Dokumen tersebut membahas hubungan hukum antara pegawai negeri dan negara. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa: 1. Hubungan antara pegawai negeri dan negara adalah hubungan dinas publik dimana pegawai tunduk pada perintah pemerintah. 2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan sebagian besar oleh pegawai negeri. 3. Tugas pegawai negeri adalah memberikan pelayanan

1. HUKUM
KEPEGAWAIAN DAN
KETENAGAKERJAAN
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Hubungan Hukum Kepegawaian
dan Hukum Administrasi

2. Definisi Dasar Hukum Administrasi Publik
• Administrasi negara mempunyai
banyak sekali definisi, yang secara
umum dapat dibagi dalam dua
kategori.
• Pertama, definisi yang melihat
administrasi negara hanya dalam
lingkungan lembaga eksekutif saja.
Kedua, definisi yang melihat
cakupan administrasi negara
meliputi semua cabang kekuasaan
negara dan hal-hal yang berkaitan
dengan publik.

3. Definisi Dasar Hukum Administrasi Publik
• Secara sederhana,
administrasi publik adalah ilmu
yang mempelajari tentang
bagaimana pengelolaan
suatu organisasi publik.

4. Perbedaan Administrasi Publik dan Ilmu
Manajemen
• Meskipun sama-sama mengkaji
tentang organisasi, administrasi
publik ini berbeda dengan
ilmu manajemen.
• Jika manajemen mengkaji tentang
pengelolaan organisasi swasta,
maka administrasi publik mengkaji
tentang organisasi publik/
pemerintah, seperti departemen-
departemen, dan dinas-dinas, mulai
dari tingkat kecamatan sampai
tingkat pusat.

5. Kajian Administrasi Publik
• Kebijakan Publik
• Manajemen Publik
• Keuangan Negara
• Administrasi Pembangunan
• Otonomi Daerah
• Hubungan Eksekutif dan Legislatif
• Etika Administrasi Publik
• Pelayanan Publik
• Manajemen Sumber Daya Manusia
Sektor Publik
• Good Governance dan Good Local
Governance

6. Hubungan antara Hukum Administrasi dan
Kepegawaian
• Sistem administrasi pemerintahan terbagi menjadi
dua bagian, yaitu pegawai negeri dan masyarakat.
Pegawai negeri mempunyai otoritas dan
wewenang secara hukum, sedangkan masyarakat
tidak memiliki wewenang.
• Berdasarkan kewenangan yang diberikan tersebut,
maka terdapat hubungan antara Hukum
Administrasi Negara dengan Hukum Kepegawaian
yang disebut sebagai openbare dienstbetrekking
(hubungan dinas publik) terhadap negara
(pemerintah). Adapun openbare dientsbetrekking
yang melekat pada hubungan-hubungan hukum
kepegawaian itu lebih merupakan hubungan sub-
ordinatie antara atasan dengan bawahan.

7. Definisi Hubungan Dinas Publik
• Menurut Logemann, hubungan
dinas publik adalah bilamana
seseorang mengikat dirinya untuk
tunduk pada perintah dari
pemerintah untuk melakukan
sesuatu atau beberapa macam
jabatan yang dalam melakukan
suatu atau beberapa macam
jabatan itu dihargai dengan
pemberian gaji dan beberapa
keuntungan lain.

8. Konstruksi Logika Hubungan Dinas Publik
• Hubungan dinas publik adalah
kewajiban bagi pegawai yang
bersangkutan untuk tunduk pada
pengangkatan dalam beberapa
macam jabatan tertentu yang
berakibat bahwa pegawai yang
bersangkutan tidak menolak
(menerima tanpa syarat)
pengangkatannya dalam satu
jabatan yang telah ditentukan
oleh pemerintah.

9. Kesimpulan Utama
• Hubungan antara Pegawai
Negeri dengan negara adalah
hubungan dinas publik
(openbare dienstbetrekking).

10. Uraian Kesimpulan
• 1. Obyek Hukum Administrasi
Negara adalah kekuasaan
pemerintah, sementara
Hukum Kepegawaian adalah
hubungan hukum antara
kekuasaan pemerintah
dengan para pegawai
dibawahnya.

11. Uraian Kesimpulan
• 2. Penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
sebagian besar dilakukan oleh
Pegawai Negeri.

12. Uraian Kesimpulan
• 3. Tugas dan wewenang Pegawai Negeri
berupa public service dituangkan dalam
Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999
(Pokok-Pokok Kepegawaian) yang
menyatakan bahwa Pegawai Negeri
berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara yang bertugas untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan dan pembangunan.

13. Uraian Kesimpulan
• 4. Sengketa kepegawaian
merupakan sengketa Tata
Usaha Negara.