6. Faktor penghambat integrasi
Salah satu factor penghambat proses integrasi Negara Republik Indonesia
adalah besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong
keutuhan dan persatuan bangsa.
7. Kebijakan Pemerintah pada Awal Kemerdekaan Indonesia
• Kebijakan Politik
• Kebijakan Ekonomi
• Kebijakan Militer
Pembentukan KNIP
Pembentukan Partai
Politik
Menetapkan Tiga Mata
Uang
Melaksanakan Pinjaman
Nasional
Konferensi Ekonomi
Planning Board
Rencana Kasimo
Menghadapi Blokade
Ekonomi
8. Kebijakan Politik
PEMBENTUKAN KNIP
Berdasarkan hasil keputusan sidang
pertama PPKI pada tanggal 1945 yang
menghasilkan beberapa keputusan:
1. Mengesahkan UUD yang kemudian
dikenal sebagai UUD 1945
2. Memilih presiden dan wakil
presiden.
3. Membentuk sebuah Komite
Nasional untuk membantu presiden
selama MPR dan DPR belum
terbentuk.
MEMBENTUK PARTAI POLITIK
Pada awalnya pemerintah berencana
mendirikan sebuah partai tunggal yang
diberi nama Partai Nasional Indonesia.
Namun rancangan untuk mendirikan
partai tunggal dibatalkan. Kemudian
pada tanggal 3 November 1945,
pemerintah mengeluarkan sebuah
maklumat tentang pembentukan partai-
partai politik yaitu Maklumat Pemerintah
No. X tanggal 3 November 1945 yang
ditandatangani oleh Moh. Hatta.
9. Kebijakan Ekonomi
MENETAPKAN TIGA MATA UANG
Mata uang De Javasche Bank, mata uang
pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
penduduk Jepang.
KONFERENSI EKONOMI
Konferensi 1 : memperoleh kesepakatan dalam
menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak, seperti menghapuskan system
autokrasi local warisan Jepang, menangani
masalah pangan,dan mengawasi perkebunan
MELAKSANAKAN PINJAMAN NASIONAL
Program pinjaman Nasional dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan. Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP.
Konferensi 2 : masalah keuangan negara,
program ekonomi pemerintah, alokasi tenaga
manusia, dan pengendalian harga.
PLANNING BOARD
Membuat perancangan pembangunan ekonomi
RANCANGAN KASIMO
Rencana produksi tiga tahun 1948-1950
MENGHADAPI BLOKADE EKONOMI
Upaya: diplomasi beras ke India dan
mengadakan hubungan dagang dengan luar
negeri
10. Kebijakan Militer
Pembentukan tiga badan baru yaitu:
Komite Nasinal Indonesia (KNI), Partai
Nasional Indonesia (PNI), dan Badan
Keamanan Rakyat (BKR).
Kalangga para pemuda tidak puas,
mereka membentuk badan-badan
perjuangan sebagai lascar bersenjata
untuk mempertahankan kemerdkaan
Indonesia.
Badan-badan itu diantaranya:
Angkatan pemuda Indonesia (API),
Hisbullah, Sabilillah, Kebangkitan rakyat
Sulawesi, Pemuda Indnesia Maluku,
Barisan Bateng, dan masih banyak lagi.
Pemerintah menghindari perpecahan
dengan mengeluarkan maklumat
tanggal 5 Oktober 1945 tentang
pembentukan TKR.
Pada tanggal 1 Januari TKR diubah
menjadi TRI.
12. 1. Perjuangan Bersenjata
2. Masa Diplomasi
3. Perjuangan Menghadapi Agresi
Militer Belanda
4. Pembentukan RIS dan Penyerahan
Kedaulatan
Tindakan-tindakan Heroik
13. 1. Perjuangan Bersenjata
• 19 September 1945, Insiden bendera
di Hotel Yamato Surabaya.
• Jendral Mallaby terbunuh dan akhirnya
pemerintah Inggris mengeluarkan ultimatum
kepada rakyat Surabaya agar melapor dan
meletakan senjata.
• 10 November 1945, Rakyat menolak
ultimatum tersebut maka terjadilah
pertempuran Surabaya yang dipimpin oleh
Bung Tomo dan Sungkono.
• 15-20 Oktober 1945, Pertempuran Lima
Hari di Semarang.
• 21 November 1945, Pertempuran Ambarawa yang
dipimpin oleh Kolonel Sudirman
14. • 21 November 1945, Pertempuran
Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel
Sudirman
• 10 November 1945, Pertempuran Medan Area
yang dipimpin oleh Ahmad Tahir
• 23 Maret 1946, Peristiwa Bandung Luatan Api,
yaitu dengan membumi hanguskan tempat-
tempat yang vital agar tidak ditempati oleh
sekutu.
• 19 Desember 1945, Sekutu melancarkan
serangan terhadap kota Karawang-Bekasi
• 29 November 1946, Peristiwa Margarana Bali
yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai
dengan perang Puputan.
15. 2. Masa Diplomasi
• Pindahnya Ibu Kota Negara
4 Januari 1946, Yogyakarta menjadi Ibu
Kota RI karena situasi di Jakarta yang tidak
menentu serta tekanan sekutu dan NICA
• Konferensi Malino
15 Juli 1946, Van Mook membuka
konferensi Malino di Sulawesi dan dihadiri
oleh wakil 19 daerah
Van Mook menawarkan konsep negara
federal dan menolak RI
16. • Perundingan Linggarjati
15 November 1946, Lord Killearn dari
Inggris menyodorkan diri sebagai perantara
perundingan Indonesia-Belanda.
Indonesia diwakili Sutan Syahrir, Belanda
diwakili Schermerhorn
Belanda mengakui de facto RI atas Jawa,
Madura dan Sumatera
Pembentukan negara federal RIS terdiri
dari negara RI, Kalimantan dan Timur
Besar
Pembentukan Indonesia Belanda dengan
Ratu Belanda sebagai Kepala Negara
Pembentukan RIS dan Uni Indonesia
Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949
Isi Perundingan Linggarjati
17. • Perundingan Reville
18 Desember 1947, atas usul KTN diadakan
perundingan Renville diatas kapal perang
USA, yaitu USS Renville.
Wakil dari Indonesia yaitu Amir Syarifuddin
dan wakil Belanda yaitu R. Abdulkadir
Wijoyoatmojo
Pemberhentian tembak-menembak di
sepanjang garis Van Mook.
Perjanjian peletakan senjata
pembentukan daerah-daerah kosong
militer.
Isi Perundingan Reville
18. • Perjanjian Roem-Royen
17 April - 7 mei 1949, diadakan
perundingan Roem-Rayon : Indonesia
diwakili oleh Muhammad Roem dan
Belanda oleh Van Royen.
Perjanjian ini menghasilkan keputusan yang
intinya Belanda harus mengikuti Konferensi
Meja Bundar di Den Haag.
19. • Pemberontakan PKI
29 Januari 1948, Amir Syarifuddin jatuh dari
kabinet karena menandatangani Perjanjian
Renville.
28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk
Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan
Sosialis-Komunis
18 September 1948, bersama Muso,
mendirikan Republik Soviet Indonesia di
maduin dan melakukan pemberontkan PKI
Madiun.
30 September 1948, Kota Madiun berhasil
di rebut kembali oleh TNI.
20. • Pemberontkan DI/TII di Jawa Barat.
Berdasarkan Perjanjian Renville,
semua pasukan TNI termasuk yang
berada di Jawa Barat harus Hijrah ke
Yogyakarta.
7 Agustus 1949, Kartosuwiryo
memproklamasikan beridirnya Negara
Islam Indonesia (NII)
Operasi penumpasan dengan operasi
Pagar Betis dan Operasi Baratayudha.
Kartosuwiryo ditangkap di Gunung
Geber.
21. 3. Perjuangan Menghadapi Agresi
Militer Belanda
• Agresi Militer Belanda I
Pemerintah Belanda mengultimatum
dalam tempo 14 Hari agar RI
membentuk pemerintahan dan mata
uang bersama, RI harus mengirim
beras ke daerah yang diduduki
Belanda dan mengawasi ekspor dan
impor.
21 Juli 1947, Agresi Militer Belanda I
27 Agustus 1947, PBB Membentuk
KTN ( Komisi Tiga Negara ) yang terdiri
dari Amerika ( Frank Graham ), Belgia
( Van Zeeland ), Australia ( Richard
Kirby ).
22. • Agresi Militer Belanda II
18 Desember 1948, Belanda tidak terikat lagi dengan
perjanjian Renville dan melakukan serangan besar-
besaran terhadap kota Yogyakarta dengan maksud
menghancurkan RI. Presiden dan Wapres ditawan di
Bangka dan Parapat.
Pembentukan PDRI ( Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia ) di Sumatera oleh Syarifuddin
Prawiranegara
TNI di bawah komando Jendral Sudirman
mengadakan perang Gerilya dan Divisi III Siliwangi
mengadakan longmarch dari Jawa Tengah ke Jawa
Barat.
1 Maret 1949, Serangan Umum 1 Maret, Yogyakarta
berhasil direbut Kembali selama 6 Jam Oleh LetKol
Soeharto.
23. • Konferensi Inter Indonesia
2 Agustus 1949, diadakan Konferensi Inter
Indonesia antara BFO dengan Indonesia
sebagai Pendahuluan KMB
Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia Yaitu
Menyepakati Bahwa :
• Hari Nasioanl adalah 17 Agustus.
• Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia
• Lagu Kebangsaan adalah Lagu Indonesia
Raya
• Bendera Kebangsaan Indonesia adalah
merah putih
• Negara Indonesia Serikat dinamakan RIS
24. • Konferensi Meja Bundar (KMB)
23 Agustus 1949, diadakan
Konferensi Meja Bundar di Den
Haag. Delegasi Indonesia
dipimpin oleh Moh. Hatta dan
BFO dipimpin oleh Sultan Hamid
II, Belanda dipimpin oleh Mr.
Maarseven. Penengah dari UNCI
adalah Critchey.
25. 4. Pembentukan RIS dan Penyerahan
Kedaulatan
• 14 Desember 1949, berkumpul wakil-
wakil pemerintah RI, Negara Bagian
dan daerah lain di Jalan Pegangsaan
Timur No 56 Dengan agenda
menyetujui naskah UUDS
• 16 Desember 1949, Ir. Soekarno
terpilih sebagai Presiden RIS
• 27 Desember 1949, Pengakuan
Kedaulatan atas RI Oleh Belanda
secara de jure di Belanda dan di
Jakarta.