this is for lecturer

1. PERTEMUAN 2
PERPAJAKAN 2

2.  PPh badan pembukuan - tarif pajak
 PPh badan pembukuan - PPh pasal 29, pasal
28 dan pasal 25

3. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak
berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan
sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan
Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
Definisi

4. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak
berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan
sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan
Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
Definisi

5. Subjek PPh Badan
Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan
kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor
ke kas negara.
Jenis subjek badan dibedakan menjadi 2 yakni:
a. Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat (Pempus) atau
Pemerintah Daerah (Pemda)
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
b. Subjek Pajak Luar Negeri
Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia.
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat
menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha /
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, juga termasuk subjek pajak luar negeri

6. Tarif PPh Badan Terbaru Sesuai UU
HPP
 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b
menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan
adalah sebesar 28% sejak 2009.
 Kemudian tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk
tahun pajak 2010.
 Selanjutnya, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari
sebelumnya sejak tahun 2020.
 Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan
Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk
Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.
 Aturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.
2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang:
“Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”

7. Melalui aturan baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara
bertahap yakni:
 22% berlaku pada 2020 dan 2021
 20% mulai berlaku pada 2022
Lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk) tersebut, maka tarif pajak
penghasilan badan perseroan Tbk menjadi:
 19% pada 2020 dan 2022
 17% mulai pada 2023
Tarif Pajak Penghasilan Badan Berapa Persen dalam dalam UU HPP?
Seperti diketahui, ketentuan tarif pajak badan kembali direvisi melalui Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Melalui UU HPP ini, tarif PPh Badan berubah menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.
Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan versi
peraturan sebelumnya pada UU No. 2/2020 tersebut yang sebesar 20%.
Jadi, pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh Badan dari rencana semula hanya
sebesar 20% pada 2022. Atau dengan kata lain, pengenaan PPh 22% yang sudah
diberlakukan sejak 2020 dan 2021 itu diperpanjang lagi mulai 2022

8. Cara Penghitungan
Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah
sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang
lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong
dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal
24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan
dalam bagian tahun pajak.

9. Cara Penghitungan
Pajak terutang
sesuai SPT.
• Dikurangi
Kredit pajak
dalam negeri.
• Kredit PPh 21, 22, 23 (Bagi OP)
• Kredit PPh 22, 23 (Bagi Badan)
Kredit pajak
luar negeri
(PPh 24).
• Dikurangi
Angsuran PPh
25 per tahun.
• Sama
Dengan
Angsuran PPh
25 per bulan.
• Dibagi 12

10. Penyetoran dan Pelaporan
PPh Pasal 25
Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran
dan pelaporan PPh Pasal 25 seperti berikut ini.
1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar/disetorkan
selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan
takwim berikutnya.
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat
Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

11. Penghitungan PPh Pasal 25 Dalam
Hal-hal Tertentu
Yang dimaksud dengan perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal
tertentu adalah perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal:
1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang
ditentukan;
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan;
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran
bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan; dan
6. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib
Pajak.

12. Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi
Kerugian
Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak
berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar Pajak Penghasilan
yang dihitung dengan Dasar Perhitungan dikurangi dengan Pajak
Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal
24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian
Tahun Pajak.
Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak
Teratur
Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka
dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah hanya
penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang
lalu.
.

13. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa
dengan Hak Opsi, BUMN dan BUMD
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru
Wajib Pajak baru sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008
Tanggal 31 Desember 2008 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009
adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang baru pertama kali
memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak
berjalan.
PPh Pasal 25 bagi WP Bank dan Sewa
dengan Hak Opsi
Besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk
setiap bulan yang harus dibayar adalah sebesar Pajak Penghasilan yang
dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut
laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak
Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun
pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

14. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa
dengan Hak Opsi, BUMN dan BUMD
PPh Pasal 25 bagi WP Bank dan Sewa dengan Hak Opsi

15. Contoh Penghitungan PPh Badan dengan Fasilitas Pengurangan dan tanpa fasilitas
pengurang Tarif Pasal 31E
a. Perhitungan PPh Badan Peredaran Bruto hingga Rp 50 Miliar
*22% tarif PPh Badan yang berlaku di 2021
b. Peredaran Bruto di atas Rp 50 miliar
Pajak Penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung
berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.
Jadi dapat disimpulkan bahwa besar Pajak Penghasilan badan tetap adalah 22% x penghasilan
kena pajak.
*22% tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di 2021
Penghasilan Kotor (Bruto)
(Rp)
Tarif Pajak
Kurang dari Rp4,8 miliar 50% x *22% x Penghasilan Kena Pajak
Lebih dari Rp4.8 miliar s/d
Rp50 Miliar
[(50%x22%) x Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh
Fasilitas] + (22% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh
Fasilitas)

16. Pada tahun 2020, PT ANEKA memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 6M.
Selain itu, diketahui selama tahun berjalan tersebut, PT ANEKA memiliki
rincian beban dan pendapatan sebagai berikut :
a. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan bruto sebesar Rp 5,4 miliar.
b. Mendapatkan penghasilan lainnya sebesar Rp 50 juta.
c. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan lainnya sebesar Rp 30 juta.
d. Kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya Rp 10 juta.
e. Kredit PPh Pasal 22 Rp 10 juta
f. Kredit PPh Pasal 23 Rp 20 juta
g. Kredit PPh Pasal 25 Rp 100 juta.
Berapa besaran PPh terutang PT ANEKA untuk dibayar dan dilaporkan pada
SPT Tahunan PPh Badan?
Ilustrasi

17.  Peredaran Bruto – Biaya 3M Peredaran Bruto = Penghasilan Neto
Rp 6.000.000.000 – Rp 5.400.000.000 = Rp 600.000.000
 Penghasilan lainnya – Biaya 3M Penghasilan Lainnya = Penghasilan Neto
Lainnya
Rp 50.000.000 – Rp 30.000.000 = Rp 20.000.000
Total Penghasilan Neto = Rp 600.000.000 + Rp 20.000.000
Total Penghasilan Neto = Rp 620.000.000
 Penghasilan Kena Pajak = Total Penghasilan Neto – Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak = Rp 620.000.000 – Rp 10.000.000
Penghasilan Kena Pajak PT ANEKA adalah sebesar Rp 610.000.000

18. Karena omzet peredaran bruto PT ANEKA di atas Rp 4,8 miliar, maka memperoleh
fasilitas pengurangan tarif:
 Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas
(Rp 4.800.000.000 x Rp 610.000.000) / Rp 6.000.000.000 = Rp 488.000.000
 Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas
Rp 610.000.000 – Rp 488.000.000 = Rp 122.000.000
Maka, besaran PPh terutangnya adalah
 (50% x 22%) x Rp 488.000.000 = Rp 53.680.000
 22% x Rp 122.000.000 = Rp 26.840.000
Total PPh terutang = Rp 53.680.000 + Rp 26.840.000
PPh terutang PT ANEKA adalah sebesar Rp 80.520.000

19. PT ANEKA memiliki beberapa kredit pajak penghasilan yang sudah dibayar :
 PPh Pasal 22 + PPh Pasal 23 + PPh Pasal 25
Rp10.000.000 + Rp20.000.000 + Rp100.000.000
Maka, PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak tersebut.
Rp 80.520.000 – Rp 130.000.000 = (Rp 49.480.000)
Dalam hal ini, ANEKA memiliki lebih bayar pajak (PPh psl 28) sebesar Rp
49.480.000
Apabila PPh lebih bayar, maka wajib pajak badan dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau permohonan untuk
memperhitungkan dengan utang pajak lain, sebelum Direktur Jenderal Pajak
memberikan keputusan mengenai pengembalian atau perhitungan kelebihan tersebut
(Waluyo : 2018 ;323).

20. Pada tahun 2020, PT ANEKA memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 60
Miliar. Selain itu, diketahui selama tahun berjalan tersebut, PT ANEKA memiliki
rincian beban dan pendapatan sebagai berikut:
a. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan bruto sebesar Rp 54 miliar.
b. Mendapatkan penghasilan lainnya sebesar Rp 500 juta.
c. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan lainnya sebesar Rp 300 juta.
d. Kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya Rp 100 juta.
e. Kredit PPh Pasal 22 Rp 100 juta.
f. Kredit PPh Pasal 23 Rp 400 juta
g. Kredit PPh Pasal 25 Rp 500 juta.
Berapa besaran PPh terutang PT ANEKA untuk dibayar dan dilaporkan pada SPT
Tahunan PPh Badan?

21.  Peredaran Bruto – Biaya 3M Peredaran Bruto = Penghasilan Neto
Rp 60.000.000.000 – Rp 54.000.000.000 = Rp 6.000.000.000
 Penghasilan lainnya – Biaya 3M Penghasilan Lainnya = Penghasilan Neto
Lainnya
Rp 500.000.000 – Rp 300.000.000 = Rp 200.000.000
Total Penghasilan Neto = Rp 6.000.000.000 + Rp 200.000.000
Total Penghasilan Neto = Rp 6.200.000.000
 Penghasilan Kena Pajak = Total Penghasilan Neto – Kompensasi
Kerugian
Penghasilan Kena Pajak = Rp 6.200.000.000 – Rp 100.000.000
Penghasilan Kena Pajak PT ANEKA adalah sebesar Rp 6.100.000.000

22. Karena omzet peredaran bruto PT ANEKA di atas Rp 50 miliar, maka tidak
memperoleh fasilitas pengurangan tarif sehingga penghitungannya:
22% x Penghasilan Kena Pajak
22% x Rp 6.100.000.000 = Rp 1.342.000.000
PPh terutang PT ANEKA adalah sebesar Rp 1.342.000.000

23. PT ANEKA memiliki beberapa kredit pajak penghasilan yang sudah dibayar:
 PPh Pasal 22 + PPh Pasal 23 + PPh Pasal 25
Rp 100.000.000 + Rp 400.000.000 + Rp 500.000.000
Maka, PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak tersebut.
Rp 1.342.000.000 – Rp 1.000.000.000= Rp 342.000.000
Dalam hal ini, PT ANEKA masih harus membayar pajak (PPh psl 29) sebesar
Rp 342.000.000
Setelah mendapatkan nominal PPh kurang bayar, wajib pajak badan kemudian
dapat menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan pada negara. Proses
setor dan lapor ini dapat dilakukan melalui situs resmi DJP di e-SPT.

24. Ilustrasi PPh 25
SPT PPh tahun 2018 milik Yudhistira menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp
75.000.000,-. Pajak penghasilan Yudhistira telah dipotong oleh pemberi kerja (PPh 21) sebesar Rp
25.000.000,-, dipungut oleh pihak lain (PPh 22 dan 23) sebesar Rp 37.500.000,-, dan pajak LN yang
dapat dia kreditkan sebesar Rp 2.500.000,-.
a. Berapakah besar angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan Yudhistira tiap bulan?
b. Bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan?
Jawaban :
a.
b. Angsuran PPh 25 per bulan = 10.000.000/6
= Rp 1.666.666,67
P
ajakterutang 75.000.000,00
K
reditP
P
h21 (25.000.000,00)
K
reditP
P
h22dan23 (37.500.000,00)
K
reditP
P
h24 (2.500.000,00)
T
otalangsuranP
P
h25selam
a2018 10.000.000,00
A
ngsuranP
P
h25perbulan 833.333,33

25. Pencatatan Transaksi PPh 25
Pencatatan angsuran pajak periode berjalan dapat dilakukan dengan dua
pendekatan :
Pembebanan akhir tahun  Dicatat sebagai pembayaran pajak di muka.
Pembebanan langsung  Dicatat sebagai beban pajak kini.
Kedua pendekatan akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode.

26. PT. Bumicakra melaporkan SPT pada pertengahan Maret setiap tahun dan melakukan
pembayaran angsuran PPh 25 berdasar pelaporan tersebut. Di bulan Desember tahun
lalu PT. Bumicakra membayarkan angsuran pajak sebesar Rp 13.200.000,00,
sedangkan berdasar SPT tahun ini PT. Bumicakra akan membayarkan angsuran
sebesar Rp 15.750.000,00 per bulan. Bagaimanakah PT. Bumicakra membuat jurnal di
setiap bulannya, dengan menggunakan pendekatan pembebanan akhir tahun atau
pendekatan pembebanan langsung?
Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Angsuran Pajak)
P
endekatanpem
bebananakhirtahun P
endekatanpem
bebananlangsung
B
ulanJanuaridanF
ebruari B
ulanJanuaridanF
ebruari
P
ajakdibayardim
ukaP
P
h25 13.200.000 B
ebanpajakkini 13.200.000
K
as 13.200.000 K
as 13.200.000
B
ulanM
aret-D
esem
ber B
ulanM
aret-D
esem
ber
P
ajakdibayardim
ukaP
P
h25 15.750.000 B
ebanpajakkini 15.750.000
K
as 15.750.000 K
as 15.750.000