Sejarah Sengketa Irian Barat serta Dampaknya Hingga Hari Ini

1. Sejarah Sengketa Irian
Barat Serta Dampaknya
hingga hari ini
Sengketa Irian Jaya merupakan sebuah konflik
diplomatik dan politik antara Belanda dan Indonesia
terhadap wilayah Nugini Belanda. Ketika Belanda
mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember
1949 setelah Revolusi Nasional Indonesia, Belanda
menolak klaim bahwa setengah Nugini yang dikuasai
oleh Belanda pada dasarnya berada pada wilayah
Hindia Belanda dan bahwa Republik Indonesia yang
saat itu baru berdiri berhak penuh atas seluruh bekas
koloni Belanda tersebut

2. Papua Barat Sebelum dan Sesudah
Kedatangan Belanda
Kesultanan Tidore dan
Kesultanan Ternate
diklaim sebagai penguasa
Papua Barat sebelum
datangnya Belanda.
Tahun 1660 di bawah penjajahan
Belanda, Papua barat kemudian
diakui sebagai wilayah kekuasaan
Kesultanan Tidore.
Hingga tahun 1872 Kesultanan
Tidore mengakui kendali Belanda
atas seluruh wilayahnya, yang
digunakan oleh Kerajaan
Belanda untuk menetapkan
Papua Barat sebagai bagian
jajahan resmi Hindia Belanda

3. Agresi Militer Belanda dan Awal Mula
Sengketa Irian Barat
.
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945.
Namun sepekan sebelum kemerdekaan diraih, Belanda
kembali datang membawa sekutu dan memulai rentetan
kontak senjata di berbagai tempat termasuk Jakarta sampai
pada awal 1946, ibukota dipindahkan ke Yogyakarta.
Agresi Militer I
Pada 25 Maret 1947, Belanda dan
Indonesia berhasil menyepakati bersama
Perundingan Linggarjati. Namun, dua
bulan setelah itu, 21 Juli 1947, Letnan
Gubernur Jenderal Belanda Hubertus
Johannes van Mook menegaskan bahwa
hasil Perundingan Linggarjati tidak
berlaku lagi dan memulai operasi militer
yang dikenal dengan nama Agresi Militer
Pada 22 Desember 1948, para delegasi Indonesia membahas
pelanggaran Perundingan Linggarjati, penggelaran operasi militer
Belanda, dan penawanan para petinggi pemerintahan Indonesia di
sidang PBB di Paris. Delegasi Belanda di PBB menolak klaim Indonesia
dengan menyatakan bahwa keadaan di Indonesia telah kembali normal
dan para pemimpin yang ditawan diperkenankan untuk bergerak dengan
leluasa. Namun pada 15 Januari 1949, dua anggota Komisi Tiga Negara
(KTN) dikirim ke tempat pengasingan dan tidak menemukan kebenaran
dalam klaim Belanda.
Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947..

4. Dari tahun 1947-1948, Belanda menggunakan politik Devide et Impera atau
politik pecah belah yang merupakan kombinasi strategi politik, militer, dan
ekonomi untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah
kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah
ditaklukan. Politik peredaman ini dilakukan oleh Belanda dengan pendirian
negara boneka di Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, dan
Jawa Timur pada tahun 1947-1948 untuk membina separatisme.
PBB menerbitkan Resolusi 67
tertanggal 28 Januari 1949 yang
menghimbau agar Belanda
menghentikan aksi militernya di
Indonesia dan agar Indonesia
menghentikan perlawanan terhadap
Belanda. Setelah itu agresi militer
dihentikan, namun Belanda menolak
sebagian besar isi resolusi dan
melakukan Serangan Umum 1 Maret
1949.
Serangan Umum 1 Maret 1949
Agresi Militer II
Belanda kemudian melakukan
penyerangan di Yogyakarta pada 19
Desember 1949 yang menandai awal
Agresi Militer Belanda II. Belanda
melakukan penyerangan di
Yogyakarta, Ibukota Indonesia saat itu
dan melakukan penangkapan, serta
penangkapan Soekarno, Mohammad
Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh
lainnya.

5. Perjanjian ini menyatakan Belanda setuju
untuk mentransfer kedaulatan politik
mereka atas seluruh wilayah bekas
Hindia Belanda dengan Papua Barat
menjadi satu-satunya bagian dari Hindia
Belanda yang tidak dipindahkan ke
Indonesia dan status Papua Barat akan
dibahas setahun kemudian, yakni 1950.
Awal Mula Sengketa Irian Barat
Dalam usaha untuk
mengakhiri konflik
Belanda-Indonesia,
akhirnya perjanjian Den
Haag atau Perjanjian
Konferensi Meja Bundar
(KMB) diratifikasi pada 2
November 1949.
Untuk membantu mempertahankan
koloni Papua dari infiltrasi pasukan
Indonesia, pasukan Papoea
Vrijwilligers Korps (PVK) yang
beranggotakan pribumi Papua
dibentuk oleh Belanda pada tahun
1961.

6. Belanda melanjutkan pembentukan sebuah komite pada tanggal 19
Oktober 1961 yang merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan
Pemerintahan Mandiri, bendera nasional (Bendera Bintang Kejora), cap
negara, memilih "Hai Tanahku Papua" sebagai lagu kebangsaan, dan
meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang Papua. Belanda
mengakui bendera dan lagu ini pada tanggal 18 November 1961, dan
peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961.
Belanda kemudian
mengibarkan bendera
Papua di Jayapura
pada 1 Desember 1961.
Langkah-langkah yang dilakukan Belanda ini merupakan
pelanggaran perjanjian KMB.

7. Operasi Trikora
Menanggapi tindakan semena-
mena Belanda tersebut, pada 19
Desember 1961, Presiden
Soekarno di Yogyakarta
mencetuskan Tri Komando Rakyat
(TRIKORA) yang antara lain berisi
perintah batalkan negara boneka
Papua buatan Belanda.
rasi Trikora bertujuan untuk merencanMenanggapi tindakan semena-mena
anda tersebut, pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di Yogyakarta
ncetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang antara lain berisi perintah
alkan negara boneka Papua buatan Belanda.
n, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk
nggabungkan Papua Barat (saat itu bernama Irian Barat) dengan Indonesia.
a dasarnya, Trikora adalah pembebasan semua wilayah bekas jajahan
anda dari Sabang sampai Merauke. Dengan kata lain, Operasi Trikora
ncurkan untuk membebaskan Papua dari cengkeraman imperialis Belanda.
ya untuk mengembalikan Papua ke pangkuan Indonesia itu juga
erjuangkan oleh salah satu pahlawan Papua, Frans Kaisiepo.
siepo mengajukan penggantian nama Netherland Nieuw Guinea menjadi
n (Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland). Akibatnya, Frans Kaisiepo
njadi tahanan politik pada tahun 1954 sampai 1961. Tujuan Trikora tidak
ata-mata untuk pembebasan teritorial, tetapi juga untuk pembebasan
ruh rakyat Papua dari penjajahan, keterbelakangan, kemiskinan,
odohan dan untuk menempatkan diri dalam strata masyarakat sosial yang
kualitas dan bermartabat.
Operasi Trikora bertujuan untuk
merencanakan, mempersiapkan,
dan menyelenggarakan operasi
militer untuk menggabungkan
Papua Barat (saat itu bernama
Irian Barat) dengan Indonesia.
Operasi Trikora bertujuan untuk merencanakan, mempersiapkan,
dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan
Papua Barat (saat itu bernama Irian Barat) dengan Indonesia.

8. Inti dari New York Agreement adalah Belanda menyerahkan
Papua di bawah kendali Otoritas Eksekutif Sementara PBB
(UNTEA) pada 1 Oktober 1962. Selanjutnya, Belanda harus
menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia selambat-
lambatnya pada 1 Mei 1963. Namun sejak perjanjian itu
ditandatangani, sudah muncul suara-suara yang menentang.
Konflik Papua
Menurut sejarah sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Irian
Barat telah menjadi wilayah sengketa politik. Sengketa ini
berlangsung sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27
Desember 1949 hingga belasan tahun kemudian. Hingga pada
sebuah forum internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat
melalui sebuah kesepakatan BUNKER PLAN (Gagasan seorang yang
bernama bunker - bekas Dubes AS yang mencontohi cara plebisit
Amerika Serikat menguasai Hawaii atas perintah John F. Kennedy-
Presiden Amerika Serikat), maka NEW YORK AGREEMENT atau
Perjanjian New York (1962) ditandatangani Belanda-Indonesia untuk
mengakhiri sengketa politik atas Irian Barat.

9. Kemudian pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, akhirnya Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera) atau Act of Free Choice digelar sebagai
referendum menentukan apakah penduduk Papua menghendaki tetap
bergabung dengan Indonesia atau tidak. Pepera adalah kesepakatan
politik antara Indonesia-Belanda, setelah sebelumnya Indonesia
mewarisi bekas tanah jajahan Hindia Belanda, dari Sabang sampai
Merauke.
Pepera diikuti oleh 1.026
anggota Dewan
Musyawarah Pepera (DMP)
yang mewakili 815.904
penduduk Papua. Anggota
DMP terdiri dari 400 orang
kepala suku dan adat, 360
orang dari unsur daerah,
266 orang dari unsur
organisasi masyarakat.
DMP kemudian memilih
agar Papua tetap menjadi
bagian dari Negara
Kesatuan Republik
Indonesia. Namun,
sebagian masyarakat
Papua merasa hasil Pepera
tidak mewakili keinginan
mereka yang seutuhnya.

10. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri
Indonesia, Teuku Faizasyah, hasil Pepera 1969 sudah
sangat kuat. Pepera digelar atas kesepakatan Indonesia-
Belanda dan PBB, dengan mekanisme dan aturan-aturan
yang sudah disepakati, termasuk sistem perwakilan.
Sistem perwakilan tersebut bahkan masih tetap relevan
dengan kondisi kontemporer, karena masyarakat Papua
hingga kini mengenal sistem “noken” – yang
memperbolehkan perwakilan dalam mencoblos surat
suara – dalam Pemilu maupun Pilkada. Hasil dari Pepera
1969 sudah dibawa dan diterima oleh Majelis Umum
PBB, serta dijadikan Resolusi PBB 2504.

11. Ketidakpuasan penduduk Papua akan hasil Pepera 1969 telah
memicu perlawanan yang lebih serius dengan membentuk gerakan
politik militer yang sering disebut sebagai Organisasi Papua
Merdeka (OPM).
Perlawanan bersenjata OPM pecah untuk pertama kalinya pada 26
Juli 1965 di Manokwari. Kemudian, menurut laporan Institute for
Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul “The Current Status of
The Papuan Pro-Independence Movement”, kegiatan penambangan
Freeport pada 1973 memicu aktivitas militer OPM di wilayah Timika.
Kemudian pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang
Freeport dan direspons dengan operasi militer. Sejak saat itu,
kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua

12. Kekerasan OPM hingga hari ini
Gelombang kekerasan yang terjadi sekitar akhir tahun 2019
mengakibatkan delapan orang sipil tewas di Deiyai dalam
kerusuhan pada 28 Agustus 2019. Kemudian, kerusuhan
lain terjadi pada 26 September 2019 mengakibatkan 33
orang tewas di Wamena dan empat orang tewas di
Jayapura.
Gerakan yang dilakukan kelompok separatis seringkali
merupakan gerakan bersenjata yang sporadis dan tidak
terkoordinasi dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir,
gerakan kemerdekaan Papua ini juga telah berkembang dan
merambah ke kampanye internasional sebagai media
melancarkan aksinya. Hal ini karena gerakan bersenjata
dianggap tidak efektif lagi dalam mewujudkan visi yang
diinginkan. Alhasil, mereka adalah dalang dari semua konflik-
konflik yang ada di Papua.
Gelombang kekerasan yang terjadi sekitar akhir tahun 2019
mengakibatkan delapan orang sipil tewas di Deiyai dalam
kerusuhan pada 28 Agustus 2019. Kemudian, kerusuhan
lain terjadi pada 26 September 2019 mengakibatkan 33
orang tewas di Wamena dan empat orang tewas di
Jayapura.