Pengakuan hukum internasional

7,856 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengakuan hukum internasional

  1. 1. Pengakuan HukumInternasionalDisusun Oleh :Rizki Gumilar 201129002Ali Ibrahim 201129029Ardi Lesmana 2011290
  2. 2. BAB IPENDAULUANHukum Internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktifitasentitas bersekala internasional. Pada awalnya hukum Internasional hanyadiartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalamperkembangan pola hubungan internasional yang semakn komplek. HukumInternasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atauhukum antar negara. Hukum bangsa-bangasa dipergunakan untukmenunjukan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalamhubungan antar raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau negaramenunjukan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan ataupersoalan yang melintasi batas negara antar negara dengan negara, negaradengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum satu sama lain.
  3. 3. Negara-negara yang termasuk kedalam massyarakatinternasional selalu tidak tetap dan berubah-ubah,perjalanan sejarah yang panjang membuahkan banyakperubahan tersebut. Negara-negara lama lenyap ataubergabung dengan dengan negara lain unutk kemudianmembentuk sebuah Negara baru, atau terpecah menjadibeberapa Negara baru, atau wilayah-wilayah koloniatau wilayah-wilayah jajahan melalui prosesemansipasi memperoleh status Negara.
  4. 4. BAB IIPEMBAHASANPengertian PengakuanPengakuan (recognition) adalah perbuatan politik dariperbuatan hokum karena pengakuan merupakanperbuatan pilihan yang di dasarkan pada pertimbangankepentingan negara yang mengakui dan bukann didasarkan pada ketentuan kaidah hokum yangmenimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum.
  5. 5. Nampaklah bahwa negara-negara dalam memberikanpengakuan ini semata-mata hanya didasarkan pada alasan-alasan politis, bukan alasan hukum. Dari praktek negara-negara tidak ada keseragaman dan tidak menunjukkan adanyaaturan-aturan hukum dalam masalah pengakuan ini. Namundengan diakuinya suatu negara/pemerintah baru, konsekuensiyang ditimbulkannya dapat berupa konsekuensi politis tertentudan konsekuensi yuridis antara negara yang diakui denganNegara yang mengakui.
  6. 6. Macam-macam Pengakuan1. Pengakuan Berdasarkan Sifatnyaa) Pengakuan Tidak LangsungPengakuan tidak langsung atau diam-diam (implied recognition), adalah keadaan-keadaan yang secarategas mengindikasikan kemauan untuk menjalin hubungan resmi dengan negara atau pemerintah baru.Dalam praktek peristiwa-peristiwa yang disimpulkan melegitimasi pengakuan secara tidak langsung,adalah; Penandatangan suatu traktat resmi bilateral oleh negara yang mengakui dan yang diakui. Contoh;penandatangan Treaty of Commerce antara Cina Nasionalis dengan Amerika Serikat pada tahun1928. Dimulainya hubungan diplomatik resmi antar negara yang diakui dan yang mengakui. Dikeluarkannya suatu exequatur konsuler (duta besar) oleh negara yang mengakui bagi konsulnegara yang diakui.
  7. 7. b) Pengakuan BersyaratJarang terjadi negara-negara diakui secara bersyarat, umumnya berupasuatu kewajiban yang harus dipenuhi negara itu, akibat pengakuanbersyarat demikian adalah apabila keawjiban-kewajiban tidak dipenuhitidak akan menghapus pengakuan yang sudah diberikan, karena sekalipengakuan itu diberikan maka tindakan tersebut tidak dapat ditarikkembali. Apabila dengan syarat yang ditentukan negara tidakmemenuhinya tentu saja akan menimbulkan suatu pelanggaran, denganpelanggran atas syarat-syarat tersebut maka negara yang diakui dapatdinyatakan bersalah melanggar hukum internasional, dan terbukakesempatan bagi negara yang mengkui untuk memutuskan hubungandiplomatik sebagai sanksinya.
  8. 8. c) Pengakuan kolektifPengakuan kolektif adalah pengakua yang diwujudkan dalam suatuperjanjian internasional atau koferensi multilateral.Contoh : melalui hesinky treaty tahun 1975,Negara-Negara NATOmengakui republic demokrasi jerman timur mengakui republic pederalJerman.
  9. 9. d) Pengakuan terhadap Kepala Negara atau Kepala PemerintahanTerhadap Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan tidak akanmempengaruhi pengakuan suatu negara. Tepatnya apabila pemerintahdari suatu negara menolak memberikan pengakuan terhadap suatuperubahan dalam bentuk pemerintahan negara lain, maka hal ini bukanberarti menghapuskan pengakuan terhadap status kenegaraanya.
  10. 10. 2. Pengakuan berdasarkan jenisnya :a) Pengakuan de facto adalah pengakuan yang di berikandengan anggapan dan kepercayaan bahwa yang di akuiuntuk sementara dan dengan reservasi dikemudian haritelah memenuhi syarat dan hubungan internasional.Pegankuan de jure berarti bahwa menurut Negara yangmengakui, Negara atau pemerintah yang diakui secaraformal telah memenuhi persyaratan yang di tentukanhokum internasional untuk dapat berfartisipasi secaraefektif dalam masyarakat Indonesia.
  11. 11. b) Pengakuan de jure adalah pengakuan yang di dasarkanpertimbangan bahwa yang di akui telah memneuhi syarat untukikut serta dalam hubungan internasional. Pengakuan de factoberarti bahwa menurut Negara yang mengakui untuk sementaradan secara temporer serta dengan gejala reservasi yang layak dimasa mendatang bahwa Negara atau pemerintah yang telah diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta (de facto). Olehkarena itu Nampak bahwa sebutan de jure dan de facto secarategas, tidak merupakan deskripsi atas proses pengakuan itusendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan status nrgara taaupemerintah tertentu untuk siapa pengakuan itu dikeluarkan.
  12. 12. Teori-teori Pengakuan1. Teori Konstitutif2. Teori Deklaratif3. Teori Jalan Tengah atau Pemisahan
  13. 13. Teori KonstitutifTeori Konstitutif, adalah negara secara hukum baru ada jika telahmendapat pengakuan dari negara-negara lain. Selama pengakuan belumdiberikan maka secara hukum negara belum lahir.Teori DeklaratifTeori Deklaratif, adalah teori yang menyatakan bahwa begitu lahirsuatu negara langsung menjadi anggota masyarakat internasional,pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari pengakuan tersebut.Toeri Pemisahan atau Jalan Tengah
  14. 14. Toeri Pemisahan atau Jalan TengahKedua teori yang di kemukakan tidak sepenuhnya memuaskan, sehinggabeberapa sarjana telah merumuskanteori baru yang dinamakan teorijalan tengah atau pemisahan, adanya suatu Negara yang berdaulatadalah terlepas dari adanya pengakuan-pengakuan Negara lain.Pengakuan merupakan suatu pencatatan dar suatu hal yang telahterjadi dalam sifatnya akan persetujuan dalam hal tersebut. Dengandemikin pengakuan mengadakan ikatan formal untukmenghormatipribadi baru itu. Hak-hak dan atribut di bawah hokum internasional.
  15. 15. Akibat-akibat Hukum Dari PengakuanKelemahan hukum yang utama dari suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui, adalah antaralain, sebagai berikut:a) Negara itu tidak dapat berperkara di pengadilan-pengadilan negara yang belummengakuinya. Prinsip yang melandasi kaidah ini secara tepat ditegasaka dalam suatu kasusAmerika : “suatu negara asing yang mengajukan perkara di Mahkamah kita bukanlah karenapersoalan hak. Kewenangan unutk melakukan hal tersebut merupakan komitas (kesopanan).Sebelum Pemerintah tersebut diakui oleh Amerika Serikat, maka komitas demikian tidakada”.b) Dengan alasan prinsip yang sama, tindakan-tindakan dari suatu negara atau pemerintah yangbelum diakui pada umumnya tidak akan berakibat hukum dipengadilan-pengadilan negarayang tidak mengakuinya sebagaimana yang biasa diberikan menurut aturan-aturan “komitas”c) Perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses peradiland) Harta kekayaaan yang menjadi hak suatu negara yang pemerintahannya tidak diakuisesungguhnya dapat dimiliki oleh wakil-wakil dari rezim yang telah digulingkan.
  16. 16. Pengakuan kaum belligeren dan insurgensiKaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalahdalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaiansepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabilapemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perangsaudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas kenegara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalahmengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadiyang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakantidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi.Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negarayang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadiatau subyek hukum internasional
  17. 17. Pemberontakan adalah urusan dalam negeri suatu negara. Tujuan Pemberontakan :menggulingkan pemerintah yang sah, memisahkan diri dan membentuk negarasendiri, menuntut otonomi yang lebih luas. HI tidak menentukan hukuman apapunterhadap pemberontak.Ada 3 istilah pemberontakan :a) Revolution (revolusi), bertujuan untuk merombak secara radikal suatu tatananpolitis atau sosial yang sudah mapan di seluruh wilayah negara.b) Rebellion (rebeli), perjuangan sebagian wilayah negara untuk menggulingkankekuasaan di wilayah negara lainnya.c) Insurrection (pemberontakan), kegiatan yang luas dan tujuannya lebih sempitdaripada kedua pengertian di atas.
  18. 18. Pengakuan Berdasarkan Wilayah dan Non WilayahSering Negara-negara memperoleh wilayah baru atau hak-hak lainmelalui tindakan sepihak yang kemungkinan:a) Sesuia dengan hukum internasionalb) Melanggar hukum internasional
  19. 19. Dalam hal melanggar hokum internasional, pengakuan mungkindapat di upayakan untuk mengubah keraguan atas hak tersebutmenjadi sesuatu yang sah dan arena pengakuan itu akan menjadipelepasan dari tuntutan Negara-negara lain berupa klaim-klaimatau keberatan-keberatan yang tidak sesuai dengan hak yangdiakui, dengan cara ini kemungkinan bahwa tidak di berikanyapengakuan akan melemakan tuntutan yang di dasarkan ataspersetujuan diam-diam di kesampingkan. Kesinambunganhubungan-hubungan resmi dengan Negara yang bersangkutan,setelah pengambil alihan wilayah tersebut tidak dengansendirinya mengandung arti pengakuan terhadap hak ataswilayahnya.
  20. 20. BAB IIIPENUTUPKesimpulanLembaga pengakuan merupakan masalah yang cukup krusial dalam ranahukum internasional karena tidak ada satu ketentutan hukum internsional yangmengatur tentang lembaga pengakuan tersebut. Kerap kali dalam prakteksebagian besar negara, pengakuan merupakan masalah politik daripadamasalah hukum.Kebijaksanaan dari suatu negara untuk mengkui negara lain ditentukanterutama oleh perlunya perlindungan atas kepentingan-kepentingan negarayang erat kaitannya dengan terpelihara hubungan dengan setiap negara baruatau pemerintah baru yang mungkin stabil dan tetap.
  21. 21. SaranLembaga pengakuan memang memiliki tempat tersendiri dalam hukuminternsaional, apabila suatu negara tidak diakui oleh negara lain maka negaratersebut tidak dapat mengadakan hubungan dengan negara yang bersangkutan.Dalam praktek cenderung lembaga pegakuan dihantui oleh nuansa politik, olehkarna itu terdapat suatu istilah bahwa lembaga pengkuan sebernya bukan sesuatuyang berdampak yuridis tetapi hannya sekedar kegiatan-kegiatan petimbangankepentingan semata.Harapan saya dalam kesempatan ini agar negara tidak lagi menggunakankepentingannya untuk memberikan pengakuan kepada negara lain. Saya berharapagar ada ketentuan khusus yang secara limitatif menegasakan bahwa garis-garisbesar suatu negara yang pantas diakui itu seperti apa, agar tidak ada lagi kerancuanyang terjadi seperti sebagian negara mengakui negara lain, sedangkan sebagianlagi tidak.
  22. 22. Sekian dan Terimakasih

×