Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Besarnya angsuran ditentukan berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya yang terutang setelah dikurangi kredit pajak dan dibagi 12 bulan. Wajib pajak akan dikenai sanksi jika terlambat membayar atau melaporkan angsuran PPh Pas

1. PENDAHULUAN
Page 1
Pajak penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus
dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas
seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT
Tahunan PPh.
Pajak penghasilan 25 dalam hal-hal tertentu Direktur Jendral Pajak diberi wewenang
untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar
sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat hal-hal tertentu, yaitu:
wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan
tidak teratur, SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu
yang ditentukan, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
Tahunan PPh, wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang
mengakibatkan angsuran lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan,
terjadi perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak.
Modul ini dibuat sebagai tugas tertulis dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan.
Diharapkan modul ini dapat membantu untuk menambah pengetahuan mengenai
PPh Pasal 25. Selain itu, untuk menembah wawasan bagi mahasiswa tentang pajak.
Modul ini menggunakan sumber tertulis yang berasal dari buku dan internet. Kami
sadar bahwa modul ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami
menerima kritik dan saran demi sempurnanya modul ini.

2. CONTENTS
Daftar Isi
Pengertian _____________________________________________________________________________ 1
Angsuran_______________________________________________________________________________ 1
Contoh Angsuran Wajib Pajak Orang ________________________________________________ 2
Contoh Angsuran Wajib Pajak Badan ________________________________________________ 3
Tarif Pajak______________________________________________________________________________ 4
Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan ___________________________________________ 5
Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan _______________________________________________ 6
PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu________________________________________________ 7
Konsekuensi PPh 25 __________________________________________________________________ 8
Perhitungan PPh 25 Untuk WP Tertentu ____________________________________________ 9
Pengecualian Bagi WP ke Luar Negeri______________________________________________10
Kesimpulan ___________________________________________________________________________11

3. PENDAHULUAN
Page 1
Pengertian
DEFINISI
Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran
Pajak Penghasilan secara angsuran. Angsuran
dapat dibayarkan setiap bulan.
TUJUAN
Untuk meringankan beban Wajib Pajak,
mengingat pajak yang terutang harus dilunasi
dalam waktu satu tahun.
SIFAT
Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak
bisa diwakilkan.
Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak
bisa diwakilkan. Wajib Pajak (WP), baik berupa
Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan
suatu kegiatan usaha dikenai Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh
tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam
menyetor maupun melapor, dapat dikenai
sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
ANGSURAN
Wajib Pajak
(WP), baik
berupa Orang
Pribadi atau
pun Badan
yang
melakukan
suatu kegiatan
usaha dikenai
Pajak
Penghasilan
(PPh) Pasal 25
berupa
angsuran PPh
tiap bulannya.
Keterlambatan,
baik dalam
menyetor
maupun
melapor, dapat
dikenai
sanksi sesuai
ketentuan dan
peraturan yang
berlaku.
PPh terutang menurut SPT PPh Tahun Pajak yang lalu – PPh Pasal 22, 23,24
12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu

4. PPH PASAL 25
Page 2
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan
yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh
yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang
terutang atau dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan; dibagi
12 (dua belas).
CONTOH
ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI
Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan
SPT tahun 2016 sebesar Rp50.000.000. Pajak yang telah dipotong
atau dipungut oleh pihak ke tiga serta yang terutang dibayar ke
luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut.
 PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar Rp 15.000.000
 PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp 10.000.000
 PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar Rp 2.500.000
 PPh 24, pajak di luar negeri sebesar Rp 7.500.000 seluruhnya dapat
dikreditkan
PENGHITUNGAN ANGSURAN
PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016
Kredit pajak tahun 2016: Rp 50,000,000
PPh Pasal 21 Rp 15,000,000
PPh Pasal 22 Rp 10,000,000
PPh Pasal 23 Rp 2,500,000
PPh Pasal 24 Rp 7,500,000
Total kredit pajak Rp 35,000,000
Dasar perhitungan angsuran Rp 15,000,000
Jadi, total kredit pajak sebesar Rp35.000.000 digunakan untuk
mengurangi PPh terutang sebesar Rp50.000.000 sehingga dasar
perhitungan angsuran sebesar Rp15.000.000 per tahun.

5. PPH PASAL 25
Page 3
Angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP
setiap bulan adalah:
Rp 15.000.000 : 12 = Rp 1.250.000
ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BADAN
Pajak Penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan
surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016
sebesar Rp125.000.000. Pajak yang telah dipotong atau dipungut
oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri
dalam tahun 2016 sebagai berikut:
 PPh yang dipungut oleh pihak lain (PPh 22) sebesar Rp30.000.000
 PPh yang dipotong oleh pihak lain (PPh 23) sebesar Rp15.000.000
 PPh yang dibayar di luar negeri sebesar Rp42.500.000 yang
dikreditkan (PPh 24) sebesar Rp40.000.000.
Pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain
dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri terebut utuk
bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 (delapan) bulan dalam
tahun 2016.
PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016
Kredit pajak tahun 2016: Rp 125,000,000
PPh Pasal 22 Rp 30,000,000
PPh Pasal 23 Rp 15,000,000
PPh Pasal 24 Rp 40,000,000
Total kredit pajak Rp 85,000,000
Dasar perhitungan
angsuran
Rp 40,000,000
Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak setiap bulan (PPh 25) dalam tahun 2017 adalah:
Rp 40.000.000 : 8 = Rp 5.000.000

6. PPH PASAL 25
Page 4
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25
Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan
Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP),
yaitu:
 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT),
yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun
eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi
OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
 Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP –
OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki
usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x
Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).
Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:
 Sampai Rp 50.000.000 = 5%
 Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
 Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
 Di atas Rp 500.000.000 = 30%
Catatan: Tarif umum yang dimaksud adalah tarif penghitungan
pajak penghasilan bagi WP Badan menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
No Ketentuan Tarif
1 Berlaku sampai
31 Desember 2008
a. s.d Rp 50.000.000 = 10%
b. diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.00 = 15%
c. diatas Rp 100.000.00 = 30%
2 Berlaku pada tahun 2009 28%
3 Berlaku pada tahun 2010 25%
Untuk WP Badan masuk bursa diberikatn tarif 5% lebih rendah
dari tarif yang berlaku, sesuai dengan ketentuan serta syarat yang
berlaku
Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan
Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

7. PPH PASAL 25
Page 5
Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan
PPh Pasal 25
BATAS WAKTU PEMBAYARAN
• Angsuran PPh Pasal 25 paling lambat dibayar oleh WP tanggal
15 bulan berikutnya.
• Missal, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus
dibayar paling lambat 15 Maret 2014.
• Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk
Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka
pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya.
• Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak, pembayaran harus
dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau
dokumen sejenisnya.
BATAS WAKTU PELAPORAN
• Pelaporan SPT masa atas angsuran tersebut dilakukan paling
lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
• Misal, angsuran bulan Maret 2007 dilaporkan paling lambat
tanggal 15 April 2017.
• Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan
sebagai berikut:
 Jika WP memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah
kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan masing-
masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang
bersangkutan.
 WP yang memiliki beberapa tempat lebih dari satu wilayah kerja
kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan setiap tempat
tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing
tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan
 SPT tahunan PPh harus disampaikan dikantor pelayanan pajak
tempat domisili Wajib Pajak terdaftar

8. PPH PASAL 25
Page 6
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 25
Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP) atau sarana lain yang dipersamakan dengan SSP. SSP
dijadikan bukti pembayaran apabila telah divalidasi dengan Nomor
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN itu sendiri
merupakan nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara
yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal
validasi yang tercantum pada SSP. Apabila SSP tersebut telah
mendapat validasi (NTPN). Akan tetapi, Wajib Pajak tetap harus
menyampaikan SPM PPh Pasal 25 apabila:
1. jumlah angsuran PPh Pasal 25 adalah nihil
2. bentuk satuan uang yang dibayarkan selain rupiah, atau
3. melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak
mendapat validasi dengan NTPN tetap harus menyampaikan
SPM PPh Pasal 25.
ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH
Batas waktu penyampaian SPT PPh bagi WP orang pribadi adalah
akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Bagi WP Badan adalah
akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Besarnya angsuran
sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun
pajak yang lalu.
ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH
Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak
yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan
SKP tersebut. Perubahan besarnya angsuran pajak tersebut
berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya SKP.

9. PPH PASAL 25
Page 7
PPH PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU
o WP berhak atas kompensasi kerugian
Sisa kerugian tidak dapat dikompensasikan jika telah lewat 5 tahun.
o WP memperoleh penghasilan tidak teratur
Penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima secara berkala sekali
dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan
bebas, harta dan atau modal, kecuali PPh yang bersifat final.
o SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang
ditentukan
Jika audit laporan keuangan perusahaan belum selesai dilakukan, atau belum
tersedianya dana untuk membayar pajak yang terutang. Perusahaan
menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah jatuh tempo penyampaian SPT
Tahunan PPh yang telah ditetapkan.
o WP diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh
o WP menbetulkan SPT PPh angsuran bulanan > angsuran bulanan sebelum
o Perubahan usaha atau kegiatan WP
Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih, Wajib Pajak mengalami penurunan
usaha, dan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun
pajak tersebut kurang dari 75%, maka Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25.
PPH PASAL 25
DALAM HAL-HAL
TERTENTU
WP berhak atas
kompensasi
kerugian
WP
memperoleh
penghasilan
tidak teratur
SPT PPh tahun yang
lalu disampaikan
setelah lewat batas
waktu yang
ditentukan
WP diberi
perpanjangan jangka
waktu penyampaian
SPT PPh
WP menbetulkan
SPT PPh angsuran
bulanan >angsuran
bulanan
Perubahan
usaha atau
kegiatan WP

10. PPH PASAL 25
Page 8
Konsekuensi PPh Pasal 25
Bila nilai PPh Pasal 25 atas penghitungan lebih besar dari yang
telah dibayarkan, maka kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan sejak
jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal
penyetoran.
Bila nilai PPh Pasal 25 atas penghitungan lebih kecil dari yang telah
dibayarkan, maka atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal
25 dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan
berikutnya.

11. PPH PASAL 25
Page 9
Penghitungan PPh Pasal 25 untuk WP
Tertentu
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa angsuran dalam tahun berjalan
dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun lalu. Akan tetapi untuk WP tertentu,
angsuran pajak penghasilan dapat dihitung dengan ketentuan yang berbeda.
Penghitungan yang berbeda ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran
penghitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini dari
kegiatan usaha tersebut. Berikut merupakan ketentuan penghitungan angsuran,
yang berbeda dan disesuaikan dengan kegiatan usaha tertentu.
1. WP Badan Baru:
2. Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi:
3. WP BUMN & BUMD
a. WP BUMN & BUMD setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) disahkan:
b. WP BUMN & BUMD sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) disahkan: Sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir
pajak sebelumnya.
4. WP masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan
diharuskan membuat laporan keuangan berkala:

12. PPH PASAL 25
Page 10
Pengecualian Bagi Wajib
Pajak ke Luar Negeri
SYARAT
Orang asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183.
Pejabat-pejabat perwakilan dari negara asing.
Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional
yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
WNI yang menetap di luar negeri, memiliki dokumen resmi
sebagai penduduk luar negeri.
Jemaah haji (yang dilakukan instansi berwenang).
Para pekerja WNI dalam rangka pengiriman TKI.
Mahasiswa asing yang berada di Indonesia dalam rangka
belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi.
Orang asing yang tidak menerima penghasilan di Indonesia.
Tenaga kerja WNA, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam,
Pulau Bintan, Pulau Karimun telah dipotong PPh Pasal 21
atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Pratama Tanjung
Pinang atau Pejabat yang ditunjuk.
Orang sakit yang akan berobat ke luar negeri.
Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga atau
misi keagamaan yang mewakili Indonesia ke luar negeri.
Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang
akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi.
TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN
Untuk WP orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP
dan telah berusia 21 tahun, NPWP tersebut telah terdaftar
sekurang-kurangnya 3 hari sebelum keberangkatan.
Untuk WP yang tidak memiliki NPWP sendiri (istri atau
suami, anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi
tanggungan), diberikan melalui pengecekan validasi NPWP
WP Dengan ketentuan bahwa WP yang tidak memiliki NPWP:
Bagi WNI, melampirkan fotokopi Kartu Keluarga; dan/ atauo Surat
Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar
dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP.
Bagi WNA, melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga
Pendatang (SKSKP) atau dokumen yang menunjukkan hubungan
status keluarga.
Wajib Pajak orang
pribadi dalam
negeri yang tidak
memiliki NPWP
dan telah berusia
21 tahun yang
bertolak ke luar
negeri wajib
membayar pajak.
Besarnya fiskal luar
negeri (FLN):
Rp 2.500.000 untuk
setiap orang setiap
bertolak ke luar
negeri dengan
pesawat udara
Rp 1.000.000 untuk
setiap orang setiap
bertolak ke luar
negeri dengan
angkutan laut
Ketentuan tersebut
tidak berlaku lagi
sejak 31 Desember
2010.

13. PPH PASAL 25
Page 11
Kesimpulan
Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak tiap bulan yang
dikenakan atas pajak penghasilan terutang (berdasarkan SPT
tahun lalu) dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah
dikreditkan. Besarnya angsuran yang dibayarkan sebelum
penyampaian SPT adalah sama dengan angsuran bulan terakhir
pada tahun sebelumnya. Setelah SPT disampaikan, besarnya
angsuran sesuai dengan SPT yang ada. Setelah SKP diterbitkan,
besarnya angsuran sesuai SKP yang ada.
Terkadang, dalam pembayaran angsuran yang dilakukan setiap
bulan tidak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan.
Maka, terdapat konsekuensi yang harus dilakukan untuk mengatasi
ketidak sesuaian tersebut. Terdapat dua konsekuensi, yaitu jika
angsuran yang dibayarkan lebih banyak atau kurang dari angsuran
yang seharusnya dibayarkan. Jika kurang bayar, maka akan
dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Sedangkan jika WP
mengalami kelebihan pajak akan di pindah bukukan pada bulan
selanjutnya.
Selain itu terdapat peraturan yang mengatur tentang PPh Pasal 25.
Diantaranya adalah PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu yang
berkaitan dengan kondisi wajib pajak di luar keadaan yang
seharusnya terjadi. Sehingga diperlukan perhitungan PPh Pasal 25
untuk wajib pajak tertentu sesuai dengan masalah yang dihadapi.

14. PPH PASAL 25
Page 12
Sumber Informasi
RESMI, SITI
PERPAJAKAN
SETYAWAN, SETU
PERPAJAKAN
WWW.ONLINE-PAJAK.COM
Thn 2016
Trbt Jakarta
Salemba
Empat
Thn 2009
Trbt Malang
Umm Press
Thn 2016
http://www.online-
pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-
pajak-penghasilan-pasal-25