SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
KEBIJAKAN
SOSIAL :
DEFINISI dan
SEJARAH STUDI &
PRAKTEK

Sesi II Kebijakan & Perencanaan Sosial
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
– M. Izzul Haq, M.Sc
TUJUAN PERKULIAHAN
•
•
•
•

Sebutkan & bandingkan beragam definisi kebijakan sosial!
Jelaskan sejarah munculnya praktek kebijakan sosial!
Jelaskan awal mula studi kebijakan sosial di negara maju!
Identifikasi bentuk kebijakan sosial di Indonesia?
“Social policy is about policy” (Paul Spicker, 2008)
“Social policies are a subset of public policies” (de Haan, 2007)

Whatever governments choose to do or not to do. What
government does, why they do it, and what difference does it
make (Thomas Dye, 1995)
DEFINISI
KEBIJAKAN SOSIAL
“Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif
untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi
masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan
(fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state
obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya” (Suharto, 2006)

“Merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni kebijakan
pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program
pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung
(disadvantaged groups), yakni para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak telantar, pekerja anak,
korban HIV/AIDS, penyalahguna narkoba, dan kelompok-kelompok
rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial” (Suharto,
2006)
“ Merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu
yang bersifat publik, mengatasi masalah sosial atau memenuhi
kebutuhan masyarakat” (Pusdatin Kesos, 2009: 70)
“Social policy entails the study of the social relations necessary for
the human wellbeing and the systems by which wellbeing my be
promoted” (Dean, 2006:1)
“Social policy refers both to the activity of policy-making to promote
well-being and to the academic study of such actions” (Alcock,
2003: 3)
“Social policy refers to what governments do when they attempt to
improve the quality of people’s live by providing a range of
income support, community services and support programmes”
(Bessant et al, 2006: 4)
“Social policy is governments’ policy which has direct impact on the
welfare of the citizens, by providing them with services or income”
(T.H. Marshall 1965)
“Social policy is the study of social needs and the functioning of
human organization of social services or social welfare system to
meet those need in the condition of scarcity” (David Gill, 1973)
“Social policy is a concern toward the allocation of limited range of
resources to meet a range of social needs. It is an economic matter
to respond the prence of the law of scarcity” (Richard Titmuss,
1974)”
•
•
•
•
•

Sebagai ADMINISTRASI SOSIAL
Sebagai PELAYANAN SOSIAL
Sebagai KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sebagai JAMINAN SOSIAL
Sebagai NEGARA KESEJAHTERAAN
• Di negara maju ‘social policy means to solve the problem’
• Di negara berkembang ‘social policy focused on the study of
social welfare, social development, and social justice’
1.
2.
3.
4.

ISU SOSIAL
MASALAH SOSIAL
KELOMPOK SOSIAL
PELAYANAN SOSIAL

Kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi mengenai 5
bidang pelayanan sosial (Edi Suharto):
a. Jaminan sosial
b. Pelayanan perumahan
c. Kesehatan
d. Pendidikan
e. Pelayanan atau perawatan sosial personal
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEBAGAI MUARA KEBIJAKAN SOSIAL
KEBIJAKAN SOSIAL SEBAGAI PRAKTEK
Merespon dampak
depresi ekonomi di AS
di awal 1930an yang
ciptakan jutaan
pengangguran. Cikal
bakal Welfare
State/negara
kesejahteraan di AS
Policy paper/naskah kebijakan yang
menjadi landasan berdirinya Welfare
State/negara kesejahteraan di Inggris
1948
Beveridge Report berisikan laporan
faktual yang berangkat dari penelitian
tentang 5 GIANT EVILS (5 setan besar)
masalah sosial di Inggris:
• WANT (keinginan)
• SICKNESS (sakit)
• SQUALOR (gelandangan)
• IGNORANCE (kebodohan)
• IDLENESS (pengangguran)
Conrad Theodor van Deventer & J.H. Abendanon.
Tokoh Politik Etis di era Pemerintahan Hindia Belanda
KEBIJAKAN SOSIAL SEBAGAI STUDI
A. DI NEGARA MAJU
Seiring dengan tren berkembangnya welfare state di negara Eropa
Kontinental (Jerman, Prancis, Belanda), Skandinavia (Denmark,
Swedia, Norwegia, Finlandia), dan Anglosaxon (Inggris, AS,
Kanada dan Australia). Studi kebijakan sosial diperlukan untuk
melahirkan sarjana/pakar/ahli yang siap bekerja demi
kelangsungan dan kesinambungan sistem kesejahteraan di negara
tersebut
B. DI NEGARA BERKEMBANG
Impor gagasan dari dunia pertama?
Peran kolonialisme dan imperialisme?
Merespon masalah sosial pascakolonialisme?
Dibukanya Jurusan Ilmu Sosiatri di UGM (1957), Pendirian
STKS di Bandung (1957)
• Alcock, Pete (2003). The Student’s Compantion to Social Policy.
Oxford: Blackwell Publishers
• Dean, Hartley (2006). Social Policy. London: Polity
• Pusdatin Kesos (2009). Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial, Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan
Sosial Departemen Sosial RI.
• Suharto, Edi (2008). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik.
Bandung: Alfabeta.
• --------(2010). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

More Related Content

What's hot

2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi KebijakanMuh Firyal Akbar
 
Pertemuan ke 4 - masalah sosial dan isu kebijakan sosial
Pertemuan ke 4 - masalah sosial dan isu kebijakan sosialPertemuan ke 4 - masalah sosial dan isu kebijakan sosial
Pertemuan ke 4 - masalah sosial dan isu kebijakan sosialUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia
Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesiaKemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia
Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesiaHabibullah
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANFahrul Azmi
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Azas dan Prinsip Pengembangan Masyarakat
Azas dan Prinsip Pengembangan MasyarakatAzas dan Prinsip Pengembangan Masyarakat
Azas dan Prinsip Pengembangan MasyarakatLusia Komala Widiastuti
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Tri Widodo W. UTOMO
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mappingunitpublikasi
 
Analisis kebijakan sosial
Analisis kebijakan sosialAnalisis kebijakan sosial
Analisis kebijakan sosialppnibb
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanAtika Rusli
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan  sosialPertemuan ke 3 - perencanaan  sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
 
Pengembangan Masyarakat
Pengembangan MasyarakatPengembangan Masyarakat
Pengembangan Masyarakat
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Birokrasi dan Rekruitmen Politik
Birokrasi dan Rekruitmen PolitikBirokrasi dan Rekruitmen Politik
Birokrasi dan Rekruitmen Politik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan
 
Pertemuan ke 4 - masalah sosial dan isu kebijakan sosial
Pertemuan ke 4 - masalah sosial dan isu kebijakan sosialPertemuan ke 4 - masalah sosial dan isu kebijakan sosial
Pertemuan ke 4 - masalah sosial dan isu kebijakan sosial
 
Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia
Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesiaKemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia
Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia
 
Fase perkembangan e government
Fase perkembangan e governmentFase perkembangan e government
Fase perkembangan e government
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Azas dan Prinsip Pengembangan Masyarakat
Azas dan Prinsip Pengembangan MasyarakatAzas dan Prinsip Pengembangan Masyarakat
Azas dan Prinsip Pengembangan Masyarakat
 
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakanPertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
 
Analisis kebijakan sosial
Analisis kebijakan sosialAnalisis kebijakan sosial
Analisis kebijakan sosial
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 

Viewers also liked

Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusiaRecrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusiamas karebet
 
Rekrutmen dan seleksi
Rekrutmen dan seleksiRekrutmen dan seleksi
Rekrutmen dan seleksiKhairul Alonx
 
Makalah bab 6 rekrutmen sumber daya manusia
Makalah bab 6   rekrutmen sumber daya manusiaMakalah bab 6   rekrutmen sumber daya manusia
Makalah bab 6 rekrutmen sumber daya manusiaShelly Intan Permatasari
 
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidananMateri issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidananLatifah Safriana
 
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Al-Ikhlas14
 
Makalah Manajemen sumber daya manusia
Makalah Manajemen sumber daya manusiaMakalah Manajemen sumber daya manusia
Makalah Manajemen sumber daya manusiaRizki Ogawa
 
Bab 6 Rekruitmen Tenaga Kerja
Bab 6 Rekruitmen Tenaga KerjaBab 6 Rekruitmen Tenaga Kerja
Bab 6 Rekruitmen Tenaga KerjaUmi Arifah
 
Makalah MSDM (REKRUITMEN DAN SELEKSI KARYAWAN)
Makalah MSDM (REKRUITMEN DAN SELEKSI KARYAWAN)Makalah MSDM (REKRUITMEN DAN SELEKSI KARYAWAN)
Makalah MSDM (REKRUITMEN DAN SELEKSI KARYAWAN)Putri Sanuria
 

Viewers also liked (13)

Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosialPertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
Perancangan program
Perancangan programPerancangan program
Perancangan program
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusiaRecrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
 
Rekrutmen dan seleksi
Rekrutmen dan seleksiRekrutmen dan seleksi
Rekrutmen dan seleksi
 
Makalah bab 6 rekrutmen sumber daya manusia
Makalah bab 6   rekrutmen sumber daya manusiaMakalah bab 6   rekrutmen sumber daya manusia
Makalah bab 6 rekrutmen sumber daya manusia
 
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidananMateri issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
 
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
 
Makalah Manajemen sumber daya manusia
Makalah Manajemen sumber daya manusiaMakalah Manajemen sumber daya manusia
Makalah Manajemen sumber daya manusia
 
Bab 6 Rekruitmen Tenaga Kerja
Bab 6 Rekruitmen Tenaga KerjaBab 6 Rekruitmen Tenaga Kerja
Bab 6 Rekruitmen Tenaga Kerja
 
Analisis Rekrutmen dan Seleksi Pegawai
Analisis Rekrutmen dan Seleksi PegawaiAnalisis Rekrutmen dan Seleksi Pegawai
Analisis Rekrutmen dan Seleksi Pegawai
 
Makalah MSDM (REKRUITMEN DAN SELEKSI KARYAWAN)
Makalah MSDM (REKRUITMEN DAN SELEKSI KARYAWAN)Makalah MSDM (REKRUITMEN DAN SELEKSI KARYAWAN)
Makalah MSDM (REKRUITMEN DAN SELEKSI KARYAWAN)
 

Similar to Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosial

Pertemuan_1_PPM.ppt
Pertemuan_1_PPM.pptPertemuan_1_PPM.ppt
Pertemuan_1_PPM.pptHarisAja2
 
Tugas promosi kesehatan
Tugas promosi kesehatanTugas promosi kesehatan
Tugas promosi kesehatanNurSabillaMony
 
_ASPEK_SOSIAL_BUDAYA.ppt
_ASPEK_SOSIAL_BUDAYA.ppt_ASPEK_SOSIAL_BUDAYA.ppt
_ASPEK_SOSIAL_BUDAYA.pptDian26688
 
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT (definisi dan ruang lingkup).pptx
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT (definisi dan ruang lingkup).pptxKONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT (definisi dan ruang lingkup).pptx
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT (definisi dan ruang lingkup).pptxParulianGultom2
 
pertemuan 1 - dasar dan latar belakang kesmas.pdf
pertemuan 1 - dasar dan latar belakang kesmas.pdfpertemuan 1 - dasar dan latar belakang kesmas.pdf
pertemuan 1 - dasar dan latar belakang kesmas.pdfSitiHadijahaspan
 
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat-31769524.pptx
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat-31769524.pptxKonsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat-31769524.pptx
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat-31769524.pptxwahidahrohmawati1
 
Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal
Jaminan Sosial Berbasis Komunitas LokalJaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal
Jaminan Sosial Berbasis Komunitas LokalHabibullah
 
Reinventing depsos
Reinventing depsosReinventing depsos
Reinventing depsosLa Mone
 
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanKebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanRandy Wrihatnolo
 
Ppt.ilmu ekologi
Ppt.ilmu ekologiPpt.ilmu ekologi
Ppt.ilmu ekologiar_
 
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptxPemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptxgigihpri
 
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT.pptx
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT.pptxKONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT.pptx
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT.pptxRayFadhliHadi
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfpikipardede1
 
PENGERTIAN KEBIJAKAN.pptx
PENGERTIAN KEBIJAKAN.pptxPENGERTIAN KEBIJAKAN.pptx
PENGERTIAN KEBIJAKAN.pptxRezaSaputra96
 
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat.pptx
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat.pptxKonsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat.pptx
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat.pptxRikaRakhmawati1
 

Similar to Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosial (20)

Pertemuan_1_PPM.ppt
Pertemuan_1_PPM.pptPertemuan_1_PPM.ppt
Pertemuan_1_PPM.ppt
 
Kebijakan sosiallembang2006
Kebijakan sosiallembang2006Kebijakan sosiallembang2006
Kebijakan sosiallembang2006
 
Tugas promosi kesehatan
Tugas promosi kesehatanTugas promosi kesehatan
Tugas promosi kesehatan
 
_ASPEK_SOSIAL_BUDAYA.ppt
_ASPEK_SOSIAL_BUDAYA.ppt_ASPEK_SOSIAL_BUDAYA.ppt
_ASPEK_SOSIAL_BUDAYA.ppt
 
12153840.ppt
12153840.ppt12153840.ppt
12153840.ppt
 
12153840.ppt
12153840.ppt12153840.ppt
12153840.ppt
 
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT (definisi dan ruang lingkup).pptx
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT (definisi dan ruang lingkup).pptxKONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT (definisi dan ruang lingkup).pptx
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT (definisi dan ruang lingkup).pptx
 
pertemuan 1 - dasar dan latar belakang kesmas.pdf
pertemuan 1 - dasar dan latar belakang kesmas.pdfpertemuan 1 - dasar dan latar belakang kesmas.pdf
pertemuan 1 - dasar dan latar belakang kesmas.pdf
 
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat-31769524.pptx
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat-31769524.pptxKonsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat-31769524.pptx
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat-31769524.pptx
 
Kelompok 3 ppt
Kelompok 3 pptKelompok 3 ppt
Kelompok 3 ppt
 
Perte ke 6_soskes
Perte ke 6_soskesPerte ke 6_soskes
Perte ke 6_soskes
 
Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal
Jaminan Sosial Berbasis Komunitas LokalJaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal
Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal
 
Reinventing depsos
Reinventing depsosReinventing depsos
Reinventing depsos
 
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanKebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
 
Ppt.ilmu ekologi
Ppt.ilmu ekologiPpt.ilmu ekologi
Ppt.ilmu ekologi
 
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptxPemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
 
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT.pptx
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT.pptxKONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT.pptx
KONSEP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT.pptx
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
 
PENGERTIAN KEBIJAKAN.pptx
PENGERTIAN KEBIJAKAN.pptxPENGERTIAN KEBIJAKAN.pptx
PENGERTIAN KEBIJAKAN.pptx
 
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat.pptx
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat.pptxKonsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat.pptx
Konsep_Ilmu_Kesehatan_Masyarakat.pptx
 

Recently uploaded

Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 

Recently uploaded (20)

Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 

Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosial

  • 1. KEBIJAKAN SOSIAL : DEFINISI dan SEJARAH STUDI & PRAKTEK Sesi II Kebijakan & Perencanaan Sosial Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – M. Izzul Haq, M.Sc
  • 2. TUJUAN PERKULIAHAN • • • • Sebutkan & bandingkan beragam definisi kebijakan sosial! Jelaskan sejarah munculnya praktek kebijakan sosial! Jelaskan awal mula studi kebijakan sosial di negara maju! Identifikasi bentuk kebijakan sosial di Indonesia?
  • 3. “Social policy is about policy” (Paul Spicker, 2008) “Social policies are a subset of public policies” (de Haan, 2007) Whatever governments choose to do or not to do. What government does, why they do it, and what difference does it make (Thomas Dye, 1995)
  • 5. “Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya” (Suharto, 2006) “Merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung (disadvantaged groups), yakni para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak telantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahguna narkoba, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial” (Suharto, 2006) “ Merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat” (Pusdatin Kesos, 2009: 70)
  • 6. “Social policy entails the study of the social relations necessary for the human wellbeing and the systems by which wellbeing my be promoted” (Dean, 2006:1) “Social policy refers both to the activity of policy-making to promote well-being and to the academic study of such actions” (Alcock, 2003: 3) “Social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income support, community services and support programmes” (Bessant et al, 2006: 4)
  • 7. “Social policy is governments’ policy which has direct impact on the welfare of the citizens, by providing them with services or income” (T.H. Marshall 1965) “Social policy is the study of social needs and the functioning of human organization of social services or social welfare system to meet those need in the condition of scarcity” (David Gill, 1973) “Social policy is a concern toward the allocation of limited range of resources to meet a range of social needs. It is an economic matter to respond the prence of the law of scarcity” (Richard Titmuss, 1974)”
  • 8. • • • • • Sebagai ADMINISTRASI SOSIAL Sebagai PELAYANAN SOSIAL Sebagai KESEJAHTERAAN SOSIAL Sebagai JAMINAN SOSIAL Sebagai NEGARA KESEJAHTERAAN
  • 9. • Di negara maju ‘social policy means to solve the problem’ • Di negara berkembang ‘social policy focused on the study of social welfare, social development, and social justice’
  • 10. 1. 2. 3. 4. ISU SOSIAL MASALAH SOSIAL KELOMPOK SOSIAL PELAYANAN SOSIAL Kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi mengenai 5 bidang pelayanan sosial (Edi Suharto): a. Jaminan sosial b. Pelayanan perumahan c. Kesehatan d. Pendidikan e. Pelayanan atau perawatan sosial personal
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Merespon dampak depresi ekonomi di AS di awal 1930an yang ciptakan jutaan pengangguran. Cikal bakal Welfare State/negara kesejahteraan di AS
  • 22. Policy paper/naskah kebijakan yang menjadi landasan berdirinya Welfare State/negara kesejahteraan di Inggris 1948 Beveridge Report berisikan laporan faktual yang berangkat dari penelitian tentang 5 GIANT EVILS (5 setan besar) masalah sosial di Inggris: • WANT (keinginan) • SICKNESS (sakit) • SQUALOR (gelandangan) • IGNORANCE (kebodohan) • IDLENESS (pengangguran)
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Conrad Theodor van Deventer & J.H. Abendanon. Tokoh Politik Etis di era Pemerintahan Hindia Belanda
  • 27.
  • 28.
  • 30. A. DI NEGARA MAJU Seiring dengan tren berkembangnya welfare state di negara Eropa Kontinental (Jerman, Prancis, Belanda), Skandinavia (Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia), dan Anglosaxon (Inggris, AS, Kanada dan Australia). Studi kebijakan sosial diperlukan untuk melahirkan sarjana/pakar/ahli yang siap bekerja demi kelangsungan dan kesinambungan sistem kesejahteraan di negara tersebut B. DI NEGARA BERKEMBANG Impor gagasan dari dunia pertama? Peran kolonialisme dan imperialisme? Merespon masalah sosial pascakolonialisme? Dibukanya Jurusan Ilmu Sosiatri di UGM (1957), Pendirian STKS di Bandung (1957)
  • 31. • Alcock, Pete (2003). The Student’s Compantion to Social Policy. Oxford: Blackwell Publishers • Dean, Hartley (2006). Social Policy. London: Polity • Pusdatin Kesos (2009). Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI. • Suharto, Edi (2008). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. • --------(2010). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.