Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, asas-asas pemungutan pajak, teori yang mendasari pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, penafsiran hukum pajak, jenis dan pembagian pajak, struktur pajak di Indonesia, cara pemungutan pajak, dan tar
2. Pengertian Hukum Pajak
keseluruhan dari
peraturanperaturan yang
menjadi
wewenang
pemerintah untuk
mengambil
kekayaan
seseorang dan
menyerahkan
kembali kepada
masyarakat
melalui kas negara
Hukum Pajak
Hukum Fiskal
memuat pula unsurunsur hukum tata
negara dan hukum
pidana
merupakan bagian dari
Hukum publik yang
mengatur hubungan
hukum antara negara dan
orang-orang atau badanbadan (hukum) yang
berkewajiban membayar
pajak (Wajib Pajak)
3. Definisi Pajak
Prof. Dr. P.J.A. Andriani
pajak adalah iuran kepada wajib negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dan gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan
Prof. Dr. M.H. Smeets
pajak adalah pretasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma – norma umum,
dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukan secara
individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah
Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H.
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi), yang langsung dapat
ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
4. Ciri-ciri Pajak
• Pajak dipungut (berdasarkanundang-undang
serta aturan pelaksanaannya)
• Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan
adanya kontrapretasi individual oleh
pemerintah
• Pajak dipungut oleh negara
• Pajak di peruntukan bagi pengeluaran –
pengeluaran pemerintah
• Pajak dapat sebagai fungsi mengatur
5. FUNGSI PAJAK
• Fungsi Penerimaan (Budgetair)→sumber dana
APBN
• Fungsi Mengatur (Regulator) →alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ekonomi
• Fungsi Redistribusi →unsur pemerataan dan
keadilan dalam masyarakat
• Fungsi Demokrasi → sistem gotong – royong
6. Perbedaan Pajak Dengan Jenis Pungutan
Lainnya
Pajak vs Retribusi
PAJAK
RETRIBUSI
• ketiadaan kontrapretasi langsung bagi
pembayar pajak
• unsur paksaan bersifat pidana dan
administratif
• memiliki kontrapretasi langsung
• unsur paksaan bersifat ekonomis
Pajak vs Sumbangan
PAJAK
• terdapat unsur paksaan
• penerima manfaat tidak dapat dikenali
dengan jelas
SUMBANGAN
• tidak terdapat unsur paksaan
• penerima manfaat dapat dikenali dengan
jelas
7. Emosional Wajib Pajak
Perlawanan Pasif
hambatan yang mempersulit pemungutan
pajak dan mempunyai hubungan erat dengan
struktur ekonomi suatu negara
Perlawanan Aktif
• Penghindaran diri dari pajak
• Pengelakan/penyelundupan pajak
• Melalaikan pajak
8. Asas-azas dalam Pemungutan Pajak
• Equality → Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan
merata
• Certainty → Penetapan pajak itu tidak ditentukan
sewenang-wenang
• Convenience → Kapan wajib pajak itu harus membayar
pajak
• Economy → biaya pemungutan dan pemenuhan biaya
kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin
• Asas Keadilan
- Benefit Principle & Ability Principle
- Keadilan Horizontal & Keadilan Vertikal
9. Teori Yang Mendasari Pemungutan Pajak
•
•
•
•
•
Teori Asuransi
Teori Kepentingan
Teori Gaya Pikul
Teori Bakti
Teori Asas Daya
Beli
Selain falsafah hukum,
pemungutan pajak juga harus
memerhatikan asas yuridis.
Landasan hukum
pemungutan pajak di
Indonesia adalah UndangUndang Dasar 1945 (UUD
1945)
10. Pembagian Hukum Pajak
• Hukum Pajak Materiil → memuat norma –
norma yang menerangkan keadaan
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan
pajak (objek pajak) dan yang dikenakan pajak
(subjek pajak)
• Hukum Pajak Formal → memuat bentuk/tata
cara untuk mewujudkan hukum materiil
menjadi kenyataan.
11. Penafsiran Hukum Pajak
Kesulitan Penafsiran Hukum Pajak
Metode Interpretasi Hukum Pajak:
• Metode intrepertasi yang bertumpu pada teks
peraturan atau legalitas hukum (Rechmatighned)
• Metode intrepertasi yang bertumpu pada tujuan
atas asaz kemanusiaan (Doelmatigheid)
12. Jenis Dan Pembagian Pajak
Menurut Golongan
• Pajak Langsung
• Pajak Tidak Langsung
Menurut Sifatnya
• Pajak Subjektif
• Pajak Objektif
Menurut Pemungutnya
• Pajak Pusat
• Pajak Daerah
13. Struktur Pajak di Indonesia
Direktorat Jenderal
Pajak
Pembagian
Pajak
Direktorat Jenderal
Bea & Cukai
Bea Masuk
Cukai
Pemerintah Provinsi
Pajak
Pusat
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
Bea Materai
Pajak kendaraan Bermotor dan kendaraan di
atas air
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor & Kendaraan di atas air
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan
Pajak
Daerah
Pemenrintah Kabupaten /
Kota
Pajak Hotel
Pajak Resotoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C
Pajak Parkir
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
14. Cara Pemungutan Pajak
STELSEL PAJAK
• Stelsel Nyata (riil stelsel) → Pengenaan pajak
didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata
• Stelsel Anggapan (fictive stelsel) → Pengenaan
Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang
diatur oleh undang – undang
• Stelsel Campuran → kombinasi antara stelsel
nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun
besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya
pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya
15. Cara Pemungutan Pajak
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Official Assessment System
• Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada
pada fiscus
• Wajib Pajak bersifat pasif
• Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak
oleh fiskus
Self Assesment System
• Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab
kepada wajib pajak
Withholding System
• Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak
ketiga
17. Tarif Pajak
Berdasarkan Luasannya
• Tarif Marginal →
untuk suatu kenaikan
dasar pengenaan
pajak
• Tarif Efektif →
berlaku harus
diterapkan atas dasar
pengenaan pajak
tertentu
Berdasarkan Strukturnya
• Tarif Pajak
Proporsional/Sebanding
• Tarif Pajak Progresif
• Tarif Pajak Degresif
• Tarif Pajak Tetap
19. TUGAS 1
1. Pemungutan Pajak dapat tercapai apabila
asas-asas pemungutan pajak selalu dipegang
teguh. Salah satu asas pemungutan pajak
ialah asas keadilan. Jelaskan tentang asas
keadilan pemungutan pajak!
2. Tidak semua masyarakat mampu
menafsirkan hukum pajak. Mengapa? Dan
bagaimana cara mengatasi kesulitan
penafsiran tersebut?
