Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pertemuan ke 8 - paradigma & teori kebijakan sosial

5,160 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Pertemuan ke 8 - paradigma & teori kebijakan sosial

  1. 1. PARADIGMA & TEORI KEBIJAKAN SOSIAL Sesi VIII – Kebijakan & Perencanaan Sosial Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta M. Izzul Haq, M.Sc
  2. 2. PARADIGMA
  3. 3. PARADIGMA     Berasal dari Yunani "παράδειγμα" (paradeigma) yang berarti: “pola, contoh, model” Merupakan “Pandangan mendasar dari ilmuwan tentang: apa yang menjadi pokok kajian yang seharusnya dipelajari sebagai disiplin ilmu pengetahuan; dan apa yang seharusnya ditanyakan; serta bagaimana jawabannya” Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual Keragaman paradigma dapat terjadi karena perbedaan filosofis.
  4. 4. PERSPEKTIF dalam KEBIJAKAN SOSIAL 1. ASPEK KEBIJAKAN SOSIAL 2. DIMENSI IDEOLOGI KEBIJAKAN SOSIAL KAPITALISTIK 3. PENDEKATAN KEBIJAKAN SOSIAL 4. MODEL KEBIJAKAN SOSIAL
  5. 5. Aspek-Aspek dalam Kebijakan Sosial 1. Policy as a process Kebijakan sosial sebagai suatu rangkaian tindakan yang berisi prinsip-prinsip atau pedoman untuk melaksanakan kebijakan 2. Policy as a product Kebijakan sosial sebagai suatu produk yang berisi dokumen, ketentuan, aturan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan 3. Policy as a rulers or regulation Kebijakan sosial sebagai peraturan perundang-undangan 4. Policy as planning for social redistribution Kebijakan sosial sebagai suatu perencanaan sosial untuk mencapai tujuan pemerataan, baik pemerataan sumber-sumber pemerataan pendapatan maupun pemilihan pemerataan pemanfaatan sosial.
  6. 6. Dimensi Ideologis Kebijakan Sosial Kapitalistik Egalitarian Menekankan pada pengentasan kesenjangan sosial Liberal Liberal sosial Demokrasi sosial Republikan Menekankan pada solidaritas sosial Menekankan pada kebebasan individu Neo-konservatif Konservatif sosial Konservatif Menekankan pemeliharaan tata sosial yang ada
  7. 7.  Egalitarian/Liberal, Liberal Sosial a. Mengacu pada etos individualisme, bukan kolektivis/solidaritas b. Menekankan peran spesifik tetapi terbatas dari suatu negara c. Tidak untuk menghapus kesenjangan sosial secara sempurna, melainkan untuk menjamin kebutuhan minimum setiap warga negara sehingga setiap individu bebas mengembangkan dirinya d. Contoh : negara kesejahteraan di AS (1935 – 1980an), Inggris (1948 – 1980an)  Egalitarian/Republikan, Demokrasi Sosial a. Berpaham kolektivis b. Merupakan sosialisme moderat c. Tidak menolak kapitalisme, melainkan berupaya mengubahnya secara demokratis dengan menjadikan kapitalisme lebih egaliter. d. Secara umum dikaitkan dengan gerakan buruh dan serikat pekerja. e. Contoh: negara kesejahteraan di kawasan Skandinavia
  8. 8.  Konservatif/Republikan, Konservatif Sosial a. Lebih mengutamakan keutuhan sosial dibanding kesetaraan sosial b. Mengakomodasi kapitalisme dengan mempertahankan kedermawanan kebijakan sosial dengan tujuan memelihara, bukan mengubah, masyarakat. c. Dimotori oleh Otto von Bismarck (Kanselir Jerman 1871 – 1890). Inisiator kebijakan asuransi sosial yang bertujuan untuk melemahkan pengaruh serikat pekerja dan melumpuhkan beberapa nilai tradisional dengan kekuatan negara. d. Contoh : partai Demokrat Kristen di beberapa negara Eropa, partai Konservatif di Inggris.  Konservatif/Liberal, Neo-konservatif a. Mengacu pada gagasan yang menekankan ekonomi bebas dan negara kuat. b. Mengkominasikan liberalisme ekonomi dengan otoritarianisme moral dan pembentukan perilaku individu. c. Contoh : keberadaan Poor Law yang bersifat residualis dan menciptakan stigma bagi individu penyandang masalah kesejahteraan di Inggris sebelum 1948, yang kemudian gagasan ini muncul lagi dengan model negara kesejahteraan di AS era Presiden Reagan dan di Inggris era PM Margaret Thatcher (1980an – 1990an).
  9. 9. Kebijakan Sosial Holistik* Aktor Kelompok Target/Tujuan Negara (sentralisasi/desentralisasi) Individual, rumah tangga, komunitas Masyarakat sipil (LSM, masyarakat, gerakan sosial) Peningkatan kesejahteraan bagi semua, peningkatan modal manusia/human capital, daya saing pekerja secara internasional, membangun kohesi sosial dan melawan eksklusi (karena kelas, gender, etnis dsb) Sektor bisnis swasta (domestik, supranasional, transnasional) Institusi pembangunan internasional (multilateral, bilateral, agensi PBB, badan regional) Kebijakan-kebijakan Pelayanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial) Jaring pengaman/dana sosial Bantuan untuk keberlanjutan mata pencaharian/sustainable livelihood Pendekatan silang sektor Entitlements, hak sosial, kapabilitas Partisipatif/inklusif Akuntabilitas * Hall, A dan Midgley, J (2004) Social Policy for Development. London: Sage, hal. 38.
  10. 10. Model Kebijakan Sosial* Berdasarkan Pelaksanaan dan Pembuatan Kebijakan Model Imperatif Kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis, sumber dan jumlah pelayanan sosial seluruhnya ditentukan oleh pemerintah Indikatif Kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat. Disebut pula sebagai kebijakan sosial partisipatif. Ruang lingkup /Cakupan (coverage) Universal Kebijakan sosial secara menyeluruh tanpa membedakan usia, jenis kelamin, dan status sosial. Berprinsip pada pencapaian ‘social minimum’ Selektivitas Kebijakan sosial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu (PMKS/PPKS) Keberlanjutan/ Keajegan Pelayanan Sosial Residual Kebijakan sosial diperlukan ketika lembaga-lembaga alamiah tidak dapat menjalankan peranannya. Disebut sebagai model kuratif. Institusional Kebijakan sosial dalam bentuk pelayanan sosial yang melembaga dan Berkesinambungan. Disebut sebagai model antisipatif. Jenis Permasalahan / Sasarannya Kategorikal Kebijakan yang hanya difokuskan mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu, bersifat spesifik dan parsial Komprehensif Kebijakan yang diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait dalam satu formulasi kebijakan sosial terpadu * Suharto, Edi (2010) Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 69 – 76.
  11. 11. TEORI
  12. 12.    Teori ‘a set of concept and ideas that explains and predict physical and social phenomena’ (Schermerhorn) Teori terbagi atas dua pemahaman 1. Lay theory, merupakan teori yang dikembangkan dari pengalaman, atau menurut Schermerhorn sebagai developed by themselves or learned from others over time and as a result of their experience. 2. Scientific theory, merupakan teori yang dikembangkan melalui metode-metode ilmiah, atau that are developed through scientific methods. Teori kebijakan sosial dikembangkan dari best practices, yang kemudian diverifikasi, divalidasi, dan kemudian dikodifikasikan.
  13. 13. Mengapa ‘Teori’ Kebijakan Sosial?    Teori memainkan peran penting dalam pembentukan keputusan mengenai sebuah kebijakan sosial Ide-ide teoritis mempengaruhi kebijakan sosial Kebijakan sosial berangkat dari asumsi mengenai bagaimana masalah dan kebutuhan sosial tertangani
  14. 14. TEORI KEBIJAKAN SOSIAL* 1. TEORI REPRESENTASIONAL 2. TEORI EKSPLANATORI / ANALITIS 3. TEORI NORMATIF * Hall, A dan Midgley, J (2004) Social Policy for Development. London: Sage, hal. 24.
  15. 15. TEORI REPRESENTASIONAL  Berkaitan dengan klasifikasi. Berupaya menyederhanakan fenomena kebijakan sosial yang rumit dalam serangkaian kategori untuk menjelaskan pendekatan kebijakan sosial yang beragam. Kategori tersebut disebut juga dengan tipologi atau model.  Beberapa tipologi kebijakan sosial :  model‘residual dan institusional’ (Wilensky & Lebeaux, 1965) ditambah dengan model ‘industrial achievement-performance’ (R. Titmuss, 1972), tentang tipologi kebijakan sosial ‘three worlds of welfare capitalism’ (Esping-Andersen,1990) tentang tipe kebijakan sosial di 29 negara maju yang menjadi anggota OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) ‘welfare regime’ (Ian Gough, 2004) tentang tipe kebijakan sosial di negara berkembang ‘empat kategori negara’ (Suharto, 2006) tentang tingkat penerapan sistem negara kesejahteraan di negara / spektrum pembangunan kesejahteraan sosial di daerah
  16. 16. TIPOLOGI AWAL Wilensky & Lebeaux “ Residual & Institusional” RESIDUAL WELFARE STATE mengasumsikan tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku jika dan hanya jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya serta terpusat pada kelompok tertentu dalam masyarakat INSTITUTIONAL WELFARE STATE bersifat universal, mencakup semua populasi warga, serta terlembaga dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat
  17. 17. kemudian disempurnakan oleh... Residual welfare state, Institutional welfare state, & Industrial Achievement-Performance welfare state Richard Titmuss
  18. 18. WELFARE REGIME / Rezim Kesejahteraan Mengacu pada pola interaksi dan saling keterkaitan dalam produksi dan alokasi kesejahteraan antara negara, sistem pasar, dan keluarga/rumah tangga* Welfare regime = Welfare mix (pola kebijakan sosial negara dan pola penyediaan kesejahteraan secara luas di masyarakat) + Welfare outcomes (derajat dekomodifikasi) + Dampak stratifikasi * Ian Gough (2000) Welfare Regime in East Asia & Europe, University of Bath
  19. 19. WELFARE REGIME NEGARA BERKEMBANG No Model Tipikal Contoh 1 Proto-welfare State Regime Mulai adanya komitmen negara secara ekstensif terhadap penyediaan kesejahteraan. Israel, Kostarika, negara-negara eks-Uni Soviet, negara-negara industri di Amerika Latin 2 Successful Informal Security Regime Pengeluaran sosial negara masih rendah namun welfare outcome dan output pelayanan sosial relatif baik Cina, negara-negara di Asia Timur dari Korea sampai Thailand, Iran, Turki, negara-negara di Amerika Tengah 3 Failing Informal Security Regime a. High Illiteracy Ditandai dengan rendahnya pendapatan dan banyaknya buta aksara, khususnya bagi perempuan meski memiliki demokrasi yang ekstensif dan kesetaraan pendapatan India, Pakistan, Bangladesh, Nepal b. Kebijakan sosial mulai diperluas, melek aksara cukup tinggi tetapi angka kematian sangat tinggi karena HIV/AIDS Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Kenya Tiadanya maknisme jaminan sosial informal Negara Sub-Sahara Afrika (Benin, Ethiopia, Mali, Senegal dsb) 4 High Morbidity Insecurity Regime
  20. 20. CONTOH TIPOLOGI KEBIJAKAN SOSIAL Residual Wilensky & Lebeaux Richard Titmuss Institusional IndustrialAchievement Performance Liberal Gosta Esping Andersen Demokrasi Sosial Konservatif Kebijakan sosial yang terbatas dan secara kuantitas sedikit. Contoh kebijakan sosial era kolonial dan era program penyesuaian struktur (SAP) Kebijakan sosial yang memainkan peran di garis depan untuk mempromosikan cakupan universal dan penyediaan pelayanan sosial secara ekstensif. Kebijakan sosial yang terkait dengan ekonomi dan menyediakan pelayanan kesejahteraan atas dasar prestasi, kinerja, dan produktivitas Dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas, residual, dan dorongan pada pasar untuk mengurus pelayanan-pelayanan umum. Dicirikan dengan jaminan sosial yang bersifat universal dan komprehensif dalam berbagai tunjangan serta kebijakan aktif negara mencegah ketergantungan tenaga kerja pada mekanisme pasar. Kebijakan sosial yang dicirikan dengan sistem jaminan sosial yang segmented (berbeda-beda sesuai jenis pekerjaan) dan familialisme (bertumpu pada peran keluarga sebagai penyedia utama). Negara/Daerah Sejahtera Edi Suharto* Negara/Daerah yang memiliki PDB/PAD tinggi dan belanja sosial yang tinggi. Negara/Daerah Dermawan Negara/Daerah yang memiliki PDB/PAD rendah dan belanja sosial yang tinggi. Negara/Daerah Pelit Negara/Daerah yang memiliki PDB/PAD tinggi dan belanja sosial yang rendah. Negara/Daerah Lemah Negara/Daerah yang memiliki PDB/PAD rendah dan belanja sosial yang rendah.
  21. 21. TEORI EKSPLANATORI / ANALITIS  Teori yang berupaya menjawab berbagai pertanyaan mengenai asal muasal kebijakan sosial, fungsinya di dalam masyarakat, dan alasan munculnya kebijakan sosial.  Mengapa muncul kebijakan sosial? Beberapa alasan… 1. 2. 3. 4. Peran industrialisasi memotivasi pemerintah untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial. Kelompok kepentingan memainkan peran vital dalam memelihara ekspansi kebijakan sosial. Pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kondisi sosial dan mempromosikan kesejahteraan warganya. Diadopsi oleh pemerintah karena bisa mencegah keresahan politik dan menjaga ketertiban.
  22. 22. TEORI NORMATIF    Menyediakan kerangka nilai untuk kebijakan sosial. Berguna untuk mengidentifikasi kebijakan sosial yang terkait dengan keragaman nilai, ideologi dan tujuan, baik politik maupun non-politik (budaya/agama). Teori normatif memainkan peran penting dalam kebijakan sosial karena mempengaruhi keputusan kebijakan sosial yang disusun oleh partai politik, pemerintah, LSM, gerakan sosial populer, dan lembaga internasional.
  23. 23. Ideologi Normatif dan Implikasi bagi Praktek Kebijakan Sosial* Kolektivis Masyarakat terbaik adalah masyarakat yang saling bekerjasama dan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ide ini menginspirasi tokoh gerakan Reformasi Liberal, Demokrasi Sosial dan Marxisme yang percaya bahwa kemampuan negara mengontrol dan mengendalikan sumber daya secara kolektif dapat berguna untuk mempromosikan kesejahteraan. Ideologi yang melahirkan institusionalisme ini menjadi dasar pendekatan statisme (bertumpu pada peran negara) dalam kebijakan sosial. Paham ini dominan dalam praktek kebijakan sosial pasca PD II. Dipromosikan oleh PBB, organisasi lainnya, dan banyak pemerintahan negara berkembang. Individu memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Berakar dari Reformasi Protestan, kebangkitan rasionalisme di era Renaisans dan kebebasan individu dari otoritas feodal tradisional selama Revolusi Prancis & Amerika berlangsung. Ideologi ini Individualis mengusung doktrin laissez-faire dalam bidang ekonomi dan menjadi dasar bagi pendekatan enterprise dalam kebijakan sosial yang mulai dominan sejak 1980an. Ideologi ini melahirkan residualisme dalam praktek kebijakan sosial dan berpandangan bahwa kebijakan sosial harus sesuai dengan ekonomi pasar. Populis Keterlibatan masyarakat berikut nilai umum, kepercayaan, dan budaya mereka berperan penting dalam formulasi kesejahteraan sosial. Bentuk dari ideologi ini berupa Nasionalisme yang menekankan peran pelayanan sosial dari negara untuk membentuk kohesi nasional dan memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman luar. Bentuk lain adalah Tradisionalisme yang muncul dari nilai dan kepercayaan agama seperti Islam, Hindu, Konghucu, atau Katolik Roma yang secara khusus mempengaruhi praktek kebijakan sosial di negara-negara berkembang. * Hall, A dan Midgley, J (2004) Social Policy for Development. London: Sage, hal. 28 - 36.
  24. 24. Rujukan Fahrudin, Adi (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama, hal.75-76 Hall, A dan Midgley, J (2004) Social Policy for Development. London: Sage, hal. 24 – 36. Nugroho, Riant (2012) Social Policy for the Developing Countries, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 56 – 93. Suharto, Edi (2008) Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 56 – 69. Suharto, Edi (2010) Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 69 – 76. Triwibowo, D dan Bahagijo, S (2006) Mimpi Negara Kesejahteraan. Jakarta: LP3ES, hal. 101-105.

×