Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pph 25

14,665 views

Published on

  • Be the first to comment

Pph 25

  1. 1. Tabel PPh Final Dasar Hukum Jenis Penghasilan DPP Tarif PP 131/2000 Bunga Deposito. Jumlah Bruto 20% Tabungan, dan SBI PP 14/1997 Penjualan saham di Jumlah Bruto - Saham pendiri 0,6% bursa - Saham bukan pendiri 0,15% PP 04/1995 Penjualan saham Jumlah Bruto 0,1 milik perusahaan model ventura PP 132/2000 Hadiah undian Jumlah Bruto 25% PP 71/2008 Pengalihan hak atas Jumlah Bruto Nilai RS dan RSS 1% tanah dan bangunan Pengalihan atau NJOP, Selain RS dan RSS 6% mana yang lebih tinggi PP 5/2002 Persewaan tanah Jumlah Bruto 10% dan/atau bangunan PP 51/2008 jo Jasa konstruksi Nilai kontrak Pelaksaaan: PP 40/2009 - Memiliki kualifikasi usaha kecil 2% - Tidak memiliki kualifikasi 3% - Selain diatas 4% Perencanaan/pengawasan: - Memiliki kualifikasi usaha 4% - Tidak memiliki kualifikasi 6% PP 15/2009 Bunga simpanan Jumlah bunga - S.d Rp 240.000,00, 0% koperasi - Diatas Rp 240.000,00, 10% PP 16/2009 Bunga obligasi Jumlah bunga dan/atau - WPDN & BUT 15% diskonto - WPLN 20% atau tarif P3B - WP reksadana: 2009-2010, 0% 2011-2013, 5% 2014 sdt, 15% PP 17/2009 Transaksi derivatf di Margin awal 2,5% bursa PP 19/2009 Dividen yang Jumlah dividen 10% diterima orang pribadi PP 138/2000 jo Selisih lebih Selisih lebih revaluasi 10%79/PMK.03/2008 revaluasi aktiva tetap
  2. 2. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentangpenghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalamtahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan: 1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25). 2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24). Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahunpajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarsendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan.Angsuran Pajak PPh Pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut,dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikut. Contoh : Untuk masa pajak Januari 2012, maka angsuran PPh Pasal 25 disetor paling lambattanggal 15 Pebruari 2012 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Pebruari 2012 Perhitungan Angsuran Pajak PPh Pasal 25 berasal dari SPT Tahunan PPh OrangPribadi dan SPT Tahunan PPh Badan atau data lainnya sesuai ketentuan yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Pajak.Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajakuntuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurur SuratPemberitahuaan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: 1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dalam pasal 21 dan pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. 2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar begeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dalam Pasal 24.Dibagi 12 (dua belas( atau sebanyak bulan dalam bagian tahun pajak.
  3. 3. Contoh: Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang terutangsesuai dengan SPT Tahunan PPh 2009 Rp 30.000.000,00Pada 2009, telah dibayar dan dipotong atau dipungut: 1. PPh Pasal 21 Rp 8.000.000,00 2. PPh Pasal 22 Rp 2.000.000,00 3. PPh Pasal 23 Rp 2.000.000,00 4. PPh Pasal 25 Rp 12.000.000,00 Rp 24.000.000,00Kurang bayar (Pasal 29) tahun 2009 Rp 6.000.000,00Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah:PPh yang terutang tahun 2009 Rp 30.000.000,00Pengurang: 1. PPh Pasal 21 Rp 8.000.000,00 2. PPh Pasal 22 Rp 2.000.000,00 3. PPh Pasal 23 Rp 2.000.000,00 Rp 12.000.000,00Dasar perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2010 Rp 18.000.000,00Besarnya PPh pasal 25 per bulan:Rp 18.000.000,00 / 12 = Rp 1.500.000,00Sehingga Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun2010 mulai masa Maret sebesar Rp 1.500.000,00Beberapa Masalah/Kasus untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal 25 1. Angsuran bulanan untuk bulna sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak. Contoh: Tuan Dias menyampaikan SPT Tahunan PPh 2009 pada bulam Maret 2010. Angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2009 adalah Rp 1.000.000,00. Maka besarnya angsusran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2010 masing- masing adalah Rp 1.000.000,00. Sehingga Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2010 masing-masing adalah Rp 1.000.000,00. 2. Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu
  4. 4. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bilan depan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Contoh: Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2008, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juli 2008 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak tahun pajak 2007 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Agustus 2008 adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)Hal-hal Tertentu untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menyesuaikan besarnya angsuranpajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila: 1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian. 2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. 4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. 5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. 6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.Contoh 1. Penghasilan PT Dira tahun 2009 adalah sebesar Rp 250.000.000,00. Sisa kerugiantahun 2007 yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar Rp 300.000.000,00. Sisakerugian yang belum dikompensasikan sebesar Rp 50.000.000,00. Pada tahun 2009 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar Rp8.000.000,00, dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Perhitungan PPh
  5. 5. Pasal 25 tahun 2010: Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPhPasal 25 adalah sebesar Rp 250.000.000,00 – Rp 50.000.000,00 = Rp 200.000.000,00.PPh Terutang: 28% X Rp 200.000.000,00 = Rp 56.000.000,00 PPh dipotong atau dipungut = (Rp 8.000.000,00) = Rp 48.000.000,00Besarnya angsuran pajak bulanan PT Dira tahun 2010:1/12 X Rp 48.000.000,00 = Rp 4.000.000,00Contoh 2. Pada tahun 2009, Abas memperoleh penghasilan teratur sebesar Rp 52.000.000,00.Sedangkan penghasilan tidak teratur Abas tahun 2009 adalah sebesar Rp 18.000.000,00.Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun2010 Abas adalah hanya dari penghasilan teratur saja sebesar Rp 52.000.000,00Contoh 3. PT Luwes yang bergerak di bidang konveksi dalam tahun 2009 membayarangsuran bulanan sebesar Rp 18.000.000,00. Pada bulan Juli 2009 pabrik milik PT Luwesterbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak, mulai bulan Agustus 2006dapat disesuaikan menjadi lebih kecil daripada Rp 18.000.000,00.Contoh 4. PT Trendy yang bergerak di bidang konveksi dalam tahun 2009 membayarangsuran bulanan sebesar Rp 27.000.000,00. Mulai bulan Mei 2009 PT Trendy mengalamipeningkatan penjualan yang sangat besar dan diperkirakan penghasilan kena pajaknya akanlebih besar dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan DirjenPajak mulai bulan Agustus 2009 dapat disesuaikan menjadi lebih besar daripada Rp27.000.000,00.Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru 1. Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. 2. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). 3. Penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung
  6. 6. besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya; b) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto. 4. Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 5. Dalam hal Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan berkala, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).Contoh 1. PT Almond baru berddiri dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada awal bulan Juni2009. Selama bulan Juni penjualan PT Almond sebesar Rp 100.000.000,00 dan biaya-biayayang terjadi adalahs ebesar Rp 60.000.000,00. Maka perhitungan PPh Pasal 25 untuk masaJuni 2009 adalah:Penjualan Rp 100.000.000,00Biaya Rp 60.000.000,00Penghasilan netto sebulan Rp 40.000.000,00Penghasilan netto disetahunkan:12 X Rp 40.000.000,00 = Rp 480.000.000,00PPh terutang: 28 X Rp 480.000.000,00 = Rp 134.400.000,00PPh Pasal 25 masa Juni: Rp 134.400.000,00 / 12 = Rp 11.200.000,00Untuk bulan berikutnya sampai dengan penyampaian SPT Tahunan dihitung lagi PPh Pasal25 tiap-tiap bulan seperti pada perhitungan diatas.Contoh 2. Setiawan mulai usaha bengkel 8 Februari 2009, penerimaan bruto bulan Februari2009 Rp 40.000.000,00. Persentase Norma Penghitungan misalnya untuk usaha bengkelmotor 22,5%. Setiawan kawin dan mempunyai 2 anak. Penghitungan PPh Pasal 25 yaitu:Penghasilan neto bulan Februari: (22,5% X Rp 40.000.000,00) = Rp 9.000.000,00
  7. 7. Penghasilan neto setahun: 12 X Rp 9.000.000,00 = Rp 108.000.000,00PTKP (K/2) = Rp 18.480.000,00Penghasilan Kena Pajak = Rp 89.520.000,00PPh terutang: 5% X Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00 15% X Rp 39.520.000,00 = Rp 5.928.000,00 = Rp 10.928.000,00PPh Pasal 25 bulan Februari: Rp 10.928.000,00 / 12 = Rp 910.666,00Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan HakOpsi 1. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). 2. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi Wajib Pajak bank atau sewa usaha dengan hak opsi (financial lease) yang merupakan Wajib Pajak Baru, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah pajak yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).Contoh: PT Bank Dana Sejahtera dalam laporan triwulan April sampai dengan Juni 2009menunjukkan penghasilan neto Rp 250.000.000,00. Perhitungan PPh Pasal 25 untu masa Juli,Agustus, September 2009 adalah:Penghasilan neto triwulan = Rp 250.000.000,00Penghasilan neto disetahunkan (4 X Rp 250.000.000,00) = Rp 1.000.000.000,00PPh terutang: 28% X Rp 1.000.000.000,00 = Rp 280.000.000,00PPh Pasal 25 masa Juli, Agustus, September 2009:Rp 280.000.000,00/12 = Rp 23.333.333,00Untuk triwulan berikutnya dihitung kembali PPh Pasal 25 tiap-tiap triwulan seperti padaperhitungan diatas.Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD
  8. 8. 1. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali Wajib Pajak bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). 2. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. 3. Apabila terdapat sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, maka dasar penghitungan PPh Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas PKP yang dihitung dari penghasilan netto menurut PKAP setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.Contoh. Menurut RKAP Tahun 2010 yang sudah disahkan, PT Jogja Jaya (sebuah BUMDyang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta) diperkirakan mempunyai penghasilan netosebesar Rp 1.000.000.000,00. Kredit pajak (PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapatdikreditkan) Tahun 2009 berjumlah Rp 40.000.000,00Perhitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:Penghasilan neto = Rp 1.000.000.000,00PPh terutang (28% X Rp 1.000.000.000,00) = Rp 280.000.000,00Kredit pajak (PPh Pasal 22, 23, dan 24) = Rp 40.000.000,00PPh yang dibayar sendiri = Rp 240.000.000,00PPh Pasal 25 : Rp 240.000.000,00 / 12 = Rp 20.000.000,00Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yangberdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkalaBesarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan WajibPajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala,adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan di kurangi dengan
  9. 9. pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yangdibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu 1. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan/atau eceran barang- barang konsumsi yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili, tidak termasuk kendaraan bermotor dan restoran. 3. Ketentuan pelaksanaan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.Hal-hal penting sehubungan dengan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 untuk WPOrang Pribadi tertentu :a. KPP lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (outlet).b. KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP Orang Pribadi yang bersangkutan.c. Jika WP Orang Pribadi tertentu menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final maka : PPh Pasal 25 yang dibayar oleh masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) dapat - dikreditkan dalam penghitungan PPh terutang untuk tahunn pajak yang bersangkutan Jika ada kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya, kompensasi kerugian dapat - diperhitungkan dengan penghasilan WP Orang Pribadi tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh WP - untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh, sama dengan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh WP - untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sbb = Penghasilan lain neto besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh X Total penghasilan neto tahun pajak sebelumnya.
  10. 10. Contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk WP Orang Pribadi tertentu menerima atau - memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final : Perdagangan Penghasilan Uraian Jumlah (Rp) (Rp) Lain (Rp) Peredaran Bruto 600.000.000 200.000.000 800.000.000 Harga Pokok dan Biaya lain (500.000.000) (120.000.000) (620.000.000) Penghasilan Neto 100.000.000 80.000.000 180.000.000 PTKP ( misal K/2) - - (7.200.000) PKP - - 172.800.000 PPh Terutang ( tarif Psl 17) - - 29.450.000 PPh Pasal 25 ayat (7) yang telah - - (6.000.000) dibayar PPh Kurang Bayar - - 23.450.000 Besar Angsuran ( 1/12 X 17.450.000 ) - - 1.954.167 Besar Angsuran untuk Penghasilan lain 868.518 = (80.000.000/180.000.000) X 1.954.167d. Jika WP Orang Pribadi tertentu tidak memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat final maka : PPh Pasal 25 yang dibayar oleh masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) merupakan - pelunasan PPh terutang. Jika ada kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya, kompensasi kerugian tidak dapat - diperhitungkan. ANGSURAN PPH PASAL 25Kondisi Normal BiasaPenghasilan neto tahun lalu (=Penghasilan Kena Pajak ) Rp. xxxxxPPh Terutang = Tarif PPh x PKP Rp xxxxxDikurangi PPh Yang di potong / dipungut pihak lain : • PPh Pasal 22 Rp xxxxx • PPh Pasal 23 Rp xxxxx • PPh Pasal 34 Rp xxxxxPPh yang harus dibayar sendiri Rp xxxxxAngsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan = PPh yang harus dibayar sendiri x 1/12 bulan
  11. 11. Kondisi Kondisi TertentuPenghasilan neto tahun lalu Rp. xxxxxdikurangi : penghasilan tidak teratur Rp xxxxxPenghasilan Neto Teratur Rp xxxxxdikurangi : sisa kompensasi rugi Rp xxxxxPenghasilan kena Pajak (PKP) Rp xxxxxPPh Terutang = Tarif PPh x PKP Rp. xxxxxDikurangi : • PPh Pasal 22 Rp xxxxx • PPh Pasal 23 Rp xxxxx • PPh Pasal 24 Rp xxxxxPPh yang harus dibayar sendiri Rp xxxxxAngsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan = PPh yang harus dibayar sendiri x 1/12 bulanPerhitungan Pph TerutangPPh Badan Terutang := Penghasilan Kena Pajak / PKP (x) Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf b UU PPhTarif PPh Badan DN / BUT Tahun 2008 :Batas / Breket PKP Tarif PPh • s/d Rp. 50 Jt 10 % • di atas Rp. 50 jt s/d Rp 100 jt 15 % • di atas Rp 100 jt 30 %Tarif PPh Badan DN / BUT Tahun 2009 = 28 %Tarif PPh Badan DN / BUT Tahun 2010 = 25 %Unsur-unsur PT Tahunan PPh Wajib Pajak BadanPenghasilan Bruto (Psl 4 ayat 1 UU PPh) Rp xxxxxxxxPengurangan Penghasilan Bruto : • DE Psl 6 ayat 1 PPh Rp xxxxxxxx • DE psl 9 ayat 1 huruf c,d,e,g UU PPh Rp xxxxxxxx
  12. 12. • DE psl 11 & 11A UU PPh Rp xxxxxxxxPenghasilan Netto Rp xxxxxxxxPenghasilan DN lainnya dan penghasilan LN Rp xxxxxxxxKompensasi rugi (Psl 6 ayat 2 PPh) (Rp xxxxxxxx)Penghasilan Kena Pajak/PKP Psl 16 ayat 1 UU PPh Rp xxxxxxxxPPh terutang = Psl 17 ayat 1 huruf b UU PPh x PKP Rp xxxxxxxxKredit PPh psl 28 UU PPh Rp xxxxxxxxPPh KB Psl 29 UU PPh/ LB Psl 28A UU PPh Rp xxxxxxxxPerhitungan Angsuran PPh Psl 25 untuk tahun berjalan

×