1. KEBIJAKAN SOSIAL GLOBAL
Page  1
Sesi V: Kebijakan & Perencanaan Sosial
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
M. Izzul Haq, M.Sc

2. pekerjaan sosial akan semakin mengalami kesulitan dalam
menjalankan fungsinya secara efektif tanpa pemahaman mengenai
lingkungan global
MENGAPA?
 praktik pekerjaan sosial dengan individu dalam skala lokal semakin
terpengaruh oleh permasalahan global.
 meningkatnya kemiskinan di suatu negara dan ketimpangan
ekonomi antar negara merupakan realitas global yang
mempengaruhi pekerjaan sosial.
Page  2

4. Merupakan istilah generik yang merujuk pada berbagai fenomena :
a. Ekonomi : meningkatnya internasionalisasi produksi dan pertukaran barang
dan jasa; deregulasi transaksi finansial; perluasan perdagangan bebas (free
trade) dalam skala dunia; dan restrukturisasi dan relokasi aktivitas produksi
antar berbagai kawasan di dunia.
b. Politik : melemahnya negara bangsa (nations state) dan hilangnya otonomi
sosial dan politik di hadapan proses ekonomi global; proses desentralisasi di
dalam negara bangsa; dan upaya untuk menciptakan institusi politik
internasional yang baru dalam mengelola politik global yang baru.
c. Sosial budaya : dikaitkan dengan peningkatan ketersediaan dan sirkulasi
informasi secara masif melalui penyebaran internet; interkoneksi yang makin
besar antar masyarakat sehingga jarak waktu dan ruang menjadi hilang
melalui komunikasi telepon, siaran TV secara langsung; ancaman terhadap
budaya tradisional dan kohesi sosial bersanding dengan homogenisasi
kultural melalui penyebran merek dan produk global
Page  4

5. Page  5

6. Bahaya Globalisasi
1. Globalisasi didasari ideologi free market fundamentalism
yang patuh pada mitos “the invisible hand” dan antipati
terhadap peran negara (Stiglitz, 2003).
2. Globalisasi memperkokoh hegemoni perusahaanperusahaan multinasional atau transnasional (MNCs/TNCs).
3. Globalisasi disokong oleh tiga lembaga internasional
penting: Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan
World Trade Organization (WTO) yang sanggup
mencengkram dunia.
Page  6

7. Page  7

8. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEBIJAKAN SOSIAL
(Deacon, 2007)
 Kompetisi antar ‘negara kesejahteraan’ dalam menarik arus kapital /
investasi modal dengan menurunkan standar kebijakan perlindungan
sosial (race to the bottom)
 Masuknya aktor baru dalam perumusan kebijakan sosial suatu negara
 Munculnya isu-isu terkait kebijakan sosial, yaitu redistribusi, regulasi,
dan hak pada level supranasional yang sama-sama memiliki dimensi
regional dan global
 Terciptanya pasar global dalam hal penyediaan pelayanan sosial
 Terdorongnya gerakan masyarakat global yang menantang struktur
teritorial dan asumsi terkait kewajiban dan hak kesejahteraan
Page  8

9. KEBIJAKAN SOSIAL GLOBAL
The globalization of social policy and the socialization of global politics
(Deacon, 1997: 4)
Merupakan kebijakan trans atau supranasional yang berdimensi sosial
Page  9

10. Dimensi Kebijakan Sosial Global
 Agensi Pembangunan Internasional - aktor
 Kerjasama Pembangunan Internasional - proses
 Regulasi Internasional - produk
Page  10

11. AGENSI PEMBANGUNAN INTERNASIONAL
 Agen Multilateral : Bank Dunia (WB) & International Monetary Fund (IMF)
 Bank Pembangunan Regional : Asian Development Bank (ADB), African
Development Bank (AfDB) dsb
 Lembaga PBB : UNICEF, UNDP, WHO, UNESCO, UNRISD, ILO dsb
 Aktor Regional & Supranasional : Uni Eropa (UE), G8, G20, WTO,
ASEAN dsb
 Korporat Internasional : Rockefeller, Ford, Soros, Gates Foundation dsb
 NGO Internasional : OXFAM, Save The Children, Islamic Relief, dsb
 Donor Bantuan Bilateral : USAID, GTZ, DANIDA, DFID, AusAID, CIDA,
NORAD, JICA dsb
Page  11

12. KEBIJAKAN SOSIAL BANK DUNIA / THE WORLD BANK
 Bank Dunia dibentuk Juli 1944 oleh
delegasi dari 44 negara pada sebuah
konferensi internasional di Bretton Woods,
New Hampshire, AS
 Kebijakan sosial Bank Dunia lebih fokus
pada pendekatan manajemen risiko menuju
perlindungan sosial (social protection)
dalam konteks globalisasi
 Area kebijakan sosial Bank Dunia :
a. Nutrisi Kesehatan
b. Kependudukan
c. Pendidikan
d. Perlindungan Sosial
Page  12

13. Page  13

14. TIGA DIVISI GRUP BANK DUNIA
International Bank for
Reconstruction and
Development (IBRD,
berdiri 1945)
Meminjamkan dana kepada negara
debitor untuk proyek yang disertai
syarat adanya kebijakan-kebijakan
tertentu yang harus dipenuhi
International
Development Assistance
(IDA, berdir 1960)
Meminjamkan dana secara lunak
kepada negara berpenghasilan rendah
International Finance
Corporation (IFC, berdiri
1956)
Menstimulasi pembangunan sektor
swasta
Page  14

15.  Bersama IMF dan Pemerintah AS merumuskan apa yang disebut dengan
‘structural adjustment program (SAP)’ pada tahun 1980-awal 1990an.
Dikenal dengan nama Washington Consensus yang mengharuskan
negara kreditur untuk memotong belanja publik yang berlebihan sebagai
syarat hibah Bank Dunia untuk menyeimbangan pembukuan dan
mendorong pertumbuhan sektor swasta.
 Tahun 1997, melaksanakan Structural Adjustment Participatory Review
Initiative (SAPRIN) bersama NGO lokal dan internasional dengan fokus
pada kebijakan SAP di beberapa negara.
 Pada 1999, meluncurkan prosedur Poverty Reduction Strategy Paper
(PRSP) yang menjadi dokumen kebijakan yang dimiliki oleh negara
bersangkutan sebagai hasil konsultasi dengan masyarakat sipil. PRSP
menjadi syarat pengendoran hutang negara-negara miskin penghutang
kelas berat (HIPIC/Heavily Indebted Poor Countries) atau untuk mengakses
pinjaman lunak dari ‘Poverty Reduction and Support Credit’ IDA.
Page  15

16.  Secara berkala setiap tahun mengeluarkan World Development Report
(WDR) yang berisikan laporan perkembangan negara di dunia
berdasarkan isu yang sedang dikaji, misalnya WDR 1990 on Poverty,
WDR 2006 on Inequality
 Memiliki World Bank Institute sebagai lembaga yang menawarkan jasa
konsultasi kebijakan Bank Dunia melalui workshop yang melibatkan staf
kementerian negara-negara di dunia
Page  16

17. Structural Adjustment Program
 Liberalisasi Harga
 Privatisasi Pasar
 Restrukturisasi Politik
Page  17

18. Page  18

19. KEBIJAKAN SOSIAL IMF
 International Monetary Fund (IMF) didirikan pada
pertemuan Bretton Woods tahun 1944. Fokus
pada manajemen makroekonomi.
 Dikenal sebagai “lender of the last resort”.
Penyedia dana talangan bagi negara yang
memerlukan pembiayaan temporer, biasanya
untuk menyeimbangkan neraca pembukuan.
 Syarat (condiotionality) pinjaman IMF cenderung
memperlemah kedaulatan sistem keuangan
nasional.
Page  19

20.  Kebijakan sosial IMF pada pertengahan 1990an adalah ‘safety
net’/jaring pengaman.
 Tahun 1999, pengentasan kemiskinan (poverty reduction) menjadi
tujuan IMF melalui Poverty Reduction and Growth Facility setelah
era SAP yang dilaksanakan melalui prosedur PRSP.
Page  20

21. A member's quota in the IMF determines the amount of its subscription, its
voting weight, access to IMF financing, and allocation of Special Drawing Rights.
Page  21
http://gis1.ucsc.edu/~ericw/voting_rts_imf.gif

22. Page  22

23. IMF Conditionality… Structural Adjustment… Trade… Liberalize…
Page  23

24. ANTARA BANK DUNIA, IMF dan INDONESIA
 Kerjasama Indonesia
dengan Bank Dunia
dimulai pada 1952
 Saat ini Indonesia
mendapatkan dua
jenis pinjaman, IBRD
dan IDA.
 Hutang Indonesia ke
IMF sebesar US$ 3,2
milyar lunas pada
2006
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) Pemerintah Indonesia dengan IMF, 1998
Page  24

25. Page  25

26. Page  26

27. Page  27

28. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
 PBB atau United Nations (UN) berdiri 26 Juni 1945 di San Fransisco, AS
sebagai organisasi dunia sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa
(League of Nationsi)
 Badan-badan utama PBB :
a. Sidang Umum (General Assembly)
b. Dewan Keamanan (Security Council)
c. Dewan Ekonomi & Sosial (Economic & Social Council/ECOSOC)
d. Sekretariat (Secretariat)
e. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ)
f. Dewan Perwalian (Trusteeship)
Page  28

29. Page  29

30. Page  30

31. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
Page  31

32. TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENNIUM (MDGs)
1 Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2 Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4 Menurunkan angka kematian anak
5 Meningkatkan kesehatan ibu
6 Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
7 Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8 Page  32
Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

33. Area Kebijakan Sosial UNICEF (Gaspar Fajth, 2010)
1.
Pengembangan dan kelangsungan hidup anak kecil (Young
child survival and development)
2.
Pendidikan dasar dan kesamaan hak (Basic education and
gender equality)
3.
Anak dan HIV/AIDS
4.
Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan
penyalahgunaan (Child protection from violence, exploitation
and abuse)
5.
Advokasi kebijakan dan kemitraan untuk hak-hak anak (Policy
advocacy and partnerships for children’s rights)
Page  33

34. Page  34

35. Page  35

36. Page  36

37. Page  37

38. Page  38

39. Kebijakan Sosial di Uni Eropa (Deacon, 2003: 246)
 Peningkatan standar kesehatan internasional
 Peningkatan standar perburuhan dalam ekonomi global
 Pembentukan aturan global prinsip kebijakan sosial
 Pembentukan panduan wajib CSR
 Pengaturan perkembangan pasar internasional di bidang kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan sosial
Page  39

40. Page  40

41. Page  41

42. Page  42

43. Page  43

44. Page  44

45. Page  45

46. Page  46

47. Page  47

48. WTO dan Kebijakan Sosial (Deacon, 2007: 52 – 53)
Adanya empat model perdagangan internasional mengacu pada GATS
(General Agreement on Trade in Service) yang berimplikasi pada formulasi
kebijakan sosial nasional :
1. Suplai lintas batas (cross-border supply). Jasa dapat disediakan dari
satu negara ke negara lain melintas batas.
2. Konsumsi luar negeri (consumption abroad). Individu atau
perusahaan dapat pergi ke negara lain untuk mendapatkan jasa disana.
3. Kehadiran komersial (commercial presence). Suatu perusahaan dapat
mendirikan cabang atau perwakilan usaha di suatu negara lain untuk
menyediakan jasa.
4. Kehadiran person (the presence of natural person). Individu dari satu
negara bisa pergi dan tinggal secara temporer di negara lain untuk
menyediakan jasa, namun bukan untuk meraih kewarganegaraan dan
pekerjaan tetap.
Page  48

49. Page  49

50. Page  50

51. Page  51

52. Page  52

53. BAGAIMANA ORGANISASI/AGENSI INTERNASIONAL
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN NASIONAL
 Riset, seting agenda, dan pengembangan kerangka pengetahuan
 Pinjaman berbasis kebijakan dan persyaratan proyek pembangunan
 Penetapan kode etik, aturan dan norma global
Page  53

54. KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL
 Kerjasama pembangunan internasional (international development
cooperation) menjadi nama generik untuk semua bentuk bantuan luar
negeri (foreign aid)
 Terdiri atas:
a. Bantuan Teknis (technical assistance)
b. Bantuan Keuangan (financial assistance), yang berupa:
Hibah (grant) dan Pinjaman (loan)
Page  54

55. Sejarah Bantuan Luar Negeri
 The Marshall Plan “The Economic Recovery Program” dengan
disahkannya US Foreign Aid Act (1948). Dari 1948 – 1952, US$ 13.5
milyar (atau setara US$ 88 milyar) disalurkan oleh Pemerintah AS kepada
negara-negara Eropa Barat. Senilai 10% dari total produk nasional bruto
negara penerima.
 The Colombo Plan (1951). Disalurkan untuk negara berkembang di Asia
Pasifik. Dari 1950 – 1981 total lebih dari US$ 65 milyar.
Page  55

56. Page  56

57. Page  57
http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/pop_ups/05/business_aid_and_development/html/2.stm

58. Page  58

59. Page  59
http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/pop_ups/05/business_aid_and_development/html/5.stm

60. NAMUN IRONI YANG MUNCUL...
 Ketimpangan. Negara-negara termiskin di dunia bukanlah penerima
terbesar bantuan luar negeri. Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan
sebagai kawasan termiskin di dunia hanya menerima 42% dari total
keseluruhan bantuan luar negeri (Data Bank Dunia: 2002).
 Keterikatan. ‘Tied Aid’ alias ‘bantuan terikat’. Pemberian bantuan
dengan catatan: pembelian produk dan jasa negara donor.
 Alih prioritas : penyaluran dana lewat lembaga multilateral seperti
PBB makin berkurang, sedangkan penyaluran dana langsung lewat
Bank Dunia, IMF, dan bank pembangunan regional makin meningkat.
 Salah sasaran. Alokasi distribusi bantuan luar negeri untuk
pendidikan dasar (basic education) baru mencapai 1% dari
pengeluaran negara penerima
Page  60

61.  Barter bantuan. Negara yang mendukung kepentingan negara
donor di PBB cenderung mendapatkan bantuan lebih.
 Kepentingan sebagai panglima. Kepentingan strategis geopolitik
menjadi penentu besaran alokasi dan distribusi bantuan. 60%
bantuan Jepang ditujukan ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia,
Cina dan Thailand. 20% bantuan Inggris ditujukan pada negara
bekas jajahan di Afrika dan Anak Benua India. Hampir 50% bantuan
Prancis ditujukan kepada bekas koloninya seperti Polinesia Prancis
dan Kaledonia Baru. Di tahun 2000 hampir 1/3 bantuan bilateral AS
ditujukan kepada Rusia, Israel, dan Mesir, sedangkan di tahun
1950-1960an ditujukan pada Korea Selatan dan Taiwan.
Page  61

62. Dampak Bantuan Luar Negeri bagi Kebijakan Sosial
 Penyediaan anggaran kesejahteraan sosial (social welfare budget)
 Pembuatan jaring pengaman sosial (social safety nets)
 Pengembangan pendekatan multisektoral yang menyeluruh dan
terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan
Page  62

63. Prosedur Poverty Reduction Strategy Papers (paper strategi pengentasan kemiskinan)
diluncurkan Bank Dunia pada September 1999 bagi 60 negara kreditor sebagai syarat
pengendoran hutang (debt relief) atau pinjaman lunak (soft loans). PRSP berupa
dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan anti kemiskinan. Penyiapan & pelaksanaan
PRSP menekankan partisipasi pemerintah, negara donor, dan masyarakat sipil.
Page  63

64. UTANG LUAR NEGERI INDONESIA
 Hutang luar negeri Indonesia lebih didominasi hutang swasta (US$ 23,1
miliar), sedangkan hutang pemerintah US$ 6,6 miliar, dan bank sentral
US$ 6,9 miliar.*
 Hutang luar negeri Indonesia memakan porsi anggaran negara (APBN)
yang terbesar dalam satu dekade terakhir.
 Jumlah pembayaran pokok dan bunga hutang hampir 2x lipat anggaran
pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak.
 Pembayaran cicilan hutang sudah mengambil porsi 52% dari total
penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun.
Page  64
* www.liputan6.com

65. Page  65

66. Page  66

67. Page  67

68. Page  68

69. HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA per JULI 2013
Rp 2156 TRILIUN*
Naik Rp 212 triliun dari posisi di Mei 2012 yang berjumlah
Rp 1.994 triliun yang itu pun naik Rp 140,65 triliun dari
posisi di Desember 2011 yang berjumlah Rp 1.803,49 triliun!
PDB Indonesia Rp 7.226 triliun, rasio hutang Indonesia
sekitar 25 %. Sejak tahun 2000 ada peningkatan jumlah
hutang meskipun ada penurunan rasio hutang terhadap PDB.
Sumber: Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI

70. No
Kementerian/Lembaga/BUMN
Nilai Pinjaman
1
Kementerian Keuangan
USD 871,1 juta atau Rp 8,3 triliun
2
Kementerian Negara PPN/BAPPENAS
USD 302 juta atau Rp 2,8 triliun
3
Kementerian Pertahanan
USD 227,1 juta atau Rp 2,1 triliun
4
Kementerian Pekerjaan Umum
USD 165,5 juta atau Rp 1,5 triliun
5
PT PLN
USD 59 juta atau Rp 567,2 miliar
6
Kementerian Perhubungan
USD 45.6 juta atau Rp 438,6 miliar
7
Kementerian Dalam Negeri
USD 21,2 juta atau Rp 204,1 miliar
8
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan USD 8,9 juta atau Rp 86,1 miliar
9
Kementerian Kesehatan
USD 8,4 juta atau Rp 81,1 miliar
10
Badan Meteorologi dan Geofisika
USD 7,6 juta atau Rp 72,9 miliar
11
Kementerian Komunikasi dan Informatika
USD 984,4 ribu atau Rp 9,4 miliar
12
Kementerian Pertanian
USD 912,8 ribu atau Rp 8,7 miliar
13
PT Pertamina
USD 353,7 ribu atau Rp 3,3 miliar
Page  70
14
Kementerian Agama
USD 262,2 ribu atau Rp 2,5 miliar

71. STATISTIK HUTANG INDONESIA – Bank Dunia, 2013
Page  71

72. SIAPAKAH PEMBERI HUTANG KE INDONESIA?
UTANG MULTILATERAL
UTANG BILATERAL
1. Jepang
Rp 274,68 triliun
1. WB
Rp 112,19 triliun
2. Prancis
Rp 24,14 triliun
2. ADB
Rp 96,41 triliun
3. Jerman
Rp 20,97 triliun
3. IDB
Rp 4,32 triliun
4. Lembaga multilateral lain
4. Pinjaman bilateral lain
Rp 83,2 triliun
Page  72
Rp 2,13 triliun
Sumber: Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI

73. IRONI INDONESIA
 Meski berhutang banyak, namun berani memberi hutang USD 1 miliar
melalui IMF untuk krisis ekonomi Eropa
 Demi nilai tawar yang tinggi, Indonesia tetap membayar iuran
keanggotaan sekaligus untuk menambah penyertaaan modal di beberapa
lembaga pengutang internasional (sesuai PP tentang Penambahan
Penyertaan Modal, Agustus 2013) seperti :
a. ADB
Rp 353,3 miliar
b. Bank Dunia
Rp 153,6 miliar
c. ASEAN Infrastructure Fund Rp 380 miliar
Page  73

74. Page  74

75. Page  75

76. REGULASI INTERNASIONAL
Mencerminkan seperangkat nilai yang diusung di dunia global.
Mengacu pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
 Deklarasi
 Konvensi
Page  76

77. DEKLARASI
pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, sosial,
ekonomi, atau hukum. Deklarasi dapat berbentuk traktat, perjanjian bilateral,
dokumen tidak resmi, dan perjanjian tidak resmi
 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 atau Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi Manusia
 Deklarasi Alma-Ata (1978) tentang Pelayanan Kesehatan Dasar
 Deklarasi Jomtien (1990) tentang Pendidikan untuk Semua
 Deklarasi Rio (1992) tentang Lingkungan Hidup
 Deklarasi Kopenhagen (1995) tentang Pembangunan Sosial
 Deklarasi Johannesburg (2002) tentang Kesehatan dan
Pembangunan Berkelanjutan
Page  77

78. Page  78

79. KONVENSI
persetujuan resmi yang bersifat multilateral atau persetujuan yang diterima oleh organ
suatu organisasi internasional. Konvensi tidak berkaitan dengan kebijakan tingkat tinggi
 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) & International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (diadopsi & berlaku 1966)
 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) (diadopsi
1966, berlaku: 1969)
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW) (diadopsi 1979, berlaku: 1981)
 Convention on the Rights of the Child (CRC) (diadopsi 1989, berlaku: 1989)
 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of their Families (ICRMW atau sering disebut MWC) (diadopsi 1990,
berlaku: 2003)
 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (diadopsi 2006, berlaku:
2008)
Page  79

80. Dampak regulasi internasional bagi kebijakan sosial
di Indonesia
Berbagai perundang-undangan sosial yang dibentuk sebagai konsekwensi
penandatanganan, ratifikasi, dan adopsi konvensi ke dalam UU seperti:
 UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang
Cacat
 UU No. 15 tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Melawan
Penyelundupan Migran
 UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya
 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Page  80

81. Peran Pekerja Sosial
dalam Konteks Kebijakan Sosial Global
Peran pekerja sosial tidak dilakukan dengan membantu mereka
yang mengalami masalah sosial atau para “pemerlu pelayanan
sosial” saja,
melainkan diarahkan pada
keterlibatan dalam analisis dan
perancangan kebijakan sosial internasional. Sejumlah ahli, seperti
Gosta Esping-Andersen (1996), Ramesh Mishra (1999), Bob
Deacon (2000) sudah lama mengusulkan soal international social
policy ini.
Aktivis dan analis kebijakan sosial adalah dua peranan penting
dalam skenario ini yang intinya difokuskan pada perlawanan
terhadap globalisasi dan neoliberalisme.
Page  81

82. SUB-TUGAS KELOMPOK
 Melalui diskusi kelompok, identifikasi dan tentukan SATU isu lokal/nasional terkait
kebijakan (kesejahteraan) sosial di Indonesia atau masalah kesejahteraan sosial di
Indonesia dengan berdasarkan BUKTI/DATA tertulis (kliping koran, laman internet,
jurnal penelitian, dokumen pemerintah dsb) yang akan menjadi rencana tugas
penyusunan Logframe Approach terkait perencanaan program sosial.
 Lakukan ANALISIS SOSIAL terhadap isu atau masalah tersebut (gunakan analisis
statika sosial/stakeholder dan analisis jalur/pohon masalah)
 Dikumpulkan pada pertemuan hari Senin, 7 Oktober 2013 (Kelas A), Kamis 10
Oktober 2013 (Kelas B & C)
Page  82

83. Keterkaitan Analisis
Stakeholder
(Stakeholder Analysis)
dan Analisis Jalur/Pohon
Masalah (Problem
Analysis) dengan
penyusunan Logframe
Page  83

84. Langkah Analisis Stakeholder
1.
Identifikasi stakeholder pentingdan kepentingan mereka
2.
Asesmen kekuasaan dan pengaruh stakeholder terkait
dengan proyek/kegiatan
3.
Tentukan respon proyek yang tepat pada masing-masing
stakeholder/kelompok
4.
Rencanakan stakeholder mana yang akan berpartisipasi
dalam lingkaran proyek, kapan dan bagaimana
5.
Mulai untuk identifikasi resiko dari stakeholder
6.
Kembangkan strategi untuk membangun partisipasi dan
komitmen stakeholder
Page  84
Stakeholder Analysis
PSIF Project Resources
84

85. Mempersiapkan Matriks Stakeholder
Stakeholder
Kepentingan
S.1
S.2
S.3
Page  85
Stakeholder Analysis
PSIF Project Resources
Dampak

86. Mengembangkan Pohon Masalah
1.
Identifikasi sebab segera dan langsung dari masalah inti (focal
problem)
2.
Identifikasi akibat segera dan langsung dari masalah inti (focal
problem)
3.
Bangun pohon masalah yang menunjukkan hubungan sebab dan
akibat dari masalah tersebut
4.
Review pohon masalah dan verifikasi bahwa telah lengkap dan valid
Page  86
PSIF Project Resources

87. Identifikasi Sebab & Akibat: Pohon Masalah
Effects of the Focal Problem
el
Focal Problem
e
t
Causes of the Focal Problem
Page  87
PSIF Project Resources

88. KELOMPOK
TEMA KELOMPOK KELAS A
1
Kebijakan Mobil Murah
2
Penelantaran Anak berujung Petaka
Page  88

89. KELOMPOK
TEMA KELOMPOK KELAS B
1
2
Trafiking anak
3
Perlindungan anak jalanan
4
Mobil murah tidak tepat sasaran
5
Ketidaktepatan BLSM
6
Page  89
Larangan berjualan di gerbong KA
Kenaikan standar kelulusan UN
7
Kurang berhasilnya KB

90. KELOMPOK
TEMA KELOMPOK KELAS C
1
2
Pemberdayaan Pengemis Perlu Studi Kelayakan
3
Korupsi Dana Pendidikan UNAS
4
BLSM tidak tepat sasaran
5
Gepeng
6
Page  90
Penyalahgunaan Dana Kebijakan Impor Daging Sapi
Kemenperindag RI
BBM
7

91. Referensi
 Deacon, Bob (2003). “Supranational Agencis and Social Policy” dalam
Social Policy, Oxford: Blackwell.
 Deacon, Bob (2007). Global Social Policy & Governance. London: Sage.
 Gaspar Fajth (2010). UNICEF’s Social Policy Agenda, New York: UNICEF
Division of Policy and Practice
 Sykes, Rob (2003) “Social Policy and Globalization” dalam Social Policy,
Oxford: Blackwell.

Page  91

92. Teki-teki dari jaman pil kiplik untuk yang tertarik dan belum pernah tau...
Teka teki ini tidak mengandung trick, hanya murni logika.
Semoga Anda beruntung dan jangan cepat menyerah!
Ada 5 buah rumah yang masing-masing memiliki warna berbeda. Setiap
rumah dihuni satu orang pria dengan kebangsaan yang berbeda-beda.
Setiap penghuni menyukai satu jenis minuman tertentu, merokok satu
merek tertentu dan memelihara satu jenis hewan tertentu. Tidak ada
satupun dari kelima orang tersebut minum minuman yang sama, merokok
merk rokok yang sama dan memelihara hewan yang sama seperti
penghuni yang lain.
PERTANYAAN : Siapakah yang memelihara IKAN ?
Page  92

93. PETUNJUK :
Orang Inggris tinggal di dalam rumah berwarna merah.
Orang Swedia memelihara anjing.
Orang Denmark senang minum teh.
Rumah berwarna hijau terletak tepat di sebelah kiri rumah berwarna putih.
Penghuni rumah berwarna hijau senang minum kopi.
Orang yang merokok Pallmall memelihara burung.
Penghuni rumah yang terletak di tengah tengah senang minum susu.
Penghuni rumah berwarna kuning merokok Dunhill.
Orang Norwegia tinggal di rumah paling pertama.
Orang yang merokok Marlboro tinggal disebelah orang yang memelihara kucing.
Orang yang memelihara Kuda tinggal di sebelah orang yang merokok Dunhill.
Orang yang merokok Winfield senang minum bir.
Di sebelah rumah berwarna biru tinggal orang Norwegia.
Orang Jerman merokok Rothmans.
Orang yang merokok Marlboro bertetangga dengan orang yang minum air.
Albert Einstein menyusun teka teki ini pada abad yang lalu.
Dia menyatakan 98% penduduk di dunia tidak mampu memecahkan teka teki ini.
Apakah anda termasuk yang 2 % ??????