SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Kebijakan Publik

“Proses Formulasi Kebijakan”
Kebijakan=Solusi
•

Anderson (2006: 6), kebijakan dapat
didefinisikan sebagai tindakan yang didesain
secara sengaja yang relati stabil yang
dilakukan oleh aktor sebagai tindakan yang
didesain secara sengaja yang realtif stabil
yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor
untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal
yang menjadi perhatian bersama.
Kebijakan dan Formulasi?
• Gerston (2002), hal penting dalam formulasi
kebijakan adalah bagaimana memberikan
pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua
pembuat kebijakan adalah kepada masyarakat
yang dilayaninya (Gerston, 2002: 14).
Apa Kriteria Formulasi Kebijakan?
Anderson (2006, 127:137), 6 kriteria mempengaruhi
suatu kebijakan tertentu:
1.nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi,
individu, kebijakan maupun ideologi
2.afiliasi partai politik
3.kepentingan konstituen
4.opini publik
5.penghormatan terhadap pihak lain
6.aturan kebijakan
Tahapan Formulasi Kebijakan
•

Proses 1Identifikasi masalah aktivitas; publikasi
masalah sosial: mengekspresikan tuntutan akan
tindakan pemerintahPeserta: media massa,
kelompok kepentingan; inistiatif masyarakat; opini
publik

•

Proses 2 Penetapan agenda aktivitas: menentukan
mengenai masalah-masalah apa yang akan
diputuskan;
masalah
apa
yang
akan
dibahas/ditangani oleh pemerintah peserta: elit
termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk
jabatan publik tertentu; media massa
Tahapan Formulasi Kebijakan Cont’d 2
•

Proses
3
Perumusan
kebijakan
aktivitas:
pengembangan
proposal
kebijakan
untuk
menyelesaikan dan memperbaiki masalah peserta:
pemikir; presiden dan lembaga eksekutif; komite
kongres; kelompok kepentingan

•

Proses 4 Legitimasi kebijakan aktivitas: memilih
proposal; mengembangkan dukungan untuk
proposal
terpilih;
menetapkannya
menjadi
peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnya
peserta: kelompok kepentingan; presiden; kongres;
pengadilan
Tahapan Formulasi Kebijakan Cont’d 1
•

Proses
5
Implementasi
kebijakan
aktivitas
mengorganisasikan
departemen
dan
badan;
menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan;
menetapkan pajakpeserta: presidan dan staf
kepresidenan; departemen dan badan

•

Proses 6 Evaluasi kebijakan aktivitas: melaporkan
output dari program pemerintah; mengevaluasi
dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan
bukan sasaran; mengusulkan Peserta: departemen
dan badan; komite pengawasan kongres; media
massa; pemikir
Siapa yang Terlibat?
•
•
•
•
•
•

media massa, kelompok kepentingan; inistiatif
masyarakat; opini publik
elit termasuk presiden dan kongres; kandidat
untuk jabatan publik tertentu; media massa
pemikir; presiden dan lembaga eksekutif; komite
kongres; kelompok kepentingan
kelompok kepentingan; presiden; kongres;
pengadilan
presiden dan staf kepresidenan; departemen dan
badan
departemen dan badan; komite pengawasan
kongres; media massa; pemikir
Tipe-tipe Formulasi Kebijakan
•

•

model deskriptif, adalah untuk menerangkan dan
memprediksikan sebab dan akibat dari pilihan- pilihan
kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk
memonitor outcomes dari tindakan-tindakan kebijakan.
Contoh: berbagai Indikator Pembangunan terbitan BPS
ataupun berbagai instansi Pemerintah
model normatif, menerangkan dan memprediksi sebab dan
akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan
atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan
pencapaian suatu manfaat tertentu. Beberapa model
normatif yang sering digunakan dalam kebijakan publik
antara lain adalah: model tentang tingkat optimal kapasitas
pelayanan publik (mis: target peningkatan sebesar PAD
10%)
Tipe-tipe Formulasi Kebijakan
•
•

•

model verbal: adalah cara menampilkan model kebijakan
dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, Presiden
Habibie, pada sambutan tangga
model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk
menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang
dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah
kebijakan yang hendak dipecahkan
model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan
dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara
variabel-variabel kebijakan
Bagaimana Memulai?
•

Sidney (Fischer, 2007: 79) tahap perumusan
melibatkan aktivitas identifikasi atau merajut
seperangkat alternatif kebijakan mengatasi
sebuah permasalahan; mempersempit
seperangkat solusi sebagai persiapan
penentuan kebijakan akhir.
•

•

Definisi Masalah

MASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai, kebutuhan
atau kesempatan yang belum terlaksana dan
pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan
pemerintahMASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai,
kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana
dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan
pemerintah ATAU
MASALAH KEBIJAKAN adalah suatu konstruksi mental
yang didasarkan atas konseptualisasi dan spesifikasi
dari unsur-unsur suatu situasi problematis
Alternatif Kebijakan
•

Sidney (Fischer, 2007: 79) Perumusan kebijakan
hendaknya memperhatikan sejumlah pertanyaan:
1.
2.
3.
4.
5.

apa rencana untuk menyelesaikan masalah?
apa yang menjadi tujuan dan prioritas?
pilihan apa yang terssedia untuk mencapai tujuan
tersebut?
apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan?
eksternalitas apa, baik positif maupun negatif terkait
dengan setiap alternatif?
Sumber Alternatif
•

Sidney (Fischer, Miller and Sidney, 2007: 79)
sejumlah kriteria membantu menentukan pemilihan
alternatif:
1.
2.
3.
4.

Kelayakannya
penerimaan secara politis
Biaya
manfaat, dll

More Related Content

What's hot

Identifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisIdentifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisardinmarL
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)nurul khaiva
 
04.Anilisis Kebijakan Publik 2
04.Anilisis Kebijakan Publik 204.Anilisis Kebijakan Publik 2
04.Anilisis Kebijakan Publik 2siskamto
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1siskamto
 
Bedah buku Kebijakan Publik - Prof Said
Bedah buku Kebijakan Publik - Prof SaidBedah buku Kebijakan Publik - Prof Said
Bedah buku Kebijakan Publik - Prof SaidYogi Suwarno
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikSiti Sahati
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)Kim ijo
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianMukhrizal Effendi
 
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)Flavia Solution
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder MappingModul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mappingunitpublikasi
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Ahmad Syarif
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktklailashare
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik09417144006
 
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 

What's hot (20)

Identifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisIdentifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategis
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
 
04.Anilisis Kebijakan Publik 2
04.Anilisis Kebijakan Publik 204.Anilisis Kebijakan Publik 2
04.Anilisis Kebijakan Publik 2
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
 
Bedah buku Kebijakan Publik - Prof Said
Bedah buku Kebijakan Publik - Prof SaidBedah buku Kebijakan Publik - Prof Said
Bedah buku Kebijakan Publik - Prof Said
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
 
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder MappingModul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktk
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik
 
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 

Similar to 9 proses-formulasi-kebijakan

Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikHimpunan Mahasiswa Islam
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxMateri PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxDidikArrayid
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESListiana Nurwati
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1hoyin rizmu
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Isu isu strategis Administrasi Publik pada Diklatpim IV - Medan Sumatera Utara
Isu isu strategis Administrasi Publik pada Diklatpim IV - Medan Sumatera UtaraIsu isu strategis Administrasi Publik pada Diklatpim IV - Medan Sumatera Utara
Isu isu strategis Administrasi Publik pada Diklatpim IV - Medan Sumatera UtaraYogi Suwarno
 
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011walfie
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 
Ruang lingkup perencanaan program penyuluhan
Ruang lingkup perencanaan program penyuluhanRuang lingkup perencanaan program penyuluhan
Ruang lingkup perencanaan program penyuluhanRahma Rizky
 
MODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf
MODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdfMODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf
MODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdfLindaduil
 
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikYafiAlghifari
 
Materi Perkuliahan Analisis Kebijakan Publik
Materi Perkuliahan Analisis Kebijakan PublikMateri Perkuliahan Analisis Kebijakan Publik
Materi Perkuliahan Analisis Kebijakan Publikprimadhonaqyu
 
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdfAgusTubels
 

Similar to 9 proses-formulasi-kebijakan (20)

Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxMateri PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Isu isu strategis Administrasi Publik pada Diklatpim IV - Medan Sumatera Utara
Isu isu strategis Administrasi Publik pada Diklatpim IV - Medan Sumatera UtaraIsu isu strategis Administrasi Publik pada Diklatpim IV - Medan Sumatera Utara
Isu isu strategis Administrasi Publik pada Diklatpim IV - Medan Sumatera Utara
 
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Ruang lingkup perencanaan program penyuluhan
Ruang lingkup perencanaan program penyuluhanRuang lingkup perencanaan program penyuluhan
Ruang lingkup perencanaan program penyuluhan
 
MODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf
MODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdfMODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf
MODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf
 
MI 3
MI 3MI 3
MI 3
 
Bahan Tayang SANRI 5
Bahan Tayang SANRI 5Bahan Tayang SANRI 5
Bahan Tayang SANRI 5
 
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
 
Materi Perkuliahan Analisis Kebijakan Publik
Materi Perkuliahan Analisis Kebijakan PublikMateri Perkuliahan Analisis Kebijakan Publik
Materi Perkuliahan Analisis Kebijakan Publik
 
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
 

9 proses-formulasi-kebijakan

  • 2. Kebijakan=Solusi • Anderson (2006: 6), kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relati stabil yang dilakukan oleh aktor sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang realtif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama.
  • 3. Kebijakan dan Formulasi? • Gerston (2002), hal penting dalam formulasi kebijakan adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan adalah kepada masyarakat yang dilayaninya (Gerston, 2002: 14).
  • 4. Apa Kriteria Formulasi Kebijakan? Anderson (2006, 127:137), 6 kriteria mempengaruhi suatu kebijakan tertentu: 1.nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi 2.afiliasi partai politik 3.kepentingan konstituen 4.opini publik 5.penghormatan terhadap pihak lain 6.aturan kebijakan
  • 5. Tahapan Formulasi Kebijakan • Proses 1Identifikasi masalah aktivitas; publikasi masalah sosial: mengekspresikan tuntutan akan tindakan pemerintahPeserta: media massa, kelompok kepentingan; inistiatif masyarakat; opini publik • Proses 2 Penetapan agenda aktivitas: menentukan mengenai masalah-masalah apa yang akan diputuskan; masalah apa yang akan dibahas/ditangani oleh pemerintah peserta: elit termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa
  • 6. Tahapan Formulasi Kebijakan Cont’d 2 • Proses 3 Perumusan kebijakan aktivitas: pengembangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah peserta: pemikir; presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan • Proses 4 Legitimasi kebijakan aktivitas: memilih proposal; mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih; menetapkannya menjadi peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnya peserta: kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan
  • 7. Tahapan Formulasi Kebijakan Cont’d 1 • Proses 5 Implementasi kebijakan aktivitas mengorganisasikan departemen dan badan; menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan; menetapkan pajakpeserta: presidan dan staf kepresidenan; departemen dan badan • Proses 6 Evaluasi kebijakan aktivitas: melaporkan output dari program pemerintah; mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran; mengusulkan Peserta: departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir
  • 8. Siapa yang Terlibat? • • • • • • media massa, kelompok kepentingan; inistiatif masyarakat; opini publik elit termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa pemikir; presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan presiden dan staf kepresidenan; departemen dan badan departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir
  • 9. Tipe-tipe Formulasi Kebijakan • • model deskriptif, adalah untuk menerangkan dan memprediksikan sebab dan akibat dari pilihan- pilihan kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk memonitor outcomes dari tindakan-tindakan kebijakan. Contoh: berbagai Indikator Pembangunan terbitan BPS ataupun berbagai instansi Pemerintah model normatif, menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu. Beberapa model normatif yang sering digunakan dalam kebijakan publik antara lain adalah: model tentang tingkat optimal kapasitas pelayanan publik (mis: target peningkatan sebesar PAD 10%)
  • 10. Tipe-tipe Formulasi Kebijakan • • • model verbal: adalah cara menampilkan model kebijakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, Presiden Habibie, pada sambutan tangga model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan
  • 11. Bagaimana Memulai? • Sidney (Fischer, 2007: 79) tahap perumusan melibatkan aktivitas identifikasi atau merajut seperangkat alternatif kebijakan mengatasi sebuah permasalahan; mempersempit seperangkat solusi sebagai persiapan penentuan kebijakan akhir.
  • 12. • • Definisi Masalah MASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan pemerintahMASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan pemerintah ATAU MASALAH KEBIJAKAN adalah suatu konstruksi mental yang didasarkan atas konseptualisasi dan spesifikasi dari unsur-unsur suatu situasi problematis
  • 13. Alternatif Kebijakan • Sidney (Fischer, 2007: 79) Perumusan kebijakan hendaknya memperhatikan sejumlah pertanyaan: 1. 2. 3. 4. 5. apa rencana untuk menyelesaikan masalah? apa yang menjadi tujuan dan prioritas? pilihan apa yang terssedia untuk mencapai tujuan tersebut? apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? eksternalitas apa, baik positif maupun negatif terkait dengan setiap alternatif?
  • 14. Sumber Alternatif • Sidney (Fischer, Miller and Sidney, 2007: 79) sejumlah kriteria membantu menentukan pemilihan alternatif: 1. 2. 3. 4. Kelayakannya penerimaan secara politis Biaya manfaat, dll