SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
P E R J A N J I A N I N T E R N A S I O N A L Y A N G
D I L A K U K A N O L E H I N D O N E S I A
pkn
Pengertian perjanjian internasional
 Perjanjian internasional indonesia diatur dalam
ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 tentang
perjanjian internasional
 Berdasarkan pasal 2 konvensi Wina 1969 bhawa
perjanjian internasional adallah suatu yang dibuat
antar 2 negara atau lebih dalam bentuk tertulis. Dan
diatur oleh hukum, internasional.
Istilah istilah dalam perjanjian internasional
1. Traktat
2. Konvensi
3. Protokol
4. Persetujuan
5. Perikatan
6. Proses verbal
7. Piagam
8. Deklarasi
9. Modus vivendi
10. Dll ( ada pada halaman 9 & 10 LKS PKN)
Macam macam perjanjian internasional
1) Berdasarkan Jumlah Pihak Yang Terlibat
Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat dalam perjanjian, perjanjian internasional terbagi
kepada dua bentuk:
a) Perjanjian Bilaterial
Perjanjian internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum
internasional ( Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional )
mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau
yang diatur oleh hukum internasional.
b) Perjanjian Multilateral
Perjanjian multilateral berarti perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini
biasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2) Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan sifatnya, perjanjian internasional dapat dibedakan atas
treaty contract dan law making treaty.
 Treaty contract adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk melahirkan
akibat-akibat hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian
 Law making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi
dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional..
3) Berdasarkan lsinya
 Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian.
Contohnya adatah NATO, ANZUS dan SEATO;
 Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan
keuangan. Contohnya adalah Cgi , IMF dan iBRD;
 Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia-
RRC), ekstradisi, dan sebagainya;
 Segi batas wilayah seperti laut territorial, batas alam daratan
dan sebagainya;
 Segi kesehatan seperti masalah karantina, penanggulangan
wabah penyakit AIDS.
4) Berdasarkan Prosesi Tahapan Pembentukannya
 Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses
perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi;
 Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua
tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan;
 Setiap negara yang berdaulat memiliki kemampuan
untuk mengadakan perjanjian internasional. Sedangkan
negara bagian tidak mempunyai wewenang mengadakan
perjanjian internasional, kecuali jika diberi wewenang
untuk itu oleh konstitusi negara federal.
BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
INTERNASIONAL
Mulai berlaku Perjanjian internasional sejak tanggal yang ditentukan atau
menurut yang disetujui oleh negara perunding pada saat peristiwa berikut
ini.
a. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku
segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara
perunding.
b. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul
setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara
itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.
c. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya,
pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian,
cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan
masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya
perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
Berakhirnya Perjanjian Intenasional
Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku Pengantar Hukum
Internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut
ini.
a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
b. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
c. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian
itu.
d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian
yang terdahulu.
f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian
itu sudah dipenuhi.
g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu
diterima oleh pihak lain.

More Related Content

What's hot

Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaDinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaapotek agam farma
 
PPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalPPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalDoris Agusnita
 
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).Sella Simamora
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMesinesId
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaMuhammad Fikri Pratama
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
 
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
 
Peran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Dunia
Peran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian DuniaPeran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Dunia
Peran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian DuniaQorry Annisya
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Kerja sama kawasan utara selatan
Kerja sama kawasan utara selatanKerja sama kawasan utara selatan
Kerja sama kawasan utara selatanadhy_sama
 
GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) & WTO ( World Trade Organizat...
GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) & WTO ( World Trade Organizat...GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) & WTO ( World Trade Organizat...
GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) & WTO ( World Trade Organizat...Senior High School
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negaraMardiah Ahmad
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
 

What's hot (20)

Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaDinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
 
PPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalPPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasional
 
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
 
Ppt pkn wawasan nusantara
Ppt pkn wawasan nusantaraPpt pkn wawasan nusantara
Ppt pkn wawasan nusantara
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Sengketa internasional power point
Sengketa internasional power pointSengketa internasional power point
Sengketa internasional power point
 
ASEAN
ASEANASEAN
ASEAN
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
 
Peran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Dunia
Peran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian DuniaPeran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Dunia
Peran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Dunia
 
Pbb dan asean
Pbb dan aseanPbb dan asean
Pbb dan asean
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Kerja sama kawasan utara selatan
Kerja sama kawasan utara selatanKerja sama kawasan utara selatan
Kerja sama kawasan utara selatan
 
GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) & WTO ( World Trade Organizat...
GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) & WTO ( World Trade Organizat...GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) & WTO ( World Trade Organizat...
GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) & WTO ( World Trade Organizat...
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Sejarah Unclos III
Sejarah Unclos IIISejarah Unclos III
Sejarah Unclos III
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Asean
AseanAsean
Asean
 
Materi ppkn sma xii bab 5
Materi ppkn sma xii bab 5Materi ppkn sma xii bab 5
Materi ppkn sma xii bab 5
 

Similar to PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN INDONESIA

Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalProses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalNidya Milano
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalDarin Dindi
 
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 SmanikPkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 SmanikFahrizal Hari
 
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalEkstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
 
PKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalPKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalLevi Ruliansyah
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lHendrastuti Retno
 
Hukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laHukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laAdhy Djr
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lhendrasretno
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Mirza Afrizal
 
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxRESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxPutriayuniFebrianti
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianputrakarno
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 

Similar to PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN INDONESIA (20)

Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalProses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
 
Tugas PPKN
Tugas PPKNTugas PPKN
Tugas PPKN
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasional
 
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 SmanikPkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 Smanik
 
Hub internasional
Hub internasionalHub internasional
Hub internasional
 
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalEkstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
PKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalPKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian Internasional
 
hubungan internasional
hubungan internasionalhubungan internasional
hubungan internasional
 
Uu 24 2000
Uu 24 2000Uu 24 2000
Uu 24 2000
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
 
Hukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laHukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona la
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
 
Uu pi
Uu piUu pi
Uu pi
 
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxRESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
 
Uu 24 2000 Pjls
Uu 24 2000 PjlsUu 24 2000 Pjls
Uu 24 2000 Pjls
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN INDONESIA

  • 1. P E R J A N J I A N I N T E R N A S I O N A L Y A N G D I L A K U K A N O L E H I N D O N E S I A pkn
  • 2. Pengertian perjanjian internasional  Perjanjian internasional indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional  Berdasarkan pasal 2 konvensi Wina 1969 bhawa perjanjian internasional adallah suatu yang dibuat antar 2 negara atau lebih dalam bentuk tertulis. Dan diatur oleh hukum, internasional.
  • 3. Istilah istilah dalam perjanjian internasional 1. Traktat 2. Konvensi 3. Protokol 4. Persetujuan 5. Perikatan 6. Proses verbal 7. Piagam 8. Deklarasi 9. Modus vivendi 10. Dll ( ada pada halaman 9 & 10 LKS PKN)
  • 4. Macam macam perjanjian internasional 1) Berdasarkan Jumlah Pihak Yang Terlibat Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat dalam perjanjian, perjanjian internasional terbagi kepada dua bentuk: a) Perjanjian Bilaterial Perjanjian internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional ( Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional ) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional. b) Perjanjian Multilateral Perjanjian multilateral berarti perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini biasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
  • 5. 2) Berdasarkan Sifatnya Berdasarkan sifatnya, perjanjian internasional dapat dibedakan atas treaty contract dan law making treaty.  Treaty contract adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk melahirkan akibat-akibat hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian  Law making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional..
  • 6. 3) Berdasarkan lsinya  Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contohnya adatah NATO, ANZUS dan SEATO;  Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contohnya adalah Cgi , IMF dan iBRD;  Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia- RRC), ekstradisi, dan sebagainya;  Segi batas wilayah seperti laut territorial, batas alam daratan dan sebagainya;  Segi kesehatan seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS.
  • 7. 4) Berdasarkan Prosesi Tahapan Pembentukannya  Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi;  Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan;  Setiap negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Sedangkan negara bagian tidak mempunyai wewenang mengadakan perjanjian internasional, kecuali jika diberi wewenang untuk itu oleh konstitusi negara federal.
  • 8. BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL Mulai berlaku Perjanjian internasional sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding pada saat peristiwa berikut ini. a. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. b. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. c. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
  • 9. Berakhirnya Perjanjian Intenasional Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut ini. a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. b. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. c. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.