenis badan usahaTeddy Teddy
 

What's hot (20)

PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
 
Hukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv ptHukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv pt
 
Legal register
Legal registerLegal register
Legal register
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatas
 
14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Bumn
Bumn Bumn
Bumn
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak Penghasilan
 
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
 
Prosedur pendirian pt
Prosedur pendirian ptProsedur pendirian pt
Prosedur pendirian pt
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
Dasar hukum pt
Dasar hukum ptDasar hukum pt
Dasar hukum pt
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
 
Modul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaanModul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaan
 
2 h bisnis.organ bisnis
2 h bisnis.organ bisnis2 h bisnis.organ bisnis
2 h bisnis.organ bisnis
 
Badan hukum
Badan hukum Badan hukum
Badan hukum
 
Jenis jenis badan usaha
Jenis jenis badan usahaJenis jenis badan usaha
Jenis jenis badan usaha
 

Similar to PT Perseroan Terbatas

BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptxBADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptxziaulfatwa2
 
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...AgungAgungPangestu
 
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...Muhammad Ramadhan
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...Hayyu Safitri
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaYesica Adicondro
 
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFImam Prastio
 
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNHukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNNanda_khalisa
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnishudanolips
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...megiirianti083
 
3, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
3, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20193, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
3, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019riskiariyani2976
 
Uu tahun 2007 no. 40 tentang perseroan terbatas
Uu tahun 2007 no. 40 tentang perseroan terbatasUu tahun 2007 no. 40 tentang perseroan terbatas
Uu tahun 2007 no. 40 tentang perseroan terbatasLegal Akses
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahamailinursal
 
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Wahyu Saputro
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Indra Abdam Muwakhid
 
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptxPPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptxmarhadi7
 

Similar to PT Perseroan Terbatas (20)

Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptxBADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
 
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
 
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
 
Tugas terstruktur 1
Tugas terstruktur 1Tugas terstruktur 1
Tugas terstruktur 1
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in Bahasa
 
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
 
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNHukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnis
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
 
3, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
3, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20193, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
3, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
 
Uu tahun 2007 no. 40 tentang perseroan terbatas
Uu tahun 2007 no. 40 tentang perseroan terbatasUu tahun 2007 no. 40 tentang perseroan terbatas
Uu tahun 2007 no. 40 tentang perseroan terbatas
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
 
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptxPPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
 
Prosedur pendirian cv
Prosedur pendirian cvProsedur pendirian cv
Prosedur pendirian cv
 

More from Yesica Adicondro

Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriYesica Adicondro
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriYesica Adicondro
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Yesica Adicondro
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamMakalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamYesica Adicondro
 
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramMakalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramYesica Adicondro
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTMakalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTYesica Adicondro
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkMakalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkYesica Adicondro
 
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Yesica Adicondro
 
Makalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaMakalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaYesica Adicondro
 
Business process reengineering PPT
Business process reengineering PPTBusiness process reengineering PPT
Business process reengineering PPTYesica Adicondro
 
Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Yesica Adicondro
 
Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Yesica Adicondro
 
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkAnalisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkYesica Adicondro
 

More from Yesica Adicondro (20)

Strategi Tata Letak
Strategi Tata LetakStrategi Tata Letak
Strategi Tata Letak
 
Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
 
Makalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamMakalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garam
 
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramMakalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang Garam
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTMakalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkMakalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilink
 
Dmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesianDmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesian
 
Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian
 
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
 
Makalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaMakalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi Indonesia
 
Business process reengineering PPT
Business process reengineering PPTBusiness process reengineering PPT
Business process reengineering PPT
 
Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah
 
PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard
 
Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard
 
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkAnalisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
 
analisis PPT PT Japfa
analisis PPT PT Japfaanalisis PPT PT Japfa
analisis PPT PT Japfa
 

Recently uploaded

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (12)

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

PT Perseroan Terbatas

  • 1. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 11 PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS  PERSEROAN = modal PT yg terdiri atas sero /PERSEROAN = modal PT yg terdiri atas sero / sahamsaham  TERBATAS = tanggung jawab pemegang saham ygTERBATAS = tanggung jawab pemegang saham yg terbatas pd nilai nominal saham yg dimilikiterbatas pd nilai nominal saham yg dimiliki  Dasar hukum = UU no 1 tahun 1995 jo UU no 40Dasar hukum = UU no 1 tahun 1995 jo UU no 40 tahun 2007 ttg PTtahun 2007 ttg PT  Pasal 1 :Pasal 1 : – PT ad/PT ad/ badan hukumbadan hukum yg didirikan berdasarkan perjanjian,yg didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dg modal dasar yg seluruhnya terbagi dlmmelakukan usaha dg modal dasar yg seluruhnya terbagi dlm saham & memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm UU inisaham & memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm UU ini serta peraturan pelaksananyaserta peraturan pelaksananya  Pasal 3 :Pasal 3 : – Pemegang saham perseroan tdk bertanggungjawab scrPemegang saham perseroan tdk bertanggungjawab scr pribadi atas perikatan yg dibuat atas nama perseroan & tdkpribadi atas perikatan yg dibuat atas nama perseroan & tdk bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilaibertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yg telah diambilnyasaham yg telah diambilnya
  • 2. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 22 PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM  Ketentuan ttg tanggungjawab yg terbatasKetentuan ttg tanggungjawab yg terbatas menjadi tdk berlaku apbl :menjadi tdk berlaku apbl : 1.1. Persyaratan PT sbg badan hukum belumPersyaratan PT sbg badan hukum belum terpenuhiterpenuhi 2.2. Pemegang saham yg bersangkutan baikPemegang saham yg bersangkutan baik langsung atau tidak langsung dg itikad buruklangsung atau tidak langsung dg itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata u/memanfaatkan perseroan semata-mata u/ kepentingan pribadikepentingan pribadi 3.3. Pemegang saham yg bersangkutan terlibat dlmPemegang saham yg bersangkutan terlibat dlm perbuatan melawan hukum yg dilakukan o/perbuatan melawan hukum yg dilakukan o/ perseroanperseroan 4.4. Pemegang saham ybs scr langsung / tdkPemegang saham ybs scr langsung / tdk langsung scr melawan hukum menggunakanlangsung scr melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yg mengakibatkankekayaan perseroan, yg mengakibatkan kekayaan perseroan mjd tdk cukup u/ melunasikekayaan perseroan mjd tdk cukup u/ melunasi hutang perseroanhutang perseroan
  • 3. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 33 PIERCING THE CORPORATE VEILPIERCING THE CORPORATE VEIL  Apbl hal tsb diatas tjd, terbukti adanyaApbl hal tsb diatas tjd, terbukti adanya pembauran kekayaan pribadi pemegangpembauran kekayaan pribadi pemegang saham & harta kekayaan perseroan,saham & harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-matasehingga perseroan didirikan semata-mata sbg alat dr pemegang saham u/ memenuhisbg alat dr pemegang saham u/ memenuhi tujuan pribadinya, makatujuan pribadinya, maka tanggung jawabtanggung jawab terbatas pemegang saham hapusterbatas pemegang saham hapus  Apbl PT sudah beroperasi pdhl pendirian PTApbl PT sudah beroperasi pdhl pendirian PT belum memenuhi semua persyaratanbelum memenuhi semua persyaratan pendirian PT, maka apbl ada perbuatanpendirian PT, maka apbl ada perbuatan melawan hukum yg timbul dilakukan o/ PT &melawan hukum yg timbul dilakukan o/ PT & para pengurusnya, makapara pengurusnya, maka tanggung jawabtanggung jawab terbatas pemegang saham hapusterbatas pemegang saham hapus
  • 4. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 44 PENDIRIAN PTPENDIRIAN PT  Perjanjian pendirian PT antar para pihak = 2Perjanjian pendirian PT antar para pihak = 2 orang/lebih (orang = individu / badan hukum), aktaorang/lebih (orang = individu / badan hukum), akta notaris (dlm perjanjian), bahasa Indonesianotaris (dlm perjanjian), bahasa Indonesia  Pendirian PT dg akta notaris. Akta notaris iniPendirian PT dg akta notaris. Akta notaris ini kemudian mjd Akta Pendirian Perseroan yg memuatkemudian mjd Akta Pendirian Perseroan yg memuat Anggaran Dasar PT & keterangan lainAnggaran Dasar PT & keterangan lain  Akta-akta tsb kemudian o/ notaris scr onlineAkta-akta tsb kemudian o/ notaris scr online didaftarkan ke u/ mendapat pengesahan Departemendidaftarkan ke u/ mendapat pengesahan Departemen Kehakiman.Kehakiman.  Pengesahan dr Menteri Kehakiman tsb u/Pengesahan dr Menteri Kehakiman tsb u/ memperoleh status badan hukum PTmemperoleh status badan hukum PT  30 hari sth mendapat pengesahan direksi PT wajib30 hari sth mendapat pengesahan direksi PT wajib mendaftarkan akta pendirian PT & surat pengesahan,mendaftarkan akta pendirian PT & surat pengesahan, ke dalam Daftar Perusahaan di Departemenke dalam Daftar Perusahaan di Departemen Perindustrian Perdagangan (WDP = WAJIB DAFTARPerindustrian Perdagangan (WDP = WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN)PERUSAHAAN)  Proses pendirian PT diakhiri dg mengumumkan diProses pendirian PT diakhiri dg mengumumkan di Tambahan Berita Negara RITambahan Berita Negara RI
  • 5. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 55 AKTA PENDIRIAN PTAKTA PENDIRIAN PT  Dibuat dimuka NotarisDibuat dimuka Notaris  Isinya minimal :Isinya minimal : 1.1. Nama lengkapNama lengkap 2.2. Tempat & tanggal lahirTempat & tanggal lahir 3.3. PekerjaanPekerjaan 4.4. Tempat tinggalTempat tinggal 5.5. Kewarganegaraan pendiriKewarganegaraan pendiri 6.6. Susunan, nama lengkap, tempat & tanggal lahir,Susunan, nama lengkap, tempat & tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal , kewarganegaraan para Direksipekerjaan, tempat tinggal , kewarganegaraan para Direksi & Komisaris pd saat pertama kali diangkat& Komisaris pd saat pertama kali diangkat 7.7. Nama pemegang saham yg telah mengambil bagianNama pemegang saham yg telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal/ nilai ygsaham, rincian jumlah saham, nilai nominal/ nilai yg diperjanjikan dr saham yg telah disetor & telahdiperjanjikan dr saham yg telah disetor & telah ditempatkanditempatkan  Akta pendirian tdk boleh memuat :Akta pendirian tdk boleh memuat : – Ketentuan penerimaan bunga atas sahamKetentuan penerimaan bunga atas saham – Ketentuan pemberian keuntungan pribadi kpd pendiri /Ketentuan pemberian keuntungan pribadi kpd pendiri / pihak lainpihak lain
  • 6. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 66 ANGGARAN DASAR PTANGGARAN DASAR PT 1.1. Nama & tempat kedudukan perseroanNama & tempat kedudukan perseroan 2.2. Maksud & tujuan, kegiatan usaha PT yg sesuai dgMaksud & tujuan, kegiatan usaha PT yg sesuai dg perUUan yg berlakuperUUan yg berlaku 3.3. Jangka waktu berdirinya perseroanJangka waktu berdirinya perseroan 4.4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan,Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetormodal disetor 5.5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apbl ada,Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apbl ada, hak-hak yg melekat pd setiap saham, nilai nominalhak-hak yg melekat pd setiap saham, nilai nominal tiap sahamtiap saham 6.6. Susunan, jumlah, nama, anggota Direksi &Susunan, jumlah, nama, anggota Direksi & KomisarisKomisaris 7.7. Penetapan tempat & tata cara penyelenggaraanPenetapan tempat & tata cara penyelenggaraan RUPSRUPS 8.8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian &Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian & pemberhentian anggota Direksi & Komisarispemberhentian anggota Direksi & Komisaris 9.9. Tata cara penggunaa laba & pembagian dividenTata cara penggunaa laba & pembagian dividen 10.10. Ketentuan-ketentuan lain menurut UUKetentuan-ketentuan lain menurut UU
  • 7. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 77 PERUBAHAN ANGGARAN DASARPERUBAHAN ANGGARAN DASAR  Perubahan AD PT tertentu hrs mendapatPerubahan AD PT tertentu hrs mendapat persetujuan Menteri & didaftarkan dlm DP &persetujuan Menteri & didaftarkan dlm DP & diumumkandiumumkan  Yaitu perubahan atas :Yaitu perubahan atas : 1.1. Nama perseroanNama perseroan 2.2. Maksud & tujuan perseroanMaksud & tujuan perseroan 3.3. Kegiatan usaha perseroanKegiatan usaha perseroan 4.4. Jangka waktu berdirinya perseroan, apbl ditetapknJangka waktu berdirinya perseroan, apbl ditetapkn jangka waktu ttt dlm ADjangka waktu ttt dlm AD 5.5. Besarnya modal dasarBesarnya modal dasar 6.6. Pengurangan modal ditempatkan & modal disetorPengurangan modal ditempatkan & modal disetor 7.7. Status PT, dari PT Tertutup menjadi PT TerbukaStatus PT, dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka (PT Publik) atau sebaliknya(PT Publik) atau sebaliknya  Selain perubahan tersebut cukup dilaporkan dlmSelain perubahan tersebut cukup dilaporkan dlm waktu paling lambat 14 hari sejak keputusanwaktu paling lambat 14 hari sejak keputusan RUPS, kpd Menteri , didaftarkn dlm DPRUPS, kpd Menteri , didaftarkn dlm DP
  • 8. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 88 MODAL PTMODAL PT  Modal dasar PT = authorized capitalModal dasar PT = authorized capital – Keseluruhan nilai nominal saham yg ada dlmKeseluruhan nilai nominal saham yg ada dlm perseroan, namun tdk mencerminkan kekuatanperseroan, namun tdk mencerminkan kekuatan finansial riil PT, hanya menentukan jumlahfinansial riil PT, hanya menentukan jumlah maksimum modal & saham yg dpt diterbitkan PTmaksimum modal & saham yg dpt diterbitkan PT tsb (tsb (Seluruh nilai saham yg dpt dikeluarkan atasSeluruh nilai saham yg dpt dikeluarkan atas nama & a/ atas tunjuknama & a/ atas tunjuk)) – Dicantumkan dlm akta pendirian PTDicantumkan dlm akta pendirian PT – Saham atas nama mencantumkan namaSaham atas nama mencantumkan nama pemegang sahampemegang saham – Saham atas tunjuk tidak mencantumkan namaSaham atas tunjuk tidak mencantumkan nama pemegang sahampemegang saham – Minimal Rp.50.000.000,-Minimal Rp.50.000.000,-
  • 9. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 99 MODAL PTMODAL PT  Modal ditempatkan (issued capital)Modal ditempatkan (issued capital) – Modal yg disanggupi o/ pemegang saham pendiriModal yg disanggupi o/ pemegang saham pendiri u/ disetor dlm kas perseroan pd saat perseroanu/ disetor dlm kas perseroan pd saat perseroan didirikan.didirikan. – Minimal 25% dr modal dasarMinimal 25% dr modal dasar – Belum merupakan kekuatan riil perseroan krnBelum merupakan kekuatan riil perseroan krn belum berupa uang tunai / blm ada dlm kasbelum berupa uang tunai / blm ada dlm kas perseroanperseroan  Modal disetor (paid capital)Modal disetor (paid capital) – Sejumlah uang tunai / bentuk lain yg diserahkanSejumlah uang tunai / bentuk lain yg diserahkan para pendiri kpd kas perseroanpara pendiri kpd kas perseroan – Setiap penempatan modal disetor = 50% dr modalSetiap penempatan modal disetor = 50% dr modal ditempatknditempatkn – Seluruh saham yg dikeluarkn harus disetor penuhSeluruh saham yg dikeluarkn harus disetor penuh pd saat pengesahan PTpd saat pengesahan PT – Merupakan kondisi riil keuangan PTMerupakan kondisi riil keuangan PT
  • 10. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1010 MODAL PTMODAL PT  Modal perseroan (modal dasar; modal ditempatkan;Modal perseroan (modal dasar; modal ditempatkan; modal disetor) dapat mengalami penambahan &modal disetor) dapat mengalami penambahan & penguranganpengurangan  Hanya dapat dilakukan melalui RUPS, sesuaiHanya dapat dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan ttg pemanggilan rapat, quorum, & jumlahketentuan ttg pemanggilan rapat, quorum, & jumlah suara u/ perubahan AD PTsuara u/ perubahan AD PT  Seluruh saham yg dikeluarkn dlm penambahanSeluruh saham yg dikeluarkn dlm penambahan modal hrs ditawarkan lebih dulu pd pemegang sahammodal hrs ditawarkan lebih dulu pd pemegang saham dlm klasifikasi yg sama, apbl mereka tidakdlm klasifikasi yg sama, apbl mereka tidak memanfaatkan (waktu 14 hari) ditawarkan pdmemanfaatkan (waktu 14 hari) ditawarkan pd karyawankaryawan  Nilai nominal saham harus dicantumkan dlm mataNilai nominal saham harus dicantumkan dlm mata uang RIuang RI  Dilarang mengeluarkan saham tanpa nilai nominalDilarang mengeluarkan saham tanpa nilai nominal  Diperbolehkan mengeluarkan saham atas tunjuk apblDiperbolehkan mengeluarkan saham atas tunjuk apbl nilai nominal saham / nilai yg diperjanjikn telahnilai nominal saham / nilai yg diperjanjikn telah
  • 11. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1111 DAFTAR PEMEGANG SAHAMDAFTAR PEMEGANG SAHAM  PT wajib mengadakan & menyimpan DaftarPT wajib mengadakan & menyimpan Daftar Pemegang Saham, yg isinya minimal :Pemegang Saham, yg isinya minimal : 1.1. Nama & alamat PSNama & alamat PS 2.2. Jumlah, no, & tgl perolehan saham ygJumlah, no, & tgl perolehan saham yg dimiliki PS, dlm setiap klasifikasi sahamdimiliki PS, dlm setiap klasifikasi saham 3.3. Jumlah yg disetor setiap sahamJumlah yg disetor setiap saham 4.4. Nama & alamat individu/BH yg memiliki hakNama & alamat individu/BH yg memiliki hak gadai atas saham & penyerahan hak gadaigadai atas saham & penyerahan hak gadai tsbtsb 5.5. Keterangan ttg penyetoran saham dlmKeterangan ttg penyetoran saham dlm bentuk lainbentuk lain  PT juga wajib mengadakan daftar khususPT juga wajib mengadakan daftar khusus PS terafiliasi (saham yg dimiliki Direksi,PS terafiliasi (saham yg dimiliki Direksi, Komisaris & keluarganya), baik pd PT tsbKomisaris & keluarganya), baik pd PT tsb atau PT lainatau PT lain
  • 12. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1212 HAK ATAS SAHAMHAK ATAS SAHAM  Surat saham = bukti pemilikan atas saham,Surat saham = bukti pemilikan atas saham, untuk PT Tbk ada peraturan khusus yguntuk PT Tbk ada peraturan khusus yg tunduk pd UU Pasar Modaltunduk pd UU Pasar Modal  Pemindahan hak atas saham dilakukan dgPemindahan hak atas saham dilakukan dg akta pemindahan hak (dpt dg akta notaris a/akta pemindahan hak (dpt dg akta notaris a/ akta di bawah tangan)akta di bawah tangan)  PS berhak meminta kpd PT agar sahamnyaPS berhak meminta kpd PT agar sahamnya dibeli dg harga yg wajar apbl ybs tidakdibeli dg harga yg wajar apbl ybs tidak menyetujui tindakan PT yg merugikan PSmenyetujui tindakan PT yg merugikan PS atau tjd tindakan :atau tjd tindakan : – Perubahan ADPerubahan AD – Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagianPenjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar a/ seluruh kekayaan PTbesar a/ seluruh kekayaan PT – Penggabungan, peleburan a/ pengambilalihan PTPenggabungan, peleburan a/ pengambilalihan PT
  • 13. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1313 ORGAN PT RUPSORGAN PT RUPS  RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) – Organ terpenting PTOrgan terpenting PT – Berhak memperoleh segala keterangan ttg PT dariBerhak memperoleh segala keterangan ttg PT dari Direksi & KomisarisDireksi & Komisaris – Diadakan di tempat kedudukan PT a/ tempat PTDiadakan di tempat kedudukan PT a/ tempat PT melakukan kegiatan usahamelakukan kegiatan usaha – RUPS tahunan (6 bulan sth tutup buku) & RUPSRUPS tahunan (6 bulan sth tutup buku) & RUPS lainnya berdasarkan kebutuhan RUPSLBlainnya berdasarkan kebutuhan RUPSLB – Diselenggarakan o/ direksi, dpt jg atas permintaanDiselenggarakan o/ direksi, dpt jg atas permintaan PSPS – Undangan RUPS minimal 14 hari sblmnya dgUndangan RUPS minimal 14 hari sblmnya dg surat tercatat, u/ PT Tbk dg memuat di 2 suratsurat tercatat, u/ PT Tbk dg memuat di 2 surat kabar nasional , dg mencantumkan tanggal,kabar nasional , dg mencantumkan tanggal, waktu, tempat, acara & tempat mengambil bahanwaktu, tempat, acara & tempat mengambil bahan rapatrapat
  • 14. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1414 RUPSRUPS  Kewenangan RUPS meliputi :Kewenangan RUPS meliputi : 1.1. Mengubah ADMengubah AD 2.2. Menambah & mengurangi modal PTMenambah & mengurangi modal PT 3.3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan&Memberikan persetujuan Laporan Tahunan& pengesahan Laporan Keuangan atau Perhitunganpengesahan Laporan Keuangan atau Perhitungan TahunanTahunan 4.4. Mengangkat anggota direksi & menetapkanMengangkat anggota direksi & menetapkan pembagian tugas & wewenang anggota direksipembagian tugas & wewenang anggota direksi 5.5. Memberikan persetujuan u/ mengalihkan atauMemberikan persetujuan u/ mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh a/ sebagianmenjadikan jaminan hutang seluruh a/ sebagian besar kekayaan PTbesar kekayaan PT 6.6. Memberikan keputusan u/ mengajukanMemberikan keputusan u/ mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PNpermohonan pernyataan pailit kepada PN 7.7. Menyetujui rancangan penggabungan & peleburanMenyetujui rancangan penggabungan & peleburan PTPT 8.8. Memberikan keputusan pembubaran perseroanMemberikan keputusan pembubaran perseroan
  • 15. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1515 QUORUM RUPSQUORUM RUPS  RUPS dpt dilaksanakan apbl dihadiri o/ PS ygRUPS dpt dilaksanakan apbl dihadiri o/ PS yg mewakili lebih dr ½ bagian dr jumlah seluruhmewakili lebih dr ½ bagian dr jumlah seluruh saham dg hak suara sahsaham dg hak suara sah  Apbl RUPS I tdk memenuhi quorum,Apbl RUPS I tdk memenuhi quorum, dilakukan pemanggilan kedua, minimal 7 haridilakukan pemanggilan kedua, minimal 7 hari sblm RUPS II (10 – 21 hari stlh yg I)sblm RUPS II (10 – 21 hari stlh yg I)  Quorum II sah apbl diwakili o/ PS 1/3 drQuorum II sah apbl diwakili o/ PS 1/3 dr seluruh saham & keputusan berdasarkanseluruh saham & keputusan berdasarkan suara terbanyak dr jumlah suara sah yg hadirsuara terbanyak dr jumlah suara sah yg hadir  Untuk mengubah AD PT, quorum sah apblUntuk mengubah AD PT, quorum sah apbl dihadiri 2/3 seluruh saham & disetujui suaradihadiri 2/3 seluruh saham & disetujui suara terbanyak dari jumlah suara tsbterbanyak dari jumlah suara tsb
  • 16. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1616 ORGAN PT DIREKSIORGAN PT DIREKSI  Direksi = organ perseroan yg bertanggungDireksi = organ perseroan yg bertanggung jawab u/ kepentingan & tujuan PT sertajawab u/ kepentingan & tujuan PT serta mewakili baik di dalam maupun di luarmewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan.pengadilan.  Direksi :Direksi : – Melakukan pengurusan PT (managing)Melakukan pengurusan PT (managing) – Bertanggung jawab penuh scr pribadi apbl salah /Bertanggung jawab penuh scr pribadi apbl salah / lalai menjalankan tugasnya u/ kepentingan &lalai menjalankan tugasnya u/ kepentingan & usaha PTusaha PT – Tugas, wewenang, penghasilan ditetapkan RUPSTugas, wewenang, penghasilan ditetapkan RUPS (ada dlm AD PT)(ada dlm AD PT) – Diangkat u/ jangka waktu 5 thn & dpt diangkatDiangkat u/ jangka waktu 5 thn & dpt diangkat kembalikembali
  • 17. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1717 KEWAJIBAN DIREKSIKEWAJIBAN DIREKSI 1.1. Mengusahakan pendaftaran akta pendirian a/ aktaMengusahakan pendaftaran akta pendirian a/ akta perubahan ADperubahan AD 2.2. Mengadakn, menyimpan daftar pemegang sahamMengadakn, menyimpan daftar pemegang saham & daftar khusus yg memuat keterangan& daftar khusus yg memuat keterangan kepemilikan saham direksi, komisaris, & keluargakepemilikan saham direksi, komisaris, & keluarga 3.3. Mendaftarkn a/ mencatat setiap pemindahan hakMendaftarkn a/ mencatat setiap pemindahan hak atas sahamatas saham 4.4. Dg itikad baik & penuh tanggungjawabDg itikad baik & penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengurusan perseroan u/menjalankan tugas pengurusan perseroan u/ kepentingan & usaha PTkepentingan & usaha PT 5.5. Menyelenggarakan pembukuan perseroanMenyelenggarakan pembukuan perseroan  Direksi dpt diberhentikan dg keputusan RUPS dgDireksi dpt diberhentikan dg keputusan RUPS dg menyebutkan alasannyamenyebutkan alasannya
  • 18. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1818 ORGAN PT KOMISARISORGAN PT KOMISARIS  Organ perseroan yg bertugasOrgan perseroan yg bertugas melakukan pengawasan scr umum &melakukan pengawasan scr umum & khusus serta memberikan nasehat kpdkhusus serta memberikan nasehat kpd direksi dlm menjalankan perusahaandireksi dlm menjalankan perusahaan  Diangkat & diberhentikn o/ RUPSDiangkat & diberhentikn o/ RUPS  Wewenang komisaris :Wewenang komisaris : – Memberhentikan direksi u/ sementaraMemberhentikan direksi u/ sementara waktu dr jabatannyawaktu dr jabatannya – Direksi tdk ada/ berhalangan, u/ sementaraDireksi tdk ada/ berhalangan, u/ sementara waktu bertindak sbg penguruswaktu bertindak sbg pengurus
  • 19. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 1919 NAMA PERUSAHAANNAMA PERUSAHAAN  Tujuan u/ identitas badan usahaTujuan u/ identitas badan usaha  UU no 1 / 1995 ttg PT pasal 13UU no 1 / 1995 ttg PT pasal 13 – Tidak boleh memakai nama yg telah dipakaiTidak boleh memakai nama yg telah dipakai scr sah oleh PT lain/ miripscr sah oleh PT lain/ mirip – Bertentangan dg ketertiban umum/kesusilaanBertentangan dg ketertiban umum/kesusilaan – Harus didahului “PT”Harus didahului “PT” – Untuk PT terbuka (go public) : PT …..TbkUntuk PT terbuka (go public) : PT …..Tbk  Handelsnaam WetHandelsnaam Wet
  • 20. PHB MT/PT/2006PHB MT/PT/2006 2020 WAJIB DAFTARWAJIB DAFTAR PERUSAHAANPERUSAHAAN  UU no 3/1982 ttg wajib daftar perusahaanUU no 3/1982 ttg wajib daftar perusahaan  Daftar perusahaan = catatan resmi ygDaftar perusahaan = catatan resmi yg diadakan / menurut / berdasarkandiadakan / menurut / berdasarkan ketentuan UU a/ peraturan pelaksana &ketentuan UU a/ peraturan pelaksana & memuat hal-hal yg wajib didaftarkan o/memuat hal-hal yg wajib didaftarkan o/ setiap perusahaan & disahkan pejabatsetiap perusahaan & disahkan pejabat berwenangberwenang  Sebagai sumber informasi resmiSebagai sumber informasi resmi  Sifat terbukaSifat terbuka