Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi

1. ADMINISTRASI NEGARA &
PUBLIC POLICY
Presented By
Kelompok IV
Program Magister STIA LAN
Semster I
2014

2. Hubungan Administrasi Negara &
Public Policy
• Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2
ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-
masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda
terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin
ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi
negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu
adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi.
• Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan
dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari negara
(organisasi), yang ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. ilmu administrasi
negara itu memiliki delapan unsure (pilar) utama; yaitu: organisasi
//manajemen //personalia//materil// finansial//human
relation//komunikasi//ketatausahaan

3. Hubungan Administrasi Negara &
Public Policy
• Kebijakan publik (public policy) adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen.
Unsur organisasi di dalam perspektif ini adalah 'Negara', sedang unsure manajemen
adalah 'Pemerintahan'. Negara dipandang sebagai suatu wadah atau organisasi
dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat
mendinamisasikannya. Unsur dinamis itu adalah mana jemen, yang di dalam sistem
kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan. Dalam perspektif ini bertemunya
unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan
atau hukum yang lazim disebut kebijakan publik.
• Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di
jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara
modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa
dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas
kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai
kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan
retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat
dengan berbagai kepentingan.

4. Perkembangan Public Policy
John Dewey
Harold LasswellJohn Dewey memberikan
perhatian terhadap sifat
eksprimen dari cara mengukur
kebijaksanaan (Policy)
Harold Lasswell
mempertajam ide
Ilmu Policy sebagai
satu disiplin yang
tidak terpisahkan dari
disiplin-disiplin ilmu
lainnya.
1970
Pada tahun 1970-an
meledak Studi
tentang Public Policy

5. Pengertian Public Policy
1. Policy merupakan praktikal
sosial, ia bukan event yang
tunggal atau terisolir.
Dengan demikian, sesuatu
yang dihasilkan pemerintah
berasal dari segala kejadian
dalam masyarakat dan
dipergunakan pula untuk
kepentingan masyarakat.
2. Policy adalah suatu peristiwa
yang ditimbulkan oleh baik
untuk mendamaikam claim
dari pihak-pihak konflik, atau
untuk menciptakan incentive
bagi tindakan bersama bagi
pihak-pihak yang ikut
menetapkan tujuan akan
tetapi mendapatkan
perlakuan yang tidak sama
dan tidak rasional.
Dalam arti yang luas policy mempuanyai 2 aspek Pokok

6. Pengertian Public Policy
Harold Laswell & Abrahan Kaplan
“...policy as projected program
of goals, value, and pratices”
Heinz Eulau & Kennet Prewitt
“Policy is defined as
astanding decision
characterizef by behavioral
consistency and repetitiveness
on the part of both those who
make it and those who abide
by it”
Carl Frederick
“ It is essential for policy concept
that there be a goal, objective, or
purpose”
Thomas Dye
“Now certainly it would be a wonderful thing if government activities
were characterized by “consistency and repetitiveness”, but it is doubtful
that we would ever find “public policy” in government does is inconsistent
and nontrepetitive”

7. Pengertian Public Policy
“the outhoritative
allocation of value for
the whole society-but it
turn out that only the
government choosed to
do or not to do result in
the allocation of
values”
David Easton Thomas R. Dye
• Public Policy adalah
apapun yang dipilih
oleh pemerintah
untuk dilakukan
ataupun tidak
dilakukan (whatever
government choose
do or not to do).

8. Public Policy dan Ilmu Politik
Para ahli politik menggunakan
Public policy untuk menjelaskan
dan menerangkan sebab-sebab
dan akibat-akibat dari aktivitas
pemerintahan.

9. Public Policy dan Ilmu Politik
Para ahli –ahli ilmu politik memberikan perhatian besar kepada Publik Policy
dengan beberapa alasan:
1. Public policy dapat dipelajari untuk alasan-alasan ilmiah yang benar-benar
murni (purely scientific reason). Dalam hal ini pemahaman tentang sebab
akibat dari keputusan-keputusan policy yang dibuat dapat mengembangkan
pengetahuan mengenai kehidupan sosial.
2. Publik Policy dapat dipelajari pula untuk alasan-alasan yang profesional.
Memahami sebab akibat dari publik policy berarti sama halnya memberikan
kepada kita mengamalkan pengetahuan sosial untuk memecahkan masalah-
masalah praktis.
3. Publik policy dapat dipelajari dengan tujuan-tujuan politik. Alasan ini
dapat dipergunakan untuk menyakinkan agar diperoleh suatu kebijaksanaan
yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang tepat pula.

10. Public Policy dan Birokrasi
Proses Publik policy yang secara pokok menetapkan
garis-garis umum dalam rangka memecahkan
persoalan-persoalan masyarakat tidak dilepaskan
dari lembaga-lembaga pemerintah. Jika policy telah
ditetapkan persoalan yang kemudian timbul
bagaimana policy itu dilaksanakan. Dengan kata
lain jika suatu kebijaksanaan telah diputuskan, maka
dibutuhkan sistem untuk melaksanakan
kebijaksanaan tersebut. Sistem inilah menurut
Victor Thompson dinamakan Birokrasi.

11. Public Policy dan Administrasi Negara
Luther Gulick mengatakan bahwa “the division
between policy and administration will be
replaced with division between policy veto and
policy planning and execution” (pembagian
antara kebijakan dan administrasi akan
digantikan dengan pembagian antara hak veto
kebijakan dan perencanaan kebijakan dan
pelaksanaan)

12. Public Policy dan Administrasi Negara
Penolakan Policy (Policy Veto) merupakan
tindakan politik, adapun perencanaan dan
pelaksanaan policy adalah upaya administrasi.
Hal ini merupakan bukti
ketidakmungkinannya bahwa politik harus
dikeluarkan dari administrasi dan administrasi
dikeluarkan dari politik. Keduanya saling
berkaitan satu sama lain.

13. Ruang Lingkup Studi Public Policy
NASPAA (Network of School of Publik Policy
Affair and Administration) mencoba
merumuskan kajian analisis policy meliputi:
• Suatu proses memformulasikan, melaksanakan
dan mengevaluasi policy;
• Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan
memilih alternatif-alternatif;
• Suatu atribut yang jelas untuk membedakan
yang masih bersifat relatif ke policy yang jelas
dari bidang-bidang Fungsioanal tertentu;

14. Ruang Lingkup Studi Public Policy
Memerlukan kecakapan-kecapan untuk analisis sosial
ekonomi, diagnosis politik, identifikasi isu, dan evaluasi
Program
Mempunyai pengerahuan dan komitmen terhadap nilai
kepentingan masyarakat umum (public interest) seperti
misalnya analisis yang tajam dengan menggunakan data
yang ada mengenai luasnya pilihan-pilihan masyarakat
umum (Public Choice).

15. Ruang Lingkup Studi Public Policy
Gerald Caiden merumuskan Ruang Lingkup Studi Public Policy:
4. Adanya Kerjasama tentang kepentingan masyarakat (Public Interest)
5. Adanya Pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan Public policy
6. Adanya isi policy dan Evaluasinya
1. Adanya Partisipasi Masyarakat (Public Participation)
2. Adanya kerangka kerja policy (policy Framework)
3. Adanya strategi-strategi policy (Policy Strategies)

16. • Ada beberapa model yang bisa digunakan untuk menjelaskan seluk
beluk proses pembuatan Public Policy. Model menurut defenisi
adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Ia merupakan suatu
perwakilan yang disederhanakan dari berapa gejala dunia kenyataan.
• Model sangat bermanfaat dalam mengkaji kebijakan publik, karena:
1. Kebijakan publik merupkan proses yang kompleks, dengan sifat
model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu
dalam memahami realitas yang kompleks tersebut.
2. Sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas
yang kompleks tanpa menyederhanakannya terlebih dahulu,
maka peran model dalam memperjelas kebijakan publik akan
semakin berguna.
Model-Model dalam Pembuatan Public Policy

17.  Kemamfaatan sebuah model
akan tergantung pada
kemampuannya untuk
menyusun dan
menyederhanakan
kehidupan politik.
 Sebuah model seharusnya
dapat pula dipergunakan
mengidentifikasikan aspek-
aspek nyata yang signifikan
dari public policy
 Pada umumnya hendaknya
ada kesamaan dengan
realitasnya.
 Konsep atau model
harusnya mampu
mengkomunikasikan sesuatu
yang mengandung arti
 Sebuah model hendaknya
mampu memdorong untuk
mengadakan penelitian
langsung terhadap public
policy.
 Pendekatan sebuah model
hendaknya mengemukakan
uraian yang ilmiah terhadap
public policy
Penggunaan Model dalam Public Policy
Berikut ini uraian apa dan bagaimana kriteria sebuah model sehingga bermafaat
dalam public policy

18. • Model elit merupakan pengembangan pemikiran yang mengacu dari teori
elit. teori elit adalah teori dari negara yang berusaha untuk
menggambarkan dan menjelaskan hubungan kekuasaan dalam masyarakat
kontemporer. Teori ini memposisikan bahwa minoritas kecil, yang terdiri
dari anggota ekonomi elit dan kebijakan perencanaan jaringan, memegang
kekuasaan yang paling kuat dan bahwa kekuatan ini tidak tergantung pada
proses pemilu yang demokratis di suatu negara. Teori elit
berdiri sebagai oposisi terhadap pluralisme dalam
mengusulkan bahwa demokrasi adalah yang ideal utopis.
Hal ini juga berdiri bertentangan dengan teori otonomi
negara.

19. Elite
Pejabat &
Administrator
Massa
Pengarahan Policy
Pelaksanaan Policy
Elite di sini digambarkan tidak seimbang dari atas sosio-ekonomi dari masyarakat

20. Teori model elite secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Masyarakat dalam satu negara terentu dibagi atas 2 bagian, yakni bagian
yang mempunyai kekuasaan dan bagian yang tidak mempunyai
kekuasaan. Bagian yang mempunyai kekuasaan ini sedikit dan yang tidak
mempunyai kekuasaan jumlahnya banyak.
2. Kelompok kecil yang memerintah tersebut bukan tipe massa yang
dipengaruhi. Para elit ini biasanya berasal dari lapisan massyarakat yang
ekonominya tinggi.
3. Perpindahan dari kedudukan non-elit ke elit sangat pelan dan
berkesinambungan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi.
Hanya kalangan non-elit yang telah menerima konsensus elit yang
mendasar yang dapat diterima dalam lingkaran kaum elit.
4. Elit memberikan konsensus pada nilai dasar sistem soaial dan
pemeliharaan sistem.
5. Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan massa tetapi nilai-nilai elit
yang berlaku.
6. Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari
massa yang apatis. Sebaliknya elit mempengaruhi massa yang lebih besar.

21. Model ini berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi
antar kelompok dalam masyarakat adalah pusat perhatian
dari politik. Individu-individu yang memiliki latar belakang
kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik
secara formal maupun informal untuk mendesakan
kepentingan-kepentingannya pada pemerintah. Dalam model
ini, perilaku individu akan mempunyai makna politik kalau
mereka bertindak sebagai bagian atas nama kepentingan
kelompok. Kelompok dipandang sebagai jembatan yang
penting antara individu dan pemerintah, karena politik pada
dasarnya adalah perjuangan-perjuangan yang dilakukan
kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik.
Model Kelompok

22. Dari sudut pandang model ini sistem politik mempunyai
tugas untuk mengelola konflik yang timbul dalam
perjuangan antar kelompok tersebut, dengan cara :
1. Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan
kelompok;
2. Mengatur kompromi-kompromi dan
menyeimbangkan kepentingan;
3. Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam
bentuk kebijakan publik;
4. Memaksakan kompromi tersebut.
Model Kelompok

23. Menurut Model Teori Kelompok ini, Public policy pada saat-saat tertentu dan
kapanpun, senangtiasa merupakan usaha yang menjaga keseimbangan yang
dicapai di dalam kelompok yang sedang berjuang
Model Kelompok
Pengaruh
Tambahan Pengaruh
Kelompok
B
Public policy
Pengaruh
Kelompok
A
Equilibrium
Kelompok
Berkepentingan
B
Pembuat
policy
Kelompok
Berkepentingan
A
Hasil dari Public
policy yang
menguntungkan
kelompok A
Hasil dari Public
policy yang
menguntungkan
kelompok B
Tekanan Tekanan
Model Kelompok Public Policy

24. • Dalam model ini kebijakan
publik pada dasarnya
mencerminkan keseimbangan
yang tercapai dalam
perjuangan antar kelompok
pada suatu waktu tertentu dan
kebijakan publik
mencerminkan kesimbangan
setelah pihak-pihak atau
kelompok-kelompok tertentu
berhasil mengarahkan
kebijakan publik ke arah yang
menguntungkan mereka.
• Besar kecilnya pengaruh
kelompok-kelompok tersebut
ditentukan oleh jumlah:
1. Kekayaan,
2. Kekuatan organisasi,
3. Kepemimpinan,
4. Akses terhadap pembuat
keputusan dan
5. Kohesi dalam kelompok.
Model Kelompok

25. Model ini memandang kebijakan publik sebagai
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah. Menurut pandangan model ini,
kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga negara,
baik yang dilakukan secara perseorangan maupun
kelompok pada umumnya ditujukan pada lembaga
pemerintah. Kebijakan ditetapkan, disahkan, dan
dilaksanakan serta dipaksakan berlakunya oleh
lembaga pemerintah. Dalam model ini yang
membentuk kebijakan publik adalah interaksi antar
lembaga-lembaga pemerintah, dilain pihak,
betapapun kerasnya kehendak publik, namum
apabila tidak mendapat perhatian dari lembaga
pemerintah, kehendak tersebut tidak akan menjadi
kebijakan publik.
Model Kelembagaan (Institusion Model)

26. Lembaga pemerintah memberikan
karakteristik berbeda dalam kebijakan publik,
yaitu :
1. Pemerintah memberikan legitimasi
kepada kebijakan-kebijakan.
2. Kebijakan-kebijakan pemerintah
memerlukan universalitas.
3. Dengan demikian keunggulan kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah adalah
bahwa kebijakan tersebut dapat menuntut
loyalitas dari semua warga negaranya dan
mempunyai kemampuan membuat
kebijakan yang mengatur seluruh
masyarakat dan memonopoli penggunaan
kekuasaan secara sah yang mendorong
individu-individu dan kelompok
membentuk pilihan-pilihan mereka dalam
kebijakan
Model Kelembagaan (Institusion Model)

27. Beberapa ahli ilmu politik, mencoba untuk mengelompokkan berbagai
aktivitas menurut hubungannya dengan Public policy antara lain:
1. Identifikasi persoalan-persoalan (tuntutan-tuntutan untuk kegiatan
pemerintah)
2. Perumusan usul-usul policy (prakarsa dan pengembangan usulan-
usulan program pemerintah.
3. Pengesahan policy (memilih suatu usulan, pembentukan dukungan
politik untuk usul-usul tersebut, dan mengesahkan sebagai undang-
undang produk hukum)
4. Pelaksanaan policy (penataan borokrasi, penyediaan gaji dan
pelayanan-pelayanan dan penetapan pajak)
5. Evaluasi policy (penganalisisan tentang program-program,
evaluasi hasil-hasil dan pengaruhnya dan menyarankan perubahan
dan penyusuaian)
Model Proses

28. (Kebijakan sebagai laba sosial maksimum) Kebijakan rasional
diartikan sebagai kebijakanyang mampu mencapai keuntungan
sosial tertinggi. Hasil dari kebijakan ini harusmemberikan
keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan
pemerintahmencegah kebijakan bila biaya melebihi
manfaatnya.Banyak kendala rasionalitas, Karakteristik
rasionaltias sangat banyak dan bervariasiUntuk memilih
kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus:
1. Mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya
2. Mengetahui semua alternatif yang tersedia
3. Mengetahui semua konsekwensi alternatif
4. Menghitung rasio pencapaian nilai sosial terhadap setiap
alternatif
5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.
Model Rasionalisme

29. Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat
harus dapat diketahui dan dinilai bobotnya.
Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara
konprehensif. Informasi alternatif dan kemampuan
menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan
manfaat. Aplikasi sistem pengambilan keputusan. Pada
dasarnya nilai dan kecenderungan yang berkembang
dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi secara
menyeluruh, sehingga menyulitkan bagi pembuat
kebijakan untuk mementukan arah kebijakana yang
akan dibuat. Pada akhirnya pendekatan rasional ini
cukup problematis dalam hal siapa yang menilai suatu
kebijakan. Bersifat rasionalitas ataukah tidak
Model Rasionalisme

30. Model inkremental pada hakikatnya memandang
kebijakan publik sebagai kelanjutan dari
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh
pemerintah di masa lampau, dengan hanya
melakukan perubahan-perubahan seperlunya.
Model inkremental ini untuk pertama kalinya
dikembangkan oleh ekonom, Charles E.
Lindblom, sebagai kritik terhadap model
rasional komprehensif dalam pembuatan
kebijakan publik. Pendukung model ini
menyatakan bahwa perubahan tambahan lebih
cepat dari perubahan komprehensif bahwa
potensi konflik jauh lebih rendah dibandingkan
dengan perubahan radikal dan inkremental
adaptasi kontribusi pada redefinisi kebijakan
secara terus menerus. Model ini pada hakikatnya
memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan
dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh
pemerintah dimasa lampau, dengan melakukan
perubahan-perubahan seperlunya.
Model Inkrementalisme

31. 1. Mereka tidak mempunyai waktu, kecerdasan atau
biaya untuk melakukan penelitian dari semua
kemungkinan alternatif dari suatu policy yang ada.
2. Mereka menerima keabsahan dari policy
sebelumnnya karena ketidaktentuan akibat-akibat
yang bakal ditimbulkan dari policy yang baru atau
sama sekali berbeda dari yang mendahuluinya.
3. Barangkali terdapat tabungan-tabungan yang
menarik dalam program-program yang ada dan
dapat menghalangi perubahan yang benar-benar
radikal.
4. Inkrementalisme merupakan tindakan politik yang
tepat. Persetujuan dalam proses pembuatan policy
yang akan datang akan lebih mudah, jika hal-hal
yang dipersoalkan adalah mengenai kenaikan atau
penurunan anggaran, atau hanya penyempurnaan
policy yang ada.
Alasan Pembuat policy lebih bersifat Inkrementalisme

32. Model Sistem
• Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan
dari suatau sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari
lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada di luar
batas-batas politik. Kekuatan yang timbul dari lingkungan dan
mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan (inputs) bagi
sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem
politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan tersebut
dipandangkan sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik.
• Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu
sistem politik. Konsep “sistem” menunjuk pada seperangkat lembaga
dan kegiatan yang dapat diidentifikasikan dalam masyarakat yang
berfungsi mengubah tuntutan menjadi keputusan yang otoritatif.
Konsep ini juga menunjukan adanya saling hubungan antara elemen
yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam
menanggapi kekuatan dalam lingkungannya. Masukan yang diterima
oleh sistem politik dapat dalam bentuk tuntutan maupun dukungan.

33. Model Sistem

34. Kasmiah Ali : Administrasi
Negara dan Public Policy
adalah ilmu yang memperlajari
tentang pemimpin dan
kebijakan-kebijakan yang
dibuatnya entah itu pro rakyat
atau tidak pro rakyat.
Pendapat Kelompok IV

35. • Kebijakan public adalah keputusan – keputusan yang
mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau
bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang
otoritas public. Sebagai keputusan yang mengikat
public maka kebijakan public haruslah dibuat oleh
otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat
dari public atau orang banyak , umumnya melalui
suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama
rakyat banyak.
• Selanjutnya, kebijakan public akan dilaksanakan oleh
administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi
pemerintah. Focus utama kebijakan public dalam
negara modern adalah pelayanan public, yang
merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh negara untuk mempertahankan atau
meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.
Pendapat Kelompok IV
Nurjaya

36. • Sudarminto
• Administrasi negara adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan aparatur negara/aparatur pemerintah untuk
mencapai tujuan negara secara efisien.
• Administrasi negara adalah merupakan kegiatan yang
bersifat penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh
aparatur pemerintah untuk kepentingan umum.
• Public policy adalah keputusan pemerintah untuk mengatur
berbagai bidang kehidupan dalam negara.
Public Policy (Kebijakan Publik) adalah salah satu kajian di
dalam ilmu administrasi publik dimana pemerintah
(Government) melakukan atau tidak melakukan sebuah
tindakan untuk mencapai tujuan.
Pendapat Kelompok IV

37. • Antara administrasi negara dan public policy
itu saling terkait satu sama lain. Public Policy
hadir untuk memperbaiki dan memperlancar
administrasi negara itu sendiri. Public Policy
jangan dipandang sebagai hukum yang tidak
dapat dirubah, melainkan public policy
haruslah bisa menyesuaikan dengan tuntutan
zaman. Mana kala public policy yang ada
sudah tertinggal dengan perkembangan dan
tuntutan zaman, maka saat itulah suatu public
policy harus diganti atau ditinjau ulang supaya
tidak menjadi aturan yang usang dan tak
mampu menjawab masalah kontemporer.
Pendapat Kelompok IV
Anni Sari

38. • Administrasi Negara
Pendapat Kelompok IV
Hasniaty Pana

39. • MUHAMMAD AWALUDDIN
• Publik Policy tentu amat penting karena selain menetukan arah umum yang harus di tempuh untuk
mengatasi isu – isu masyasrakat, ia pun dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup
permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Selain itu, dapat pula diergunakan untuk mengetahui
betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah ini. Masalah – masalah itu hidup seperti hidupnya
suatu masyarakat yang dinamis. Masala – masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
suatu Negara kalau diangkat ke atas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk
dipecahkan oleh pemerintah. Masalah – masalah itu kadang kala pelik dan fundamental, sehingga
memerlukan proses pemecahan yang pelik pula. Tumbuh dan berkembangnya suatu masalah dalam
suatu masyarakat Negara, lambat laun, cepat atau lambat akan menyentuh dan disentuh oleh
administrasi Negara. Itulah administrasi Negara mempunyai kepentingan terhdap pemecahan
masalah – masalah masyarakat. Proses pembentukan masalah pemerintah , pemecahannya ,
penentuan kebijaksanaan , pelaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan tersebut untuk sementara dapat
dipergunakan sebagai gambaran pengertian yang telah dijelaskan pada yang tertulis diatas.
• Sebagaimana yang tentunya sudah dijelaskan tentunya ini lah yang akan menjadi tolak ukur dari isu
– isu akan bagaimana peran serta pemilik kepentingan untuk bisa mengatasi, mengangani, serta
menyelesaikan untuk mengambil suatu keputusan dengan serta merta menjalakan kebijakan yang
tentunya solusi yang dapat dirumuskan agar tak terjadi timpang tindih. Bilamana hal ini dijalankan
dengan mengedepankan aspek – aspek demokrasi tentunya akan lebih baik dari sebelumnya.
Pendapat Kelompok IV

40. • Susanti
• Public Policy adalah hasil dari suatu
pemerintahan, sedangkan Administrasi Negara
adalah sarana untuk memengaruhi terjadinya
hasil-hasil tersebut lebih baik dari sebelumnya.
Pendapat Kelompok IV

41. • Fitrah Dzul Adha
• Kebijakan publik sangat berkait dengan
administasi negara ketika public actor
mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan
dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai
kebutuhan masyarakat melalui berbagai
kebijakan publik/umum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu
diperlukan suatu administrasi yang dikenal
dengan “administrasi negara.” .
Pendapat Kelompok IV