Dokumen tersebut membahas proses diplomasi Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948, termasuk perundingan-perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda untuk mencapai pengakuan kedaulatan Indonesia. Proses ini berujung pada terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 yang kemudian berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950."

1. Kelompok 4
Alya Titania Annisaa’
Fitri Annisa
Jayanti Ramadhany
M. Fathony
Nashiha Firta
Yosiana Ria Donna
Nursahfitri

2. Perjuangan Diplomatik Menghadapi
Agresi Militer II Belanda
Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militer kedua
terhadap wilayah RI. Dalam aksi itu, Belanda berhasil menguasai
Yogyakarta dan menawan presiden dan wakil presiden. Sebelum itu,
presiden telah memberi mandat pada Syafruddin Prawiranegara di
Sumatra untuk membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik
Indonesia). Sementara Jendral Sudirman menyingkir ke luar kota untuk
memimpin perang gerilya.
Menanggapi keadaan tersebut, tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan
PBB mengeluarkan resolusi sebagai berikut.
1. Menghentikan permusuhan
2. Membebaskan presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap
pada tanggal 19 Desember 1948
3. Memerintahkan pada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai
situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948

3. Untuk menghadapi serangan Belanda, pasukan TNI atas
gagasan dari Sri Hamengkubuwono IX melakukan
serangan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta
dan berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam.
Tekanan terhadap Belanda juga diberikan oleh dunia
Internasional karena Amerika mengancam akan
mencabut Marshal Plan pada Belanda.
Karena desakan PBB, pihak Belanda
mengadakan pendekatan terhadap RI. PM
Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr.
Supomo untuk berunding. Selain itu,
diadakan pertemuan pada tanggal 21
Januari 1949 antara BFO dengan Presiden
dan Wakil Presiden Indonesia. Pimpinan
delegasi menyatakan bersedia berunding
jika diawasi oleh komisi PBB.

4. Perundingan Roem-Royen
• Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB
memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh UNCI
yang beranggotakan Crithchley mewakili Australia,
Herremans mewakili Belgia, dan Merle Cochran mewakili
Amerika Serikat.
• Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta,
dipimpin oleh Merle Cochran, delegasi Indonesia
dipimpin oleh Moh. Roem sebagai ketua dan Ali
Sostroamijoyo sebagai wakil ketua. Delegasi Belanda
dipimpin oleh Dr J.H. van Royen.

5. 17 Mei 1949 tercapai persetujuan antara pihak RI dan
Belanda. Pernyataan pihak RI, yaitu:
1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang
bersenjata untuk menghentikan perang gerilya
2. Kerjasama dalam pengembalian perdamaian serta
menjaga keamanan dan ketertiban
3. Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud
mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh-
sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat
dengan tidak bersyarat.

6. Pernyataan pihak Belanda, yaitu:
1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama
dibawah pengawasan komisi PBB.
2. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI harus
bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu
daerah meliputi Keresidenan Yogyakarta.
3. Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat
pemimpin-pemimpin RI dan tahanan politik yang ditangkap
sejak tanggal 19 Desember 1948
4. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari
negara Indonesia Serikat.
5. KMB di Den Haag akan diadakan secepat mungkin.

7. Sebagai tindak lanjut dari perundingan Roem-
Royen pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan
perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Yang
menghasilkan :
1. Pengembalian pemerintah RI ke
Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24
Juni 1949.
2. Mengenai penghentian permusuhan akan
dibahas setelah pemerintah RI kembali ke
Yogyakarta.
3. KMB diusulkan akan diadakan di Den
Haag.
Setelah pemimpin RI kembali ke Yogyakarta
pada tanggal 13 Juli 1949 pukul 20.30 diadakan
sidang kabinet dimana Sri Sultan
Hamengkubuwono IX diangkat sebagai
Menteri Pertahanan dan Koordinator
Pertahanan.

8. Pada tanggal 19-29 juli 1949 di Yogyakarta diadakan perundingan
antara pihak RI dan BFO yang disebut Konferensi Antar–Indonesia.
Perundingan tersebut menghasilkan keputusan-keputusan sebagai
berikut.
1) Bidang Ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat
a) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik
Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme
b) RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang
dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada
DPR
c) Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah DPR dan
sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat))
d) Pemerintahan Federal Sementara akan menerima kedaulatan
bukan saja dari pihak belanda, melainakn pada saat yang sama
juga dari pihak Republik Indonesia.
G . Konferensi Antar - Indonesia

9. 2) Bidang Militer
a) Angkatan Perang RIS (APRIS) adalah
angkatan perang nasional. Presiden RIS
adalah panglima Tertinggi Angkatan Perang
RIS.
b) Pertahanan negara adalah semata-mata hak
pemerintahan RIS, negara-negara bagian
tidak akan memiliki angkatan perang
sendiri.
c) Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh
pemerintah RIS dengan intinya angkatan
perang RI (TNI), bersama-sama dengan
orang Indonesia yang tergabung dalam
KNIL, ML, KM, VB, dan territoriale Bataljons.
d) Pada masa permulaan RIS, menteri
pertahanan dapat merangkap sebagai
Panglima Besar APRIS.

10. Konferensi Antar – Indonesia dilanjutkan di Jakarta
pada tanggal 30 juli 1949 dipimpin oleh Perdana
Menteri Moh. Hatta . Perundingan itu bertujuan
membahas pelaksanaan pokok-pokok peresetujuan
yang telah diambiul di Yogyakarta. Dalam
perundingan ini, kedua belah pihak menyepakati
pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang
bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan
sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB) . Pada bulan
Agustus tahun 1949, presiden Soekarno dan Wakil
Mahkota Belanda memerintahkan penghentian
tembak-menembak mulai tanggal 11 Agustus untuk
Jawa dan 15 Agustus untuk Sumatra.

11. Konferensi Meja Bundar
Pada tanggal 4 Agustus 1949, delegasi Indonesia
diberangkatkan untuk mengikuti KMB. Konferensi
Meja Bundar berlangsung pada tanggal 23 Agustus – 2
November 1949 di Den Haag, Belanda.
Hasil yang dicapai dalam KMB antara lain sebagai berikut.
1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka
dan berdaulat.
2. Status Irian akan diselesaikan dalam waktu setahun
sesudah pengakuan kedaulatan

12. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda
berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat
4. RIS mengembalikan hak milik Belanda serta
memberikan hak konsesi dan izin baru untuk
perusahaan Belanda
5. RIS harus membayar semua utang-utang
Belanda yang dibuat sejak tahun 1942
Sementara itu antara pihak RI dan BFO
tanggal 29 Oktober ditandatangai persetujuan
menganai konstitusi RIS dan diajukan ke KNIP.
Sebanyak 226 suara menyetujui hasil KMB,
dengan demikian hasil KMB dapat diterima
dengan suara mayoritas di KNIP.

13. Pada 15 Desember 1949 diadakan
pemilihan presiden RIS dengan calon
tunggal Ir. Soekarno. Kemudian Ir.
Soekarno dipilih sebagai presiden dan
esok harinya diambil sumpahnya.
Tanggal 20 Desember, Kabinet RIS
pertama dibentuk dengan Moh. Hatta
sebagai perdana menterinya. Lalu pada
23 Desember, delegasi RIS berangkat
ke Belanda untuk menandatangani akta
“penyerahan” kedaulatan dari
pemerintah Belanda.

14. Tanggal 27 Desember 1949, baik di Belanda maupun di
Indonesia dilakukan upacara penyerahan kedaulatan. Di
Belanda, bertempat di Ruang Tahta Amsterdam, Ratu Juliana,
PM Belanda Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr.
A.M.J.A Sassen, dan Moh. Hatta bersama membubuhkan
tanda tangan pada naskah penyerahan kedaulatan RIS.
Sementara di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX
menerima penyerahan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota,
A.H.J Lovink melalui suatu upacara. Dengan demikian, secara
formal Belanda telah memberikan pengakuan kemerdekaan
Indonesia di seluruh bekas Hindia-Belanda, kecuali Papua.

15. Pembentukan NRIS
Terbentuk atas persetujuan KMB
Terdiri dari 16 negara bagian
Kabinet RIS adalah Zaken Kabinet
Republik
Indonesia Serikat :

16. NEGARA BAGIAN NEGARA OTONOM
NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH
NEGARA INDONESIA TIMUR BELITUNG
NEGARA PASUNDAN KALIMANTAN BARAT
NEGARA JAWA TIMUR DAERAH BANJAR
NEGARA MADURA KALIMANTAN TIMUR
NEGARA SUMATRA TIMUR BANGKA
NEGARA SUMATRA SELATAN RIAU
DAYAK BESAR
KALIMANTAN TENGGARA

17. 2. Kembali ke Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi
Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk
menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara
Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi,
secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara
federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar
(KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan
muncul gerakan yang menentang keberadaan
negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari
kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat
bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya
bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan.

18. Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP
yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949,
terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara
yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian
yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah
penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting,
selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah
terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara
Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara
Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur. Sebagian besar
negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung
untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

19. • Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah
terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat.
• Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi
yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan
konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan
RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan
Drs. Mohammad hatta sebagai perdana menteri.
Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan
RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda
untuk memecah belah kekuatan bangsa indonesia
sehingga belanda akan mudah mempertahankan
kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia.
• Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya
demontrasi-demontrasi yang menghendaki
pembubaran RIS dan penggabungan beberapa Negara
bagian RIS.

20. • Belanda membentuk federal sementara yang akan
berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia
Serikat. Dalam hal ini, RI baru akan diizinkan
masuk dalam NIS jika permasalahan dengan Belanda
sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha
melenyapkan RI dengan melaksanakan Agresi Militer II.
Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat
dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya.
Akan tetapi, perhitungan Belanda melesat. Agresi
militer belanda II, menyebabkan Indonesia
mendapatkan simpati dari negara Internasional.
Akhirnya, Belanda harus mengakui Kedaulatan
Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar.

21. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan
penandatanganan pengakuan kedaulatan.
Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda,
Indonesia berubah menjadi Negara Serikat.
Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat.
Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad
untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan
masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh
semangat persatuan bangsa Indonesia.

22. Proses kembalinya ke NKRI
1. Beberapa negara bagian membubarkan diri
dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara
Pasundan,Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim,
Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau.
2. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat,
Sabang bergabung dengan Aceh.
3. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara
Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik
Indonesia.
4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara
Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian
bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan

23. 5. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara
RIS- NIT-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan
mendatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada
tanggal 12 Mei 1950.
6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan
yang masing-masing diwakili oleh : RIS oleh Moh. Hatta, RI
oleh dr. Abdul Halim.
7. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan
pembentukan panitia perancang UUD.
8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses,
dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara
sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan
terjadi perubahan. UUD’s ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD
RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.
9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan
Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.