Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dan daluwarsa menurut KUHPerdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Daluwarsa dapat digunakan untuk memperoleh hak atas suatu barang setelah lewatnya waktu tertentu, atau sebagai alasan pembebasan dari kewajiban, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang

1. Oleh :
Vetaroyman Baeha
Yohanna Sihombing
PEMBUKTIAN
DAN
DALUWARSA (LEWAT WAKTU)

2. PEMBUKTIAN (PASAL 1865 KUHPER)

3. PEMBUKTIAN
Pembuktian sendiri sebenarnya masuk dalam
Hukum acara perdata, yang dimana pada
asasnya mengatur tentang hukum materil
saja. Tetapi ada beberapa pendapat bahwa
hukum acara perdata dapat dibagi menjadi
hukum acara materil dan hukum acara formil.
Pendapat inilah yang dianut oleh pembuat
Undang-Undang pada waktu BW lahir.

4. Apa yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang
dibantah saja oleh pihak lawan. Sebagai pedoman
Pasal 1865 KUHPerdata :
Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa
atas mana ia mendasarkan sesuatu hak
diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa
itu; sebaliknya barang siapa mengajukan
perisitwa-peristiwa guna pembantahan hak
oranglain, diwajibkan juga membuktikan
peristiwa-peristiwa itu.

5. Di dalam BW pasal 1866 sendiri ada
beberapa jenis alat pembuktian yang sah,
diantaranya :
 Surat-surat,
 Kesaksian
 Persangkaan
 Pengakuan, dan
 Sumpah

6. SURAT
Menurut UU Pasal 1867 KUHPerdata :
Pembuktian dengan tulisan dilakukan
dengan tulisan-tulisan otentik maupun
dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di
dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di
tempat di mana akta dibuatnya.(Pasal 1868)

7. Surat di bawah tangan Ialah akte yang tidak
dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang
pejabat umum. Misalnya surat perjanjian jual-beli
atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan
ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak
yang mengadakan perjanjian itu.
Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian
itu mengakui atau TIDAK menyangkal
tandatangan yang berarti mengakui kebenaran
yang tertulis dalam perjanjian itu dan akte di
bawah tangan tesebut memperoleh suatu
kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu
akta otentik.

8. KESAKSIAN (PASAL 1895 KUHPER)
Setelah pembuktian dengan bentuk tertulis .
Pembuktian dengan kesaksian adalah salah satu yang
terpenting dalam pembuktian suatu perkara di depan
hakim.
KESAKSIAN sendiri harus mengenai peristiwa-
peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang
dialami sendiri oleh seorang saksi. Selain itu,tidak
boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya
peristiwa dari orang lain;
Juga TIDAK boleh keterangan itu merupakan
kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari
peristiwa yang dilihat atas dialaminya, karena hakim-
lah yang berhak menarik kesimpulan.

9. Seorang saksi yang sangat rapat
hubungannya dengan pihak yang
berperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan;
Saksi tersebut dapat meminta dibebaskan
dari kewajibannya untuk memberikan
kesaksian (Ps.1909);Satu saksi BUKAN bukti,
tanpa alat bukti yang lain (Ps.1905)
Tiap saksi diwajibkan, menurut cara
agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa
ia akan menerangkan apa yang sebenarnya
(Ps. 1911).

10. PERSANGKAAN (PASAL 1915 KUHPER)
Persangkaan merupakan kesimpulan-
kesimpulan yang oleh undang-undang atau
oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang
terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak
terkenal. Persangkaan dalam UU, yaitu
 Persangkaan yang ditetapkan oleh UU
 Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim

11. Persangkaan menurut undang-undang
(Pasal 1916)
Persangkaan yang berdasarkan suatu
ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan
dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau
peristiwa-peristiwa tertentu
Persangkaan TIDAK berdasarkan Undang-
undang ( Pasal 1922)
Diserahkan pada pertimbangan dan
kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh
memperhatikan persangkaan-persangkaan, selain
yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu
sama lain.

12. PENGAKUAN (Pasal 1923)
Pada kenyataannya sebuah pengakuan
BUKANLAH suatu pembuktian yang sempurna.
Akan tetapi menurut UU pengakuan yang
dilakukan didepan dapat dikatakan sempurna.
Ini dapat diartika bahwa hakim dengan
terpaksa mengakui bahwa peristiwa itu benar-
benar terjadi, meskipun ia tidak percaya bahwa
kejadian itu benar-benar terjadi.

13. SUMPAH (PASAL1929KUHPER)
Sumpah
Sumpah
Pemutus
Sumpah
Tambahan
Suatu sumpah yang diperintahkan
oleh salah satu pihak yang berperkara
kepada pihak lawannya, mempunyai suatu
kekuatan pembuktian yang memaksa, jika
sumpah itu telah diangkat.

14. Sumpah Pemutus
Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan
kepada pihak yang lain untuk menggantungkan
pemutusan perkara padanya.
JIKA
 Pihak lawan mengangkat sumpah yang
perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang
memerintahkan pengangkatan sumpah itu, maka
akan dimenangkan
 Menolak pengangkatan sumpah yang
perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang
memerintahkan pengangkatan sumpah itu ,maka
akan dikalahkan

15. Sumpah Tambahan
Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim
pada salah satu pihak yang berperkara,
apabila hakim itu berpendapat bahwa di
dalam suatu perkara sudah terdapat suatu
“PERMULAAN PEMBUKTIAN”, yang perlu
ditambah dengan penyumpahan, karena
dipandang kurang memuaskan untuk
menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti
yang terdapat itu.

16. DALUWARSA/verjarin
g (PASAL 1946)

17. DALUWARSA
Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk
memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan
lewatnya waktu tertentu dan dengan
terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan
dalam undang-undang. Seseorang tidak boleh
melepaskan daluwarsa sebelum tiba
waktunya tetapi boleh melepaskan suatu
daluwarsa yang telah diperolehnya (Pasal
1946 KUHPER)

18. Daluwarsa sebagai Suatu Sarana Hukum untuk Memperoleh
Sesuatu
(Pasal 1963 KUHPER)
 Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh
suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu
piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk
dengan suatu bezit selama dua puluh tahun,
memperoleh hak milik atasnya dengan jalan
daluwarsa.
 Seseorang yang dengan itikad baik menguasai
sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak
milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas
haknya.
 Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat
dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai
dasar suatu daluwarsa selama dua puluh tahun.
 Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan
barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad
buruk, wajib membuktikannya. Cukuplah bila pada
waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik itu sudah

19.  Pelepasan daluwarsa dapat dilakukan secara
tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara
diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan
yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang
tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah
diperolehnya.
 Barangsiapa TIDAK diperbolehkan memindah
tangankan sesuatu, juga tidak boleh melepaskan
daluwarsa diperolehnya.

20. Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda
yang tak bergerak (dengan mmana dipersamakan
benda yang tertulis atas nama) lama-kelamaan
dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut
apabila ia dapat menunjukkan suatu pembuktian
yang sah, maka dengan lewat waktu 20 tahun
lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut
ia menjadi pemilik yang sah atas benda tersebut.
Dengan lewatnya waktu 30 tahun, malahan
bezitter yang jujur tersebut, tidak diharuskan
menunjukkan pembuktian. Dan ia dapat menolak
tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan
bezitnya selama 30 tahun berturut-turut. Dengan
tidak pernah mendapat gangguan (Pasal 1977
KUHPER)
Daluwarsa sebagai Suatu Alasan untuk Dibebaskan
dari Suatu Kewajiban ( Pasal 1967 KUHPER)

21. DALUWARSA
Dihitung dengan
hari, tidak dengan
jam.
Diperoleh apabila hari
terakhir dari jangka
waktu yang diperlukan
telah lewat.

22. Sebab-sebab yang Mencegah Daluwarsa
(Pasal 1978)
 Daluwarsa dicegah bila pemanfaatan barang itu
dirampas selama lebih dari satu tahun dari tangan
orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya
semula maupun oleh pihak ketiga.
 Daluwarsa itu dicegah pula oleh suatu peringatan,
suatu gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan
berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan
pemberitahuan dalam bentuk yang telah
ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang
berhak, dan disampaikan kepada orang yang
berhak dicegah memperoleh daluwarsa itu.

23. Daluwarsa tidak berjalan (Pasal 1990):
 Terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak
dipenuhi;
 Dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu
penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan
barang yang bersangkutan kepada orang lain;
 Terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari
yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.
 Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu
warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran
harta peninggalan, tidak dapat dikenakan daluwarsa
mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan.
 Daluwarsa berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus,
meskipun tidak ada pengampu warisan itu.
 Daluwarsa itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan
perundingan mengenai warisannya

24. Sebab-sebab yang Menangguhkan Daluwarsa (
Pasal 1986)
 Daluwarsa berlaku terhadap siapa saja, kecuali
terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-
undang. Yang dimaksud oleh UU:
1. Daluwarsa tidak dapat mulai berlaku atau
berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa
dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan,
kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-
undang.
2. Daluwarsa tidak dapat terjadi di antara suami istri.
3. Daluwarsa tidak berlaku terhadap seorang istri
selama ia berada dalam status perkawinan:

25. DANK U VOOR UW
AANDACHT