SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
LOGOwww.themegallery.com
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILANAKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
(PSAK No.46)(PSAK No.46)
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILANAKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
(PSAK No.46)(PSAK No.46)
PajakPajak TangguhanTangguhan ((DefferedDeffered TaxTax))
Pajak Tangguhan (Deffered Tax)
Pengertian Pajak Tangguhan1
Penyebab Timbulnya Pajak Tangguhan2
Dampak Pajak Tangguhan terhadap
pemenuhan kewajiban perpajakannya
3
Definisi resmi dari istilah Pajak Tangguhan (aset dan liabilitas)
sesuai definisi nomor 04 PSAK 46 dapat ditelusuri pada
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang
Akuntansi atas Pajak Penghasilan (PPh) yg merupakan adopsi
dari International Accounting Standar (IAS) 12.
Aset Pajak Tangguhan merupakan elemen Laporan Neraca
Pengertian Pajak Tangguhan
Aset Pajak Tangguhan merupakan elemen Laporan Neraca
Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan elemen Lap Rugi/Laba
Dari sudut pandang Perpajakan, Pajak Tangguhan adalah nilai
pajaknya dapat memberi pengaruh menambah atau
mengurangi beban pajak tahun yg bersangkutan
Aset Pajak Tangguhan, adalah jumlah pajak penghasilan (PPh)
yg dapat dipulihkan pada periode masa depan sbg akibat
adanya:
• perbedaan temporer yg boleh dikurangkan;
• akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
• akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal
peraturan perpajakan mengizinkan.
Pengertian Pajak Tangguhan
peraturan perpajakan mengizinkan.
Konsepnya ttg “pemulihan pada periode mendatang”
Liabilitas Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan
terutang pada periode masa depan sbg akibat adanya
perbedaan temporer kena pajak.
Konsepnya ttg “terutang pada periode mendatang”
• Dalam menghitung beban pajak yg harus dibayar pada akhir
tahun (yg dikenal dengan istilah beban pajak kini), WP
menggunakan pendekatan Akuntansi Komersial
(berdasarkan PSAK) mulai dari pengakuan unsur
pendapatan, pengakuan beban yg dijadikan pengurang,
metode peyusutan unt menentukan beban penyusutan
aset, pengakuan nilai sisa aset dan penerapan jangka waktu
Timbulnya Pajak Tangguhan
aset, pengakuan nilai sisa aset dan penerapan jangka waktu
unt penyusutan, hingga penetapan besaran penyisihan/
biaya cadangan.
• Hasil penerapan ini tertuang didalam Laporan Keuangan yg
oleh WP dijadikan dasar unt menghitung beban PPh
terutang secara komersial.
• Namun demikian, unt kepentingan pelaporan SPT Tahunan,
hasil perhitungan yg sudah dijabarkan didalam Laporan
Keuangan komersial tidak bisa dijadikan dasar penentuan
beban pajak kini.
• Artinya, PPh yg dihitung WP atas dasar laba komersial tidak
bisa langsung ditetapkan sbg beban pajak kini.
• Hal ini dikarenakan unt dapat digunakan sbg dasar pelaporan
Timbulnya Pajak Tangguhan
• Hal ini dikarenakan unt dapat digunakan sbg dasar pelaporan
SPT Tahunan, pendekatan yg digunakan adalah ketentuan
perpajakan (UU PPh & aturan pelaksanaannya).
• Pendekatan ini kerap kali berbeda dengan ketentuan yg
digunakan dalam pendekatan menurut Akuntansi Komersial.
• Perbedaan tsb ada yg bersifat mutlak (tetap) ada juga yg
sifatnya relatif (sementara).
• Perbedaan mutlak terjadi misalnya karena perbedaan
pengakuan unsur pendapatan seperti misalnya pada
penghasilan yang bersifat final dan telah dikenakan PPh Final
tidak boleh lagi diperhitungkan sebagai unsur pendapatan
• atau pengakuan biaya yang boleh dikurangkan, beberapa
item biaya mutlak dilarang dijadikan sebagai pengurang
menurut ketentuan perpajakan.
Timbulnya Pajak Tangguhan
menurut ketentuan perpajakan.
• Perbedaan juga terjadi atas pengakuan nilai sisa atau
penentuan jangka waktu masa manfaat dalam menghitung
beban penyusutan  perbedaan sementara / temporer (tidak
mutlak).
• Laba bersih sebagai Penghasilan Kena Pajak memerlukan
proses rekonsiliasi fiskal, dari istilah sebelumnya laba
komersial sebelum pajak (komersial).
• Ketika tarif pajak diterapkan pada laba pada Laba Komersial
(Laba Akuntansi) dengan Penghasilan Kena Pajak (Laba Fisal),
maka hasilnya akan berbeda. Perbedaan tsb yang disebut
dengan istilah Pajak Tangguhan.
• Jika Laba Akuntansi lebih besar daripada Laba Pajak maka
akan terbentuk Kewajiban Pajak Tangguhan, sebaliknya bila
Laba Akuntansi lebih kecil daripada Laba Pajak maka akan
Timbulnya Pajak Tangguhan
Laba Akuntansi lebih kecil daripada Laba Pajak maka akan
terbentuk Aset Pajak Tangguhan.
• Jadi, Pajak Tangguhan tidak bisa dihindari dan dapat muncul
sebagai akibat adanya dua pendekatan (Akuntansi & Pajak)
yang harus dijalani dalam menghitung beban pajak kini.
• Pajak Tangguhan dalam bentuk aset/manfaat menjadikan
Wajib Pajak mengetahui bahwa seharusnya nilai beban pajak
yang harus dibayar dapat dipulihkan pada masa mendatang,
sedangkan...
Timbulnya Pajak Tangguhan
• Pajak Tangguhan dalam bentuk kewajiban menimbulkan
adanya beban pajak yang akan terutang pada masa yang
akan datang.
Dampak Pajak Tangguhan
Contoh Kasus I :
PT Maju Pesat memperoleh laba sebelum pajak tahun 2016 Rp1.200.000.000,-
dengan catatan koreksi fiskal atas laba tersebut adalah sebagai berikut:
Beda Tetap / Permanen
1. Pendapatan bunga deposito Rp 40.000.000,-
2. Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp 30.000.000,-2. Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp 30.000.000,-
3. Pendapatan sewa bangunan Rp 60.000.000,-
4. Beban bunga pajak Rp 20.000.000,-
5. Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura Rp 50.000.000,-
6. Pendapatan Jasa Giro Rp 50.000.000,-
7. Beban Pajak Penghasilan Rp 15.000.000,-
Dampak Pajak Tangguhan
Beda Temporer
1. Penyusutan komersial Rp 60.000.000 lebih rendah dari penyusutan fiskal
2. Amortisasi fiskal Rp 30.000.000 lebih rendah dari amortisasi komersial
Kredit Pajak yang sudah dibayar selama tahun 2016 adalah sbb :
1. PPh Pasal 22 Rp 20.000.000,-1. PPh Pasal 22 Rp 20.000.000,-
2. PPh Pasal 23 Rp 10.000.000,-
3. PPh Pasal 24 Rp 15.000.000,-
4. PPh Pasal 25 Rp 45.000.000,-
Dampak Pajak Tangguhan
Pertanyaan:
a. Berapa Penghasilan Kena Pajak untuk tahun 2016 ?
b. Berapa PPh Kurang/ Lebih bayar untuk tahun 2016 ?
c. Tentukan apakah aset atau kewajiban pajak tangguhan yg
timbul?timbul?
d. Buat jurnal dan penyajian laba bersih dalam laporan laba rugi
PT. Maju Pesat
Dampak Pajak Tangguhan
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
Laba sebelum pajak (komersial)
Koreksi Beda Tetap pada PENDAPATAN
Rp 1.200.000.000,-
Uraian
Koreksi
Fiskal (+)
Koreksi
Fiskal (–)
Jumlah
Pendapatan bunga
Jawab :
Pendapatan bunga
deposito
Rp 40.000.000,- – Rp40.000.000,- (Rp 40.000.000,-)
Pendapatan sewa
bangunan
Rp 60.000.000,- – Rp60.000.000,- (Rp 60.000.000,-)
Pendapatan Jasa Giro Rp 50.000.000,- – Rp50.000.000,- (Rp 50.000.000,-)
Laba Sebelum Pajak (Fiskal) Rp 1.050.000.000,-
Dampak Pajak Tangguhan
Laba Sebelum Pajak (Fiskal) Rp1.050.000.000,-
Koreksi Beda Tetap pada BEBAN / BIAYA
Uraian
Koreksi
Fiskal (+)
Koreksi
Fiskal (–)
Jumlah
Beban Jamuan tanpa
Daftar Nominatif
Rp 30.000.000,- Rp 30.000.000,- - Rp 30.000.000,-
Beban Bunga Pajak Rp 20.000.000,- Rp 20.000.000,- - Rp 20.000.000,-
Beban pemberian
fasilitas dalam bentuk
natura
Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,- - Rp 50.000.000,-
Beban PPh Rp 15.000.000,- Rp 15.000.000,- - Rp 15.000.000,-
Total Koreksi Beda Tetap Pada Beban Rp 115.000.000,-
Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap) Rp1.165.000.000,-
Dampak Pajak Tangguhan
Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap) Rp1.165.000.000,-
Koreksi Beda Waktu (Temporer) pada PENYUSUTAN / AMORTISASI
Uraian
Koreksi
Fiskal (+)
Koreksi
Fiskal (–)
Jumlah
Penyusutan Komersil < Fiskal (Rp 60.000.000,-) (Rp 60.000.000,-)
Amortisasi Fiskal < Komersial Rp 30.000.000,- Rp 30.000.000,-
Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap dan Beda Waktu) Rp1.135.000.000,-Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap dan Beda Waktu) Rp1.135.000.000,-
Dari rekonsiliasi fiskal diatas diketahui bahwa :
Penghasilan Kena Pajak adalah Rp 1.135.000.000,-
atau lebih kecil dari Laba Sebelum Pajak Rp 1.200.000.000,-
Sehingga sesuai dengan ketentuan :
• bila Laba Sebelum Pajak (komersial) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (fiskal)
• akan muncul Kewajiban Pajak Tangguhan sebesar tarif PPh Badan dikali dengan
perbedaan temporer (beda waktu) yang terjadi.
Dampak Pajak Tangguhan
Pajak Penghasilan Terutang 25% x Rp1.135.000.000,- Rp 283.750.000,-
PPh Dibayar Dimuka (Kredit Pajak)
PPh Pasal 22 Rp 20.000.000,-
1. Perhitungan PPh Kurang/ Lebih Dibayar (Beban Pajak Kini)
PPh Pasal 23 Rp 10.000.000,-
PPh Pasal 24 Rp 15.000.000,-
PPh Pasal 25 Rp 45.000.000,-
Total Kredit Pajak Rp 90.000.000,-
PPh Kurang Dibayar (Beban Pajak Kini) Rp 193.750.000,-
Dampak Pajak Tangguhan
Kewajiban Pajak Tangguhan = Tarif PPh Badan x Jumlah Beda Temporer
= 25% x Rp 30.000.000,-
= Rp 7.500.000,-
2. Perhitungan Kewajiban Pajak Tangguhan
Beban Pajak Kini Rp 283.750.000,-
Jurnal Pencatatan :
Beban Pajak Kini Rp 283.750.000,-
Beban Pajak Tangguhan Rp 7.500.000,-
Kewajiban Pajak Tangguhan Rp 7.500.000,-
PPh Pasal 22 (Kredit Pajak) Rp 20.000.000,-
PPh Pasal 23 (Kredit Pajak) Rp 10.000.000,-
PPh Pasal 24 (Kredit Pajak) Rp 15.000.000,-
PPh Pasal 25 (Kredit Pajak) Rp 45.000.000,-
Kewajiban PPh Pasal 29 Rp 193.750.000,-
Dampak Pajak Tangguhan
Laba Sebelum Pajak Rp 1.200.000.000,-
Beban Pajak Kini (Rp 283.750.000,-)
Beban Pajak Tangguhan (Rp 7.500.000,-)
Total Laba Bersih Rp 908.750.000,-
Penyajian Pada Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi)
Total Laba Bersih Rp 908.750.000,-
Setelah diperhitungkan dengan beban pajak kini (PPh Pasal
29 akhir tahun) dan beban pajak tangguhan,
Jumlah laba bersih PT Maju Pesat adalah Rp 908.750.000,-.
Dampak Pajak Tangguhan
Contoh Kasus II :
Pada tahun 2013 PT Anugerah membeli komputer seharga Rp 10.000.000,-
Menurut ketentuan PSAK, komputer tersebut disusutkan selama 5 tahun
dengan nilai residu Rp 2.000.000,-
Sementara itu, menurut pajak masa manfaatnya seharusnya hanya 4 tahun.
Jika PT Anugerah memiliki laba kotor (belum termasuk biaya penyusutan
sebesar Rp 5.000.000,-) dgn jml yg sama untuk rentang waktu selama 5
tahun dan ternyata pada akhir tahun ke-7 komputer tersebut dijual dengantahun dan ternyata pada akhir tahun ke-7 komputer tersebut dijual dengan
harga Rp3.000.000,-.
Maka bantulah PT Anugerah untuk menganalisis kemungkinan munculnya
Pajak Tangguhan dan bagaimana memperlakukannya dalam pembukuan dan
pelaporan keuangan perusahaan serta jelaskan adanya pemulihan nilai pajak
terutang melalui kasus ini.
Dampak Pajak Tangguhan
Jawab:
Perhitungan Penyusutan/ Tahun Menurut Akuntansi
= (Rp10.000.000 – Rp2.000.000) : 5 Tahun
= Rp1.600.000,- (2013 s.d. 2017)
Perhitungan Penyusutan/ Tahun Menurut Pajak
= (Rp10.000.000) : 4 Tahun
= Rp2.500.000,- (2013 s.d. 2016)
Dampak Pajak Tangguhan
Analisis Penentuan Pajak Tangguhan (dalam Rp 000)
Keterangan
Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Laba Kotor Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000
Beban Penyusutan (Akuntansi) Rp 1.600 Rp 1.600 Rp 1.600 Rp 1.600 Rp 1.600
Laba Bersih Sebelum Pajak Rp 3.400 Rp 3.400 Rp 3.400 Rp 3.400 Rp 3.400
Beban Pajak Kini (PPh 25%) Rp 850 Rp 850 Rp 850 Rp 850 Rp 850
Laba Kotor Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000
Beban Penyusutan (Pajak) Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 –
Penghasilan Kena Pajak Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 5.000
Beban Pajak Kini (PPh 25%) Rp 625 Rp 625 Rp 625 Rp 625 Rp 1.250
Perbedaan Sementara Rp 900 Rp 900 Rp 900 Rp 900 (Rp 1.600)
Kewajiban (Manfaat) Pajak
Tangguhan
Rp 225 Rp 225 Rp 225 Rp 225 (Rp 400)
Kewajiban Pajak Tangguhan Rp 225 Rp 450 Rp 675 Rp 900 Rp 500
Dampak Pajak Tangguhan
Dari tabel analisis diatas, terlihat bahwa sd tahun keempat nilai
Laba Sebelum Pajak (Akuntansi) lebih besar daripada
Penghasilan Kena Pajak (Fiskal) yaitu (Rp3.400 > Rp2.500)
sehingga menimbulkan adanya Kewajiban Pajak Tangguhan
sebesar :
= selisih beda sementara dikali tarif yang berlaku
= (Rp2.500-Rp1.600) x 25% = Rp225.= (Rp2.500-Rp1.600) x 25% = Rp225.
Jurnal yg digunakan pada tahun ke-1 sd tahun ke-4 sbb :
Beban Pajak Tangguhan Rp225.000,-
Kewajiban Pajak Tangguhan Rp225.000
Dampak Pajak Tangguhan
Pada tahun ke-5 yg terjadi adl Laba Sebelum Pajak (Akuntansi)
lebih kecil daripada Penghasilan Kena Pajak (Fiskal) yaitu
(Rp3.400< Rp5.000) shg m’timbulkan adanya Aset Pajak
Tangguhan sebesar = (Rp 1.600 – Rp 0) x 25%= Rp 400.
Hal ini terjadi krn pd thn ke-5 menurut ketentuan perpajakan tdk
diperbolehlan dilakukan penyusutan atas komputer mengingatdiperbolehlan dilakukan penyusutan atas komputer mengingat
masa manfaatnya menurut pajak hanya selama 4 tahun.
Jurnal yg digunakan adalah sebagai berikut:
Kewajiban Pajak Tangguhan Rp 400.000,-
Manfaat Pajak Tangguhan Rp 400.000
Dampak Pajak Tangguhan
Adanya Manfaat Pajak Tangguhan tsb, Rp. 400.000,- akan
menghapus atau memulihkan sebesar Rp. 400.000,- kepada
Kewajiban Pajak Tangguhan yang muncul dari tahun- tahun
sebelumnya sebesar Rp. 900.000,- (225.000 x 4 thn).
Pemulihan ini mengakibatkan Kewajiban Pajak Tangguhan
PT.Anugerah mengalami pengurangan menjadi hanya tersisaPT.Anugerah mengalami pengurangan menjadi hanya tersisa
Rp500.000,-
Dampak Pajak Tangguhan
Pada akhir tahun ke-7, ketika komputer dijual, maka nilai keuntungan yg
diakui menurut Akuntansi dan menurut Pajak berbeda,
• secara Pajak laba yg diperoleh adalah sebesar harga jual yaitu
Rp3.000.000,- karena komputer tsb sudah tidak lagi memiliki nilai buku
• secara Akuntansi laba dihitung dgn mengurangkan terlebih dahulu dgn
nilai sisa Rp2.000.000,- shg laba yg didapat hanya Rp1.000.000,-
• Akibat perbedaan ini maka :
 menurut pajak, beban PPh adl Rp750.000,- (Rp3.000.000,- x 25%) menurut pajak, beban PPh adl Rp750.000,- (Rp3.000.000,- x 25%)
 menurut Akuntansi, beban PPh adl Rp250.000,- (Rp1.000.000,- x 25%)
Karena Laba Sebelum Pajak (Akuntansi) lebih kecil daripada Penghasilan
Kena Pajak ( Fiskal) dari penjualan komputer tsb, sehingga menimbulkan
adanya Aset/Manfaat Pajak Tangguhan sebesar :
= Rp 500.000,- = (Rp 3.000.000 – Rp 1.000.000,-) x 25%.
Nilai ini akan m’hapus Kewajiban Pajak Tangguhan yg masih tersisa shg tdk
ada lagi kewajiban yg hrs dibayar pd masa yg akan datang (TOTAL BEBAN
PAJAK SAMA)
LOGOwww.themegallery.com

More Related Content

What's hot

Akuntansi biaya bab 12 . menghitung biaya semi variabel tertinggi terendah
Akuntansi biaya bab 12 . menghitung biaya semi variabel tertinggi terendahAkuntansi biaya bab 12 . menghitung biaya semi variabel tertinggi terendah
Akuntansi biaya bab 12 . menghitung biaya semi variabel tertinggi terendahSelfia Dewi
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakanisa93
 
Laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas
Laporan keuangan konsolidasi metode ekuitasLaporan keuangan konsolidasi metode ekuitas
Laporan keuangan konsolidasi metode ekuitasrizky nurul chasanah
 
E learning tax plan pph psl 21
E learning tax plan pph psl 21E learning tax plan pph psl 21
E learning tax plan pph psl 21Marthen Jufuway
 
Tax Planning (Hpp And Pengurang)
Tax Planning (Hpp And Pengurang)Tax Planning (Hpp And Pengurang)
Tax Planning (Hpp And Pengurang)puspa
 
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badannatal kristiono
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaKppkp Bangil
 
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkLutfi Ardhani
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Presentation - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - Bab 10
Presentation - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - Bab 10Presentation - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - Bab 10
Presentation - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - Bab 10Fox Broadcasting
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIPerbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 

What's hot (20)

Akuntansi biaya bab 12 . menghitung biaya semi variabel tertinggi terendah
Akuntansi biaya bab 12 . menghitung biaya semi variabel tertinggi terendahAkuntansi biaya bab 12 . menghitung biaya semi variabel tertinggi terendah
Akuntansi biaya bab 12 . menghitung biaya semi variabel tertinggi terendah
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
 
Laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas
Laporan keuangan konsolidasi metode ekuitasLaporan keuangan konsolidasi metode ekuitas
Laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas
 
E learning tax plan pph psl 21
E learning tax plan pph psl 21E learning tax plan pph psl 21
E learning tax plan pph psl 21
 
Tax Planning (Hpp And Pengurang)
Tax Planning (Hpp And Pengurang)Tax Planning (Hpp And Pengurang)
Tax Planning (Hpp And Pengurang)
 
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
 
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannya
 
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Presentation - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - Bab 10
Presentation - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - Bab 10Presentation - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - Bab 10
Presentation - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - Bab 10
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
 
Pajak bab 12 13 fix
Pajak bab 12 13 fixPajak bab 12 13 fix
Pajak bab 12 13 fix
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIPerbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
 
pajak: BUT
pajak: BUTpajak: BUT
pajak: BUT
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21
 

Similar to Pajak Tangguhan dan Dampaknya

Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMIChristine Aprilya
 
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMIAkuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMIChristine Aprilya
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptxEllaYolla
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxsafiraaa0024
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46TANTO CHANDRA
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46TANTO CHANDRA
 
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093Alfia Oktaviani
 
Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Sidik Abdullah
 
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI TangerangAKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI TangerangHabibie Reza
 
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGAKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGmuhtaromi muhtaromi
 
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinangPsak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinangmuhtaromi muhtaromi
 
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanPSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanIndra Yu
 
Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018
Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018
Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018roma rizki wanda siregar
 
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI TangerangAKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI TangerangHabibie Reza
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilansellyhood
 
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMIIndri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMIIndri Yanti
 
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri Yanti
 
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangAKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangIndri Yanti
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAngga Septiawan
 

Similar to Pajak Tangguhan dan Dampaknya (20)

Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
 
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMIAkuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Psak 46
 
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
 
Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011
 
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI TangerangAKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
 
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGAKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
 
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinangPsak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
 
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanPSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
 
Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018
Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018
Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018
 
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI TangerangAKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI Tangerang
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
 
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMIIndri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
 
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
 
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangAKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
 

Recently uploaded

Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 

Recently uploaded (19)

Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 

Pajak Tangguhan dan Dampaknya

  • 1. LOGOwww.themegallery.com AKUNTANSI PAJAK PENGHASILANAKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PSAK No.46)(PSAK No.46) AKUNTANSI PAJAK PENGHASILANAKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PSAK No.46)(PSAK No.46) PajakPajak TangguhanTangguhan ((DefferedDeffered TaxTax))
  • 2. Pajak Tangguhan (Deffered Tax) Pengertian Pajak Tangguhan1 Penyebab Timbulnya Pajak Tangguhan2 Dampak Pajak Tangguhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya 3
  • 3. Definisi resmi dari istilah Pajak Tangguhan (aset dan liabilitas) sesuai definisi nomor 04 PSAK 46 dapat ditelusuri pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang Akuntansi atas Pajak Penghasilan (PPh) yg merupakan adopsi dari International Accounting Standar (IAS) 12. Aset Pajak Tangguhan merupakan elemen Laporan Neraca Pengertian Pajak Tangguhan Aset Pajak Tangguhan merupakan elemen Laporan Neraca Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan elemen Lap Rugi/Laba Dari sudut pandang Perpajakan, Pajak Tangguhan adalah nilai pajaknya dapat memberi pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun yg bersangkutan
  • 4. Aset Pajak Tangguhan, adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yg dapat dipulihkan pada periode masa depan sbg akibat adanya: • perbedaan temporer yg boleh dikurangkan; • akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan • akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Pengertian Pajak Tangguhan peraturan perpajakan mengizinkan. Konsepnya ttg “pemulihan pada periode mendatang” Liabilitas Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sbg akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Konsepnya ttg “terutang pada periode mendatang”
  • 5. • Dalam menghitung beban pajak yg harus dibayar pada akhir tahun (yg dikenal dengan istilah beban pajak kini), WP menggunakan pendekatan Akuntansi Komersial (berdasarkan PSAK) mulai dari pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yg dijadikan pengurang, metode peyusutan unt menentukan beban penyusutan aset, pengakuan nilai sisa aset dan penerapan jangka waktu Timbulnya Pajak Tangguhan aset, pengakuan nilai sisa aset dan penerapan jangka waktu unt penyusutan, hingga penetapan besaran penyisihan/ biaya cadangan. • Hasil penerapan ini tertuang didalam Laporan Keuangan yg oleh WP dijadikan dasar unt menghitung beban PPh terutang secara komersial.
  • 6. • Namun demikian, unt kepentingan pelaporan SPT Tahunan, hasil perhitungan yg sudah dijabarkan didalam Laporan Keuangan komersial tidak bisa dijadikan dasar penentuan beban pajak kini. • Artinya, PPh yg dihitung WP atas dasar laba komersial tidak bisa langsung ditetapkan sbg beban pajak kini. • Hal ini dikarenakan unt dapat digunakan sbg dasar pelaporan Timbulnya Pajak Tangguhan • Hal ini dikarenakan unt dapat digunakan sbg dasar pelaporan SPT Tahunan, pendekatan yg digunakan adalah ketentuan perpajakan (UU PPh & aturan pelaksanaannya). • Pendekatan ini kerap kali berbeda dengan ketentuan yg digunakan dalam pendekatan menurut Akuntansi Komersial. • Perbedaan tsb ada yg bersifat mutlak (tetap) ada juga yg sifatnya relatif (sementara).
  • 7. • Perbedaan mutlak terjadi misalnya karena perbedaan pengakuan unsur pendapatan seperti misalnya pada penghasilan yang bersifat final dan telah dikenakan PPh Final tidak boleh lagi diperhitungkan sebagai unsur pendapatan • atau pengakuan biaya yang boleh dikurangkan, beberapa item biaya mutlak dilarang dijadikan sebagai pengurang menurut ketentuan perpajakan. Timbulnya Pajak Tangguhan menurut ketentuan perpajakan. • Perbedaan juga terjadi atas pengakuan nilai sisa atau penentuan jangka waktu masa manfaat dalam menghitung beban penyusutan  perbedaan sementara / temporer (tidak mutlak). • Laba bersih sebagai Penghasilan Kena Pajak memerlukan proses rekonsiliasi fiskal, dari istilah sebelumnya laba komersial sebelum pajak (komersial).
  • 8. • Ketika tarif pajak diterapkan pada laba pada Laba Komersial (Laba Akuntansi) dengan Penghasilan Kena Pajak (Laba Fisal), maka hasilnya akan berbeda. Perbedaan tsb yang disebut dengan istilah Pajak Tangguhan. • Jika Laba Akuntansi lebih besar daripada Laba Pajak maka akan terbentuk Kewajiban Pajak Tangguhan, sebaliknya bila Laba Akuntansi lebih kecil daripada Laba Pajak maka akan Timbulnya Pajak Tangguhan Laba Akuntansi lebih kecil daripada Laba Pajak maka akan terbentuk Aset Pajak Tangguhan. • Jadi, Pajak Tangguhan tidak bisa dihindari dan dapat muncul sebagai akibat adanya dua pendekatan (Akuntansi & Pajak) yang harus dijalani dalam menghitung beban pajak kini.
  • 9. • Pajak Tangguhan dalam bentuk aset/manfaat menjadikan Wajib Pajak mengetahui bahwa seharusnya nilai beban pajak yang harus dibayar dapat dipulihkan pada masa mendatang, sedangkan... Timbulnya Pajak Tangguhan • Pajak Tangguhan dalam bentuk kewajiban menimbulkan adanya beban pajak yang akan terutang pada masa yang akan datang.
  • 10. Dampak Pajak Tangguhan Contoh Kasus I : PT Maju Pesat memperoleh laba sebelum pajak tahun 2016 Rp1.200.000.000,- dengan catatan koreksi fiskal atas laba tersebut adalah sebagai berikut: Beda Tetap / Permanen 1. Pendapatan bunga deposito Rp 40.000.000,- 2. Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp 30.000.000,-2. Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp 30.000.000,- 3. Pendapatan sewa bangunan Rp 60.000.000,- 4. Beban bunga pajak Rp 20.000.000,- 5. Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura Rp 50.000.000,- 6. Pendapatan Jasa Giro Rp 50.000.000,- 7. Beban Pajak Penghasilan Rp 15.000.000,-
  • 11. Dampak Pajak Tangguhan Beda Temporer 1. Penyusutan komersial Rp 60.000.000 lebih rendah dari penyusutan fiskal 2. Amortisasi fiskal Rp 30.000.000 lebih rendah dari amortisasi komersial Kredit Pajak yang sudah dibayar selama tahun 2016 adalah sbb : 1. PPh Pasal 22 Rp 20.000.000,-1. PPh Pasal 22 Rp 20.000.000,- 2. PPh Pasal 23 Rp 10.000.000,- 3. PPh Pasal 24 Rp 15.000.000,- 4. PPh Pasal 25 Rp 45.000.000,-
  • 12. Dampak Pajak Tangguhan Pertanyaan: a. Berapa Penghasilan Kena Pajak untuk tahun 2016 ? b. Berapa PPh Kurang/ Lebih bayar untuk tahun 2016 ? c. Tentukan apakah aset atau kewajiban pajak tangguhan yg timbul?timbul? d. Buat jurnal dan penyajian laba bersih dalam laporan laba rugi PT. Maju Pesat
  • 13. Dampak Pajak Tangguhan Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Laba sebelum pajak (komersial) Koreksi Beda Tetap pada PENDAPATAN Rp 1.200.000.000,- Uraian Koreksi Fiskal (+) Koreksi Fiskal (–) Jumlah Pendapatan bunga Jawab : Pendapatan bunga deposito Rp 40.000.000,- – Rp40.000.000,- (Rp 40.000.000,-) Pendapatan sewa bangunan Rp 60.000.000,- – Rp60.000.000,- (Rp 60.000.000,-) Pendapatan Jasa Giro Rp 50.000.000,- – Rp50.000.000,- (Rp 50.000.000,-) Laba Sebelum Pajak (Fiskal) Rp 1.050.000.000,-
  • 14. Dampak Pajak Tangguhan Laba Sebelum Pajak (Fiskal) Rp1.050.000.000,- Koreksi Beda Tetap pada BEBAN / BIAYA Uraian Koreksi Fiskal (+) Koreksi Fiskal (–) Jumlah Beban Jamuan tanpa Daftar Nominatif Rp 30.000.000,- Rp 30.000.000,- - Rp 30.000.000,- Beban Bunga Pajak Rp 20.000.000,- Rp 20.000.000,- - Rp 20.000.000,- Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,- - Rp 50.000.000,- Beban PPh Rp 15.000.000,- Rp 15.000.000,- - Rp 15.000.000,- Total Koreksi Beda Tetap Pada Beban Rp 115.000.000,- Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap) Rp1.165.000.000,-
  • 15. Dampak Pajak Tangguhan Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap) Rp1.165.000.000,- Koreksi Beda Waktu (Temporer) pada PENYUSUTAN / AMORTISASI Uraian Koreksi Fiskal (+) Koreksi Fiskal (–) Jumlah Penyusutan Komersil < Fiskal (Rp 60.000.000,-) (Rp 60.000.000,-) Amortisasi Fiskal < Komersial Rp 30.000.000,- Rp 30.000.000,- Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap dan Beda Waktu) Rp1.135.000.000,-Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap dan Beda Waktu) Rp1.135.000.000,- Dari rekonsiliasi fiskal diatas diketahui bahwa : Penghasilan Kena Pajak adalah Rp 1.135.000.000,- atau lebih kecil dari Laba Sebelum Pajak Rp 1.200.000.000,- Sehingga sesuai dengan ketentuan : • bila Laba Sebelum Pajak (komersial) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (fiskal) • akan muncul Kewajiban Pajak Tangguhan sebesar tarif PPh Badan dikali dengan perbedaan temporer (beda waktu) yang terjadi.
  • 16. Dampak Pajak Tangguhan Pajak Penghasilan Terutang 25% x Rp1.135.000.000,- Rp 283.750.000,- PPh Dibayar Dimuka (Kredit Pajak) PPh Pasal 22 Rp 20.000.000,- 1. Perhitungan PPh Kurang/ Lebih Dibayar (Beban Pajak Kini) PPh Pasal 23 Rp 10.000.000,- PPh Pasal 24 Rp 15.000.000,- PPh Pasal 25 Rp 45.000.000,- Total Kredit Pajak Rp 90.000.000,- PPh Kurang Dibayar (Beban Pajak Kini) Rp 193.750.000,-
  • 17. Dampak Pajak Tangguhan Kewajiban Pajak Tangguhan = Tarif PPh Badan x Jumlah Beda Temporer = 25% x Rp 30.000.000,- = Rp 7.500.000,- 2. Perhitungan Kewajiban Pajak Tangguhan Beban Pajak Kini Rp 283.750.000,- Jurnal Pencatatan : Beban Pajak Kini Rp 283.750.000,- Beban Pajak Tangguhan Rp 7.500.000,- Kewajiban Pajak Tangguhan Rp 7.500.000,- PPh Pasal 22 (Kredit Pajak) Rp 20.000.000,- PPh Pasal 23 (Kredit Pajak) Rp 10.000.000,- PPh Pasal 24 (Kredit Pajak) Rp 15.000.000,- PPh Pasal 25 (Kredit Pajak) Rp 45.000.000,- Kewajiban PPh Pasal 29 Rp 193.750.000,-
  • 18. Dampak Pajak Tangguhan Laba Sebelum Pajak Rp 1.200.000.000,- Beban Pajak Kini (Rp 283.750.000,-) Beban Pajak Tangguhan (Rp 7.500.000,-) Total Laba Bersih Rp 908.750.000,- Penyajian Pada Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) Total Laba Bersih Rp 908.750.000,- Setelah diperhitungkan dengan beban pajak kini (PPh Pasal 29 akhir tahun) dan beban pajak tangguhan, Jumlah laba bersih PT Maju Pesat adalah Rp 908.750.000,-.
  • 19. Dampak Pajak Tangguhan Contoh Kasus II : Pada tahun 2013 PT Anugerah membeli komputer seharga Rp 10.000.000,- Menurut ketentuan PSAK, komputer tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan nilai residu Rp 2.000.000,- Sementara itu, menurut pajak masa manfaatnya seharusnya hanya 4 tahun. Jika PT Anugerah memiliki laba kotor (belum termasuk biaya penyusutan sebesar Rp 5.000.000,-) dgn jml yg sama untuk rentang waktu selama 5 tahun dan ternyata pada akhir tahun ke-7 komputer tersebut dijual dengantahun dan ternyata pada akhir tahun ke-7 komputer tersebut dijual dengan harga Rp3.000.000,-. Maka bantulah PT Anugerah untuk menganalisis kemungkinan munculnya Pajak Tangguhan dan bagaimana memperlakukannya dalam pembukuan dan pelaporan keuangan perusahaan serta jelaskan adanya pemulihan nilai pajak terutang melalui kasus ini.
  • 20. Dampak Pajak Tangguhan Jawab: Perhitungan Penyusutan/ Tahun Menurut Akuntansi = (Rp10.000.000 – Rp2.000.000) : 5 Tahun = Rp1.600.000,- (2013 s.d. 2017) Perhitungan Penyusutan/ Tahun Menurut Pajak = (Rp10.000.000) : 4 Tahun = Rp2.500.000,- (2013 s.d. 2016)
  • 21. Dampak Pajak Tangguhan Analisis Penentuan Pajak Tangguhan (dalam Rp 000) Keterangan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Laba Kotor Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Beban Penyusutan (Akuntansi) Rp 1.600 Rp 1.600 Rp 1.600 Rp 1.600 Rp 1.600 Laba Bersih Sebelum Pajak Rp 3.400 Rp 3.400 Rp 3.400 Rp 3.400 Rp 3.400 Beban Pajak Kini (PPh 25%) Rp 850 Rp 850 Rp 850 Rp 850 Rp 850 Laba Kotor Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Beban Penyusutan (Pajak) Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 – Penghasilan Kena Pajak Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 5.000 Beban Pajak Kini (PPh 25%) Rp 625 Rp 625 Rp 625 Rp 625 Rp 1.250 Perbedaan Sementara Rp 900 Rp 900 Rp 900 Rp 900 (Rp 1.600) Kewajiban (Manfaat) Pajak Tangguhan Rp 225 Rp 225 Rp 225 Rp 225 (Rp 400) Kewajiban Pajak Tangguhan Rp 225 Rp 450 Rp 675 Rp 900 Rp 500
  • 22. Dampak Pajak Tangguhan Dari tabel analisis diatas, terlihat bahwa sd tahun keempat nilai Laba Sebelum Pajak (Akuntansi) lebih besar daripada Penghasilan Kena Pajak (Fiskal) yaitu (Rp3.400 > Rp2.500) sehingga menimbulkan adanya Kewajiban Pajak Tangguhan sebesar : = selisih beda sementara dikali tarif yang berlaku = (Rp2.500-Rp1.600) x 25% = Rp225.= (Rp2.500-Rp1.600) x 25% = Rp225. Jurnal yg digunakan pada tahun ke-1 sd tahun ke-4 sbb : Beban Pajak Tangguhan Rp225.000,- Kewajiban Pajak Tangguhan Rp225.000
  • 23. Dampak Pajak Tangguhan Pada tahun ke-5 yg terjadi adl Laba Sebelum Pajak (Akuntansi) lebih kecil daripada Penghasilan Kena Pajak (Fiskal) yaitu (Rp3.400< Rp5.000) shg m’timbulkan adanya Aset Pajak Tangguhan sebesar = (Rp 1.600 – Rp 0) x 25%= Rp 400. Hal ini terjadi krn pd thn ke-5 menurut ketentuan perpajakan tdk diperbolehlan dilakukan penyusutan atas komputer mengingatdiperbolehlan dilakukan penyusutan atas komputer mengingat masa manfaatnya menurut pajak hanya selama 4 tahun. Jurnal yg digunakan adalah sebagai berikut: Kewajiban Pajak Tangguhan Rp 400.000,- Manfaat Pajak Tangguhan Rp 400.000
  • 24. Dampak Pajak Tangguhan Adanya Manfaat Pajak Tangguhan tsb, Rp. 400.000,- akan menghapus atau memulihkan sebesar Rp. 400.000,- kepada Kewajiban Pajak Tangguhan yang muncul dari tahun- tahun sebelumnya sebesar Rp. 900.000,- (225.000 x 4 thn). Pemulihan ini mengakibatkan Kewajiban Pajak Tangguhan PT.Anugerah mengalami pengurangan menjadi hanya tersisaPT.Anugerah mengalami pengurangan menjadi hanya tersisa Rp500.000,-
  • 25. Dampak Pajak Tangguhan Pada akhir tahun ke-7, ketika komputer dijual, maka nilai keuntungan yg diakui menurut Akuntansi dan menurut Pajak berbeda, • secara Pajak laba yg diperoleh adalah sebesar harga jual yaitu Rp3.000.000,- karena komputer tsb sudah tidak lagi memiliki nilai buku • secara Akuntansi laba dihitung dgn mengurangkan terlebih dahulu dgn nilai sisa Rp2.000.000,- shg laba yg didapat hanya Rp1.000.000,- • Akibat perbedaan ini maka :  menurut pajak, beban PPh adl Rp750.000,- (Rp3.000.000,- x 25%) menurut pajak, beban PPh adl Rp750.000,- (Rp3.000.000,- x 25%)  menurut Akuntansi, beban PPh adl Rp250.000,- (Rp1.000.000,- x 25%) Karena Laba Sebelum Pajak (Akuntansi) lebih kecil daripada Penghasilan Kena Pajak ( Fiskal) dari penjualan komputer tsb, sehingga menimbulkan adanya Aset/Manfaat Pajak Tangguhan sebesar : = Rp 500.000,- = (Rp 3.000.000 – Rp 1.000.000,-) x 25%. Nilai ini akan m’hapus Kewajiban Pajak Tangguhan yg masih tersisa shg tdk ada lagi kewajiban yg hrs dibayar pd masa yg akan datang (TOTAL BEBAN PAJAK SAMA)