education about taxation

1. Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap

2. Objek Pajak BUT
a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap
tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan,
penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang
sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh
bentuk usaha tetap di Indonesia;
c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang
diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat
hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta
atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
Ps. 5(1) UU PPh
Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan
bentuk usaha tetap.
Ps. 5(2) UU PPh

3. PENGHASILAN
BUT DARI
- USAHA/KEGIATAN BUT
- HARTA YANG DIMILI KI /
DIKUASAI BUT
PENGHASILAN
KANTOR PUSAT DARI
- USAHA / KEGIATAN
- PENJUALAN
BARANG-BARANG
- PEMBERIAN JASA
YG SEJENIS DGN YG DILAKUKAN BUT DI
INDONESIA
PENGHASILAN
YG TSB DLM PS.26 YG DITE-
RIMA /DIPEROLEH KANTOR
PUSAT
DI INDONESIA
SEPANJANG ADA HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN
YG MEMBERI KAN PENGHASILAN
OBJEK PAJAK BUT
Pasal 5 ayat (1)
a.
c.
b.

4. OBJEK BUT Ps.5(1)b UU PPh
BANK
DI LUAR
INDONESIA
BANK BUT
DI INDONESIA
PT. A
DI INDONESIA
PINJAMAN
BUNGA
PT. B
DI INDONESIA
PINJAMAN
PENGHASILAN DARI USAHA YG SEJENIS DGN
YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA
BUNGA

5. OBJEK BUT PS.5(1)c
JASA MANAJEMEN;
JASA PEMASARAN;
JASA PRODUKSI
PERJANJIAN/
LISENSI
PENGGUNAAN
MERK “X Inc”
X. Inc DI LUAR
INDONESIA BUT
DI INDONESIA
PT. Y
DI INDONESIA
ROYALTI
HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA
BUT DGN HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN PENGHASILAN

6. Dalam Menentukan Besarnya Laba Suatu Bentuk
Usaha Tetap:
a. biaya administrasi kantor pusat yg diperbolehkan untuk
dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau
kegiatan BUT, yg besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak (KEP-
62/PJ./1995 tgl 24-7-1995);
b. pembayaran kpd kantor pusat yg tidak diperbolehkan
dibebankan sbg biaya adalah:
1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta,
paten, atau hak-hak lainnya;
2) imbalan sehubungan dgn jasa manajemen dan jasa lainnya;
3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha
perbankan;
c. pembayaran sebagaimana tsb pada huruf b yg diterima atau
diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sbg Objek Pajak,
kecuali bunga yg berkenaan dgn usaha perbankan.
Ps. 5(3) UU PPh

7. PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
 Dalam menghitung PPh sdd Ps. 26 ayat (4) UU PPh,
terhadap BUT yg terutang PPh pada suatu tahun pajak,
 kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan lagi dgn PhKP
setelah dikurangi dgn PPh.
Ps. 22 PP 94/2010

8. Contoh:
Ph neto komersial BUTdi Ind. th 2009 sebesar Rp16.000.000.000 dan penyesuaian
fiskal positif sebesar Rp1.500.000.000. Sisa kerugian th sebelumnya yg masih dapat
dikompensasikan dalam tahun 2009 sebesar Rp7.500.000.000.
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (4) sebagai berikut:
Uraian PPh Pasal 17 PPh Pasal 26 (4)
Penghasilan Neto Komersial 16.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Positif 1.500.000.000
Penghasilan Neto Fiskal 17.500.000.000
Kompensasi Kerugian 7.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PhKP) 10.000.000.000
PPh Badan Terutang 28% 2.800.000.000
PhKP setelah dikurangi pajak 7.200.000.000
PPh Pasal 26 (4) = 20% 1.440.000.000
Dalam menghitung PPh Ps. 26 ayat (4), kompensasi kerugian sebesar
Rp7.500.000.000 tsb tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang PhKP setelah
dikurangi pajak (Rp7.200.000.000,00). Ps. 22 PP 94/2010

9. PELUNASAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
(1) PPh yg terutang dari PhKP sesudah dikurangi pajak dari
suatu BUT di Indonesia sdd Pasal 26 ayat (4) UU PPh
harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh
disampaikan.
(2) Dalam hal WP BUT memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT Tahunan PPh sdp ayat (1), PPh yg
terutang berdasarkan penghitungan sementara harus
dibayar lunas sebelum penyampaian pemberitahuan
perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
PPh.
Ps. 23 PP 94/2010
Sesuai dengan ketentuan Ps. 3 ayat (3) UU KUP, batas akhir penyampaian
SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak badan adalah paling lama 4 bulan
setelah akhir Tahun Pajak. Dengan demikian, pelunasan PPh yg
terhutang harus dilakukan sebelum batas akhir penyampaian SPT
Tahunan tsb.