Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan, hukum sipil, objek hukum, hukum kontrak dan perikatan, serta implementasinya pada perusahaan. Dibahas pula perbedaan pendekatan teori kontrak klasik dan modern terhadap asas-asas hukum kontrak.

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Digna Adya Pratiwi (Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
Hukum Civil dan Objek Hukum
Permasalahan implementasi hukum hukum di perusahaan menggunakan
penerapan asas-asas hukum kontrak secara menyeluruh dalam berbagai jenis kontrak
selalu mematuhi asas-asas kontrak, menurut teori klasik asas itikas baik hanya
diterapkan pasa tahap pelaksanaan kontrak saja, sehingga tidak berlaku dalam tahap
pra-kontraktual. Namun pada teori kontrak modern itikad naik sudah harus diterapkan
pada tahap perundingan sebelum kesepakatan di buat, sehingga akibat hukum dari
pra-kesepakatan tersebut juga diakui dan di lindungi. Untuk asas konsensualisme,
kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda sudah diterapkan secara keseluruhan
dalam berkontrak karena sudah di sebutkan dengan jelas dalam KUH Perdata.
Mengingat bahwa KUHPerdata masih menganut teori kontrak klasik, dimana
itikad baik hanya ada pada tahapan pelaksanaan perjanjian atau ketika hak dan
kewajiban timbul sebagai akibat dari hubungan kontraktual yang terbentuk. Dengan
mengacu pada hal ini terlihat bahwa keadaan rumah kantor yang tidak sesuai dengan
site plan yang diberikan oleh developer, selain itu dilihat bahwa objek perjanjian
adalah rumah kantor itu sendiri, dan lahan lepas di depan rumah kantor tersebut bukan
merupakan objek perjanjian.
Hal ini berarti jika menurut KUHPer yang memandang bahwa itikad baik
hanya terjadi pada tahapan pelaksanaan kontrak, berarti pada kasus tersebut tergugat
tidak bersalah, karena hal tersebut terjadi pada tahap pra-contractual. Akan tetapi,
menurut teori kontrak modern, itikad baik sudah harus ada pada tahap perundingan
sebelum adanya lahirnya kesepakatan, sehingga akibat hukum dari janji-janji pada
tahap pra-contractual diakui dan jika dilanggar menimbulkan akibat hukum, hal
tersebut diatur dalam sistem hukum civil law. Dalam sistem common law dikenal
dengan doktrin promissory estoppel yang mengemukakan bahwa jika salah satu pihak
sudah percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji dari pihak lain dan
kepercayaan itu mengakibatkan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ternyata
kemudian janji tersebut diingkari sehingga timbul kerugian, maka pihak yang
dirugikan itu berhak menuntut ganti rugi.
Hukum Sipil dan Objek Hukum
Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah
laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Oleh karena itu setiap
masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan
bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan masyarakan dan menyediakan sangsi bagi yang melanggarnya.
Menurut Aristoteles , hukum adalah dimana masyarakat menaati dan menerapkannya
dalam anggotanya sendiri.

2. Menurut Grotius, hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan
pada suatu yang benar.
Hukum sipil (civil law) adalah sistem hukum yang berkembang di dataran
Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum
yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga
dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental. Kemudian disebarkan negara-negara
Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya.
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan
dapat menjadi obyek dalam suatu hubungan hukum. Misalkan benda-benda ekonomi,
yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan “pengorbanan”
dahulu sebelumnya. Hal pengorbanan dan prosedur perolehan benda-benda tersebut
inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak
dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi
tersebut menjadi objek hukum.
Hukum Kontrak dan Perikatan
Secara umum hukum kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan
(promissory agreement) antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan,
memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Menurut Daeng Naja
pengertian kontrak dapat dipahami dalam arti sempit dan arti luas. Kontrak dalam arti
sempit adalah suatau perjanjian tertulis. Dan dalam arti luas, kontrak adalah
kesepakatan yang mendefiniskan hubungan antara dua belah pihak atau lebih.
Sementara menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1233
menjelaskan bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri.
Dalam hukum perdata Indonesia hukum perikatan diartikan dengan sesuatu
hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Menurut Prof
Subekti perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan
pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hal yang mengikat itu
maksudnya adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi
kedua belah pihak.
Implementasi pada perusahaan yang diamati
Dalam Implementasi mengenai hukum Sipil, Objek hukum, Hukum kontrak
dan perikatan harus adanya kecakapan dalam membuat kontrak, Adanya kata sepakat
bagi kedua belah pihak, Adanya obyek hukum dalam melaksanakan sebuah kontrak,
Adanya kausa yang halal agar tidak terjadi perselisihan dengan pihak manapun.
Dalam hukum Islam setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa
terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan
memasukan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya, sesuai dengan
kepentingannya selama tidak berakibat tidak memakan harta sesama dengan jalan
batil. Hanya saja kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidak mutlak,
melainkan dibatasi.

3. Daftar Pustaka :
Anonim, 2017. https://makalahku18.blogspot.com/2017/02/makalah-implementasi-
asas-asas-hukum.html (15 maret jam 09.10)
Octalina, 2014. http://ditaoctalina.blogspot.com/2014/03/aspek-hukum-dalam-
ekonomi.html (15 maret jam 09.45)
Iswandi, 2013. http://iswandivaqih.blogspot.com/2013/04/implementasi-hukum-
perikatan-bisnis.html (15 maret jam 10.10)