SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Dewi Kemala Sari, SH, M.Kn
SEKILAS PANDANG
HUKUM KONTRAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO
 Pengertian Kontrak
 Asas-asas Pembuatan
Kontrak
 Syarat-syarat sahnya
Kontrak
SUB POKOK BAHASAN
Tujuan Pembelajaran :
1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti
kata Definisi kontrak
2. Mahasiswa mampu memahami dan
menjelaskan asas-asas dalam
pembuatan suatu kontrak
3. Mahasiswa mampu membedakan
dan mengevaluasi syarat-syarat
sahnya kontrak
Apa itu kontrak..????
Kata “Contract” dalam bahasa Inggris adalah
Perjanjian
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1313 Kontrak atau Perjanjian adalah Perbuatan
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih.
R. Subekti :
“suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melakukan suatu hal”
Kebutuhan akan
adanya bantuan
Kebutuhan akan
memperoleh
keuntungan dari
bantuan
yang diberikan
Unsur penyusunan
kontrak
Asas- asas Hukum Kontrak
A. Asas Kebebasan Berkontrak
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
• Kebebasan untuk membuat atau tdk membuat perjanjian.
• Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
• Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan
dibuat.
• Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
• Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
• Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan
perundang-undangan yang bersifat opsional.
B. Asas Konsensualitas
“Consensus” yang berarti
“SEPAKAT”.
Jadi Konsesualitas adalah
pada dasarnya perjanjian
dan perikatan udah dilahirkan
sejak tercapainya kesepakatan.
Bentuk konsensualitas suatu
perjanjian yang dibuat secara
tertulis (kontrak), salah satunya
adalah adanya pembubuhan tanda
tangan dari pihak-pihak yang
terlibat dalam perjanjian tersebut.
C. Asas Itikad Baik
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dil
aksanakan dengan itikad baik (tegoeder trouw).
Asas itikad baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian.
Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan
norma-norma Kepatutan dan kesusilaan.
Selain itu, setiap phak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus
selalu melandasinya dengan niat baik.
D. Asas Kepastian Hukum
Berkaitan dengan adanya akibat dari kontrak, yakni adanya pihak ketiga
sebagai penengah atau hakim yang mengadili para pihak pembuat kontrak
yang sedang berselisih paham yang harus menghormati isi kontrak yang
telah dibuat.
Fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku
khusus terhadap para pembuatnya. Secara Hukum, kontrak dapat
Dipaksakan berlaku melalui Pengadilan.
E. Asas Kepribadian
Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau
membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan.
Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat
mengadakan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”
Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya”. Ini berarti bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang
membuatnya.
Syarat Sahnya Perjanjian
Pasal 1320 KUHPerdata
Syarat Subjektif :
Sepakat : perasaan rela atau ikhlas diantara para pihak-pihak pembuat
kontrak mengenai hal-hal yang dituangkan dalam isi kontrak.
Kesepakatan dinyatakan tidak ada jika kontrak dibuat dengan dasar
penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.
Cakap : Pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah
orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum.
Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu mereka
yang belum dewasa (anak-anak), orang dewasa yang ditempatkan
dibawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
Jika tidak terpenuhinya syarat Subjektif, maka Kontrak
dianggap BATAL/DIBATALKAN...
Kriteria Dewasa dalam Hukum :
a. Hukum Perdata : Umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.
b. Hukum Pidana : Umur 21 Tahun atau yang belum berumur 21 Tahun sudah
menikah.
c. Hukum Adat : Tidak mengenal batas umur tentang kedewasaan. Cakap berarti mampu
memperhitungkan dan menjaga kepentingannya sendiri, sedangkan tidak cakap berarti tidak
mampu memperhitungkan dan menjaga kepentingannya sendiri.
d. Hukum Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1
Tahun 1974, batas umur 19 Tahun.
Syarat Objektif :
Suatu Hal Tertentu : objek yang diatur dalam kontrak harus jelas atau
setidak-tidaknya dapat ditentukan.
Sebuah kontrak harus berisi objek yang dapat ditentukan agar kontrak
mudah dilaksanakan tanpa perlu mengaturnya kembali.
Sebab Yang diperbolehkan (Halal) : kesepakatan yang tertuang didalam
suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, keterti
ban umum, dan kesusilaan.
Pasal 1336 KUHPerdata berbunyi “Bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab,
tetapi terdapat sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain
yang sudah dinyatakan, maka kontrak sebagaimana diatur demikian adalah
SAH”
Contoh Objek Kontrak yang dilarang :
Bagaimana
dengan objeknya
terlarang.???
BATAL DEMI HUKUM
Pasal 1335 KUHPerdata yang menentukan bahwa :
“suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”
Pasal 1337 KUHPerdata, juga menentukan :
“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang Undang-undang, atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanDin Haidiati
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketadionteguhpratomo
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
 

What's hot (20)

Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
HUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHAHUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHA
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatan
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 

Similar to Ppt sekilas hukum kontrak

Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisNikky Ningsih
 
Hukum_Kontrak PPT MAHASISWA KELOMPOK ENAM ORANG
Hukum_Kontrak PPT MAHASISWA KELOMPOK ENAM ORANGHukum_Kontrak PPT MAHASISWA KELOMPOK ENAM ORANG
Hukum_Kontrak PPT MAHASISWA KELOMPOK ENAM ORANGnandianagustina
 
Arirahmathakimundipbab2c
Arirahmathakimundipbab2cArirahmathakimundipbab2c
Arirahmathakimundipbab2cbemfh
 
A. perjanjian sewa menyewa
A. perjanjian sewa menyewaA. perjanjian sewa menyewa
A. perjanjian sewa menyewajunita191
 
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptnatalyaivleva1987
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianputrakarno
 
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahprinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahAlalan Tanala
 
MOU_AGREEMENT.pptx
MOU_AGREEMENT.pptxMOU_AGREEMENT.pptx
MOU_AGREEMENT.pptxKukuhDt
 
Materi Seminar Himapa Unpad.pptx
Materi Seminar Himapa Unpad.pptxMateri Seminar Himapa Unpad.pptx
Materi Seminar Himapa Unpad.pptxMrFirmansyah1
 
Hukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTIHukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTIAdi Sudradjat
 
Suci Rahmadani_Hukum Komersial.pptx
Suci Rahmadani_Hukum Komersial.pptxSuci Rahmadani_Hukum Komersial.pptx
Suci Rahmadani_Hukum Komersial.pptxSuryati48
 
1, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum civil dan objek hukum, universitas mercu...
1, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum civil dan objek hukum, universitas mercu...1, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum civil dan objek hukum, universitas mercu...
1, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum civil dan objek hukum, universitas mercu...DignaAdyaPratiwi
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aprinsya Panjaitan
 

Similar to Ppt sekilas hukum kontrak (20)

Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnis
 
Hukum_Kontrak PPT MAHASISWA KELOMPOK ENAM ORANG
Hukum_Kontrak PPT MAHASISWA KELOMPOK ENAM ORANGHukum_Kontrak PPT MAHASISWA KELOMPOK ENAM ORANG
Hukum_Kontrak PPT MAHASISWA KELOMPOK ENAM ORANG
 
Pertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.pptPertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.ppt
 
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum PerikatanAsas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
 
Arirahmathakimundipbab2c
Arirahmathakimundipbab2cArirahmathakimundipbab2c
Arirahmathakimundipbab2c
 
A. perjanjian sewa menyewa
A. perjanjian sewa menyewaA. perjanjian sewa menyewa
A. perjanjian sewa menyewa
 
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
 
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahprinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
 
MOU_AGREEMENT.pptx
MOU_AGREEMENT.pptxMOU_AGREEMENT.pptx
MOU_AGREEMENT.pptx
 
Materi Seminar Himapa Unpad.pptx
Materi Seminar Himapa Unpad.pptxMateri Seminar Himapa Unpad.pptx
Materi Seminar Himapa Unpad.pptx
 
Hukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTIHukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTI
 
Suci Rahmadani_Hukum Komersial.pptx
Suci Rahmadani_Hukum Komersial.pptxSuci Rahmadani_Hukum Komersial.pptx
Suci Rahmadani_Hukum Komersial.pptx
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
1, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum civil dan objek hukum, universitas mercu...
1, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum civil dan objek hukum, universitas mercu...1, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum civil dan objek hukum, universitas mercu...
1, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum civil dan objek hukum, universitas mercu...
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 

Ppt sekilas hukum kontrak

  • 1. Dewi Kemala Sari, SH, M.Kn SEKILAS PANDANG HUKUM KONTRAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO
  • 2.  Pengertian Kontrak  Asas-asas Pembuatan Kontrak  Syarat-syarat sahnya Kontrak SUB POKOK BAHASAN Tujuan Pembelajaran : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti kata Definisi kontrak 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas dalam pembuatan suatu kontrak 3. Mahasiswa mampu membedakan dan mengevaluasi syarat-syarat sahnya kontrak
  • 3. Apa itu kontrak..???? Kata “Contract” dalam bahasa Inggris adalah Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kontrak atau Perjanjian adalah Perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
  • 4. R. Subekti : “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”
  • 5. Kebutuhan akan adanya bantuan Kebutuhan akan memperoleh keuntungan dari bantuan yang diberikan Unsur penyusunan kontrak
  • 6. Asas- asas Hukum Kontrak A. Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. • Kebebasan untuk membuat atau tdk membuat perjanjian. • Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian. • Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat. • Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. • Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. • Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.
  • 7. B. Asas Konsensualitas “Consensus” yang berarti “SEPAKAT”. Jadi Konsesualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan udah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Bentuk konsensualitas suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak), salah satunya adalah adanya pembubuhan tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
  • 8. C. Asas Itikad Baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dil aksanakan dengan itikad baik (tegoeder trouw). Asas itikad baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma Kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap phak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus selalu melandasinya dengan niat baik.
  • 9. D. Asas Kepastian Hukum Berkaitan dengan adanya akibat dari kontrak, yakni adanya pihak ketiga sebagai penengah atau hakim yang mengadili para pihak pembuat kontrak yang sedang berselisih paham yang harus menghormati isi kontrak yang telah dibuat. Fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya. Secara Hukum, kontrak dapat Dipaksakan berlaku melalui Pengadilan.
  • 10. E. Asas Kepribadian Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
  • 12. Syarat Subjektif : Sepakat : perasaan rela atau ikhlas diantara para pihak-pihak pembuat kontrak mengenai hal-hal yang dituangkan dalam isi kontrak. Kesepakatan dinyatakan tidak ada jika kontrak dibuat dengan dasar penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan. Cakap : Pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu mereka yang belum dewasa (anak-anak), orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Jika tidak terpenuhinya syarat Subjektif, maka Kontrak dianggap BATAL/DIBATALKAN...
  • 13. Kriteria Dewasa dalam Hukum : a. Hukum Perdata : Umur 21 Tahun dan belum pernah kawin. b. Hukum Pidana : Umur 21 Tahun atau yang belum berumur 21 Tahun sudah menikah. c. Hukum Adat : Tidak mengenal batas umur tentang kedewasaan. Cakap berarti mampu memperhitungkan dan menjaga kepentingannya sendiri, sedangkan tidak cakap berarti tidak mampu memperhitungkan dan menjaga kepentingannya sendiri. d. Hukum Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974, batas umur 19 Tahun.
  • 14. Syarat Objektif : Suatu Hal Tertentu : objek yang diatur dalam kontrak harus jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Sebuah kontrak harus berisi objek yang dapat ditentukan agar kontrak mudah dilaksanakan tanpa perlu mengaturnya kembali. Sebab Yang diperbolehkan (Halal) : kesepakatan yang tertuang didalam suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, keterti ban umum, dan kesusilaan. Pasal 1336 KUHPerdata berbunyi “Bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi terdapat sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain yang sudah dinyatakan, maka kontrak sebagaimana diatur demikian adalah SAH”
  • 15. Contoh Objek Kontrak yang dilarang :
  • 17. BATAL DEMI HUKUM Pasal 1335 KUHPerdata yang menentukan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” Pasal 1337 KUHPerdata, juga menentukan : “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”