2. Linggarjati sebagai Awal dari Konflik
Setelah adanya perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946, yang ditanda
tangankan pada tanggal 27 Maret 1947, negara Australia melihat persetujuan
itu adalah sebuah awal dari perkembangan yang akan bertahap untuk menuju
Indonesia yang merdeka
Australia merupakan salah satu diantara sejumlah negara yang secara resmi
mengakui adanya Republik Indonesia secara de facto
3. Sementara itu, Indonesia sendiri sedang memiliki iklim politik yang suram karena HJ. Van
Mook (Letnan Gubernur Jenderal Belanda) secara sepihak tanpa adanya kesepakatan
membentuk sebuah sistem federal
Pada akhirnya terjadilah perselisihan-perselisihan yang menuntut ketidaksetujuan terhadap
perjanjian Linggarjati
Kondisi Politik Indonesia
HJ Van Mook
4. Pendudukan Jepang dan kaitannya dengan Perang Dunia II membuat Belanda merasa,
politik yang selama ini mereka jalankan telah menciptakan kesenjangan
Sehingga perjanjian Linggarjati dipandang hanyalah sekedar program dasar dengan tujuan
untuk membentuk sistem politik yang baru yaitu Uni Indonesia Belanda. Dan juga Belanda
menganggap bahwa dengan adanya perjanjian ini maka terperiharalah kedudukan Belanda
di Indonesia
5. Disisi lain Indonesia melihat perjanjian Linggarjati sebagai perjanjian antara dua
negara, yang saling terikat untuk bekerja sama dan membentuk Republik
Indonesia Serikat (RIS)
Sehingga perbedaan terhadap kedua penafsiran ini membuka jalan terhadap
pembaruan permusuhan dan pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan “Aksi
Polisional”
6. Pada siaran pers tanggal 22 Juli, Pemerintah India menyatakan bahwa mereka
prihatin terhadap permusuhan baru Indonesia-Belanda, dan mendesak untuk
segera diadakan kembali perundingan-perundingan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut
Tepat di tanggal 30 Juli 1947, Australia dan India mengangkat masalah sengketa
ini ke hadapan Dewan keamanan, hal ini berkaitan juga dengan posisi Australia
yang pada saat itu menjadi anggota dewan keamanan
8. Situasi Politik Internasional Antara
Australia dan Amerika
Perundingan yang diadakan untuk menjadi jalan tengah antara Indonesia dengan Australia
mengalami kebuntuan pada awal Desember 1948
Kondisi semakin genting terlebih lagi keadaan Republik sangat kacau karena adanya
ketidakpuasan rakyat yang hanya menguntungkan PKI
Hal ini dikarenakan adanya konflik antara kaum komunis dengan pemerintah yang ditandai
dengan adanya peristiwa-peristiwa pemberontakan yang menyebabkan meluasnya kekuatan
komunis dan non komunis
Pemberontakan PKI Madiun
9. Belanda semakin gigih dalam menyusun kekuatan
dan kekuasaannya kembali, sehingga peluang PKI
semakin terbuka untuk memperkuat perjuangan
kaum komunis
Berbagai perundingan terjadi antara pemimpin
Belanda dengan Republik dan dari perundingan
tersebut sikap belanda semakin melemah
sebenarnya perjanjian renvile pun ditentang keras
oleh PKI
Bukan hanya itu, ekonomi pun juga semakin sulit
dikarenakan jalur perekonomian diblok oleh
Belanda
10. Kondisi semakin memuncak terlebih lagi ketika Muso, menjadi pemimpin PKI pulang ke
Indonesia dari Uni Soviet
Uni Soviet yang tadinya mendukung Indonesia pada tahun 1946, namun pada 1947, Uni
Soviet berubah hal ini dikarenakan tidak setuju dengan politik yang dijalankan oleh
pemerintahan Hatta
11. Pada tahun 1948, Australia menerima laporan-laporan
pers mengenai komunis yang ada di daerah Jawa
Tengah, yang membangun suatu sistem politik yang
baik dan membangkitkan Partai Komunis Indonesia dan
dengan adanya permasalahan ini Belanda menganggap
bahwa Republik tidak akan mampu membendung
ekspansi komunis
Amerika takut akan sikap keras Belanda yang nantinya
akan memunculkan kegiatan komunis di Asia Tenggara
Yang menjadi perbedaan fokus Amerika dan Australia
pada fungsi KJB adalah Australia tidak memiliki
gambaran adanya cara penawaran jasa-jasa akan baik
(efektif) sedangkan Amerika ia telah menentukan
adanya kebijaksanaan terhadap campur tangan Dewan
keamanan sehingga kebijaksanaan harus benar-benar
dijalankan dengan baik
13. 11 Desember 1948, Belanda secara resmi mengumumkan bahwa mereka lebih baik membatalkan dan tidak
meneruskan perundingan-perundingan dengan Republik Indonesia
18 Desember, Belanda dengan keputusan sepihaknya membatalkan perjanjian gencatan senjata renville dan
dihari berikutnya, Belanda melancarkan aksi militernya yang keduanya dengan menyerang lapangan udara
Maguwo (dekat Yogyakarta) dengan pasukan-pasukan dan bomnya
14. Wakil dari Amerika Serikat kemudian menarik
kesimpulan bahwa Belanda belum melakukan upaya
yang begitu cukup untuk mencapai penyelesaian,
sehingga Belanda dilarang untuk memulai lagi konflik
bersenjata, apalagi fungsi KJB tidak pernah
dimaksimalkan
23 Desember, Australia menuduh Belanda telah
melakukan pelanggaran terhadap piagam PBB dengan
aksi militer Belanda
Sejak 22 Desember Dewan Keamanan saling berdebat
untuk menghasilkan suatu resolusi bersama yang
diajukan oleh ketiga negara yaitu Amerika Serikat,
Syiria, dan Columbia
15. Dewan Keamanan hanyalah menyetujui bagian yang menghimbau gencatan senjata dengan segera,
bersamaan dengan adanya amandemen Australia yang menghimbau adanya pembebasan para tahanan
politik dengan segera
Belanda terus melakukan operasi-operasi militernya dan berhasil menduduki Yogyakarta serta
menangkap para pemimpin seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moch.Hatta, dan mantan Perdana
Menteri Sjahrir
16. Pada akhirnya perwakilan dari Australia mengambil 2 langkah yang sebelumnya sudah pernah dibahas
di perjanjian renville
17. Berbagai resolusi yang sama seperti sebelumnya
akhirnya diajukan kembali oleh Cina, Kuba,
Norwegia, dan Amerika Serikat dan KJB berubah
menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk Indonesia (UNCI)
Amerika kemudian mengancam Belanda untuk
menaati resolusi-resolusi yang telah dibuat
dengan ancaman akan menarik dana ECA untuk
Hindia Belanda, namun hal ini tidak didengarkan
Belanda, oleh sebabnya Belanda pada akhirnya
dilaporkan telah melanggar dan Amerika segera
membuat amandemen mengenai menolak
bantuan terhadap negeri Belanda. Pada
akhirnya Belanda menyerah dan dapat ditarik ke
meja perundingan pada awal april 1949, yang
kemudian akan dilanjutkan dengan Konferensi
Meja Bundar.