1. Masa PascaKemerdekaan (1945-1950)[sunting | sunting sumber]
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan
oleh :
 Inflasi yang sangat tinggi
Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu
diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 miliar. Dari jumlah
tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 miliar. Jumlah itu kemudian
bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan
menguasai bank-bank.
Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar untuk keperluan
operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal
itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak
menyimpan mata-uang Jepang. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank,
mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada
tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan
sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada
bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya
jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima
AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA
di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang
Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir
memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan
yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia,
tidak akan ada mata uang baru.
Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama
yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti
uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan
keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November1946.
Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan
dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI
dengan valuta asing.
 Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negri RI.

2. Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk
perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan
Indonesia.
 Kas negara kosong.
 Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
 Tanah pertanian rusak
1. Tenaga kerja dijadikan romusha
2. Tanah pertanian ditanami tanaman keras
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
 Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
 Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton,
mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda
di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
 Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang
bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah
produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
 Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga
bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
 Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang
bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga
tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan
rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya
1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
3. Penanaman kembali tanah kosong
4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka
waktu 1-15 tahun.

3. DemokrasiTerpimpin[sunting | sunting sumber]
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan
yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi
adalah sebagai berikut.
Gunting Syafruddin[sunting | sunting sumber]
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang
bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh
Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini
dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19
Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya
orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah
uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan
mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng[sunting | sunting sumber]
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk
mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang
direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan
untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan
ekonomi Indonesia). Programnya adalah:
 Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
 Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
 Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan
kredit.
 Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng
dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan
bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak
dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan
program ini disebabkan karena :
 Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam
kerangka sistem ekonomi liberal.
 Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
 Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
 Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

4.  Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup
mewah.
 Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat
dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit
anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun
sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan
bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi
lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat
menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
Nasionalisasi De Javasche Bank[sunting | sunting sumber]
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia
melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat
peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda.
Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya
adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan
penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15
Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.
Sistem Ekonomi Ali-Baba[sunting | sunting sumber]
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet
Ali I). Tujuan dari program ini adalah:
 Untuk memajukan pengusaha pribumi.
 Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
 Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka
merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
 Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non
pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha
non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi
diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa
Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan
lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu
bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan
dengan baik sebab:

5.  Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan
bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman
dalam memperoleh bantuan kredit.
 Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
 Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)[sunting | sunting sumber]
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan
masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin
oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana
persetujuan Finek, yang berisi:
 Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
 Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
 Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh
perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil
langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan
pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari
keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden
Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum
mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)[sunting | sunting sumber]
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti
menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan
ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa
kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka
panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun
1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan
prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT
diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
 Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan
awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

6.  Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-
perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
 Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan
kebijakan ekonominya masing-masing.
Musyawarah Nasional Pembangunan[sunting | sunting sumber]
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut
untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap).
Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan
rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana
pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:
 Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
 Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
 Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga
meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda
menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
Orde Baru[sunting | sunting sumber]
Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia
tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter
dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan
pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan
dibiayai melalui bantuan asing.
Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas
ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang
untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata
tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui
Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan
struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk
menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank
sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan
pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh
perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan
ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah
menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini
adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan

7. melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997,
Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program
reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan
beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan
monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil
dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa
mengundurkan diri pada Mei 1998.
Pasca Suharto[sunting | sunting sumber]
Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah
Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada
Oktober1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin
Rp 6300 Trilyun [8] meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India
dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20
negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.
Ini adalah tabel PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dari tahun ke tahun[9] oleh IMF dalam
juta rupiah.
Tahun PDB
% Pertumbuhan/tahun
(bunga majemuk)
1980 60,143.191
1985 112,969.792 13.5
1990 233,013.290 15.5
1995 502,249.558 16.6
2000 1,389,769.700 22.6
2005 2,678,664.096 14.0

8. 2010 6,422,918.230 19.1
Catatan: Data di atasdisajikan dalam rupiah, oleh karena itu pertumbuhanyang tampaknya pesat itu sangat dipengaruhi oleh
pelemahan rupiahterhadapmatauangyang lebih stabil, misalnya US Dollar. Pertumbuhansesungguhnya, misalnyadaya beli
masyarakat akan jauh lebih kecil,bahkan mungkin negatif.
Kajian Pengeluaran Publik[sunting | sunting sumber]
Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim
Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar.
Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan
yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat
secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.
Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi
dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-
hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah
membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi
tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja
pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya,
pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi
minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah
susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi
akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang
berani untuk memotong subsidi minyak.
Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar [1] tambahan untuk pengeluaran bagi program
pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar [2]telah tersedia berkat
kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil
secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada
tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 miliar [3] ekstra untuk dibelanjakan pada program
pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak
peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun
1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari
minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak
terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan
kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.
Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam
menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini
dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan
beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun

9. 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar [4] dari belanja pemerintah tahun 2006 atau
sebesar 15 persen dari anggaran total.
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan
wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah
yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan
kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [5] dari total dana publik, yang
mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia,
pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya
yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah
tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih
maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus
ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan
publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik
yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan
telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen