2. Konsep Kebijakan
•
Konten Kebijakan: substansi kebijakan
•
Proses Kebijakan: ide, aktor, relasi, dan
peristiwa yang mendorong pada suatu
kebijakan
3. Apa itu Proses
(Pembuatan) Kebijakan?
“A set of interrelated decisions taken by a political actor
or group of actors concerning the selection of goals and
the means of achieving them within a specified situation
where these decisions should, in principle, be within the
power of these actors to achieve.”
(Jenkins, 1978*)
* Jenkins, W. (1978) Policy analysis: A political and organizational perspective. London: Martin Robertson.
4. AKTOR KEBIJAKAN
• Pemain/aktor kebijakan dapat dikelompokkan ke
dalam dua kategori, pemain resmi/formal dan
pemain tidak resmi/non-formal (Lindblom, 1980;
Anderson, 1994; Winarno, 2004)
Pemain kebijakan formal : Presiden dan kabinet
yang membantunya, badan-badan administrasi
pemerintah, lembaga yudikatif, dan lembaga
legislatif
Pemain kebijakan non-formal mencakup kelompok
kepentingan, partai politik, & warga negara individu
5. Produk Pemain Kebijakan Formal
Berbagai jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang mencakup a. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d.
Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain itu, peraturan yang ditetapkan oleh : Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat
6. • Istilah lain terkait aktor/pemain kebijakan : stakeholder
• Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah individu, kelompok atau
lembaga yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan.
Stakeholder kebijakan bisa mencakup aktor yang terlibat dalam
proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik, para
penerima manfaat, maupun para korban yang dirugikan sebuah
kebijakan publik.
• Tiga kelompok stakeholder :
a. Stakeholder kunci : mereka yang memiliki kewenangan secara
legal untuk membuat keputusan.
b. Stakeholder primer : mereka yang memiliki kaitan kepentingan
secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek.
c. Stakeholder sekunder : mereka yang tidak memiliki kaitan
kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program atau
proyek, namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga
mereka turut bersuara dan berupaya untuk mempengaruhi
keputusan legal pemerintah.
7. INSTITUSI PEMAIN KEBIJAKAN SOSIAL (Hall, 2006*)
Empat institusi pemain kebijakan sosial mencakup :
1. Negara (State)
2. Masyarakat Sipil (Civil Society)
3. Sektor Bisnis (Business Sector)
4. Institusi Pembangunan Internasional
(International Development Agencies)
* Hall, Anthony & Midgley, J. (2006) Social Policy for Development, London: SAGE
8. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
• Perumusan kebijakan merupakan inti dari
kebijakan karena disini dirumuskan batas-batas
kebijakan itu sendiri.
• Mengacu pada pendekatan proses, menunjuk
pada sekuen logis
• Proses perumusan kebijakan sering pula disebut
sebagai lingkaran kebijakan (policy cycle)
(Bridgman & Davis, 2004)
9.
10. Proses Kebijakan Publik
Harold Laswell
(1951)
James
Anderson
(1979)
konseptualisasi,
rekomendasi,
preskripsi,
invokasi,
aplikasi,
apraisal, dan
terminasi
formulasi
masalah
(problem
formulation),
formulasi
kebijakan
(formulation),
penentuan
kebijakan
(adoption),
implementasi,
evaluasi
Sabatier &
Michael Howlet &
Jenkins-Smith
M. Ramesh (1995)
(1993) dan
Bridgman & Davis
(2004)
identifikasi
masalah
kebijakan,
penetapan
agenda kebijakan,
penetapan
keputusan
kebijakan,
implementasi
kebijakan dan
evaluasi kebijakan
penyusunan
agenda (agenda
setting), formulasi
kebijakan (policy
formulation),
pembuatan
kebijakan (decision
making),
implementasi
kebijakan, evaluasi
kebijakan
Edi Suharto
(2006)
identifikasi
isu,
perumusan
agenda
kebijakan,
konsultasi,
penetapan
keputusan,
penerapan
kebijakan,
dan evaluasi
kebijakan
11. Dunn, William N (1994), Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, Chapter 1-3
15. Ripley, Randall B (1985), Policy Analysis in Poltical Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago, Chapter 1-4
16. secara sederhana, tahapan proses
kebijakan terdiri atas...
• Identifikasi, implementasi, dan evaluasi
Atau menurut Bridgman & Davis (2004)
• Pengembangan ide (ideation), realisasi
(realisation), dan evaluasi (evaluation)
• BERPIKIR (thinking), BERTINDAK (acting), dan
MENGUJI (testing)
Suharto, Edi (2010), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta, hal 26
17. Dunn, William N (1994), Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, Chapter 1-3
18. Rujukan
Dunn, William N (1994), Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall International, Englewood
Cliffs, New Jersey, Chapter 1-3.
Hall, A dan Midgley, J (2004), Social Policy for Development. London: Sage, hal. 24 – 36.
Jenkins, W. (1978) Policy Analysis: A political and organizational perspective. London: Martin Robertson
Ripley, Randall B (1985), Policy Analysis in Poltical Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago, Chapter 1-4.
Subarsono, AG (2011), Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Bab 1-2.
Suharto, Edi (2008), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 23– 43.
------------ (2010), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,
Bandung: Alfabeta, hal 77-80.
Turner, M & Hulme, D (1997), Governance, Administration & Development : Making The State Work.
Houndmills, Basingstoke : Macmillan , hal. 64 – 70.
