Analisis kebijakan publik bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah publik. Terdapat informasi mengenai masalah publik dan alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan. Analisis kebijakan merupakan proses mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan untuk mendapatkan solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu.

1. 1
Oleh
Dr. Ir. A. H. Rahadian, M. Si
rahadian_ah@yahoo.com
PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA INDONESIA (STIAMI)
2 0 1 5
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

2. Masalah Publik & Tanggung Jawab Negara
Masalah-masalah publik:
• PKL (tempat usaha & pembinaan)
• Kemiskinan & BLT
• Kenaikan BBM
• Sarana Transportasi (Jalan Raya)
• Otonomi Daerah (kewenangan,
kelembagaan, Pilkada)
• Kewenangan Desa &
Keotonomiannya
• Pemanfaatan RTH
• Pendidikan (Alokasi Biaya)
• Kesehatan (Akses, biaya &
keadilan)
2

3. Tanggungjawab Negara/Pemerintah
mengintervensi masalah2 Publik....?????
Lingkup tanggungjawab yg
dpt dilakukan Pemerintah
• Aktifitas yg bersifat
monopoli → tdk
dimungkinkan adanya
persaingan
• Aktivitas/usaha selamanya
→ pajak, Pemilu/Pilkada,
keamanan nasional,
pendataan penduduk
• Aktivitas yg berhub dg
nilai2 (moral sosial)
&kepercayaan → tidak dpt
diperjual belikan spt
hukum, etika sosial,
kontrol (trantib)
(Dwidjowijoto,2006)
3
Negara / Pemerintah perlu:
 Mengambil keputusan (utk
melakukan sesuatu atau tidak
bertindak dg pertimbangan
tertentu)
 Mengalokasikan sumber daya
secara optimal
 Mengatur & mengurus
kehidupan masya. dlm konteks
Good Governance (misalnya
transparansi & akuntabilitas dg
dasar penegakan hukum secara
adil)
Oleh
krn
itu

4. Apa itu Kebijakan
Publik....?
• Thomas Dye kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do
or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah
untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
• Chandler dan Plano kebijakan publik sebagai pemanfaatan yang
strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk
memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. (dlm Keban, 2004)
• David Easton kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan
untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. (Islamy, 2004)
• W.N. Dunn Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang
disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang
pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengenda-lian
kriminalitas, dan pembangunan perkotaan
• Irfan Islamy Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang
ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang
mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan
masyarakat
4

5. Apa itu Kebijakan
Publik....?
Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui
berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai
implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu:
• adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi,
pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan
kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat;
• adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level
ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran,
pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang
akan mempengaruhi kehidupan masyarakat;
• adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat (Pendapat Woll dikutip Tangkilisan, 2003)
5

6. Hal yg dapat dimaknai dari pengertian KP...:
• Kebij publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan
untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yg diinginkan
• Kebij. Publik adl kebij yg dibuat oleh administratur negara
(administrator publik) → kebij publik adl segala sesuatu yg
dikerjakan/tdk dikerjakan oleh pemerintah sbg administrator publik
• Kebij. Publik adl Kebij. yg mengatur kehidupan bersama atau
kehidupan publik
• Dikatakan sbg Kebij. Publik jika manfaat yg diperoleh masyarakat yg
bukan pengguna langsung dari produk yg dihasilkan jauh lebih
banyak atau lebih besar dari pengguna langsung
(Dwidjowijoto,2006)
6

7. ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK
 Untuk memecahkan masalah yang tumbuh kembang di
masyarakat;
 Untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
 Mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat;
 Dilakukan oleh instansi yang berkewenangan.
PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK
• Dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
pemerintah.
• Dilaksanakan dlm bentuk nyata
• Mempunyai maksud dan tujuan tertentu
• Untuk kepentingan seluruh masyarakat
• Selalu berorientasi tujuan dan tindakan
7

8. Kegagalan Kebij. Publik
• Seringkali suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
mengalami kegagalan (tidak mencapai tujuan ataupun tidak
menyelesaikan masalah)
• Bahkan kebij.publik yg telah ditetapkan untuk dilaksanakan
menimbulkan masalah baru
• Kegagalan suatu kebijakan (policy failure) (Hogwood dan Gunn dlm
Wahab, 2004) dapat dikategorikan sbb:
1) non implementation” (tidak terimplementasi)
2) unsuccessful” (implementasi yang tidak berhasil).
• Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-
faktor diantaranya :
a) pelaksanaannya jelak (bad execution),
b) kebijakannya sendiri itu memang jelek (bad policy)
c) kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (bad luck).
8

9. KegagalanKebij. Publik.....
• Kegagalan Kebij krn Kebij. Publik yg tidak unggul yg bercirikan (Dwidjowijoto,
2006):
– Berbenturan dg kebij. lain yg setara
– Pertentangan antar pasal-pasal
– Muatannya memang tidak unggul
Sebabnya ada pada proses perumusannya (pelibatan aktor, perumusan masalah
dan orientasi alternatif pemecahannya)
• Thomas Dye perumus kebij. memiliki kecenderungan untuk
memaksimalkan pemenuhan kepentingannya sendiri & kurang termotivasi
untuk memenuhi kepentingan masyarakat
• Smallwood dan Nakamura perumusan permasalahan yg kabur, tujuan yg
tidak jelas, serta informasi yg kurang memadai
• E.S Quade penyebab utama munculnya kegagalan kebij. adalah:
– buruknya proses pembuatan kebij. pemerintah.
– kebijakan yang ada tidak mampu mendorong terjadinya perubahan
keadaan ke arah yg lebih positif.
– kurang memahami akar permasalahan, akibatnya usulan pemecahan
tidak tepat atau bahkan salah arah 9

10. Pembuat kebijakan harus mengetahui :
1. Semua nilai utama yang ada pada masyarakat
2. Semua alternatif dan konsekuensi yg timbul
3. Rasio antara tujuan dan nilai-nilai sosial
4. Alternatif kebijakan yg paling efisien
5. Harus mengetahui informasi yang memiliki kualitas tinggi, sebab
akan menentukan efektifitas kebijakan publik
10
Bagaimana caranya.....?????
Perlu dilakukan
karena
Dalam Analisis Kebijakan Publik terdapat informasi2 berkaitan dengan
masalah2 kebijakan publik serta argumen2 tentang berbagai alternatif
kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak
pembuat kebijakan

11. Pengertian Analisis Kebijakan Publik (AKP)
• William N. Dunn : suatu disiplin ilmu sosial terapan yg
menggunakan berbagai macam metodologi penelitian &
argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan
untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan
• E.S Quade : Suatu bentuk penelitian terapan yg
dilakukan untuk memahami secara mendalam berbagai
permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yg
lebih baik
• DL Weimer dan AR Vinning : Proses mengevaluasi
beberapa alternatif kebijakan dg menggunakan kriteria-
kriteria yg relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk
dijadikan tindakan kebijakan
11

12. Pada prinsipnya:...
• Analisis KP berhubungan dengan penyelidikan & deskripsi sebab-
sebab & konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik
• Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dg
masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang
berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan atau
masukan kepada pihak pembuat kebijakan
• Analisis KP dapat dipandang sebagai proses berargumentasi dan
debat untuk menciptakan, mengkaji secara kritis, dan
mengkomunikasikan pengetahuan (keyakinan) yang plausibel
(keyakinan kebenaran yang masuk akal) tentang kinerja dari proses
pembuatan kebijakan.
• Analisis KP dapat juga dipahami sebagai "pengkomunikasian
(penciptaan) dan penilaian kritis, pengetahuan (yang relevan dengan
kebijakan)".
• Kualitas analisis kebijakan (pengatahuan, informasi, penilaian kritis)
adalah penting untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya
12

13. Ciri-ciri analisis kebijakan (Widodo (2007)) , antara lain:
• Analisis KP sebagai aktivitas kognitif (cognitive activity),
yaitu aktivitas yg berkaitan dengan learning and thinking.
• Analisis KP sebagai bagian dari proses kebijakan secara
kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif.
• Analisis KP sebagai disiplin intelektual terapan, hal ini
berarti masalah kebijakan yang harus dikaji melalui
aktivitas dari sejumlah analisis.
• Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah
publik (public problems)..
13

14. Dimensi Analisis KP
• Dua dimensi AKP menurut Dwidjowijoto (2006):
– Dimensi Keilmuan --- pemahaman secara mendalam akan suatu
kebij; AKP dilakukan untuk meneliti suatu kebij. yg telah dibuat dan
dilaksanakan, memahami hubungan antar bagian dlm suatu
kebijakan dan menemukan makna kebij yg berhubungan dengan
pemahaman publik thd kebij & bagaimana kebij tsb di
implementasikan oleh birokrasi
– Dimensi Praktek --- AKP dibuat sebagai upaya awal untuk
membuat kebijakan
• Analisis KP mrpkn kegiatan yg bersifat:
– Preskriptif --- diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah
sosial
– Deskriptif --- dimaksudkan untuk menggambarkan secara runtut
keadaan masalah: dimana letak masalah, seberapa jauh tingkat
keparahan masalah, apa penyebab timbulnya masalah, bagaimana
akibat-akibat masalah tsb pada masyarakat (Wahab, 2008)
14

15. Analisis kebijakan dari perspektif akademik:
15
 memfokuskan pada hubungan antara policy determinant & policy content
 menjelaskan/menerangkan hakekat, karakteristik dan profil kebijakan;
 berusaha menjelaskan kebij publik yg bisa diterapkan dalam waktu dan ruang
yang berbeda (comparative);
 berusaha menjelaskan hal-hal spesifik yg diidentifikasikan melalui ‘general
theories”;
 tidak berusaha merubah kebij. tetapi lebih menekankan pada usaha
menjelaskan untuk memahami suatu kebij;
 analis melakukan analisis dan penelitiannya secara independent (tidak
dikontrak/dipesan, kalaupun ia dikontrak maka jarang kejadiannya);
 riset yg dilakukan mencakup ukuran waktu yg panjang dan komprehensif;
 analis (sebagai ilmuwan sosial) melihat dirinya sebagai non-partisan
(independent) atau clients
 Cenderung tidak obyektif karena dilakukan untuk kemudian hasilnya diberikan
kepada clients sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai clients tersebut

16. Analisis Kebijakan dari perspektif Terapan
• Memfokuskan pada hungan antara policy content & policy impact.
• Mencoba menjawab sejumlah pertanyaan: Apakah kebijkan
tersebut berjalan sebagaimana mestinya? Apakah kebijakan
berjalan secara efisien? Apakah ada alternatif lain yang lebih baik?.
• Memfokuskan pada isi kebij. tertentu dan masalah kebij. dengan
tujuan mengevaluasi dampak kebij.
• Pendekatan yg dilakukan sifatnya kontekstual, berkenaan dg kebij
tertentu dalam suatu kondisi tertentu (tidak terlalu berkutat
pada’wilayah’ teori)
• Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk memperbaiki dan merubah
sehingga melibatkan aspek politik (yg biasanya tidak dilakukan
dalam AKP akademik).
• Biasanya diklakukan berdasarkan kontrak dengan policy makers
16

17. Manfaat/Tujuan AKP
• AKP bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para
pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah
publik
• Dalam proses AKP terdapat informasi-informasi berkaitan dengan
masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai
alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan
kepada pihak pembuat kebijakan
• Untuk meramu secara sistematik beragam gagasan yang berasal dari
berbagai macam disiplin (misalnya sosiologi, politik, ekonomi,
administrasi publik, psikologi sosial dan antropologi) kemudian
digunakan untuk menginterpretasikan sebab-sebab dan akibat-akibat
dari tindakan pemerintah (Wahab, 2008)
• Membantu policy maker menghasilkan kebij.publik yg berkualitas
• AKP diperlukan untuk menjamin bahwa kebij.publik yg hendak
dirumuskan didasarkan atas manfaat yg akan diterima oleh publik
17

18. AKP menghasilkanInformasi yg Relevandg Kebijakan
Metodologi AKP dapat memberikan
informasi dengan menjawab 5 bentuk
pertanyaan (W.N. Dunn):
1. Masalah apakah yg dihadapi?
2. Kebijakan apa yg telah dibuat
untuk memecahkan masalah
tersebut?
3. Bagaimana nilai dari hasil-hasil
kebijakan?
4. Alternatif kebijakan apakah yg
tersedia untuk memecahkan
masalah tersebut?
5. Alternatif tindakan apakah yg
dilakukan untuk memecahkan
masalah?
18

19. Unsur dlmAnalisis KP
Terdapat elemen penting yang harus dipertimbangkan
secara logis dalam menangani masalah publik.
Analisis kebijakan bekerja didalam elemen tersebut, yakni:
• Tujuan-tujuan.
• Alternatif-alternatif
• Dampak-dampak
• Kriteria
• Model
19

20. Ada 5 (lima) argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik
(Yuwono dan Badjuri ,2002), :
– Dengan AKP , maka pertimbangan yang scientific, rasional & obyektif
diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebij.publik
– AKP yg baik & komprehensif memungkinkan sebuah kebij didesain
secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa &
bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (Public Welfare).
– AKP menjadi sangat penting oleh karena persoalan yg bersifat
multidimensional, saling terkait (interdependent) & berkorelasi satu
dengan lainnya.
– AKP memungkinkan tersedianya panduan yg komprehensif bagi
pelaksanaan & evaluasi kebijakan, hal ini disebabkan analis kebijakan
mencakup 2 (dua) hal yaitu hal-hal yg bersifat substansial saat ini &
hal-hal yg bersifat strategik yg mungkin akan terjadi pada masa yg
akan datang.
– AKP memberikan peluang yg lebih besar untuk meningkatkan
partisipasi publik, hal ini karena dalam metode analisis kebijakan mesti
melibatkan aspirasi masyarakat.
20

21. Kebijakan Publik (KP) dan Analisis KP (AKP)
• Kebijakan Publik berhubungan dengan tindakan pemerintah
• Analisis KP berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-
sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik
• AKP bermula dari rasa ketidakpuasan karena ”banyaknya kebijakan
yg tidak memuaskan”, sehingga analisa kebijakan dapat diartikan
sebagai ”tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan
yg baru sama sekali, maupun kebijakan yg baru sebagai konsekuensi
dari kebijakan yg ada
• AKP dapat menghasilkan informasi yg relevan dengan kebijakan
pada satu, beberapa atau seluruh tahapan dari proses kebijakan,
tergantung pada tipe masalah yg dihadapi oleh klien
• Tujuan analisa kebijakan adalah untuk menyediakan informasi-
informasi yg dapat digunakan untuk memikirkan kemungkinan
pemecahan masalah-masalah kebijakan bagi para pengambil
kebijakan.
21

22. • AKP merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan
dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan
pengetahuan ttg proses pembuatan kebijakan, analisis meneliti
sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik
• Leslie A. Pal menyatakan bahwa terdapat tiga elemen atau
komponen dalam proses kebijakan yang bisa jadi sesuai dengan
target dari analisis (Widodo,2007) .
– Pertama, terdapat faktor determinan utama dalam setiap
kebijakan yang menghasilkan kebijakan.
– Kedua, terdapat isi (content) kebijakan yang bisa jadi maksud
dan tujuan kebijakan, pendefenisian masalah, dan instrument
kebijakan pemerintah.
– Ketiga, terdapat dampak kebijakan
22

23. Penilaian
Perumusan
Masalah
Peramalan
Rekomendasi
Pemantauan
Penilaian Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
Penyusunan Agenda
Hubungan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Proses Kebijakan
Sumber : William N. Dunn, 2006:25 23

24. AKP dapat dilakukan pada semua tahap Proses Kebijakan
• Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi
masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah publik tersebut
menjadi kebijakan publik.
– Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah publik yang menjadi
agenda pemerintah.
• Analisis pada tahap selanjutnya dilakukan untuk menemukan alternatif
kebijakan publik dengan menentukan tujuan, sasaran, program dan
kegiatan.
– Hasil analisis tahap ini adalah pernyataan kebijakan (policy statement)
yang biasanya berupa peraturan perundangan.
• Analisis pada tahap selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi
kebijakan, merencanakan serta menyusun kegiatan implementasi kebijakan.
– Hasil analisis pada tahap ini adalah aksi kebijakan (policy action).
• Analisis berikutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan dengan
memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijakan.
– Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan menjadi dasar
tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya.
24