SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
PAJAK PENGHASILAN Psl 25
( ANGSURAN PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI WP )
DALAM TAHUN BERJALAN.
I. PENGERTIAN :
PAJAK PENGHASILAN Psl 25, ADALAH
PAJAK YG DIBAYAR SENDIRI OLEH WP SELAMA
TAHUN BERJALAN, YG MERUPAKAN ANGSURAN
DARI PAJAK YG AKAN TERUTANG UNTUK
SATU TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK,
SESUAI DG PRINSIP “ PAY AS YOUR EARN “
II. DASAR HUKUM :
1. Psl 25 UU No. 7 TAHUN 1983, SEBAGAIMANA
TELAH DIRUBAH DENGAN UU No. 36 TH 2008.
2. PP No. 183 TAHUN 2000, TGL 21-12-2000.
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK/
PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN.
3. KEP. MK.522/KMK.04/2000, TGL 14-12-2000.
4. KEP DJP – 547/PJ.2000, TGL 29-12-2000.
5. KEP DJP.537/PJ.2000, TGL 29-12-2000.
A. U M U M.
RUMUS UMUM :
PAJAK TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN YG LALU DIKURANGI DENGAN:
- PEMOTONGAN ( PPh Psl 21, Psl 23, dan Psl 26 )
- PEMUNGUTAN ( PPh Psl 22 )
- PAJAK YANG DIBAYAR/DIPUNGUT DI LN ( PPh Psl 24 )
HASILNYA
DIBAGI 12, ATAU MASA PAJAK
KECUALI WP MENDAPATKAN SKP TAHUN PAJAK YANG LALU YANG
JUMLAH PAJAK TERUTANGNYA LEBIH BESAR DARI JUMLAH
PAJAK MENURUT SPT TAHUNAN.
KECUALI
YANG FINAL
CONTOH :
PAJAK TERUTANG TAHUN 2009 BESARNYA Rp 150.000.000. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
SERTA PAJAK YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI TAHUN 2009 ADALAH :
- PPh Psl 21 BERJUMLAH Rp 15.000.000.
- PPh Psl 22 BESARNYA Rp 22.000.000.
- PPh Psl 23 JUMLAHNYA Rp 16.000.000.
- PPh Psl 24 ( YANG DAPAT DIKREDITKAN ) Rp 7.000.000.
JUMLAH Rp 60.000.000.
PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI ( Rp 150.000.000. – Rp 60.000.000. ) Rp 90.000.000.
MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 SETIAP BULAN ADALAH :
1/12 x Rp 90.000.000. = Rp 7.500.000.
CATATAN :
APABILA PAJAK SEBESAR Rp 150.000.000. MENYANGKUT PENGHASILAN SELAMA
9 BULAN, MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 NYA ADALAH :
1/9 x Rp 90.000.000. = Rp 10.000.000.
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25.
APABILA DITERBITKAN SKP UNTUK TAHUN PAJAK (SEBELUM
TAHUN SPT) YANG MENGHASILKAN ANGSURAN PPh Psl 25
LEBIH BESAR DARI PADA ANGSURAN BERDASARKAN SPT PPh
TERSEBUT, MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 DIHITUNG BERDASAR
KAN SKP TERSEBUT TERHITUNG BULAN BERIKUTNYA SETELAH
BULAN DITERBITKANNYA SKP.
CONTOH :
BERDASARKAN SPT PPh TAHUN PAJAK 2009, YANG DISAMPAI
KAN MARET 2010, PERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh
Psl 25 YANG HARUS DIBAYAR SEBESAR Rp 1.500.000.
DALAM BULAN JUNI 2010 DITERBITKAN SKP TAHUN PAJAK
2009 YANG MENGHASILKAN BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25
SETIAP BULAN SEBESAR Rp 2.000.000. MAKA ANGSURAN
PPh Psl 25 TAHUN 2010 BESARNYA MENJADI Rp 2.000.000.
YANG MULAI BERLAKU BULAN JULI 2010.
B. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU :
DASAR HUKUM : Psl 25 AYAT ( 6 ) UU No. 36 TAHUN 2008. ( PPh ).
HAL TERTENTU APABILA :
1. WAJIB PAJAK BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN.
2. WAJIB PAJAK MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR.
3. SPT TAHUNAN PPh TAHUN YANG LALU DISAMPAIKAN MELEWATI
BATAS WAKTU.
4. WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN.
5. WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT TAHUNAN YANG MENYEBABKAN
ANGSURAN BULANAN MENJADI LEBIH BESAR DARI SEMULA
( SEBELUM PEMBETULAN )
6. TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA WAJIB PAJAK.
Ad 1. WAJIB PAJAK YANG BERHAK KOMPENSASI KERUGIAN .
KETENTUANNYA :
• APABILA TERDAPAT KOMPENSASI KERUGIAN YANG BELUM HABIS DIKOMPENSASIKAN, ADALAH
PPh YANG DIHITUNG ATAS DASAR PENGHASILAN NETO DIKURANGI DENGAN JUMLAH SISA
KERUGIAN YANG BELUM DIKOMPENSASI TERSEBUT.
• SETELAH TAHUN PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN BERAKHIR ADALAH PPh YANG DHITUNG
ATAS DASAR PENGHASILAN NETO TANPA MEMPERHATIKAN KERUGIAN YANG MASIH ADA TSB.
CONTOH A :
• PENGHASILAN NETO PT. PQR TAHUN 2009 Rp 120.000.000.
• SISA KERUGIAN TAHUN SEBELUMNYA YG MASIH DAPAT DIKOMPENSASIKAN Rp 150.000.000.
• SISA KERUGIAN YANG BELUM DIKOMPENSASIKAN Rp 30.000.000.
PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH :
PENGHASILAN YG DIPAKAI SBG DASAR PERHITUNGAN Rp 120 juta –Rp 30 juta = Rp 90.000.000.
PPh TERHUTANG :
28 % x Rp 90.000.000. = Rp 25.200.000.
APABILA TAHUN 2009 TIDAK ADA PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN SERTA PAJAK YANG DIBAYAR
DI LUAR NEGERI , MAKA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH :
1/12 x Rp 25.200.000. = Rp 2.100.000.
CONTOH B :
1. MISALKAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 PT. LONTAR DISAMPAIKAN 30 -3- 2010,
DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :
- PENGHASILAN NETO Rp 500.000.000.
- KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK 2008 Rp 600.000.000.
- SISA KERUGIAN FISKAL TAHUN 2008 YG BELUM DIKOMPENSASIKAN RP 100.000.000.
- PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN 2009 ADALAH NIHIL
- PPh TERUTANG ADALAH NIHIL
- PPh Psl 22, 23, dan 24 ( YANG DAPAT DIKREDITKAN ) BERJUMLAH Rp 16.000.000.
2. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN DESEMBER 2009 NIHIL, KARENA TAHUN 2008 MENDERITA
KERUGIAN FISKAL YANG BELUM HABIS DIKOMPENSASIKAN PADA TAHUN 2009.
ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH :
UNTUK BULAN JANUARI DAN PEBRUARI ADALAH NIHIL.
ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 DIHITUNG SEBAGAI BERIKUT ;
- PENGHASILAN NETO TAHUN 2009 Rp 500.000.000.
- KERUGIAN FISKAL TAHUN 2008 YANG BELUM HABIS Rp 100.000.000.
- PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 400.000.000.
PPh TERUTANG :
28 % x Rp 400.000.000. = Rp 112.000.000.
PPh Psl 22, 23 dan 24 Rp 16.000.000.
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 96.000.000.
MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 SETIAP BULAN
1/12 x Rp. 96.000.000. = Rp 8.000.000. / BULAN.
C0NTOH C :
1. MISALKAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 FIRMA ANGIN PUYUH DISAMPAIKAN
TGL 29 MARET 2010 DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :
PENGHASILAN NETO Rp 500.000.000.
• KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK 2004 YG BELUM DIKOMPENSASIKAN Rp 600.000.000.
• PENGHASILAN KENA PAJAK 2009 NIHIL
• PPh TERUTANG NIHIL
• PPh Psl 22, 23, dan 24 YG DAPAT DIKREDITKAN Rp 20.000.000.
2. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN DESEMBER 2009 BESARNYA ADALAH NIHIL, KARENA KERU
GIAN YANG DIDERITA 2004 BELUM HABIS DIKOMPENSASIKAN SAMPAI DENGAN 2009.
ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH :
• UNTUK ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN JANUARI DAN PEBRUARI 2010 NIHIL.
• UNTUK BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 DIHITUNG SEBAGAI BERIKUT :
- PENGHASILAN NETO 2009, SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN Rp 500.000.000.
- PPh TERUTANG MENURUT TARIF, 28% x Rp 500.000.000. = Rp 140.000.000.
- PPh Psl 22, 23, dan 24 ( YANG DAPAT DIKREDITKAN ) Rp 20.000.000.
- PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 120.000.000.
MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 ADALAH :
1/12 x Rp 120.000.000. = Rp 10.000.000.
CATATAN :
SISA KERUGIAN TAHUN PAJAK 2004 YG MASIH ADA TIDAK DAPAT LAGI DIKOMPENSASIKAN
DG PENGHASILAN NETO YG MENJADI DASAR PERHITUNGAN ANGSURAN Psl 25 TAHUN 2010.
Ad 2). WP YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN TAK TERATUR.
PENGHASILAN TIDAK TERATUR ADALAH :
“ PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SELAIN DARI
KEGIATAN USAHA, PEKERJAAN BEBAS, PEKERJAAN DAN/ATAU
MODAL, MISALNYA KEUTUNGAN DARI PENJUALAN AKTIVA
PERUSAHAAN SEPERTI MESIN ATAU INVENTARIS.”
DALAM HAL WP MEMPEROLEH PENGHASILAN DISAMPING PENG
HASILAN TERATUR JUGA MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHA
SILAN TIDAK TERATUR, MAKA PENGHASILAN YANG MENJADI
DASAR PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 HANYA BERASAL
DARI PENGHASILAN TERATUR SAJA.
CONTOH :
1. SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 DISAMPAIKAN TGL
29 MARET 2010, DENGAN PERHITUNGAN Sbb :
- PENGHASILAN NETO TERATUR Rp 300.000.000.
- PENGHASILAN NETO TIDAK TERATUR Rp 200.000.000.
- PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 500.000.000.
PPh TERUTANG MENURUT TARIF , 28% x Rp 500. jt = Rp 140.000.000.-
PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yg dapat dikreditkan ) Rp 18.000.000.
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 122.000.000.
2. ANGSURAN PPh Psl 25 BLN DESEMBER 2009, BESARNYA Rp 5.000.000.
BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN PAJAK 2010 :
- UNTUK BLN JANUARI DAN PEBRUARI 2010, ADALAH SAMA DENGAN
ANGSURAN PPh BULAN DESEMBER 2009, YAITU Rp 5.000.000./sebulan.
- UNTUK BULAN MARET s/d DESEMBER 2010, DIHITUNG Sbb :
- PENGHASILAN NETO 2009 ( SELURUHNYA ) Rp 500.000.000.
- PENGHASILAN NETO TIDAK TERATUR Rp 200.000.000.
- PENGHASILAN KENA PAJAK SBG DASAR PERHITUNGAN Rp 300.000.000.
- PPh TERUTANG MENURUT TARIF, 28 % x Rp 300. juta.= Rp 84.000.000.
- PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yang dapat dikreditkan) Rp 18.000.000.
- PPh yang dibayar sendiri Rp 66.000.000.
MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN PAJAK 2010, SETIAP BULAN
1/12 x Rp 66.000.000. = Rp 5.500.000. MARET s/d DESEMBER 2010.
Ad 3. SPT TAHUNAN PPh TAHUN YANG LALU DISAMPAIKAN SETELAH LEWAT BATAS WAKTU
YANG DITENTUKAN .
KETENTUANNYA ADALAH :
• MULAI BULAN BATAS WAKTU ( BULAN MARET ) SAMPAI DENGAN BULAN DISAMPAIKANNYA
SPT TAHUNAN YBS, BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 ADALAH SAMA DENGAN BESARNYA
ANGSURAN PAJAK UNTUK BULAN TERAKHIR DARI TAHUN PAJAK YANG LALU.
• SETELAH WP MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN, BESARNYA DIHITUNG KEMBALI :
a . SEBESAR PPh YG DIHITUNG MENURUT SPT TERSEBUT DIKURANGI DENGAN PEMOTONGAN
DAN PEMUNGUTAN ( Psl 21, 22, 23, dan 24 ) DIBAGI 12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA
BULAN YANG BERSANGKUTAN.
b. DALAM HAL WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN ATAU WP MEMPEROLEH PENGHA
SILAN TIDAK TERATUR, MAKA BERLAKU KETENTUAN PERHITUNGAN PPh MENURUT
KETENTUAN MENURUT CONTOH-CONTOH TERDAHULU ( DIATAS ).
c. KALAU TERDAPAT KEKURANGAN SETOR SEBAGAI AKIBAT JUMLAH ANGSURAN PPh Psl 25
MENURUT PERHITUNGAN SPT TAHUNAN LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH SETORAN PPh
Psl 25 YG TELAH DIBAYAR MAKA KEKURANGAN TSB DIKENAKAN BUNGA SEBESAR 2%/BLN.
CONTOH :
1. SPT TAHUNAN PPh WP OP TAHUN PAJAK 2009, DISAMPAIKAN
25 MEI 2010, DENGAN DATA Sbb :
- PENGHASILAN NETO Rp 500.000.000.
- PPh TERUTANG Psl 17(5%, 15%, 25%) Rp 95.000.000.
- PPh Psl 22,23,dan 24 (yg dpt dikreditkan) Rp 11.000.000.
- PPh YG DIBAYAR SENDIRI Rp 84.000.000.
2. ANGSURAN PPh Psl 25 BLN DESEMBER 2009, Rp 6.000.000.
ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN PAJAK 2010 ADALAH :
- UNTUK BLN JANUARI DAN PEBRUARI 2010, MASING-MASING
Rp 6.000.000./BULAN.
- UNTUK BLN MARET DAN APRIL 2010, MASING-MASING JUGA
SAMA BESARNYA DENGAN ANGSURAN BLN DESEMBER 2009
YAITU Rp 6.000.000./BULAN.
- SELANJUTNYA PADA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN YG
TERLAMBAT TSB DILAKUKAN PERHITUNGAN KEMBALI ANGSUR
AN PPh Psl 25 BERDASARKAN SPT TAHUNAN TERLAMBAT TSB:
• PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 500.000.000.
• PPh TERUTANG MENURUT TARIF Psl 17 ( 5%, 15%, dan 30% ) Rp 95.000.000.
• PPh Psl 22, 23. dan 24 ( yang dapat dikreditkan ) Rp 11.000.000.
• PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 84.000.000.
MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010, SEHARUSNYA ADALAH
1/12 x Rp 84.000.000. = Rp 7.000.000.
OLEH KARENA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN MARET DAN APRIL 2010 TELAH DISETOR
MASING-MASING Rp 6.000.000./BULAN, MAKA KEKURANGAN MASING-MASING Rp 1.000.000.
HARUS DISETOR LAGI DAN TERUTANG BUNGA SEBESAR :
• UNTUK BULAN MARET 2010, SEBESAR 2% PERBULAN DIHITUNG SEJAK 16 APRIL 2010
SAMPAI DENGAN TANGGAL PENYETORAN.
• UNTUK BULAN APRIL 2010 SEBESAR 2% SEBULAN, DIHITUNG SEJAK 16 MEI SAMPAI DENGAN
TANGGAL PENYETORAN.
CATATAN :
DALAM HAL PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010,
MENGHASILKAN JUMLAH YANG LEBIH KECIL, MAKA KELEBIHAN SETORAN MARET DAN APRIL
TSB, DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN SETORAN BULAN MEI 2010 DAN SETERUSNYA.
Ad 4. WP MINTA PERMOHONAN PERPANJANGAN PENYAMPAIN SPT
CONTOH :
1. PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN
SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009, DISAMPAIKAN
PADA TGL 19 PEBRUARI 2010, DENGAN MENYAMPAIKAN
PERHITUNGAN SEMENTARA SEBAGAI BERIKUT :
- PENGHASILAN NETO/PKP Rp 400.000.000.
- PPh TERUTANG (TARIF Psl 17) 28%, Rp 112.000.000.
- PPh Psl 22, 23, dan 24 Rp 18.000.000.
- PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 94.000.000.
ANGSURAN PPh Psl 25 = 1/12 x Rp 94.000.000. = Rp 7.833.333.
2. KEPADA WP DIBERIKAN IZIN PERPANJANGAN WAKTU PENYAM
PAIAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2009 s/d TGL 30-6- 2010.
3. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN DESEMBER 2009 BESARNYA
Rp 6.500.000.
4. TERNYATA WP MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
2009, TGL 5 -6- 2010, DG PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT:
• PENGHASILAN NETO/PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 600.000.000.
• PPh TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17 ( 28 % ) = Rp 168.000.000.
• PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yang dpt dikreditkan ) Rp 18.000.000.
• PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 150.000.000.
ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH :
• UNTUK BULAN JANUARI DAN PEBRUARI 2010 BESARNYA Rp 6.500.000./BULAN.
• UNTUK BULAN MARET s/d MEI 2010 BESARNYA MASING-MASING MENURUT PERHITUNGAN
SPT SEMENTARA YAITU 1/12 x Rp 94.000.000. = Rp 7.833.333. /BULAN.
• SELANJUTNYA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER DIHITUNG
KEMBALI BERDASARKAN SPT TAHUNAN YANG DISAMPAIKAN PADA TGL 5 JUNI 2010 TSB:
• PENGHASILAN NETO/PKP Rp 600.000.000.
• PPh TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17 ( 10%, 15%, 30% ) Rp 168.000.000.
• PPh Psl 22, 23, 24 ( yang dpt dikreditkan ) Rp 18.000.000.
• PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 150.000.000.
MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 SEHARUSNYA ADALAH
1/12 x Rp 150.000.000. = Rp 12.500.000. /BULAN.
OLEH KARENA PPh Psl 25 BULAN MARET s/d MEI 2010 TELAH DISETOR MASING-MASING
SEBESAR Rp 7.833.333. MAKA ATAS KEKURANGAN MASING
MASING Rp 4.666.667. HARUS DISETOR LAGI DAN TERUTANG
BUNGA SEBESAR :
• UNTUK BULAN MARET SEBESAR 2% SEBULAN, DIHITUNG
SEJAK 16 APRIL 2010s/d TANGGAL PENYETORAN.
• UNTUK BULAN APRIL SEBESAR 2% SEBULAN, DIHITUNG
SEJAK 16 MEI 2010 s/d TANGGAL PENYETORAN.
• UNTUK MASA MEI 2010 SEBESAR 2% SEBULAN, DIHITUNG
SEJAK 16 JUNI s/d TANGGAL PENYETORAN.
CATATAN :
DALAM HAL PERHITUNGAN KEMBALI PPh Psl 25 MARET s/d
DESEMBER 2010, MENGHASILKAN JUMLAH YANG LEBIH
KECIL, MAKA KELEBIHAN SETORAN MARET s/d MEI 2010
DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN SETORAN PPh Psl 25
BULAN JUNI DAN SETERUSNYA SAMPAI HABIS.
Ad 5. WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT TAHUNAN YG MENG
HASILKAN ANGSURAN BULANAN Psl 25 MENJADI LEBIH
BESAR DARI ANGSURAN SEBELUM PEMBETULAN.
KETENTUANNYA SAMA DG WP YG MENUNDA SPT TAHUNAN.
CONTOH :
1. SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 DISAMPAIKAN TGL 25 -3-2010,
DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :
- PENGHASILAN NETO/PKP Rp 500.000.000.
- PPh TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17, ( 28% ) = Rp 140.000.000.
- PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yg dpt dikreditkan ) Rp 50.000.000.
- PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 90.000.000.
2. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN DESEMBER 2009 BESARNYA Rp 5 juta.
3. WP MELAKUKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009
PADA TGL 16 AGUSTUS 2010 DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :
- PENGHASILAN NETO/PKP Rp 600.000.000.
- PPh TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17, ( 28% ) = Rp 168.000.000.
- PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yg dpt dikreditkan ) Rp 50.000.000.
- PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 118.000.000.
ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN PAJAK 2010 :
- UNTUK BULAN JANUARI DAN PEBRUARI 2010 BESARNYA SAMA DG
SETORAN BULAN DESEMBER 2009 YAITU RP 5.000.000./BULAN.
- UNTUK BLN MARET s/d JULI 2010 DIHITUNG BERDASARKAN SPT SEBELUM
PEMBETULAN (Ad 1 diatas) YAITU 1/12 x Rp 90.000.000.= Rp 7.500.000./BULAN
- DENGAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PADA TGL 16 AGUSTUS 2010, MAKA
ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 MENJADI
1/12 x Rp 118.000.000. = Rp 9.833.333. /BULAN.
OLEH KARENA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d JULI 2010, MASING
MASING Rp 7.500.000. SUDAH DISETOR, MAKA KEKURANGAN MASING-
MASING Rp 2.33.333. HARUS DISETOR LAGI DAN DITAMBAH DENGAN
BUNGA SEBAGAI BERIKUT :
- UNTUK BULAN MARET 2010 SEBESAR 2% /BLN DIHITUNG SEJAK 16 APRIL 2010
s/d TANGGAL PENYETORAN.
- UNTUK BULAN APRIL 2010, 2% SEBULAN DIHITUNG SEJAK 16 MEI 2010
s/d TANGGAL PENYETORAN.
- UNTUK BULAN MEI 2010, 2% SEBULAN DIHITUNG SEJAK 16 JUNI 2010
s/d TANGGAL PENYETORAN.
- UNTUK BULAN JUNI 2010, 2% SEBULAN DHITUNG SEJAK 16 JULI 2010
s/d TANGGAL PENYETORAN.
- UNTUK BULAN JULI 2% PERBULAN DIHITUNG SEJAK 16 AGUSTUS 2010
s/d TANGGAL PENYETORAN.
Ad 6. TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA/KEGIATAN WP.
A. PERUBAHAN YANG MENINGKAT.
JIKA WP MENGALAMI PENINGKATAN USAHA /KEGIATAN DAN PERKIRAAN PPh YG TERUTANG
LEBIH DARI 150% DARI PPh YANG AKAN TERUTANG, YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN
BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN-BULAN YANG TERSISA, SAMPAI DENGAN
AKHIR TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN, MAKA DIHITUNG BERDASARKAN PPh YANG
DIPERKIRAKAN TERUTANG TERSEBUT.
B. PERUBAHAN YANG MENURUN.
KALAU TERJADI PENURUNAN USAHA/KEGIATAN WP, MAKA SETORAN PPh Psl 25 DISESUAI
KAN PULA DENGAN PROSENTASE PENURUNAN USAHA/KEGIATAN TERSEBUT.
CATATAN:
APABILA SESUDAH 3 (TIGA) BULAN ATAU LEBIH BERJALANNYA SUATU TAHUN PAJAK, SI WP
DAPAT MENUNJUKAN BAHWA PPh YG AKAN TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS, KURANG
DARI 75% DARI PPh YG MENJADI DASAR PERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25,
WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN ANGSURAN PPh Psl
25 DENGAN JALAN :
1. MENGAJUKAN TERTULIS KEPADA KEPALA KPP SETEMPAT
2. MENYAMPAIKAN PERHITUNGAN BESARNYA PPh YG AKAN TERUTANG, DAN BESARNYA
PPh Psl 25 UNTUK BULAN-BULAN YG TERSISA DARI TAHUN PAJAK YG BERSANGKUTAN.
3. PERMOHONAN WP DIANGGAP DITERIMA, APABILA DLM JANGKA WAKTU SATU BLN SEJAK
TGL DITERIMANYA PERMOHONAN SCR LENGKAP KPP TDK MEMBERIKAN KEPUTUSANNYA.
C. PENENTUAN ANGSURAN PPh Psl 25 BAGI :
1. WAJIB PAJAK BARU.
2. WP BANK , BUMN/BUMD.
5. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.
Ad 1 . WAJIB PAJAK BARU.
YANG DIMAKSUD DENGAN WP BARU ADALAH :
- WP YANG BELUM PERNAH MENYAMPAIKAN/MEMASUKAN SPT TAHUNAN.
- WP YANG BARU BERDIRI DALAM TAHUN BERJALAN.
- WP YANG DIBERIKAN NPWP DALAM TAHUN PAJAK/BERJALAN.
a. WP BARU YANG WAJIB PEMBUKUAN.
ANGSURAN PPh Psl 25 DIDASARKAN KEPADA PENGHASILAN NETO MENURUT PEMBUKUAN
SETIAP BULAN YANG DISETAHUNKAN ( DIKALIKAN 12 ), DITARIP DENGAN TARIP
YANG TERCANTUM MENURUT Psl 17 UU PPh, HASILNYA DIBAGI 12.
CONTOH :
CV AMANDA BARU BERDIRI 2 MARET 2009, PENGHASILAN NETO BULAN MARET TSB
BERDASARKAN CATATAN PEMBUKUAN MISALNYA Rp 480.000.000.
PENGHASILAN NETO SETAHUN 12 x Rp 480.000.000. = Rp 5.760.000.000.
PPh TERUTANG BERDASARKAN TARIP Pasal 17- UU PPh, ADALAH :
28% x Rp 5.760.000.000. = Rp 1.612.800.000. DG DEMIKIAN ANGSURAN
PPh Psl 25 UNTUK BULAN MARET TSB ADALAH 1/12 x Rp 1.612.800.000. =
Rp 134.400.000. UNTUK BULAN-BULAN BERIKUTNYA DIHITUNG KEMBALI
DIDASARKAN PENGHASILAN NETO BULAN YBS, SESUAI DG CONTOH DIATAS
2. WP BARU YG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN/TIDAK WAJIB
PEMBUKUAN, ARTINYA PEREDARAN USAHA /PENERIMAAN BRUTO/
OMZET USAHANYA DIBAWAH Rp 4.800.000.000./TAHUN. PERHITUNGAN
NORMA HANYA DIPERKENANKAN BAGI WP ORANG PRIBADI DN.
RUMUSNYA :
PENERIMAAN BRUTO DIKALIKAN PROSENTASE NORMA PERHITUNGAN
BAGI USAHA/KEGIATAN YBS YANG DISETAHUNKAN ( DIKALIKAN 12 )
DIKURANGKAN DG PTKP SESUAI STATUS SI WP, SELANJUTNYA DITARIP
DG TARIP Psl 17 UU No 17 ( PPh ), HASILNYA KEMBALI DIBAGI 12, DAN
TATA CARA SEPERTI INI DITERAPKAN TIAP BLN s/d AKHIR THN PAJAK.
CONTOH :
AMIR(WP OP) MEMULAI USAHA BLN APRIL 2009,USAHA
BENGKEL MOTOR.PENERIMAAN BRUTO BULAN APRIL2009
TERSEBUT MISALNYA Rp 160.000.000.
PROSENTASE NORMA PERHITUNGAN UTK USAHA MOTOR
DIMAKSUD SESUAI DENGAN KLASSIFIKASI USAHANYA,
PENGHASILAN NETONYA 22,5%. AMIR KAWIN DAN
PUNYA ANAK 2 ORANG (K/2).
PERHITUNGAN :
PENGHASILAN NETO BULAN APRIL2009 MENURUT NORMA
22,5% x Rp 160.000.000. = Rp 36.000.000.
PN SETAHUN 12 x Rp 36.000.000.= Rp 432.000.000.
PTKP Dg STATUS K/2 TAHUN 2009.= Rp 19.800.000.
PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 412.200.000.
PPh TERUTANG MENURUT TARIF Ps 17 :
5% x Rp 50.000.000. = Rp 2.500.000.
15% x Rp 200.000.000. = Rp 30.000.000.
25% x Rp 162.200.000. = Rp 40.550.000.
JUMLAH = Rp 73.050.000.
MAKA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BLN PEBRUARI
TERSEBUT ADALAH 1/12 x Rp 73.050.000. = Rp 6.087.500.
UNTUK BULAN-BULAN BERIKUTNYA DIHITUNG KEMBALI MENURUT
TATACARA DIATAS, SESUAI DENGAN BESARNYA PENERIMAAN
BRUTO/OMZET KOTOR BULAN YANG BERSANGKUTAN.
Ad. 2) WAJIB PAJAK BANK.
BAGI BANK DIDASARKAN KEPADA LAPORAN TRIWULANAN YG
DISETAHUNKAN, DITARIP DG TARIP Psl 17, UU No. 36 PAJAK
PENGHASILAN HASILNYA DIBAGI 12 DAN ANGKA TSB
DIGUNAKAN UNTUK PENYETORAN TRIWULANAN.
a. BANK BARU.
PT. BANK “ROYAL KREDIT” BERDIRI 1 -4- 2009, DALAM
LAPORAN KEUANGAN APRIL, MEI, DAN JUNI 2009
MENUNJUKAN PENGHASILAN NETO Rp 966.600.000.
PN SETAHUN 4 x Rp 966.600.000. = Rp 3.866.400.000.
PPh TERUTANG MENURUT TARIP TSB DIATAS :
28% x Rp 3.866.400.000. = Rp 1.082.592.000.
MAKA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 APRIL, MEI, JUNI :
1/12 x Rp 1.082.592.000 = Rp 90.216.000.SEBULAN.
UNTUK TERIWULAN BERIKUTNYA (JULI, AGUS, SEPTEMBER)
DIHITUNG DENGAN TATACARA TSB DIATAS DAN ANGKA
INI DIGUNAKAN UNTUK ANGSURAN PPh Psl 25 MASA TSB.
b. BANK LAMA.
CONTOH :
PT BANK “DANA TALANGAN” DALAM LAPORAN KEUANGAN
TIWULANAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER 2009, MELAPOR
KAN PENGHASILAN NETO Rp 1.920.600.000.
PN SETAHUN 4 x Rp 1.920.600.000.= Rp 7.682.400.000.
PPh TERUTANG :
28% x Rp 7.682.400.000. = Rp 2.151.072.000.
MAKA PPh Psl 25 SETIAP BULAN UNTUK BULAN-BULAN
OKTOBER, NOPEMBER, dan DESEMBER ADALAH :
1/12 x Rp 2.151.072.000. = Rp 179.256.000./BULAN
UNTUK PENYETORAN JANUARI, PEBRUARI, dan MARET
(TRIWULAN BERIKUTNYA) DIPAKAI LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN OKTOBER, NOPEMBER, dan DESEMBER.
BEGITULAH SETERUSNYA.
CATATAN :
1. BAGI BANK BARU DIGUNAKAN LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN YBS, UNTUK PENYETORAN BULAN-BULAN
DALAM TRIWULAN YBS.
2. BAGI BANK YANG LAMA DIGUNAKAN LAPORAN
KEUANGAN TRIWULANAN YANG LALU YANG ANGKA
ANGKANYA DIGUNAKAN UNTUK PENYETORAN BULAN-
BULAN TRIWULAN YANG DIMUKANYA.
Ad 3). ANGSURAN PPh Psl 25 BAGI WP BUMN/BUMD.
KETENTUANNYA :
a. BAGI BUMN/BUMD DIGUNAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG
TERUTANG BERDASARKAN PENGHASILAN NETO MENURUT
RKAP (RENCANA KERJA ANGGARAN DAN PENDAPATAN)
YANG DISUSUN PADA PERMULAAN TAHUN, SETELAH DIKU
RANGI PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN SERTA PAJAK
YANG DIBAYAR/TERUTANG DILUAR NEGERI (YG DAPAT
DIKREDITKAN), SESUAI DENGAN Psl 22,23, dan 24 UU PPh.
b. TARIP YANG DIGUNAKAN ADALAH TARIP Psl 17-UU PPh,
(28%) UU No. 36 TAHUN 2008.
c. DALAM HAL RKAP UNTUK TAHUN PAJAK YBS, BELUM
MENDAPAT PENGESAHAN, MAKA BESARNYA ANGSURAN
PPh Psl 25 MENGGUNAKAN BESARNYA SETORAN BULAN
TERAKHIR DARI TAHUN PAJAK YANG LALU.
d ). JIKA TERDAPAT KOMPENSASI KERUGIAN YANG MASIH DAPAT DIPERHITUNGKAN DARI
TAHUN – TAHUN YANG LALU, HAL INI HARUS DIPERHATIKAN.
e ). DALAM HAL WAJIB PAJAK BUMN/BUMD TERSEBUT ADALAH WP DIBIDANG USAHA PER
BANKAN, DAN W P DIBIDANG USAHA SEWA GUNA DENGAN HAK OPSI, PENENTUAN
ANGSURAN PPh Psl 25 MENGGUNAKAN LAPORAN KEUANGAN YANG DISETAHUNKAN
SEBAGAIMANA DIBERIKAN CONTOH PADA PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 DIBIDANG
PERBANKAN ( LIHAT CONTOH SEBELUMNYA )
CONTOH :
PT. ANTARIKSA SEBUAH BUMN DIBAWAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, MENYUSUN RKAP
TAHUN PAJAK 2010 DENGAN PENGHASILAN NETO SEBESAR Rp 160.000.000.000.
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN ( PPh Psl 22, dan PPh Psl 23 ) TAHUN SEBELUMNYA BER
JUMLAH Rp 66.700.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TIAP BLN UNTUK THN 2010 ADALAH
PENGHASILAN NETO Rp 160.000.000.000.
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG MENURUT TARIF Psl 17 :
28 % x Rp 160.900.000.000 = Rp 45.052.000.000.
PPh. PEMOTONGAN ( Psl 22, dan Psl 23 ) Tahun Lalu = Rp 66.700.000.
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI = Rp 44.985.300.000.
MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TIAP BULAN TAHUN 2010 :
1/12 x Rp 44.985.300.000. = Rp 3.748.775.000.
KETENTUAN INI JUGA BERLAKU BAGI WP BUMD, KECUALI
BANK BUMN ATAU BANK BUMD.
D. ANGSURAN PPh Psl 25 BAGI WP OP PENGUSAHATERTENTU
YG DIMAKSUD WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEN
TU ADALAH WP YG MEMPUNYAI TEMPAT USAHA (OUTLET/
GERAI) YG TERSEBAR DIBERBAGAI TEMPAT/LOKASI
SEPERTI MALL, SUPERMARKET, DIMANA DITETAPKAN
BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 SETIAP BLN ADALAH :
0,75% DARI OMZET/PENERIMAAN BRUTO MASING-MASING
TEMPAT USAHA/OUTLET/GERAI.
APABILA TIDAK ADA PENGHASILAN LAINNYA YG PENGENA
AN PAJAKNYA TIDAK BERSIFAT FINAL, MAKA PEMBAYAR
AN PPh SEBESAR 0,75% TSB MERUPAKAN PAJAK YG FINAL.

More Related Content

What's hot

Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanEllysa Putri
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabah
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan MudharabahAkuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabah
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabahlutfiahanna
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
 
Contoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiContoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiFransisco Laben
 
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxSitiNurza
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Analisis common size
Analisis common sizeAnalisis common size
Analisis common sizemas karebet
 
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Rose Meea
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2iyandri tiluk wahyono
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Fajar Sandy
 

What's hot (20)

Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabah
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan MudharabahAkuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabah
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabah
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
Contoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiContoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasi
 
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
Analisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasiAnalisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasi
 
Analisis common size
Analisis common sizeAnalisis common size
Analisis common size
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
 

Viewers also liked

Viewers also liked (16)

P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
 
(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
Teknik penyusunan kisi kisi (praktek)
Teknik penyusunan kisi   kisi (praktek)Teknik penyusunan kisi   kisi (praktek)
Teknik penyusunan kisi kisi (praktek)
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
contoh Soal bentuk uraian
contoh Soal bentuk  uraiancontoh Soal bentuk  uraian
contoh Soal bentuk uraian
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22
 
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keuAnalisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
 
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh FinalDaftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21
 

Similar to Pajak Penghasilan Psl 25

P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012
P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012
P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012Va Pakpahan
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
 
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.pptCesiliaArum1
 
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptxdebee4
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanBayu Sarjono
 
Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3ahmadjaryani
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012dionisiusal
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaRusydin Arrazy
 
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaDeny Zaenal Faizin
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANYABES HULU
 
Pajak penghasilan wp badan
Pajak penghasilan wp badanPajak penghasilan wp badan
Pajak penghasilan wp badanYABES HULU
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKM5SDNegeri3Katerban
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutAsep suryadi
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptxAnandaAyu13
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIONeea Niio
 

Similar to Pajak Penghasilan Psl 25 (20)

P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012
P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012
P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
 
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
 
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badan
 
Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
 
Prinsip perhitungan bagihasil
Prinsip perhitungan bagihasilPrinsip perhitungan bagihasil
Prinsip perhitungan bagihasil
 
Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
 
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
 
Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
Akunt pajak i iii
Akunt pajak i iiiAkunt pajak i iii
Akunt pajak i iii
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
Pajak penghasilan wp badan
Pajak penghasilan wp badanPajak penghasilan wp badan
Pajak penghasilan wp badan
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungut
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
 

More from Magdalena - Nommensen university (16)

Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajak
Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajakPertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajak
Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajak
 
teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak
 teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak
teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak
 
Modul praktek pajak magdalena ganjil 2015
Modul praktek pajak magdalena ganjil 2015Modul praktek pajak magdalena ganjil 2015
Modul praktek pajak magdalena ganjil 2015
 
Hukum pajak Pertemuan I & II
Hukum pajak Pertemuan I & IIHukum pajak Pertemuan I & II
Hukum pajak Pertemuan I & II
 
Kisi-kisi PA II
Kisi-kisi PA IIKisi-kisi PA II
Kisi-kisi PA II
 
Materi kuliah Saham
Materi kuliah SahamMateri kuliah Saham
Materi kuliah Saham
 
Bahan kuliah pengantar akuntansi II Utang Jk. Pendek
Bahan kuliah pengantar akuntansi II  Utang Jk. PendekBahan kuliah pengantar akuntansi II  Utang Jk. Pendek
Bahan kuliah pengantar akuntansi II Utang Jk. Pendek
 
PPN- copy
PPN- copy PPN- copy
PPN- copy
 
PPN
PPNPPN
PPN
 
18. pph pasal 24
18. pph pasal 2418. pph pasal 24
18. pph pasal 24
 
Bahan kuliah pengantar akuntansi ii utang obligasi
Bahan kuliah pengantar akuntansi ii  utang obligasiBahan kuliah pengantar akuntansi ii  utang obligasi
Bahan kuliah pengantar akuntansi ii utang obligasi
 
Aktiva tetap
Aktiva tetapAktiva tetap
Aktiva tetap
 
Seminar final lena 25 mei
Seminar final lena 25 meiSeminar final lena 25 mei
Seminar final lena 25 mei
 
Tesis Magdalena
Tesis Magdalena Tesis Magdalena
Tesis Magdalena
 
IFSP
IFSPIFSP
IFSP
 
Ipo
IpoIpo
Ipo
 

Recently uploaded

Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 

Recently uploaded (20)

Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 

Pajak Penghasilan Psl 25

  • 1. PAJAK PENGHASILAN Psl 25 ( ANGSURAN PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI WP ) DALAM TAHUN BERJALAN.
  • 2. I. PENGERTIAN : PAJAK PENGHASILAN Psl 25, ADALAH PAJAK YG DIBAYAR SENDIRI OLEH WP SELAMA TAHUN BERJALAN, YG MERUPAKAN ANGSURAN DARI PAJAK YG AKAN TERUTANG UNTUK SATU TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK, SESUAI DG PRINSIP “ PAY AS YOUR EARN “ II. DASAR HUKUM : 1. Psl 25 UU No. 7 TAHUN 1983, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN UU No. 36 TH 2008. 2. PP No. 183 TAHUN 2000, TGL 21-12-2000. PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK/ PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN. 3. KEP. MK.522/KMK.04/2000, TGL 14-12-2000. 4. KEP DJP – 547/PJ.2000, TGL 29-12-2000. 5. KEP DJP.537/PJ.2000, TGL 29-12-2000.
  • 3. A. U M U M. RUMUS UMUM : PAJAK TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN YG LALU DIKURANGI DENGAN: - PEMOTONGAN ( PPh Psl 21, Psl 23, dan Psl 26 ) - PEMUNGUTAN ( PPh Psl 22 ) - PAJAK YANG DIBAYAR/DIPUNGUT DI LN ( PPh Psl 24 ) HASILNYA DIBAGI 12, ATAU MASA PAJAK KECUALI WP MENDAPATKAN SKP TAHUN PAJAK YANG LALU YANG JUMLAH PAJAK TERUTANGNYA LEBIH BESAR DARI JUMLAH PAJAK MENURUT SPT TAHUNAN. KECUALI YANG FINAL
  • 4. CONTOH : PAJAK TERUTANG TAHUN 2009 BESARNYA Rp 150.000.000. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN SERTA PAJAK YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI TAHUN 2009 ADALAH : - PPh Psl 21 BERJUMLAH Rp 15.000.000. - PPh Psl 22 BESARNYA Rp 22.000.000. - PPh Psl 23 JUMLAHNYA Rp 16.000.000. - PPh Psl 24 ( YANG DAPAT DIKREDITKAN ) Rp 7.000.000. JUMLAH Rp 60.000.000. PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI ( Rp 150.000.000. – Rp 60.000.000. ) Rp 90.000.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 SETIAP BULAN ADALAH : 1/12 x Rp 90.000.000. = Rp 7.500.000. CATATAN : APABILA PAJAK SEBESAR Rp 150.000.000. MENYANGKUT PENGHASILAN SELAMA 9 BULAN, MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 NYA ADALAH : 1/9 x Rp 90.000.000. = Rp 10.000.000.
  • 5. SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25. APABILA DITERBITKAN SKP UNTUK TAHUN PAJAK (SEBELUM TAHUN SPT) YANG MENGHASILKAN ANGSURAN PPh Psl 25 LEBIH BESAR DARI PADA ANGSURAN BERDASARKAN SPT PPh TERSEBUT, MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 DIHITUNG BERDASAR KAN SKP TERSEBUT TERHITUNG BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERBITKANNYA SKP. CONTOH : BERDASARKAN SPT PPh TAHUN PAJAK 2009, YANG DISAMPAI KAN MARET 2010, PERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 YANG HARUS DIBAYAR SEBESAR Rp 1.500.000. DALAM BULAN JUNI 2010 DITERBITKAN SKP TAHUN PAJAK 2009 YANG MENGHASILKAN BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 SETIAP BULAN SEBESAR Rp 2.000.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 BESARNYA MENJADI Rp 2.000.000. YANG MULAI BERLAKU BULAN JULI 2010.
  • 6. B. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU : DASAR HUKUM : Psl 25 AYAT ( 6 ) UU No. 36 TAHUN 2008. ( PPh ). HAL TERTENTU APABILA : 1. WAJIB PAJAK BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN. 2. WAJIB PAJAK MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR. 3. SPT TAHUNAN PPh TAHUN YANG LALU DISAMPAIKAN MELEWATI BATAS WAKTU. 4. WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN. 5. WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT TAHUNAN YANG MENYEBABKAN ANGSURAN BULANAN MENJADI LEBIH BESAR DARI SEMULA ( SEBELUM PEMBETULAN ) 6. TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA WAJIB PAJAK.
  • 7. Ad 1. WAJIB PAJAK YANG BERHAK KOMPENSASI KERUGIAN . KETENTUANNYA : • APABILA TERDAPAT KOMPENSASI KERUGIAN YANG BELUM HABIS DIKOMPENSASIKAN, ADALAH PPh YANG DIHITUNG ATAS DASAR PENGHASILAN NETO DIKURANGI DENGAN JUMLAH SISA KERUGIAN YANG BELUM DIKOMPENSASI TERSEBUT. • SETELAH TAHUN PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN BERAKHIR ADALAH PPh YANG DHITUNG ATAS DASAR PENGHASILAN NETO TANPA MEMPERHATIKAN KERUGIAN YANG MASIH ADA TSB. CONTOH A : • PENGHASILAN NETO PT. PQR TAHUN 2009 Rp 120.000.000. • SISA KERUGIAN TAHUN SEBELUMNYA YG MASIH DAPAT DIKOMPENSASIKAN Rp 150.000.000. • SISA KERUGIAN YANG BELUM DIKOMPENSASIKAN Rp 30.000.000. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH : PENGHASILAN YG DIPAKAI SBG DASAR PERHITUNGAN Rp 120 juta –Rp 30 juta = Rp 90.000.000. PPh TERHUTANG : 28 % x Rp 90.000.000. = Rp 25.200.000.
  • 8. APABILA TAHUN 2009 TIDAK ADA PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN SERTA PAJAK YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI , MAKA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH : 1/12 x Rp 25.200.000. = Rp 2.100.000. CONTOH B : 1. MISALKAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 PT. LONTAR DISAMPAIKAN 30 -3- 2010, DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT : - PENGHASILAN NETO Rp 500.000.000. - KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK 2008 Rp 600.000.000. - SISA KERUGIAN FISKAL TAHUN 2008 YG BELUM DIKOMPENSASIKAN RP 100.000.000. - PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN 2009 ADALAH NIHIL - PPh TERUTANG ADALAH NIHIL - PPh Psl 22, 23, dan 24 ( YANG DAPAT DIKREDITKAN ) BERJUMLAH Rp 16.000.000. 2. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN DESEMBER 2009 NIHIL, KARENA TAHUN 2008 MENDERITA KERUGIAN FISKAL YANG BELUM HABIS DIKOMPENSASIKAN PADA TAHUN 2009. ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH : UNTUK BULAN JANUARI DAN PEBRUARI ADALAH NIHIL.
  • 9. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 DIHITUNG SEBAGAI BERIKUT ; - PENGHASILAN NETO TAHUN 2009 Rp 500.000.000. - KERUGIAN FISKAL TAHUN 2008 YANG BELUM HABIS Rp 100.000.000. - PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 400.000.000. PPh TERUTANG : 28 % x Rp 400.000.000. = Rp 112.000.000. PPh Psl 22, 23 dan 24 Rp 16.000.000. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 96.000.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 SETIAP BULAN 1/12 x Rp. 96.000.000. = Rp 8.000.000. / BULAN. C0NTOH C : 1. MISALKAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 FIRMA ANGIN PUYUH DISAMPAIKAN TGL 29 MARET 2010 DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :
  • 10. PENGHASILAN NETO Rp 500.000.000. • KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK 2004 YG BELUM DIKOMPENSASIKAN Rp 600.000.000. • PENGHASILAN KENA PAJAK 2009 NIHIL • PPh TERUTANG NIHIL • PPh Psl 22, 23, dan 24 YG DAPAT DIKREDITKAN Rp 20.000.000. 2. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN DESEMBER 2009 BESARNYA ADALAH NIHIL, KARENA KERU GIAN YANG DIDERITA 2004 BELUM HABIS DIKOMPENSASIKAN SAMPAI DENGAN 2009. ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH : • UNTUK ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN JANUARI DAN PEBRUARI 2010 NIHIL. • UNTUK BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 DIHITUNG SEBAGAI BERIKUT : - PENGHASILAN NETO 2009, SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN Rp 500.000.000. - PPh TERUTANG MENURUT TARIF, 28% x Rp 500.000.000. = Rp 140.000.000. - PPh Psl 22, 23, dan 24 ( YANG DAPAT DIKREDITKAN ) Rp 20.000.000. - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 120.000.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 ADALAH : 1/12 x Rp 120.000.000. = Rp 10.000.000. CATATAN : SISA KERUGIAN TAHUN PAJAK 2004 YG MASIH ADA TIDAK DAPAT LAGI DIKOMPENSASIKAN DG PENGHASILAN NETO YG MENJADI DASAR PERHITUNGAN ANGSURAN Psl 25 TAHUN 2010.
  • 11. Ad 2). WP YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN TAK TERATUR. PENGHASILAN TIDAK TERATUR ADALAH : “ PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SELAIN DARI KEGIATAN USAHA, PEKERJAAN BEBAS, PEKERJAAN DAN/ATAU MODAL, MISALNYA KEUTUNGAN DARI PENJUALAN AKTIVA PERUSAHAAN SEPERTI MESIN ATAU INVENTARIS.” DALAM HAL WP MEMPEROLEH PENGHASILAN DISAMPING PENG HASILAN TERATUR JUGA MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHA SILAN TIDAK TERATUR, MAKA PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 HANYA BERASAL DARI PENGHASILAN TERATUR SAJA. CONTOH : 1. SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 DISAMPAIKAN TGL 29 MARET 2010, DENGAN PERHITUNGAN Sbb : - PENGHASILAN NETO TERATUR Rp 300.000.000. - PENGHASILAN NETO TIDAK TERATUR Rp 200.000.000. - PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 500.000.000.
  • 12. PPh TERUTANG MENURUT TARIF , 28% x Rp 500. jt = Rp 140.000.000.- PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yg dapat dikreditkan ) Rp 18.000.000. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 122.000.000. 2. ANGSURAN PPh Psl 25 BLN DESEMBER 2009, BESARNYA Rp 5.000.000. BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN PAJAK 2010 : - UNTUK BLN JANUARI DAN PEBRUARI 2010, ADALAH SAMA DENGAN ANGSURAN PPh BULAN DESEMBER 2009, YAITU Rp 5.000.000./sebulan. - UNTUK BULAN MARET s/d DESEMBER 2010, DIHITUNG Sbb : - PENGHASILAN NETO 2009 ( SELURUHNYA ) Rp 500.000.000. - PENGHASILAN NETO TIDAK TERATUR Rp 200.000.000. - PENGHASILAN KENA PAJAK SBG DASAR PERHITUNGAN Rp 300.000.000. - PPh TERUTANG MENURUT TARIF, 28 % x Rp 300. juta.= Rp 84.000.000. - PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yang dapat dikreditkan) Rp 18.000.000. - PPh yang dibayar sendiri Rp 66.000.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN PAJAK 2010, SETIAP BULAN 1/12 x Rp 66.000.000. = Rp 5.500.000. MARET s/d DESEMBER 2010.
  • 13. Ad 3. SPT TAHUNAN PPh TAHUN YANG LALU DISAMPAIKAN SETELAH LEWAT BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN . KETENTUANNYA ADALAH : • MULAI BULAN BATAS WAKTU ( BULAN MARET ) SAMPAI DENGAN BULAN DISAMPAIKANNYA SPT TAHUNAN YBS, BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 ADALAH SAMA DENGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK UNTUK BULAN TERAKHIR DARI TAHUN PAJAK YANG LALU. • SETELAH WP MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN, BESARNYA DIHITUNG KEMBALI : a . SEBESAR PPh YG DIHITUNG MENURUT SPT TERSEBUT DIKURANGI DENGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN ( Psl 21, 22, 23, dan 24 ) DIBAGI 12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN YANG BERSANGKUTAN. b. DALAM HAL WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN ATAU WP MEMPEROLEH PENGHA SILAN TIDAK TERATUR, MAKA BERLAKU KETENTUAN PERHITUNGAN PPh MENURUT KETENTUAN MENURUT CONTOH-CONTOH TERDAHULU ( DIATAS ). c. KALAU TERDAPAT KEKURANGAN SETOR SEBAGAI AKIBAT JUMLAH ANGSURAN PPh Psl 25 MENURUT PERHITUNGAN SPT TAHUNAN LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH SETORAN PPh Psl 25 YG TELAH DIBAYAR MAKA KEKURANGAN TSB DIKENAKAN BUNGA SEBESAR 2%/BLN.
  • 14. CONTOH : 1. SPT TAHUNAN PPh WP OP TAHUN PAJAK 2009, DISAMPAIKAN 25 MEI 2010, DENGAN DATA Sbb : - PENGHASILAN NETO Rp 500.000.000. - PPh TERUTANG Psl 17(5%, 15%, 25%) Rp 95.000.000. - PPh Psl 22,23,dan 24 (yg dpt dikreditkan) Rp 11.000.000. - PPh YG DIBAYAR SENDIRI Rp 84.000.000. 2. ANGSURAN PPh Psl 25 BLN DESEMBER 2009, Rp 6.000.000. ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN PAJAK 2010 ADALAH : - UNTUK BLN JANUARI DAN PEBRUARI 2010, MASING-MASING Rp 6.000.000./BULAN. - UNTUK BLN MARET DAN APRIL 2010, MASING-MASING JUGA SAMA BESARNYA DENGAN ANGSURAN BLN DESEMBER 2009 YAITU Rp 6.000.000./BULAN. - SELANJUTNYA PADA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN YG TERLAMBAT TSB DILAKUKAN PERHITUNGAN KEMBALI ANGSUR AN PPh Psl 25 BERDASARKAN SPT TAHUNAN TERLAMBAT TSB:
  • 15. • PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 500.000.000. • PPh TERUTANG MENURUT TARIF Psl 17 ( 5%, 15%, dan 30% ) Rp 95.000.000. • PPh Psl 22, 23. dan 24 ( yang dapat dikreditkan ) Rp 11.000.000. • PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 84.000.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010, SEHARUSNYA ADALAH 1/12 x Rp 84.000.000. = Rp 7.000.000. OLEH KARENA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN MARET DAN APRIL 2010 TELAH DISETOR MASING-MASING Rp 6.000.000./BULAN, MAKA KEKURANGAN MASING-MASING Rp 1.000.000. HARUS DISETOR LAGI DAN TERUTANG BUNGA SEBESAR : • UNTUK BULAN MARET 2010, SEBESAR 2% PERBULAN DIHITUNG SEJAK 16 APRIL 2010 SAMPAI DENGAN TANGGAL PENYETORAN. • UNTUK BULAN APRIL 2010 SEBESAR 2% SEBULAN, DIHITUNG SEJAK 16 MEI SAMPAI DENGAN TANGGAL PENYETORAN. CATATAN : DALAM HAL PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010, MENGHASILKAN JUMLAH YANG LEBIH KECIL, MAKA KELEBIHAN SETORAN MARET DAN APRIL TSB, DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN SETORAN BULAN MEI 2010 DAN SETERUSNYA.
  • 16. Ad 4. WP MINTA PERMOHONAN PERPANJANGAN PENYAMPAIN SPT CONTOH : 1. PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009, DISAMPAIKAN PADA TGL 19 PEBRUARI 2010, DENGAN MENYAMPAIKAN PERHITUNGAN SEMENTARA SEBAGAI BERIKUT : - PENGHASILAN NETO/PKP Rp 400.000.000. - PPh TERUTANG (TARIF Psl 17) 28%, Rp 112.000.000. - PPh Psl 22, 23, dan 24 Rp 18.000.000. - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 94.000.000. ANGSURAN PPh Psl 25 = 1/12 x Rp 94.000.000. = Rp 7.833.333. 2. KEPADA WP DIBERIKAN IZIN PERPANJANGAN WAKTU PENYAM PAIAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2009 s/d TGL 30-6- 2010. 3. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN DESEMBER 2009 BESARNYA Rp 6.500.000. 4. TERNYATA WP MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2009, TGL 5 -6- 2010, DG PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT:
  • 17. • PENGHASILAN NETO/PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 600.000.000. • PPh TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17 ( 28 % ) = Rp 168.000.000. • PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yang dpt dikreditkan ) Rp 18.000.000. • PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 150.000.000. ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN 2010 ADALAH : • UNTUK BULAN JANUARI DAN PEBRUARI 2010 BESARNYA Rp 6.500.000./BULAN. • UNTUK BULAN MARET s/d MEI 2010 BESARNYA MASING-MASING MENURUT PERHITUNGAN SPT SEMENTARA YAITU 1/12 x Rp 94.000.000. = Rp 7.833.333. /BULAN. • SELANJUTNYA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER DIHITUNG KEMBALI BERDASARKAN SPT TAHUNAN YANG DISAMPAIKAN PADA TGL 5 JUNI 2010 TSB: • PENGHASILAN NETO/PKP Rp 600.000.000. • PPh TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17 ( 10%, 15%, 30% ) Rp 168.000.000. • PPh Psl 22, 23, 24 ( yang dpt dikreditkan ) Rp 18.000.000. • PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 150.000.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 SEHARUSNYA ADALAH 1/12 x Rp 150.000.000. = Rp 12.500.000. /BULAN. OLEH KARENA PPh Psl 25 BULAN MARET s/d MEI 2010 TELAH DISETOR MASING-MASING
  • 18. SEBESAR Rp 7.833.333. MAKA ATAS KEKURANGAN MASING MASING Rp 4.666.667. HARUS DISETOR LAGI DAN TERUTANG BUNGA SEBESAR : • UNTUK BULAN MARET SEBESAR 2% SEBULAN, DIHITUNG SEJAK 16 APRIL 2010s/d TANGGAL PENYETORAN. • UNTUK BULAN APRIL SEBESAR 2% SEBULAN, DIHITUNG SEJAK 16 MEI 2010 s/d TANGGAL PENYETORAN. • UNTUK MASA MEI 2010 SEBESAR 2% SEBULAN, DIHITUNG SEJAK 16 JUNI s/d TANGGAL PENYETORAN. CATATAN : DALAM HAL PERHITUNGAN KEMBALI PPh Psl 25 MARET s/d DESEMBER 2010, MENGHASILKAN JUMLAH YANG LEBIH KECIL, MAKA KELEBIHAN SETORAN MARET s/d MEI 2010 DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN SETORAN PPh Psl 25 BULAN JUNI DAN SETERUSNYA SAMPAI HABIS. Ad 5. WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT TAHUNAN YG MENG HASILKAN ANGSURAN BULANAN Psl 25 MENJADI LEBIH BESAR DARI ANGSURAN SEBELUM PEMBETULAN. KETENTUANNYA SAMA DG WP YG MENUNDA SPT TAHUNAN.
  • 19. CONTOH : 1. SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 DISAMPAIKAN TGL 25 -3-2010, DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT : - PENGHASILAN NETO/PKP Rp 500.000.000. - PPh TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17, ( 28% ) = Rp 140.000.000. - PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yg dpt dikreditkan ) Rp 50.000.000. - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 90.000.000. 2. ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN DESEMBER 2009 BESARNYA Rp 5 juta. 3. WP MELAKUKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2009 PADA TGL 16 AGUSTUS 2010 DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT : - PENGHASILAN NETO/PKP Rp 600.000.000. - PPh TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17, ( 28% ) = Rp 168.000.000. - PPh Psl 22, 23, dan 24 ( yg dpt dikreditkan ) Rp 50.000.000. - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI Rp 118.000.000. ANGSURAN PPh Psl 25 TAHUN PAJAK 2010 : - UNTUK BULAN JANUARI DAN PEBRUARI 2010 BESARNYA SAMA DG SETORAN BULAN DESEMBER 2009 YAITU RP 5.000.000./BULAN.
  • 20. - UNTUK BLN MARET s/d JULI 2010 DIHITUNG BERDASARKAN SPT SEBELUM PEMBETULAN (Ad 1 diatas) YAITU 1/12 x Rp 90.000.000.= Rp 7.500.000./BULAN - DENGAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PADA TGL 16 AGUSTUS 2010, MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d DESEMBER 2010 MENJADI 1/12 x Rp 118.000.000. = Rp 9.833.333. /BULAN. OLEH KARENA ANGSURAN PPh Psl 25 BULAN MARET s/d JULI 2010, MASING MASING Rp 7.500.000. SUDAH DISETOR, MAKA KEKURANGAN MASING- MASING Rp 2.33.333. HARUS DISETOR LAGI DAN DITAMBAH DENGAN BUNGA SEBAGAI BERIKUT : - UNTUK BULAN MARET 2010 SEBESAR 2% /BLN DIHITUNG SEJAK 16 APRIL 2010 s/d TANGGAL PENYETORAN. - UNTUK BULAN APRIL 2010, 2% SEBULAN DIHITUNG SEJAK 16 MEI 2010 s/d TANGGAL PENYETORAN. - UNTUK BULAN MEI 2010, 2% SEBULAN DIHITUNG SEJAK 16 JUNI 2010 s/d TANGGAL PENYETORAN. - UNTUK BULAN JUNI 2010, 2% SEBULAN DHITUNG SEJAK 16 JULI 2010 s/d TANGGAL PENYETORAN. - UNTUK BULAN JULI 2% PERBULAN DIHITUNG SEJAK 16 AGUSTUS 2010 s/d TANGGAL PENYETORAN.
  • 21. Ad 6. TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA/KEGIATAN WP. A. PERUBAHAN YANG MENINGKAT. JIKA WP MENGALAMI PENINGKATAN USAHA /KEGIATAN DAN PERKIRAAN PPh YG TERUTANG LEBIH DARI 150% DARI PPh YANG AKAN TERUTANG, YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN-BULAN YANG TERSISA, SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN, MAKA DIHITUNG BERDASARKAN PPh YANG DIPERKIRAKAN TERUTANG TERSEBUT. B. PERUBAHAN YANG MENURUN. KALAU TERJADI PENURUNAN USAHA/KEGIATAN WP, MAKA SETORAN PPh Psl 25 DISESUAI KAN PULA DENGAN PROSENTASE PENURUNAN USAHA/KEGIATAN TERSEBUT. CATATAN: APABILA SESUDAH 3 (TIGA) BULAN ATAU LEBIH BERJALANNYA SUATU TAHUN PAJAK, SI WP DAPAT MENUNJUKAN BAHWA PPh YG AKAN TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS, KURANG DARI 75% DARI PPh YG MENJADI DASAR PERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN ANGSURAN PPh Psl 25 DENGAN JALAN : 1. MENGAJUKAN TERTULIS KEPADA KEPALA KPP SETEMPAT 2. MENYAMPAIKAN PERHITUNGAN BESARNYA PPh YG AKAN TERUTANG, DAN BESARNYA PPh Psl 25 UNTUK BULAN-BULAN YG TERSISA DARI TAHUN PAJAK YG BERSANGKUTAN. 3. PERMOHONAN WP DIANGGAP DITERIMA, APABILA DLM JANGKA WAKTU SATU BLN SEJAK TGL DITERIMANYA PERMOHONAN SCR LENGKAP KPP TDK MEMBERIKAN KEPUTUSANNYA.
  • 22. C. PENENTUAN ANGSURAN PPh Psl 25 BAGI : 1. WAJIB PAJAK BARU. 2. WP BANK , BUMN/BUMD. 5. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU. Ad 1 . WAJIB PAJAK BARU. YANG DIMAKSUD DENGAN WP BARU ADALAH : - WP YANG BELUM PERNAH MENYAMPAIKAN/MEMASUKAN SPT TAHUNAN. - WP YANG BARU BERDIRI DALAM TAHUN BERJALAN. - WP YANG DIBERIKAN NPWP DALAM TAHUN PAJAK/BERJALAN. a. WP BARU YANG WAJIB PEMBUKUAN. ANGSURAN PPh Psl 25 DIDASARKAN KEPADA PENGHASILAN NETO MENURUT PEMBUKUAN SETIAP BULAN YANG DISETAHUNKAN ( DIKALIKAN 12 ), DITARIP DENGAN TARIP YANG TERCANTUM MENURUT Psl 17 UU PPh, HASILNYA DIBAGI 12. CONTOH : CV AMANDA BARU BERDIRI 2 MARET 2009, PENGHASILAN NETO BULAN MARET TSB BERDASARKAN CATATAN PEMBUKUAN MISALNYA Rp 480.000.000.
  • 23. PENGHASILAN NETO SETAHUN 12 x Rp 480.000.000. = Rp 5.760.000.000. PPh TERUTANG BERDASARKAN TARIP Pasal 17- UU PPh, ADALAH : 28% x Rp 5.760.000.000. = Rp 1.612.800.000. DG DEMIKIAN ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BULAN MARET TSB ADALAH 1/12 x Rp 1.612.800.000. = Rp 134.400.000. UNTUK BULAN-BULAN BERIKUTNYA DIHITUNG KEMBALI DIDASARKAN PENGHASILAN NETO BULAN YBS, SESUAI DG CONTOH DIATAS 2. WP BARU YG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN/TIDAK WAJIB PEMBUKUAN, ARTINYA PEREDARAN USAHA /PENERIMAAN BRUTO/ OMZET USAHANYA DIBAWAH Rp 4.800.000.000./TAHUN. PERHITUNGAN NORMA HANYA DIPERKENANKAN BAGI WP ORANG PRIBADI DN. RUMUSNYA : PENERIMAAN BRUTO DIKALIKAN PROSENTASE NORMA PERHITUNGAN BAGI USAHA/KEGIATAN YBS YANG DISETAHUNKAN ( DIKALIKAN 12 ) DIKURANGKAN DG PTKP SESUAI STATUS SI WP, SELANJUTNYA DITARIP DG TARIP Psl 17 UU No 17 ( PPh ), HASILNYA KEMBALI DIBAGI 12, DAN TATA CARA SEPERTI INI DITERAPKAN TIAP BLN s/d AKHIR THN PAJAK.
  • 24. CONTOH : AMIR(WP OP) MEMULAI USAHA BLN APRIL 2009,USAHA BENGKEL MOTOR.PENERIMAAN BRUTO BULAN APRIL2009 TERSEBUT MISALNYA Rp 160.000.000. PROSENTASE NORMA PERHITUNGAN UTK USAHA MOTOR DIMAKSUD SESUAI DENGAN KLASSIFIKASI USAHANYA, PENGHASILAN NETONYA 22,5%. AMIR KAWIN DAN PUNYA ANAK 2 ORANG (K/2). PERHITUNGAN : PENGHASILAN NETO BULAN APRIL2009 MENURUT NORMA 22,5% x Rp 160.000.000. = Rp 36.000.000. PN SETAHUN 12 x Rp 36.000.000.= Rp 432.000.000. PTKP Dg STATUS K/2 TAHUN 2009.= Rp 19.800.000. PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 412.200.000. PPh TERUTANG MENURUT TARIF Ps 17 : 5% x Rp 50.000.000. = Rp 2.500.000. 15% x Rp 200.000.000. = Rp 30.000.000. 25% x Rp 162.200.000. = Rp 40.550.000.
  • 25. JUMLAH = Rp 73.050.000. MAKA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 UNTUK BLN PEBRUARI TERSEBUT ADALAH 1/12 x Rp 73.050.000. = Rp 6.087.500. UNTUK BULAN-BULAN BERIKUTNYA DIHITUNG KEMBALI MENURUT TATACARA DIATAS, SESUAI DENGAN BESARNYA PENERIMAAN BRUTO/OMZET KOTOR BULAN YANG BERSANGKUTAN. Ad. 2) WAJIB PAJAK BANK. BAGI BANK DIDASARKAN KEPADA LAPORAN TRIWULANAN YG DISETAHUNKAN, DITARIP DG TARIP Psl 17, UU No. 36 PAJAK PENGHASILAN HASILNYA DIBAGI 12 DAN ANGKA TSB DIGUNAKAN UNTUK PENYETORAN TRIWULANAN. a. BANK BARU. PT. BANK “ROYAL KREDIT” BERDIRI 1 -4- 2009, DALAM LAPORAN KEUANGAN APRIL, MEI, DAN JUNI 2009 MENUNJUKAN PENGHASILAN NETO Rp 966.600.000. PN SETAHUN 4 x Rp 966.600.000. = Rp 3.866.400.000.
  • 26. PPh TERUTANG MENURUT TARIP TSB DIATAS : 28% x Rp 3.866.400.000. = Rp 1.082.592.000. MAKA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 APRIL, MEI, JUNI : 1/12 x Rp 1.082.592.000 = Rp 90.216.000.SEBULAN. UNTUK TERIWULAN BERIKUTNYA (JULI, AGUS, SEPTEMBER) DIHITUNG DENGAN TATACARA TSB DIATAS DAN ANGKA INI DIGUNAKAN UNTUK ANGSURAN PPh Psl 25 MASA TSB. b. BANK LAMA. CONTOH : PT BANK “DANA TALANGAN” DALAM LAPORAN KEUANGAN TIWULANAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER 2009, MELAPOR KAN PENGHASILAN NETO Rp 1.920.600.000. PN SETAHUN 4 x Rp 1.920.600.000.= Rp 7.682.400.000. PPh TERUTANG : 28% x Rp 7.682.400.000. = Rp 2.151.072.000.
  • 27. MAKA PPh Psl 25 SETIAP BULAN UNTUK BULAN-BULAN OKTOBER, NOPEMBER, dan DESEMBER ADALAH : 1/12 x Rp 2.151.072.000. = Rp 179.256.000./BULAN UNTUK PENYETORAN JANUARI, PEBRUARI, dan MARET (TRIWULAN BERIKUTNYA) DIPAKAI LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN OKTOBER, NOPEMBER, dan DESEMBER. BEGITULAH SETERUSNYA. CATATAN : 1. BAGI BANK BARU DIGUNAKAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN YBS, UNTUK PENYETORAN BULAN-BULAN DALAM TRIWULAN YBS. 2. BAGI BANK YANG LAMA DIGUNAKAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULANAN YANG LALU YANG ANGKA ANGKANYA DIGUNAKAN UNTUK PENYETORAN BULAN- BULAN TRIWULAN YANG DIMUKANYA.
  • 28. Ad 3). ANGSURAN PPh Psl 25 BAGI WP BUMN/BUMD. KETENTUANNYA : a. BAGI BUMN/BUMD DIGUNAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG BERDASARKAN PENGHASILAN NETO MENURUT RKAP (RENCANA KERJA ANGGARAN DAN PENDAPATAN) YANG DISUSUN PADA PERMULAAN TAHUN, SETELAH DIKU RANGI PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN SERTA PAJAK YANG DIBAYAR/TERUTANG DILUAR NEGERI (YG DAPAT DIKREDITKAN), SESUAI DENGAN Psl 22,23, dan 24 UU PPh. b. TARIP YANG DIGUNAKAN ADALAH TARIP Psl 17-UU PPh, (28%) UU No. 36 TAHUN 2008. c. DALAM HAL RKAP UNTUK TAHUN PAJAK YBS, BELUM MENDAPAT PENGESAHAN, MAKA BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 MENGGUNAKAN BESARNYA SETORAN BULAN TERAKHIR DARI TAHUN PAJAK YANG LALU.
  • 29. d ). JIKA TERDAPAT KOMPENSASI KERUGIAN YANG MASIH DAPAT DIPERHITUNGKAN DARI TAHUN – TAHUN YANG LALU, HAL INI HARUS DIPERHATIKAN. e ). DALAM HAL WAJIB PAJAK BUMN/BUMD TERSEBUT ADALAH WP DIBIDANG USAHA PER BANKAN, DAN W P DIBIDANG USAHA SEWA GUNA DENGAN HAK OPSI, PENENTUAN ANGSURAN PPh Psl 25 MENGGUNAKAN LAPORAN KEUANGAN YANG DISETAHUNKAN SEBAGAIMANA DIBERIKAN CONTOH PADA PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 25 DIBIDANG PERBANKAN ( LIHAT CONTOH SEBELUMNYA ) CONTOH : PT. ANTARIKSA SEBUAH BUMN DIBAWAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, MENYUSUN RKAP TAHUN PAJAK 2010 DENGAN PENGHASILAN NETO SEBESAR Rp 160.000.000.000. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN ( PPh Psl 22, dan PPh Psl 23 ) TAHUN SEBELUMNYA BER JUMLAH Rp 66.700.000. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TIAP BLN UNTUK THN 2010 ADALAH PENGHASILAN NETO Rp 160.000.000.000. PAJAK PENGHASILAN TERUTANG MENURUT TARIF Psl 17 : 28 % x Rp 160.900.000.000 = Rp 45.052.000.000. PPh. PEMOTONGAN ( Psl 22, dan Psl 23 ) Tahun Lalu = Rp 66.700.000. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI = Rp 44.985.300.000.
  • 30. MAKA ANGSURAN PPh Psl 25 TIAP BULAN TAHUN 2010 : 1/12 x Rp 44.985.300.000. = Rp 3.748.775.000. KETENTUAN INI JUGA BERLAKU BAGI WP BUMD, KECUALI BANK BUMN ATAU BANK BUMD. D. ANGSURAN PPh Psl 25 BAGI WP OP PENGUSAHATERTENTU YG DIMAKSUD WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEN TU ADALAH WP YG MEMPUNYAI TEMPAT USAHA (OUTLET/ GERAI) YG TERSEBAR DIBERBAGAI TEMPAT/LOKASI SEPERTI MALL, SUPERMARKET, DIMANA DITETAPKAN BESARNYA ANGSURAN PPh Psl 25 SETIAP BLN ADALAH : 0,75% DARI OMZET/PENERIMAAN BRUTO MASING-MASING TEMPAT USAHA/OUTLET/GERAI. APABILA TIDAK ADA PENGHASILAN LAINNYA YG PENGENA AN PAJAKNYA TIDAK BERSIFAT FINAL, MAKA PEMBAYAR AN PPh SEBESAR 0,75% TSB MERUPAKAN PAJAK YG FINAL.