3. Kehidupan Politik pada Awal
Kemerdekaan
Perubahan sistem pemerintahan dari
presidensial menjadi parlementer yang ditandai
dengan adanya Maklumat KNIP Nomor 5
tanggal 11 November 1945.
Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai
pembantu presiden dan wakil presiden
menjadi majelis legislatif.
Penerapan kebijakan Rekonstruksi dan
Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) untuk
menyederhanakan angkatan perang yang
dianggap terlalu rumit.
4. Kabinet pada Masa Demokrasi
Liberal
Kabinet Natsir
Kabinet
Sukiman
Kabinet
Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamidjoj
o I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamidjoj
o II
Kabinet
Djuanda/Kary
a
5. Sistem Multipartai
Sistem multipartai didasari adanya Maklumat Wakil Presiden 3
November 1945. Dalam maklumat tersebut Moh. Hatta memberikan
kebebasan pembentukan partai politik.
Pada perkembangannya, partai politik pada masa Demokorasi
Liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan.
Menurut Moh. Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan
kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggung
jawaban kepada barisan perjuangan.
6. Pemilu 1955
• Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen
(DPR) dengan hasil sebagai berikut.
• Pemilu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante
dengan hasil sebagai berikut.
No. Nama Partai Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia 57 kursi
2. Masyumi 57 kursi
3. Nahdatul Ulama 45 kursi
4. Partai Komunis Indonesia 39 kursi
No. Nama Partai Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia 119 kursi
2. Masyumi 112kursi
3. Nahdatul Ulama 91 kursi
4. Partai Komunis Indonesia 60 kursi
7. Konstituante hasil Pemilu
1955 gagal menyusun
undang-undang dasar
Apa
penyebabnya?
• Perdebatan berlarut-larut dalam
konstituante.
• Adanya perselisihan antara
partai.
• Adanya desakan untuk kembali
kepada UUD 1945.
Langkah lanjutan
• Presiden Soekarno
mengusulkan agar UUD 1945
diberlakukan kembali sebagai
konstitusi negara.
• Presiden Soekarno
membubarkan konstituante
melalui Dekret Presiden 5 Juli
1959.
9. Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada
Awal Kemerdekaan
Mendirikan Bank Negara
Indonesia (BNI)
Melakukan diplomasi beras
dengan India
Mendirikan Indonesia Office
(Indof) di Singapura
Mengadakan Konferensi
Ekonomi
Membentuk Badan
Perancang Ekonomi
(Planning Board)
Melaksanakan Kasimo Plan
Membentuk Persatuan
Tenaga Ekonomi (PTE)
Melaksanakan Program
Pinjaman Nasional
10. Pemikiran Ekonomi Nasional pada
Masa Demokrasi Liberal
• Menurut Soemitro
Djojohadikusumo,
pembangunan ekonomi pada
masa Demokrasi Liberal masih
menemui berbagai hambatan.
• Kondisi tersebut disebabkan
sistem ekonomi kolonial masih
mengakar kuat di Indonesia.
• Menghadapi kondisi tersebut,
Soemitro Djojohadikusumo
menitikberatkan ekonomi
nasional dengan memperkuat
sistem perdagangan.
• Selain itu, pemerintah
merangkul kaum pribumi untuk
mewujudkan kelas pengusaha
pribumi.
11. Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi
pada Demokrasi Liberal
Gerakan
Benteng
Gunting
Syafruddin
Nasionalisasi
perusahaan
asing
Sistem
ekonomi Ali-
Baba
Membentuk
Biro
Perancang
Nasional
12. Bab III
Dinamika Politik–Ekonomi Indonesia
Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Dinamika Politik Dinamika Ekonomi
Dekret Presiden
5 Juli 1959
Peta Kekuatan
Politik Nasional
Peran
Presiden Soekarno
Pembebasan
Irian Barat
Politik Luar Negeri
Sistem Ekonomi
Terpimpin
Kebijakan
untuk Mengatasi
Masalah Ekonomi
DaftarIsi
13. Konsepsi Presiden 1957
Kegagalan Dewan Konstituante
Dekret Presiden
5 Juli 1959
Latar Belakang
Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959
1. Pembubaran Konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
Situasi Politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959
Kabinet Djuanda digantikan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959
Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul
”Penemuan Kembali Revolusi Kita” menjadi Manifesto Politik
14. Peta Kekuatan
Politik Nasional
Undang-Undang Dasar 1945U
S
D
E
K
Sosialisme Indonesia
Demokrasi Terpimpin
Ekonomi Terpimpin
Kepribadian Bangsa
Presiden Soekarno juga menyampaikan lima
gagasan yang disebut USDEK
Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah
Manipol-USDEK
Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK
ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan
negara
15. Peran Presiden
Soekarno
Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa
Demokrasi Terpimpin
Dalam menjalankan pemerintahannya mengalami penyimpangan:
Memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan
Pimpinan Nasional (Resopim)
Mengeluarkan gagasan Nasionalis, Agama, dan Komunis
(Nasakom)
Pembentukan MPRS
Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-
GR
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung
Sementara
16. Pembebasan Irian Barat
Latar Belakang
Belanda tidak mau menepati hasil KMB
Belanda terus menunda penyelesaian masalah
tersebut hingga bertahun-tahun
17. Indonesia berhasil meraih
dukungan dari negara peserta
Konferensi Colombo 1954 dan
Konferensi Asia Afrika 1955
Indonesia mengangkat masalah
Irian Barat dalam sidang umum
PBB hingga tahun 1960, tetapi
mengalami kegagalan
Perjuangan Diplomasi Konfrontasi Politik
Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Pada 1956 Indonesia
membatalkan hasil KMB
Pada 1960 pemerintah
Indonesia memutus
hubungan diplomatik dengan
Belanda
18. Konfrontasi Ekonomi
Konfrontasi Militer
• Membatalkan utang-utang Indonesia
kepada Belanda senilai 3.661 juta
gulden
• Menasionalisasi maskapai
penerbangan Belanda (KLM) dan
perusahaan pelayaran (NHM) pada 1958
• Pada 19 Desember 1961 Presiden
Soekarno mengumumkan Trikora
• Pada 1962 pemerintah Indonesia
membentuk Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat
• Pasukan TNI dikerahkah melalui
operasi-operasi militer di wilayah Irian
Barat
19. Dalam perundingan New
York, Belanda setuju
untuk menyerahkan
wilayah Irian Barat kepada
United Nations Temporary
Executive Authority
(UNTEA) pada 1 Oktober
1962
Pepera dilaksanakan
pada 14 Juli–
4 Agustus 1969
Hasil Pepera
memutuskan bahwa
Irian Barat menjadi
bagian dari Republik
Indonesia
Integrasi
Irian Barat
Masalah Irian Barat
akhirnya menarik
perhatian PBB
Pada Maret Maret–
Agustus 1962 PBB
mengajak pihak
Indonesia–Belanda
berunding di New York
Pada 1 Mei 1963
UNTEA menyerahkan
Irian Barat kepada
pemerintah RI
Pemerintah RI wajib
menyelenggarakan
Penentuan Pendapat
Rakyat (Pepera)
20. Pada 27 Mei 1961 Tengku
Abdul Rahman mencetuskan
gagasan pembentukan
Federasi Malaysia
• Presiden Soekarno
menganggap pembentukan
Federasi Malaysia adalah
proyek neokolonialisme
Inggris yang membahayakan
negara-negara Nefo
• Pada 3 Mei 1964 Presiden
Soekarno mengeluarkan
Dwikora yang menandai
konfrontasi Indonesia–
Malaysia
Konfrontasi dengan Malaysia
22. Indonesia Keluar dari PBB
Terjadi Pada 7 Januari 1965 Indonesia
menyatakan keluar dari PBB
Latar
Belakang
PBB menerima Malaysia sebagai anggota
tidak tetap Dewan Keamanan PBB
Sikap PBB yang tidak merombak struktur
organisasi PBB
Apa dampak yang terjadi setelah keluarnya
Indonesia dari PBB?
Indonesia kehilangan media untuk
memperjuangkan kepentingan nasional di
dunia internasional
23. Sistem Ekonomi Terpimpin
Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-
kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi
yang vital bagi perekonomian.
Bentuk
pelaksanaan sistem
Ekonomi Terpimpin
Pengorganisasian
perusahaan swasta
Pembangunan
Nasional Semesta
Berencana
Nasionalisas
perusahaan Belanda
24. Dewan Perancang Nasional
Dibentuk • 15 Agustus1959
Tugas
• Merancang pembangunan, baik jangka
pendek maupun jangka panjang
Dasar • Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958
Berubah
• Pada 1963 Dewan Perancang Nasional
berganti nama menjadi Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) dan dipimpin langsung oleh
Presiden Soekarno
25. Diterapkan pada 24 Agustus 1959
Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan
(PPOK)
Bentuk :
Devaluasi Mata Uang Rupiah
Mata uang pecahan bernilai Rp500,00 berubah menjadi Rp50,00
Mata uang pecahan bernilai Rp1.000,00 berubah menjadi Rp100,00.
Mata uang pecahan seratus ke bawah tidak didevaluasi
26. Menekan Laju Inflasi
Dasar
Cara
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1959
Membekukan semua simpanan pada bank-bank
Menginstruksikan penghematan bagi instansi
pemerintah
Menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-
perusahaan negara
27. Deklarasi Ekonomi
Dirumuskan oleh Panitia Tiga Belas
Diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 yang kemudian
disusul dengan empat belas peraturan pelaksanaan (Peraturan 26 Mei)
Prioritas Deklarasi Ekonomi :
Mendorong usaha swasta
Memperbesar produksi perolehan devisa
Memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta
yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor
Mengapa dalam perkembangannya
mengalami kegagalan?
Pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana
dari International Monetary Found (IMF)
28. Dana Revolusi
Dasar
• Instruksi Presiden Nomor 018 Tahun 1964
• Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun
1964
Diperoleh
• Devisa kredit jangka panjang
(deffered payment)
Digunakan
• Membiayai proyek-proyek
mandataris presiden (proyek
mercusuar)