1. Nama : Alvian Dwiguntara Putra
NIM : 125120502111001
Kelas : A.POL.3
Dosen : Wawan E. Kuswanoro, S.Sos. M.Si.
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Membahas mengenai kebijakan publik tidak lwpas dari perumusan sebagaimana berikut:
Siapa yang membuat?, Siapa yang membutuhkan?, Siapa saja yng mempengaruhi? Dewasa ini,
istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku
negara pada umumnya (United Nation, 1975; Nevil Johnson, 1980). Mendefinisikan kebijakan
publik menurut para tokoh:
• Smith dan Larimer (2009): “there is not a field of public policy studies, there are fields-
plural-of public policy studies” (ini bukan bidang studi kebijakan publik, ada bidang jamak
dari studi kebijakan publik). Dalam konteks ini, kebijakan publik akan selalu dianggap
sebagai bersifat plural, dan karena itu masalah-masalah kebijakan pun sebagai sebuah
permintaan akademik tidak hanya menjadi minat perhatian ahli dari disiplin ilmu tertentu
yang mempelajari atau mendekatinya secara monodisiplin.1
• Eystone (1971: 18): “the relationship of governmental unit to its environment” (antar
hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintah dengan lingkungannya).
• Wilson (2006: 154): “The actions, objective and pronouncement of governments on
particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the
explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-
tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-
langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan
penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau
tidak terjadi)).
• Thomas R. Dye (1978; 1987: 1): “whatever governments shoose to do or not to do” (pilihan
tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).
1 Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan” Bumi Aksara (Jakarta: 2012) hal. 11-12.

2. • W.I. Jenkins (1978: 15): “A set of interrelated decisions taken by a political actor or group
of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a
specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these
actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang
aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta
cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya
masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).
• Chief J. O. Udijo, seorang pakar dari Nigeria (1981): “an sentioned course af action
addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large”
(suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan
dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).
• Lemieux, seorang pakar dari Prancis (1995: 7): “The product of activities aimed at the
resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are
structured. The entire process evolves over time” (produk aktivitas-aktivitas yang terjadi di
lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.
Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).
• Gerston (2002), “all public policymaking involves government in some way” (semua
pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara).
Apa yang dimaksud implementasi kebijakan? Implementasi kebijakan merupakan bagian
yang sangat penting dalam pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah
ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam
kepentingan, aktor, organisasi, prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk
bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.
Dalam realita implementasi, selain melibatkan banyak orang juga menyangkut hubungan-
keorganisasian yang kompleks (mungkin ada komisi DPR/DPRD, lembaga swadaya masyarakat,
pengusaha/pebisnis). Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses
melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan peradilan, pemerintah eksekutif, atau dekrit presiden.
Implementasi kebijakan tidak lepas dari birokrasi tentu tidak mudah untuk merumuskan
maupun menjalankan kebijakan, diperlukan kerjasama dan saling sadar akan berbagai kepentingan.