Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu upaya diplomasi Indonesia untuk memperkuat eksistensinya sebagai negara merdeka dan mendapatkan pengakuan internasional. Perjanjian ini mengakui kedaulatan de facto Indonesia atas Jawa dan Sumatra namun ditafsirkan berbeda oleh Belanda dan Indonesia, yang kemudian memicu Agresi Militer Belanda I untuk memaksakan interpretasi Belanda.

1. 1
PERJANJIAN LINGGARJATI
KELOMPOK I :
1. SRI WAHYUNI
2. NATALI LERA LERIAN
3. FIRMAN DANUARTO
SMK PELITA MADANI PRINGSEWU
TAHUN 2019

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di Indonesia awal diplomasi dimulai pada saat adanya Vacuum of Power
di Asia Tenggara,sewaktu menyerahnya Jepang, kemudian Indonesia
mendeklarasikan kemerdekaannya. Sesuai teori berdirinya sebuah negara, maka
harus ada warga negara, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain.
Ketiga unsur pertama sudah ada, tinggal pengakuan dari negara lain. Dapat
dikatakan perjanjian Linggarjati merupakan salah satu strategi Indonesia untuk
memperkokoh eksistensinya di dunia internasional dan menyatakan bahwa
kemerdekaan Indonesia itu nyata adanya.(Lapian & Drooglever : 1992: 1)
Dalam bulan-bulan terakhir peperangan di Pasifik, oleh Sekutu di
putuskan bahwa yang diutamakan adalah penyerbuan ke Negara Jepang.
Penyerbuan itu ditugaskan kepada Jenderal Mac.Arthur, sedangkan tanggung
jawab seluruh wilayah Hindia¬Belanda, diserahkan kepada Laksamana
Mounbatten, yang bertaggung jawab atas Sumatra. Akan tetapi MacArthur
berkeberatan dan minta supaya Mountbatten menunggu sarnpai Jepang
menandatangani dokumen-dokumen penyerahan di Tokyo karena MacArthur
khawatir satuan-satuan Jepang akar rnengadakan perlawanan sebelum Jepang
resmi menyerah. Para kepala staf Inggris di London setuju dengan MaeArthur.
Jepang menandatangani dokumen-dokumen penyerahan pada tanggal 2 September
1945. (Lapian & Drooglever : 1992: 2)
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses terjadinya perundingan Linggarjati ?
2. Bagaimana hasil dari perundingan Linggarjati ?
3. Bagaimana peranan tokoh-tokoh Indonesia di balik layar prjanjian
Linggarjati ?
4. Bagaimana latar belakang dan proses terjadinya Agresi Militer Belanda 1 ?

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
Mengevaluasi Perjuangan Bangsa ;
Antara Perang dan Damai
A. Perjanjian Linggarjati
Di Indonesia awal diplomasi dimulai pada saat adanya Vacuum of Power
di Asia Tenggara, sewaktu menyerahnya Jepang. Kemudian Indonesia
mendeklarasikan kemerdekaannya. Sesuai teori berdirinya sebuah negara, maka
harus ada warga negara, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain.
Ketiga unsur pertama sudah ada, tinggal pengakuan dari negara lain. Dapat
dikatakan perjanjian Linggarjati merupakan salah satu strategi Indonesia untuk
memperkokoh eksistensinya di dunia internasional dan menyatakan bahwa
kemerdekaan Indonesia itu nyata adanya.
Terbentuknya Perjanjian Linggarjati tentunya tidak dapat dilepaskan dari
latar belakang internasional dan nasional. Keadaan dunia pasca perang Pasifik
dapat dikatakan masih belum stabil. Sekutu mulai berdatangan untuk menarik
mundur seluruh pasukan Jepang yang ada dalam kawasan Hindia-Belanda, yang
awalnya dipimpin oleh Jenderal Mac Arthur, lalu kemudian diserahkan oleh
Laksamana Mountbatten. Pengiriman Tentara Inggris ke Indonesia dapat
dikatakan relatif lama, yakni pada tanggal 26 September 1945 atau satu setengah
bulan sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-
Hatta. Namun dibalik itu, justru keadaan seperti inilah yang menguntungkan
Indonesia.
Pertama, api revolusi membara di seluruh Indonesia. Kedua, hal ini
memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mengorganisasi pemerintahnya dan
menyusun kekuatan fisiknya. Dan ketiga, Laksamana Mountbatten menyadari
bahwa keadaan yang dilaporkan oleh pihak Belanda tidak sesuai dengan
kenyataan di lapangan. Akhirnya, berdasarkan laporan dari para informan Inggris,
Laksamana Mountbatten mengetahui bahwa telah berkobarnya semangat
nasionalisme yang sangat tinggi pemuda-pemuda Indonesia untuk menegakkan

4. 4
kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Selain itu, Mountbatten juga menyadari bahwa
Indonesia dan Belanda sedang bersitegang mengenai permasalahan itu. Oleh
karenanya, Mountbatten menentukan garis kebijakan, yakni tentara Inggris tidak
akan campur tangan dalam perselisihan politik RI dan Belanda (seperti di tuntut
Belanda). Tugas tentara Inggris sebenarnya adalah sebagai Recovery of Allied
Prisoners of War Internees (RAPWI), terbatas pada pembebasan tahanan-tahanan
sekutu, sipil, militer, serta memerintahkan penyerahan tentara Jepang, melucuti
dan mengembalikan mereka ke Jepang . Walaupun begitu, pemerintah Hindia-
Belanda tetap berusaha membantu supaya pihak Belanda dan Pihak Indonesia
mencapai persetujuan Politik.
Segera setelah satuan-satuan tentara Inggris mendarat, Inggris dibawah
Jendral Sir Philip Christison pimpinan AFNEI (Allied Forces In the Nederland
East Indies). Dalam menjalankan tugasnya melucuti tentara Jepang, meminta
bantuan para pemimpin Indonesia sebenarnya dianggap bertentangan dengan
instruksi yang diberikan/diperoleh, yaitu jadinya mengakui Indonesia sebagai
negara yang legal/merdeka. .(Lapian & Drooglever : 1992: 5)
Pada 14 November 1945, sistem presidensial diubah menjadi sistem
parlementer. Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri pertama. Tak berapa lama
setelah pengangkatan Sjahrir, Inggris mengajak berunding. Namun sayangnya
kabinet Sjahrir menjawab dengan maklumat, bahwa Indonesia tidak sudi
berunding selama Belanda berpendirian masih berdaulat di Indonesia.
Menanggapi reaksi dari Indonesia, Belanda lalu memblokade Jawa dan Madura.
Tapi Sjahrir melakukan diplomasi cerdik. Meskipun dilanda kekurangan pangan,
Sjahrir memberikan bantuan beras ke India pada Agustus 1946. Tindakan Sjahrir
ini membuka mata dunia. Semula Belanda enggan melakukan kontak dengan
pihak Republik karena paksaan Inggris karena serta opini dunia, Belanda dengan
berat hati terpaksa menghadapi Indonesia di meja perundingan.
Seperti bermain catur, sedikit demi sedikit Sjahrir terus mencoba menekan
pemerintah Belanda melalui diplomasi. Ia terus-menerus mengupayakan agar
Indonesia dan Belanda duduk di meja perundingan.
Kesempatan pertama datang dalam perundingan di Hoge Veluwe, Belanda,
14-16 April 1946. Ketika itu Indonesia mengajukan tiga usul: pengakuan atas

5. 5
Republik Indonesia sebagai pengemban kekuasaan di seluruh bekas Hindia
Belanda, pengakuan de facto atas Jawa dan Madura, serta kerja sama atas dasar
persamaan derajat antara Indonesia dan Belanda. Usul itu ditolak Belanda.
.(Lapian & Drooglever : 1992: 9)
Peluang berunding dengan Belanda terbuka lagi ketika Inggris mengangkat
Lord Killearn sebagai utusan istimewa Inggris di Asia Tenggara, sekaligus
penengah konflik Indonesia-Belanda. Konsulat Inggris di Jakarta mengumumkan,
selambat-lambatnya pada 30 November 1946 tentara Inggris akan meninggalkan
Indonesia . Kabinet baru Belanda kemudian mengutus Schermerhorn sebagai
Komisi Jenderal untuk berunding dengan Indonesia. Schermerhorn dibantu tiga
anggota: Van Der Poll, De Boer, dan Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook.
.(Lapian & Drooglever : 1992: 10)
Perjanjian Linggarjati didahulukan oleh perundingan di Hoge Voluwe.
Negeri Belanda dari tanggal 14 sampai dengan 24 April 1946 berdasarkan suatu
rancangan yang disusun oleh Sjahrir, perdana menteri dalam Kabinet Sjahrir II.
Sebelumnya tanggal 10 Februari 1946, sewaktu Sjahrir menjabat perdana menteri
dalam Kabinet Sjahnr I, Van Mook telah menyampaikan kepada Sjahrir rencana
Belanda, yang berisi pembentukan negara persemakmuran Indonesia, yang terdiri
atas kesatuan-kesatuan yang mempunyai otonomi dari berbagai tingkat negara
persemakanuran mejadi bagian dari Kerajaan Belanda. Bentuk politik ini hanya
berlaku untuk waktu terbatas, setelah itu peserta dalam Kerajaan dapat
menentukan apakah hubungannya akan dilanjutkan berdasarkan kerja sama yang
bersifat sukarela.
Sementara itu pernerintah Inggris mengangkat seorang Diplomat tingkat
tinggi. Sir Archibald Clark Kerr (yang kemudian diberi gelar Lord Inverchapel),
untuk bertindak sebagai ketua dalam perundingan Indonesia-Belanda. .(Lapian &
Drooglever : 1992: 11). Segera setelah terbentuknya Kabinet Sjahrir II, Sjahrir
membuat usul-usul tandingan. Yang penting dalam usul itu ialah bahwa (a)
Republik Indonesia diakui sebagai negara berdaulat yang meliputi dacrah bekas
Hindia-Belanda, dan (b) antara negeri Belanda dan RI dibentuk federasi. Jelaslah
bahwa usul ini bertentangan dengan usul Van Mook. Setelah diadakan
perundingan antara Van Mook dan Sjaiuir dicapai kesepakatan ;

6. 6
1. Rancangan persetujuan diberikan bentuk sebagai Perjanjian Indonesia
Intemasional dengan "Preambule".
2. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto republik atas Pulau
Jawa dan Sumatra
Pada rapat pleno tanggal 30 Maret 1946 Van Mook menerangkan bahwa
rancangannya merupakan usahanya pribadi tanpa diberi kekuasaan oleh
pemerintahanya. Maka diputuskan bahwa Van Mook akan pergi ke negeri
Belanda, dan kabinet rnengirim satu delegasi ke Negeri Belanda yang terdiri atas
Soewandi. Soedarsono dan Pringgodigdo. Perundingan diadakan tanggal 14-24
April 1946. Pada hari pertama ternyata perundingan sudah mencapai deadlock,
Belanda menganggap dirinya sebagai negara pemegang kedautalatanatas
Indonesia. Perundingan di Hoge Voluxve merupakan kegagalan akan tetapi
pengalaman yang diperoleh dan perundingan Hoge Voluwe ternyata berguna
dalam perianjian Linggarjati. .(Lapian & Drooglever : 1992: 12)
B. Agresi Militer Belanda I
"Operatie Product (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal
di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda
di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli
1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian Aksi
Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran
Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia,
operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.
Sedangkan Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah
operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali
dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta
penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.
Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara.
Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda
akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati.
Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara

7. 7
persekmakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak
Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda.
Sesudah penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras
memaksakan interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk
negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat,
sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini diawali dengan konferensi yang
diselenggarakannya di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali.
Di sana mereka berhasil membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan
dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda seperti Sukawati dan Anak Agung
Gde Agung. Anak Agung Gde memang sejak awal sudah memusuhi pemuda-
pemuda pro Republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar dan menangkapinya.
Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan Linggarjati
ialah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendaptkan pengakuan
de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara
bagian saja seperti juga negara-negara boneka yang didirikannya, yang akan
diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia Serikat. Langkah
Belanda selanjutnya ialah memajukan bermacam-macam tuntutan yang pada
dasarnya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan
menjadikannya hanya negara bagian seperti negara boneka yang diciptakannya di
Denpasar. Yang menjadi sasaran uatamanya ialah menghapus TNI dan
perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, karena keduanya merupakan
atribut negara berdaulat.
Semua tuntutan Belanda ditolak. Sementara itu keadaan keuangan Belanda
sudah gawat, dan kalau masalah Indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar
kemungkinan Belanda akan bangkrut. Agresi militer pertama dilakukan Belanda
berlatar dua pokok di atas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara
merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan keadaan
keuangan Belanda yang sangat gawat.
Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak
menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota perjuangan Republik
Indonesia, dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi perekonomian
Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan batu baik di

8. 8
Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil; mereka berhasil
menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur,
Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi
perkebunan-perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan
mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya agresi militer
diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada ”untung” US$ 100
juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, karena
pada tanggal 4 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian
tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas
tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda dan yang satu lagi
dipilih bersama. Komisi Tiga Negara ini terdiri atas Amreika Serikat, Australia
dan Belgia. Sjahrir memilih Australia, dan bukan India, karena India sudah
dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia, sedangkan Australia adalah negara
bangsa kulit putih, yang dianggap lebih obyektif pendiriannya dalam mendukung
perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Perkiraan Belanda dengan mengadakan agresi militernya yang pertama
meleset sama sekali; karena tanpa diperhitungkan sejak semula, bahwa Dewan
Keamanan PBB akan bertindak atas usul India dan Australia. India dan Australia
sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB, di mana Uni Soviet juga
memberika dukungannta. Akan tetapi, peranan yang paling penting akhirnya
dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda,
bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan
pikiran sehat memberi mereka hak untuk menetukan perkembangan Indonesia,
tetapi hak ini hanya dapat dijalankan dengan menghancurkan Republik
terdahulu. Sekutu-sekutu utama negeri Belanda terutama Inggris, Australia, dan
Amerika (negara yang paling diandalkan Belanda untuk memberi bantuan
pembangunan kembali di masa sesudah perang) tidak mengakui hak semacam itu
kecuali jika rakyat Indonesia mengakuinya, yang jelas tidak demikian apabila
pihak Belanda harus menyandarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai
mendesak negeri Belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan
PBB menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan-tindakan Belanda.

9. 9
Untuk pertama kali sejak PBB didirikan pada tahun 1945, badan ini
mengambil tindakan mengentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa
agresor agar menghentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya
masalah Indonesia dianggap sebagai suatu persoalan dalam negeri antara Belanda
dan jajahannya, telah gagal, dan masalah Indonesia-Belanda menjadi menjadi
masalah internasional. Kedudukan Republik Indonesia menjadi sejajar dengan
kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.
C. Komisi Tiga Negara Sebagai Mediator yang Berharga
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga
dilakukan di meja perundingan atau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi
dilakukan, misalnya dengan mencari dukungan dunia internasional dan berunding
langsung dengan Belanda. Perjuangan mencari dukungan internasional lewat PBB
dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung
dilakukan dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan
Keamanan PBB.
Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik
dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia dalam sidang-sidang
PBB. Negara-negara yang mendukung Indonesia Para tokoh politik Indonesia
mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.
Pendekatan yang dilakukan Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim dalam sidang
Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947 berhasil mempengaruhi
negaranegara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendukung Indonesia.
Indonesia juga mengadakan perundingan langsung dengan Belanda.
Berbagai perundingan yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik
Indonesia- Belanda misalnya: Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville,
Persetujuan Roem-Royen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja
Bundar.

10. 10
1. Permulaan perundingan-perundingan dengan Belanda (10 Februari
1946)
Panglima AFNEI (Letnan Jenderal Christison) memprakarsai
pertemuan Pemerintah RI dengan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian
Belanda dan RI. Serangkaian perundingan pendahuluan di lakukan.
Archibald Clark Kerr dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai
penengah. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Pada awal
perundingan, H.J. van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah
Belanda. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1946, pemerintah Republik
Indonesia menyampaikan pernyataan balasan.
2. Perundingan di Hooge Veluwe (14–25 April 1946)
Setelah beberapa kali diadakan pertemuan pendahuluan,
diselenggarakanlah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan
Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik. Perundingan dilakukan di
Hooge Veluwe negeri Belanda pada tanggal 14 – 25 April 1946. Perundingan
mengalami kegagalan.
3. Perundingan gencatan senjata (20–30 September 1946)
Banyaknya insiden pertempuran antara pejuang Indonesia dengan
pasukan Sekutu dan Belanda mendorong diadakannya perundingan gencatan
senjata. Perundingan diikuti wakil dari Indonesia,Sekutu, dan Belanda.
Perundingan dilaksanakan dari tanggal 20 – 30 September 1946. Perundingan
tidak mencapai hasil yang diinginkan.
4. Perundingan RI dan Belanda (7 Oktober 1946)
Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil Pemerintah
Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Perundingan berlangsung di
rumah Konsul Jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946.
Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Sutan Syahrir. Delegasi Belanda
diketuai oleh Prof. Schermerhorn. Dalam perundingan tersebut, masalah
gencatan senjata yang gagal perundingan tanggal 30 September 1946

11. 11
disetujui untuk dibicarakan lagi dalam tingkat panitia yang diketuai Lord
Killearn. Perundingan tingkat panitia menghasilkan persetujuan gencatan
senjata sebagai berikut.
 Gencatan senjata diadakan atas dasar kedudukan militer pada waktu itu
dan atas dasar kekuatan militer Sekutu serta Indonesia.
 Dibentuk sebuah Komisi Bersama Gencatan Senjata untuk masalah-
masalah teknis pelaksanaan gencatan senjata.
 Di bidang politik, delegasi Pemerintah Indonesia dan komisi umum
Belanda sepakat untukmenyelenggarakan perundingan politik “secepat
mungkin”.
5. Perundingan Linggarjati (10 November 1946)
Sebagai kelanjutan perundingan-perundingan sebelumnya, sejak
tanggal 10 November 1946 di Linggarjati di Cirebon, dilangsungkan
perundingan antara Pemerintah RI dan komisi umum Belanda. Perundingan
di Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain sebagai
berikut:
 Inggris, sebagai pihak penengah diwakili olehLord Killearn.
 Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua), Mohammad Roem
(anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), Dr. A.K Gani
(anggota).
 Belanda, diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan
Van Pool (anggota).
Perundingan di Linggarjati tersebut menghasilkan keputusan yang
disebut perjanjian Linggarjati. Berikut ini adalah isi Perjanjian Linggarjati.
 Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah
kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah
harusmeninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari
1949.
 Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk
negara Serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdiri

12. 12
dari RI, Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukan RIS akan diadakan
sebelum tanggal 1 Januari 1949.
 RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu
Belanda sebagai ketua. Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh
Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara
kenegaraan di Istana Negara Jakarta.
Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia ada segi positif dan
negatifnya.
 Segi positifnya ialah adanya pengakuan de facto atas RI yang meliputi
Jawa, Madura, dan Sumatera.
 Segi negatifnya ialah bahwa wilayah RI dari Sabang sampai Merauke,
yang seluas Hindia Belanda dulu tidak tercapai.

13. 13
BAB III
PENUTUP
1 Simpulan
Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10-15 November
1946. dalam perundingan Linggarjati delegasi Indonesia dipimpin perdana
Menteri Sutan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Prof. S.
Schemerhorn dan Dr. H,J. Van. Mook. Penengah dan pemimpin perundingan dari
pihak Inggris, yaitu Lord Killeam. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15
November 1946 dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17
pasal, antara lain berisi sebagai berikut:
1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah
kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus
meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk
Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang
salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia -
Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
2 Saran
Dari pengalaman penulisan makalah ini , penulis mengalami beberapa
kendala yang secara langsung mengakibatkan pada kekurang sempurnaan hasil
akhir penulisan makalah ini. Kendala utama adalah minimnya sumber baik itu
seperti buku yang biasa dipakai perbandingan dalam penulisan makalah ini. Oleh
karena itu ,sekedar saran dari penulis untuk penulisan makalah berikutnya,
semoga untuk kedepannya lebih giat lagi dalam mencari sumber materi , sehingga
penulisan , serta penyelesaian makalah dapat lebih baik. Hal ini penting agar lebih
dapat menyelesaikan sebuah karya penulisan yang baik dan benar, serta menarik
untuk dikaji. Demikianlah makalah ini penulis persembahkan , semoga dapat
bermanfaat. Sekian dan terima kasih.

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
Hasan, Yunani. 2004. Sejarah Nasional Indonesia V. Palembang: FKIP
Universitas Sriwijaya.
Nasution, AH. 1976. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 9, Dsjarah
-AD, Bandung: Angkasa.
O. E. Engelen, dkk. 1997. Lahirnya Satu Bangsa dan Negara. Yogyakarta:
Universitas Indonesia.
Poesponegoro. Marwati Dj. 1884. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI.
Jakarta: Balai Pustaka.