Dokumen tersebut membahas konsep publik, kebijakan publik, dan masalah publik. Ia menjelaskan definisi publik, kebijakan publik, strata kebijakan, jenis barang publik dan privat, serta kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan suatu masalah sebagai masalah publik.

1. Part I.
Konsep Publik, Kebijakan Publik &
Masalah-Masalah Publik
By: Fitri Dewi Wulandari, M.Si

2. Pengertian PUBLIK:
• Sebagai SUBYEK dari kebijakanPemerintah
• Sebagai OBYEK dan Lingkungan
yang dikenai Kebijakan.Masyarakat
• Tidak bersifat spesifik atau
sempit, tetapi luas dan berada
pada strata strategis.
Umum

3. Pengertian KEBIJAKAN PUBLIK:
 Thomas R. Dye:
“Whatever goverments choose to do or not to do.”
 H. Hugo Heglo:
“ a course of action intended to accomplish some end”
(suatu yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu)
Isi dari kebijakan tersebut diuraikan Jones:
1. Tujuan, yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk
dicapai (the desired ends to be achieved), bukan hanya sekedar tujuan dari
sebuah keinginan.
2. Rencana/ Proposal, sbg alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program/ cara tertentu yang telah disetujui dan disahkan (legitimate).
4. Keputusan, tindakan tertentu untuk melaksanakan dan mengevaluasi
program.
5. Dampak/ effect, akibat yang timbul dari suatu program kebijakan.

4.  Jones, merumuskan kebijakan sebagai suatu:
“...behavioral consistency and repetitiveness‟
associated with efforts in and thrrought government
to resolve public problems” (perilaku yang tetap dan
berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di
dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan
masalah umum).
 Chief J. Udoji, mendefinisikan kebijakan publik sebagai:
“an santioned course of action addressed to a
particular problem or group of related problems thats
affect society at large” (suatu tindakan bersanksi yang
mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling
berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga
masyarakat).

5. Pandangan umum terhadap kebijakan publik
terbagi dua wilayah kategori (Amir Santosa):
1. Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik
dengan tindakan-tindakan pemerintah. KP dipandang
sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi
kebijakan.
2. Pandangan para ahli yang memberi perhatian khusus
pada pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik sebagai
keputusan-keputus pemerintah yang mempunyai tujuan
dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang
menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat
yang dapat diramalkan. Jadi KP sebagai suatu hipotesis
yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat
yang dapat diramalkan.

6. Menurut James Andersons:
 kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang
dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-
instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam
kaitan dengan hal ini, aktor-aktor bukan
pemerintah/swasta tentunya dapat mempengaruhi
perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

7. STRATA KEBIJAKAN:
Kebijakan Umum
Kebijakan
Pelaksanaan
KebijakanTeknis

8.  Kebijakan Umum : kebijakan yang menjadi
pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik
yang bersifat positif maupun yang bersifat
negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah
atau instansi yang bersangkutan.
 Kebijakan Pelaksanaan : kebijakan yang
menjabarkan kebijakan umum.
 Kebijakan Teknis : Kebijakan operasional
yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

9. Isu/ Masalah Publik:
Manusia (Makhluk
Sosial) = hak-hak dan
kebutuhan hidup
Negara = diserahi
tugas mengelola dan
mengatur
Kontrak Sosial =
kesejahteraan,
keamanan, kedamaian,
kesehatan, kecerdasan,
dll.
* Kebutuhan hidup yang diserahkan kpd negara = barang publik dan masalah
publik.

10. * Masalah privat: masalah yang penyelesaiannya tidak mempengaruhi
(merugikan) orang lain, melibatkan segelintir orang tanpa harus melibatkan
negara (pemerintah) dalam penyelesaiannya.
Masalah
Publik
Masalah
Privat

11. Barang PublikVS Barang Privat
Secara sederhana dapat ditemukan dengan
menanyakan dua pertanyaan berikut:
a. Pencegahan : Apakah produsen dapat
melakukan pencegahan terhadap upaya
pemanfaatan barang/ jasa yang dihasilkan?
b. Konsumsi : Apakah barang/ jasa tersebut
dapat dikonsumsi oleh seseorang atau
dapat dikonsumsi oleh orang banyak
secara bersama-sama?

12. Barang Publik (Public Tools)
Non Rivalry
(Tidak terdapat
kompetisi)
Non
Excludability
(tidak ekslusif)
Public
Tools
Rivalry
(kompetisi)
Excludability
(eksklusif)
Private
Tools

13. Barang Publik VS Barang Privat
Karakteristik Barang Publik Barang Privat
Konsumsi Orang-perorang Bersama-sama dalam
waktu yang sama
Pembayaran Tdk terkait dgn konsumsi
dan dibayar melalui
mekanisme bersama
(pajak/ retribusi)
Terkait dengan konsumsi
dan dibayar oleh pengguna.
Pencegahan thd „free rider‟ Sulit diilakuan Mudah dilakukan
Pengukuran kuantitas &
kualitas
Sulit diilakukan Mudah dilakukan
Pengukuran kinerja
produsen
Sulit diilakukan Mudah dilakukan
Pilihan untuk
mengkonsumsi
Tidak punya alternatif Ada alternatif
Pilihan kuantitas dan
kualitas
Tidak ada alternatif Ada alternatif
Alokasi kebijakan Proses politik Mekanisme pasar

14. BARANG BERDASARKAN SIFATNYA:
KOMPETISI NON
KOMPETISI
PENAFIAN
“PRIVATE GOOD” = barang
privat, ex: pulsa, hp, pakaian,
etc.
“TOLL GOOD” Barang
Tol (campuran barang
publik dan swasta). Ex:
jalan tol, taman wisata
gedung olahraga yang ber-
retribusi.
NON
PENAFIAN
“FREE GOOD“ Barang bebas
atau common pool goods, ex:
pengadaan beras oleh bulog,
pengadaan alat kontrasepsi.
“PURE PUBLIC GOOD”
= Murni barang publik. Ex:
hankam dan sarana fisik.

15. Sifat masalah Publik:
 SUBYEKTIF (Masalah publik dapat dikenali jia
masalah tersebut melibatkan subjektifitas banyak
pihak)
 ARTIFISIAL (Masalah Publik dapat lahir karena
adanya keinginan untuk berubah)
 DINAMIS (Masalah publik dapat dikenali jika
solusi atas masalah berbeda atau berubah
karena adanya pengenalan masalah yang berbeda
antar ruang dan waktu)

16.  Bagaimana situasi / kondisi tsb muncul? Mengapa merupakan
masalah?
 Siapa saja yg merasa itu merupakan masalah?
 Mengapa pemecahannya perlu dicari? Apa yg akan dilakukan
terhadap hasil analisis? Apakah rekomendasinya nanti dapat
diterapkan?
 Bgmn seharusnya pemecahan thdp masalah tsb? Pemecahan
spt apa yg dapat diterima?
 Apakah masalah itu benar-benar mrp masalah, atau hanya
gejala dari masalah yg lebih besar?
 Ada keterbatasan sumber untuk melakukan analisa, sehingga
apakah sumber-2 tsb perlu dikeluarkan untuk melakukan
analisa tsb?
PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG HARUS
DIJAWAB DALAM PERMASALAHAN PUBLIK

17. HAL-HAL YANG PENTING DALAM MENDEFINISIKAN MASALAH
1. PERSEPSI: penerimaan seseorang terhadap suatu
peristiwa
(terpengaruh oleh apa saja?)
2. DEFINISI: interpretasi dari peristiwa-peristiwa tsb, yang
memberi makna dan memperjelas
 Jadi, berisi pandangan subyektif (yg beragam),
tergantung juga pada keterlibatan dlm masalah tsb,
nilai-nilai, kepercayaan dan ideologi orang ybs

18. 3. DATA
• Bangsa kita lemah dalam pendataan/ filing, padahal
permasalahan yg sesungguhnya berasal dari
data yang sesungguhnya (real).
• Akibatnya : kita “agak paranormal” karena tanpa data
bisa jalan. Akirnya, kebijakan publiknya menjadi
“ngawur”.
• Gunakan data, bukan hasil kira-kira saja terhadap
permasalahan yang ada.

19. KRITERIA MASALAH
(Samudra Wibawa, 1994)
1. Kerangka Teori
2. Kepentingan Pribadi
3. Kepentingan Kelompok
4. Perbendaharaan Pengetahuan
5. Ideologi 

20. Keterangan:
1. Kerangka Teori:
mis: Teori Ekonomi -Teori Lingkungan – Adm Publik
2. Kepentingan Pribadi/Individu
mis: dalam melihat masalah PKL
3. Kepentingan Kelompok
4. Perbendaharaan Pengetahuan
mis: ahli tambang - ahli lingkungan
5. Ideologi
mis: kapitalisme, Pancasila

21. Apakah MASALAH YANG SESUNGGUHNYA ?
Masalah “yang sesungguhnya” dalam
kadang sulit ditemukan, karena:
- Banyaknya aktor yang terlibat
- Beragamnya kepentingan aktor-aktor tsb (sehingga
alternatif pemecahan juga bisa beragam)
Perumusan kebijakan mrp proses pertarungan
berbagai kepentingan, dg harapan kebijakan
publik yg keluar akan menguntungkan bagi
pihak yg berkepentingan tsb

22. TERIMA KASIH