Dalam Undang-undang PPh, Biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar hukumnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali Pajak Penghasilan.

1. Dalam Undang-undang PPh, Biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar
hukumnya sebagai berikut :
a) Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan
kecuali Pajak Penghasilan.
Sebagaimana dipahami, pajak atas penghasilan merupakan hasil perkalian dari
penghasilan neto dengan tarif pajak. Artinya, jumlah PPh berada pada posisi terakhir.
Oleh sebab itu, jika penghasilan menjadi pengurang penghasilan, maka akan terjadi
lingkaran yang tidak pernah putus.
b) Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh dinyatakan bahwa untuk menentukan besarnya
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak
boleh dikurangkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi

2. pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
Dalam hal ini ditegaskan sanksi yang tidak boleh dibebankan adalah sanksi yang
berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak
dikhususkan untuk PPh saja, tapi untuk semua undang-undang di bidang perpajakan,
termasuk UU PPh, UU PPN, UU Pajak Daerah, dan sebagainya.
c) Surat Edaran Dirjen Pajak No. 02/PJ.42/2002) dengan bunyi ayat sebagai berikut :
“Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa
pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan
sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sepanjang memenuhi
syarat.
d) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002 di Pasal 3 : “Atas biaya perolehan atau
pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya,
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan
aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor138/KMK.03/2002.”
Contoh Kasus
PT. SUKSES WIJAYA ISLAND bergerak dalam bidang Beach Club. Selama 2020, perusahaan
mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10.500.000.000. Adapun data pembayaran pajak
yang telah dilakukan oleh PT. SUKSES WIJAYA ISLAND adalah sebagai berikut:

3. No. Pembayaran Nominal
1 Pajak Restoran 5.500.000
2 Pajak Hiburan 9.500.000
3 Pajak Reklame 7.000.000
4 Sanksi denda Pajak Restoran 1.500.000
5 Sanksi denda Pajak Hiburan 1.500.000
Total 25.000.000
No. Pembayaran Nominal
1 PPN atas kendaraan sedan 30.000.000
2 PPN atas pembelian kertas, tapi
Fajtur Pajaknya tidak lengkap 10.000.000
3 Pajak Reklame 70.000.000
Total 110.000.000
Berdasarkan ketentuan fiskal di atas, biaya yang dapat dibebankan untuk kasus di atas
sebagai berikut:
No. Pembayaran Nominal
Boleh Jadi
Biaya
Tidak Boleh
Jadi Biaya
Referensi
1 Pajak Restoran 5.500.000 5.500.000
2 Pajak Hiburan 9.500.000 9.500.000
3 Pajak Reklame 7.000.000 7.000.000
4 Sanksi denda Pajak Restoran 1.500.000 1.500.000
5 Sanksi denda Pajak Hiburan 1.500.000 1.500.000
6 PPN atas kendaraan sedan 30.000.000 15.000.000 15.000.000 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002
7 PPN atas pembelian kertas, tapi
Fajtur Pajaknya tidak lengkap
10.000.000 10.000.000
Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9
8 PPN pembelian rumah dinas Direksi 70.000.000 70.000.000 Pasal 9 ayat (1) huruf e
TOTAL 135.000.000 47.000.000 88.000.000
Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9
Pasal 9 ayat (1) huruf k