2. Leteratur/Buku Bacaan:
1.Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modrn di era Global ( Dr.Munir
Fuady,SH.MH.LLM);
2.Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku-1,2 dan (Munir F.SH.MGH.LLM);
3.Kebebasan Berkontrak (Prof.Sutan Remy Sjahdeini,SH);
4.Contrak Drafting ( H.R. Daeng Naja SH.MH.M.kn);
5. Aneka Hukum Bisnis ( Prof.Dr.Mariam Badruzaman SH)
3. Pengertian Kapita Selekta Hukum Bisnis:
• Pengertian dari kata kapita selekta hukum bisnis adalah sebagia
berikut :
• Kapita : adalah kumpulan-kumpulan ,
selekta :adalah pemilihan atau memilih,
hukum bisnis :adalah peraturan-peraturan yang mengatur masalah
hukum dagang yang berlaku bagi subjek dan hukumnya demi
mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
• Hukum bisnis (business law) dalam isitilah ini banyak dikenal dengan
hukum dagang atau trade law atau commercial law , termasuk yang
terangkum dalam hukum ekonomi. Hukum dagang dalam system
hukum civil law tercakup pada hukum perdata sedangkan dalam
system hukum common law ini suatu hukum yang terpisah, bisnis
tercakup dalam kitab hukum dagang dan beberapa peraturan undang-
undang contohnya Undang-Undang PT.
4. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP Hukum Bisnis ( business law )
termasuk didalamnya antara lain adalah:
• Hukum Dagang/Trade Law,
• Hukum Perniagaan/Commersial Law,
• Hukum Ekonomi/Economic Law dan lain-lain
• yang tidak diatur dalam hukum dagang sehubungan dengan
perkembangan dunia perdagangan dan perniagaan yang mencakup
Hukum Bisnis;
5. • Yang dimaksud dengan Hukum Bisnis adalah:
• “Seperangkat kaidah hukum yang mengatur tata-cara pelaksanaan
urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang
dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa
dengan menempatkan uang dari para entrepreneur/pengusaha
dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari
entrepreneur/pengusaha) untuk mendapatkan profit/keuntungan
tertentu;
6. • Adapun yang merupakan ruang lingkup dari Kapita Selekta hukum
bisnis adalah sebagai berikut:
1. Kontrak Bisnis,
2. Jual-Beli,
3. Tentang Perusahaan dan Penanaman Modal Asing,
4. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal,
5. Penanaman Modal Asing ,
6. Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan,
7. Merger dan Akuisisi,
8. Perkreditan dan Pembiayaan,
9. Jaminan Utang,
10. Surat Berharga,
11. Perburuhan dan Ketenagakerjaan,
12. Hak Milik Intelektual,
13. Anti Monopoli dan Persaingan Curang,
14. Perlindungan Konsumen,
15. Keagenan dan Distribusi,
7. 16. Asuransi,
17. Pengangkutan Laut, Darat dan Udara,
18. Perpajakan,
19. Bisnis Internasional,
20. Penyelesaian Sengketa Bisnis,
21. Lisensi,
22. Franchise (Warabala),
23. Pengiriman Uang secara Warkat Dan Elektronik,
24. Transaksi Derivatif dan Margin Trading,
25. Tentang Internet dan E-Commerce,
26. Hukum Perbankan dan Jaminan Kredit,
27. Hukum tentang Property dan Lingkungan Hidup, Hukum tetang Maritim
dan
28. Hukum tentang Perdagangan Sehat dan Pembangunan Ekonomi
8. • BEBERAPA UNDANG-UNDANG BIDANG BISNIS
• ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN LEMBAGA-
LEMBAGA YG MEWADAHI PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN
AKTIFITASNYA.
1.UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN
2.UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN
3.UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS
4.UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN
5.UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA
6.UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004)
7.UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK
NEGARA)
8.UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH
9. • ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU PELAKU BISNIS
DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS
1. UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
2. UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN
3. UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN
4. UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL
5. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
6. UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN
7. UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
8. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT.
9. UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
10.UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
11.UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI
12.UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
13.UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI
14.UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
15.UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG
10. • UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI
• UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.
• UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN
• UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK
• UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA
• UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI
• UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
• UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA
• UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
• UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
• UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG
• UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI
• UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.
• UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN
• UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK
11. • UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA
• UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI
• UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA
• UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
• UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial
review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan)
• UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
• UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (No. 4 Tahun 1998)
• UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN
• UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PENANAMAN MODAL
• UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI
• UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
• UU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan
• UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational
Organized Crime
• UU.No.9 TH 2009 Tentang BHP
12. • HARAPAN DUNIA BISNIS PADA HUKUM
• MENCIPTAKAN KEPASTIAN & STABILITAS
• MENDUKUNG EFISIENSI DAN PRODUKTIFITAS (DOUGLASS NORTH)
• RESPONSIF/TANGGAP (NONET DAN SELZNICK)
• VELOCITY/ KECEPATAN,KECEPATAN BERGERAK (BILL GATES)
• MENGANDUNG DAYA PREDIKBILITAS
• MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN
MENGHASILKAN PUTUSAN YG BISA DITERIMA SEMUA PIHAK
(MENDISTRIBUSIKAN KEADILAN) (ADAM SMITH)
13. • POLITIK HK BISNIS INDONESIA
• MENGACU PADA PASAL 33 UUD 45:
• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bedasar atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen keempat).
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang (hasil amandemen )
14. • ATURAN YANG MENGATUR KEBERADAAN MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA.
• UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MAHKAMAH AGUNG
• UU No. 4 Tahun 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN
• UU No.30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
• UU No.2 Tahun 2004 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
• UU No.14 Tahun 2002 Tentang PENGADILAN PAJAK.
• UU NO.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agun
15. AGAR HUKUM BISA EFEKTIF
(Lawrence Friedman)
• Aturan Harus Dikomunikasikan Kepada Subyek Yang Diaturnya
• Subyek Yang Diatur Mempunyai Kemampuan Untuk Melaksanakan
Aturan Tersebut
• Subyek itu Harus Mempunyai Motivasi Untuk Melaksanakan aturan
itu.
