2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali perubahan, Pertama: Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994,
Ketiga: UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000
dan diubah terakhir dengan Undang-Undang
Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008..
Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No 46 Tentang
Akuntansi Pajak Tangguhan.
Dasar Hukum
Pengertian Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses
penyesuaian-penyesuaian laporan
laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan
perundangundangan perpajakan di
indonesia sehingga diperoleh laba/rugi
fiskal sebagai dasar untuk perhitungan
pajak penghasilan untuk satu tahun
tertentu.
3. 02 Beda Waktu dan Beda Tetap
Rekonsiliasi beda tetap
disebabkan oleh adanya
transaksi yang diakui oleh
wajib pajak sebagai
penghasilan atau biaya yang
sesuai dengan standar
akutansi keuangan.
Beda Tetap
Beda Waktu merupakan
perbedaan pengakuan baik
penghasilan maupun biaya
antara akuntansi komersial
dengan ketentuan..
Beda Waktu
4. Beda Tetap
Berdasarkan UndangUndang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang beberapa penghasilan yang tergolong final
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. penghasilan berupa hadiah undian.
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi
penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan
modal ventura.
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,
dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
5. Beda Waktu
Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana
menurut Undang-undang PPh metode penilaian
persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata
dan FIFO.
Perbedaan antara metode dan masa manfaat dari aktiva
tetap yang menyebabkan perbedaan pembebanan
penyusutan atau amortisasi suatu aktiva tetap.
10. 03 Koreksi Positif & Negatif
$
100.00%
TAX
TAX
Di dalam rekonsiliasi fiscal ada dua koreksi yaitu koreksi positif
dan koraksi negative.
Koreksi positif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan
menyebabkan laba fiscal akan menjadi meningkat atau bertambah.
Sedangkan Koreksi negatif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan
menyebabkan laba fiscal akan menjadi menurun atau berkurang.
TAX
11. Pasal 9 Undang-undang PPh mengatur pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya
secara fiskal. Walaupun secara komersial (diantaranya) diperbolehkan.
Secara ringkas, biaya yang tidak boleh yaitu:
1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, dengan syarat tertentu;
4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang
dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai
penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan
kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
8. Pajak Penghasilan;
9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi
tanggungannya;
10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi
atas saham;
11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan
pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
13. CONTOH
PT. ABC bergerak dibidang jual beli barang elektronik. Perusahaan menggunakan metode
LIFO untuk menghitung nilai persediaan dan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan
aktiva tetap.
Umur ekonomis semua aktiva tetap diasumsikan 15 tahun untuk mesin dan 5 tahun
untuk semua alat kantor dengan tanpa nilai residu.
14. Berikut ini adalah laporan laba/rugi dari
PT. ABC per 31 Desember 2017 sebagai berikut:
15. Keterangan:
1. Persediaan awal jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp 750,000,000 dan metode LIFO sebesar
Rp 741,000,000. Persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp 700,000,000 dan
metode LIFO sebesar Rp 650,000,000
2. Aktiva tetap terdiri dari: • Mesin senilai Rp 100,000,000 (kelompok 2) • Alat kantor senilai Rp
10,000,000 (kelompok 1)
3. Di dalam biaya listrik, air dan telepon 10 % digunakan untuk rumah direkturnya
4. Di dalam biaya perjalanan dinas ada Fiskal Luar Negeri sebesar Rp 10,000,000
5. Di dalam biaya lain-lain ada biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp 9,000,000.
6. Penghasilan Deviden adalah penghasilan bruto diperoleh dari kepemilikan saham pada PT. BCA
sebesar 20% dari modal yang disetor
7. Pajak yang telah dibayar selama tahun 2017 :
PPh Pasal 22 Rp 5,000,000
PPh Pasal 23 Rp 10,000,000
PPh Pasal 25 Rp 15,000,000
16. Pertanyaan:
1. Buatlah laporan rekonsiliasi fiskal beserta penjelasannya untuk
tahun pajak 2017 ?
2. Berapakah besarnya pajak terutang untuk tahun 2017 ?
17. Jawab
1.FIFO
Persediaan Awal 750,000,000 (FIFO Versi)
Pembelian bersih 402,225,000 (PL Report) +
Barang Siap dijual 1,152,225,000
Persediaan Akhir 700,000,000 (FIFO Versi) -
HPP 452,225,000
Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 41,000,000 (493,225,000– 452,225,000) dan berupa koreksi
positif karena menambah laba.
19. Jawab
Berdasarkan keterangan di atas kita dapat membuat
laporan rekonsilaisi fiskal sebagai berikut:
Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Positif Negatif
Penjualan Bersih 2.000.000.000 2.000.000.000
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal 741.000.000 741.000.000
Pembelian 619.800.000 619.800.000
Retur Pembelian 58.500.000
- 58.500.000
-
Potongan Pembelian 159.075.000
- 159.075.000
-
Pembelian Bersih 402.225.000 402.225.000
Barang Siap Jual 1.143.225.000 1.143.225.000
Persediaan Akhir 650.000.000
- 650.000.000
-
HPP 493.225.000 1 41.000.000 452.225.000
Laba Kotor 1.506.775.000 1.547.775.000
B. Adm Umum- Gaji Honor & Tunjangan 367.170.000 367.170.000
B. Listrik Air & Telepon 54.660.000 3 5.466.000 49.194.000
B. Adm Umum- B Penyusutan Mesin 10.000.000 2 2.500.000 12.500.000
B. Adm Umum- B Penyusutan Alat Kantor 3.000.000 2 500.000 2.500.000
B. Adm Umum- B Bunga Pajak 41.500.000 6 41.500.000 -
B. Adm Umum- Biaya Lain-Lain 123.000.000 5 9.000.000 114.000.000
Total Biaya Adm Umum 599.330.000 545.364.000
B. Penj- Biaya Perjalanan Dinas 83.000.000 4 10.000.000 73.000.000
B. Penj-Biaya Iklan dan Promosi 20.000.000 20.000.000
Total Biaya Penjualan 103.000.000 93.000.000
Penghasilan Bunga Deposito 10.000.000 7 10.000.000 -
Penghasilan Deviden 163.800.000 163.800.000
Total Penghasilan Lainnya 173.800.000 163.800.000
Laba Bersih 978.245.000 1.073.211.000
Koreksi Fiskal
Laporan L/R Komersial Jumlah Laporan L/R Fiskal
20. Jawab
Setelah dibuat laporan rekonsiliasi fiskal kita mendapatkan laba fiskal sebesar Rp
1,073,211,000. Dari laba ini kita dapat menghitung besarnya pajak terutang sebagai berikut:
Karena peredaran bruto tahun 2017 kurang atau tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 maka
dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku.
Pajak Penghasilan yang terutang
= 50% x 25% x Rp 1,073,211.000
= Rp 134,151,375,00
Pajak Terutang setahun : Rp 134,151,375,00
Kredit Pajak
– PPh Pasal 22 5 Juta
– PPh Pasal 23 10 Juta
– PPh Pasal 23 15 Juta +
Total Kredit Pajak : Rp 30,000,000,00
Pajak Kurang/Lebih Bayar : Rp 104,151,375,00
Jadi Besarnya PPh terutang untuk tahun pajak 2017 adalah sebesar Rp 104,151,375,00
