BE GG, Hadi Saputra maska, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Etika Bisnis di Perusahaan Farmasi, Universitas Mercu Buana, 2017 doc

1. ARTIKEL
ETIKA BISNIS DI PERUSAHAAN FARMASI
Disusun Oleh :
Nama : Hadi Saputra Maska
NIM : 55116120161
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2017

2. ABSTRAK
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.
Etika bisnis sangatlah diperlukan setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Etika
bisnis memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada pelaku bisnis atau perusahaan yang
diterapkan dalam kebijakan, instuisi dan perilaku bisnis. Penulisan ini bertujuan untuk
mengetahui apakah pelaku bisnis atau perusahaan melakukan atau menjalankan etika bisnis.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan atau pelaku
bisnis yang masih melanggar etika bisnis atau tidak menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis.
Pelaku bisnis yang melanggar etika bisnis tersebut hanya berorientasi pada keuntungan yang
maksimal dan menguasai pangsa pasar, sehingga merugikan banyak pihak.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi semua aspek kehidupan,
baik dari teknologi, lingkungan serta manusia itu sendiri, kini sebuah Etika kembali di
bicarakan untuk menunjukan nilai norma dan moral, tidak lain dalam Etika Bisnis. Etika
bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu
perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan
menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar
keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak
merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasnya.
Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan
hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika
dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang
menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga
bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik, juga dalam konteks bisnis, merupakan
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.
Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul
dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Tanpa
disadari, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan
berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang
sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal
tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin
menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi
para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa
pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan. Ketiga faktor tersebut merupakan alasan yang
umum untuk para pebisnis melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara.
Kebutuhan konsumen akan obat yang berkualiatas untuk kesehatan yang terus
bertambah menuntut penyediaannya yang semakin banyak pula. Hal ini dipicu dengan
meningkatnya kesadaran manusia akan pentingnya kesehatan bagi masyarakat pada masa
sekarang ini. Keadaan tersebut juga didorong oleh meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup
manusia sehingga tingkat permintaan terhadap kebutuhan obat yang berkualiatas meningkat
pula. Begitulah fenomena ditengah masyarakat yang kemudian dijustifikasi, mahalnya harga
obat adalah hal yang lumrah dan wajar, tanpa berusaha menggali benang merah akar
permasalahan dan mencari solusinya kebenaran itu. Naifnya lagi, pemikiran ini juga ada pada
mereka-mereka yang menerima amanah rakyat untuk mengurus masalah kesehatan di negeri
ini.

3. Adanya kolusi dokter dan perusahaan farmasi menjadi penyebab mahalnya harga obat
di Indonesia, Trik-trik persaingan penjualan dapat dilakukan dengan melakukan kolusi antara
industri farmasi dengan dokter maupun industri farmasi dengan rumah sakit. Kolusi dengan
rumah sakit dapat dilakukan dengan cara ikut terlibat dalam mensponsori seminar yang
diadakan oleh rumah sakit serta memberikan bantuan dana dalam merayakan ulang tahun
rumah sakit tersebut.
Dibalik kegiatan itu, rumah sakit diminta menggunakan produk dari industri farmasi
yang menyumbang sejumlah dana tersebut. Kolusi dengan dokter dilakukan oleh seorang
medical representative (Medrep) dimana fungsi awalnya adalah melakukan edukasi obat
ethical industri farmasi nya kepada rumah sakit maupun apotik. Namun fungsi itu semakin
bergeser dimana Medrep juga ditugaskan oleh industri farmasi untuk melakukan pendekatan
kepada dokter. Pendekatan itu dilakukan dengan tujuan agar dokter mau menggunakan obat
mereka dengan cara me-resep-kan jenis obat sesuai dengan penyakit si pasien tetapi dengan
merk-merk tertentu dan sebagai imbalannya bila memenuhi target dokter akan diberi sesuatu
materi tertentu. Otomatis dengan aktifitas tersebut, biaya yang dikeluarkan akan
diperhitungkan di dalam harga obat, sehingga harga obat semakin melambung tinggi.
1.2. Rumusan masalah dan batasan masalah
1.2.1. Rumusan masalah
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi yang Rumusan masalah pada penulisan
ini, adalah :
1) Apakah pelaku bisnis yang ada disekitar kita menggunakan etika dalam menjalankan
bisnisnya ?
2) Bagaimana bentuk pelanggarannya ?
3) Apa faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya ?
1.2.2. Batasan masalah
Penulis membatasi ruang lingkup masalah pada etika bisnin didalam industri farmasi.
Berkaitan penerapan etika didalam menjalankan suatu bisnis oleh pelaku bisnis, meliputi
bentuk pelanggaran, faktor penyebab serta cara mengatasinya.
1.3. Manfaat penulisan
A. Bagi akademis
Penulis dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah
diperoleh dalam dunia berbisnis yang sesungguhnya.
B. Bagi Praktis
berharga bagi pihak yang bersangkutan selaku pelaku bisnis dalam pengelolaan usahanya,
beserta segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek – aspek etika bisnis untuk
usahanya secara lebih baik.

4. BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Etika Bisnis
Keraf, (1993:66) : Etika bisnis merupakan etika khusus (terapan) yang pada awalnya
berkembang di Amerika Serikat.
Sebagai cabang filsafat terapan, Etika Bisnis menyoroti segi – segi moral perilaku
manusia yang mempunyai profesi dibidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, Etika
Bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip – prinsip etika
di bidang hubungan ekonomi antar manusia.
2.2. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis
Menurut Sonny Keraf prinsip – prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut :
 Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan
dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk
dilakukan.
 Prinsip kejujuran, terdapat tiga lngkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara
jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan
atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat – syarat perjanjian dan kontra.
Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang
sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
 Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan
aturan yang adil dan sesuai criteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung
jawabkan.
 Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle) menuntut agar bisnis
dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
2.3. Tujuan Etika Bisnis
Menurut K. Bertens, ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari etika bisnis
yaitu :
1. Menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya demensi etis dalam bisnis.
Menanamkan, jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, meningkatkan bila kesadaran
itu sudah ada, tapi masih lemah dan ragu. Orang yang mendalami etika bisnis
diharapkan memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari kegiatan
ekonomis yang perlu diberikan perhatian serius.
2. Memperkenalkan argumentasi moral khususnya dibidang ekonomi dan bisnis, serta
membantu pelaku bisnis/calon pebisnis dalam menyusun argumentasi moral yang
tepat. Melalui studi etika diharapkan pelaku bisnis akan sanggup menemukan
fundamental rasional untuk aspek moral yang menyangkut ekonomi dan bisnis.
3. Membantu pelaku bisnis/calon pebisnis, untuk menentukan sikap moral yang tepat
didalam profesinya (kelak).

5. 2.4 Prinsip Etika bisnis menurut Sonny Keraf (1998)
Ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan praktik bisnis,
yaitu:
1. Prinsip Otonomi
2. Prinsip Kejujuran
3. Prinsip Keadilan
4. Prinsip Saling Menguntungkan
5. Prinsip Integritas Moral
2.5 Aspek Pokok dari Etika Bisnis
Menurut K.Bertens bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Antara lain ada
fakor organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis dan politik-sosial-kultural. Kompleksibilitas
bisnis ini berkaitan langsung dengan kompleksibilitas masyarakat modern sekarang juga
sebagai kegiatan sosial. Maka pendekatan pertama perbandingannya terutama pada aspek
ekoomi dan hukum. Berikut ini tiga sudut pandang mengenai bisnis :
1. Sudut pandang ekonomis
Bisnis adalah kegiatan ekonomis dengan maksud memperoleh untung. Dalam bisnis modern
untung diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang
penting ialah kegiatan antar manusia dan bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi
kegiatan ekonomis. Jadi bisnis selalu bertujuan mendapat keuntungan dan perusahaan dapat
disebut organisasi yang didirikan dengan tujuan sekali lagi, di antara tujuan-tujuan lain meraih
keuntungan. Teori ekonomi menjelaskan bagaimana dalam sistem ekononomi pasar bebas
para pengusaha dengan memmanfaatkan sumber daya yang langka (tenaga kerja, bahan
mentah, informasi/pengetahuan, modal) menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk
masyarakat. Jika kompetisi pada pasar bebas berfungsi dengan semestinya, akan menyusul
efisiensi ekonomis, artinya hasil maksimal akan dicapai dengan pengeluaran minimal yang
tampak dalam harhga produk atau jasa yang paling menarik untuk publik. Oleh karena
efisiensi merupakan kata kunci dalam ekonomi modern, para ekonom telah mengembangkan
pelbagai teknik dan kiat. Dengan demikian dari sudut ekonomis, good business adalah bisnis
yang membawa banyak keuntungan.
2. Sudut pandang moral
Dalam sudut pandang ini mengejar keuntungan merupakan hal yang wajar, asalkan tidak
tercapai dengan merugikan pihak lain. Maka menghormati kepentingan dan hak orang lain
penting. Jadi, ada batasnya juga dalam mewujudkan tujuan perusahaan namun hal itu juga
harus demi kepentingan bisnis itu sendiri sehingga bisnis yang etis tidak membawa kerugian
bagi bisnis itu sendiri, terutama dilihat dari jangka panjang. Aspek etis dalam sudut pandang
moral bisa dilihat dari janji yang harus ditepati, kepercayaan, dan menjaga nama baik.
Dengan demikian perilaku baik dalam konteks bisnis dalam sudut pandang moral adalah
perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral karena suatu perbuatan dinilai baik menurut
arti terdalam justru kalau memenuhi standar etis itu.
3. Sudut pandang hukum
Cabang penting dalam ilmu hukum modern adalah hukum dagang atau hukum bisnis sebab
hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan
atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti karena peraturan
hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu.Tetapi hukum dan etika memiliki
kaitan erat karena etika harus menjiwai hukum. Itu berarti peraturan hukum harus ditentukan

6. supaya keadaan tidak menjadi kacau, tetapi cara diaturnya tidak berkaitan dengan etika
sehingga peraturan hukum merupakan pengendapan atau kristalisasi dari keyakinan moral dan
serentak juga mengukuhkan keyakinan moral itu.
Disamping itu sudut pandang hukum membutuhkan sudut pandang moral karena beberapa
alasan. Pertama, banyak hal bersifat tidak etis, sedangkan menurut hukum tidak dilarang.
Tidak semuanya yang bersifat imoral adalah ilegal juga. Alasan kedua yaitu proses
terbentuknya undang-undang atau peraturan-peraturan hukum lainnya memakan waktu lama,
sehingga masalah-masalah baru tidak segera bisa diatur secara hukum. Alasan ketiga ialah
bahwa hukum itu sendiri sering kali bisa disalahgunakan. Perumusan hukum tidak pernah
sempurna, sehingga orang yang beritikad buruk bisa memanfatkan celah-celah dalam hukum
(the loopholes of the law). Alasan keempat bisa terjadi, hukum memang dirumuskan dengan
baik, tetapi karena salah satu alasan sulit untuk dilaksanakan, misalnya karena sulit dijalankan
kontrol yang efektif. Tidak bisa diharapkan, peraturan hukum yang tidak ditegakan akan
ditaati juga. Alasan kelima untuk perlunya sudut pandang moral disamping sudut pandang
hukum adalah bahwa hukum kerap kali mempergunakan pengertian yang dalam konteks
hukum itu sendiri tidak didenifisikan dengan jelas dan sebenarnya diambil dari konteks moral,
contohnya pengertian bonafide.
Bisnis yang baik berarti juga bisnis yang patuh pada hukum. Bahkan, pada tarif normatif etika
mendahului hukum. Jadi, bisnis berlaku etis mereka tegaskan jika dan selama tidak
melangggar hukum (if it‟s legal, it‟s morally okay) tetapi lebih baik “if it‟s morally wrong,
it‟s probably also illegal‟‟ seperti yang dikemukakan Boatright.
Menurut Zimmerer (1996:21) yang termasuk kelompok pemilik kepentingan yang
memengaruhi keputusan bisnis adalah :
1. Para pengusaha dan mitra usaha
Selain merupakan pesaing, para pengusaha juga merupakan mitra. Sebagai mitra, para
pengusaha merupakan relasi usaha yang dapat bekerja sama dalam menyediakan
informasi atau sumber peluang. Misalnya akses pasar, bahan baku, dan sumber daya
lainnya. Bahkan mitra usaha dapat berperan sebagai pemasok, produsen, dan pemasar.
Loyalitas mitra usaha akan sangat bergantung pada kepuasan yang mereka terima (
bagian dari kepuasan pemilik kepentingan ) perusahaan.
2. Petani dan perusahaan pemasok bahan baku
Petani dan perusahaan berperan dalam menyediakan bahan baku. Pasokan bahan baku
yang kurang bermutu dan lambat dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena
itu perusahaan dan petani yang memasok bahan baku merupakan faktor yang langsung
memengaruhi keputusan bisnis. Keputusan dalam menentukan kualitas barang dan
jasa sangat bergantung pada pemasok bahan baku.
3. Organisasi pekerja yang mewakili pekerja
Organisasi atau serikat pekerja dapat memengaruhi keputusan melalui proses tawar
menawar secara kolektif. Tawar menawar tingkat upah, jaminan sosial, kesehatan,
kompensasi, dan jaminan hari tua sangat berpengaruh langsung terhadap pengambilan
keputusan. Perusahaan yang tidak melibatkan organisasi pekerja dalam mengambil
keputusan sering menimbulkan protes – protes yang mengganggu jalannya
perusahaan. Ketidakloyalan para pekerja dan protes buruh adalah akibat dari
ketidakpuasan mereka terhadap keputusan yang diambil perusahaan.
4. Pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha
Pemerintah dapat mengatur kelancaran aktivitas usaha melalui serangkaian
kebijaksanaan yang dibuatnya. Peraturan dan perundang – undangan pemerintah
sangat berpengaruh terhadap iklim usaha. Undang – undang monopoli, hak paten, hak

7. cipta, dan peraturan yang melindungi dan mengatur jalannya usaha sangat besar
pengaruhnya terhadap dunia usaha.
5. Bank penyandang dana perusahaan
Bank selain fungsinya sebagai jantung perekonomian secara makro, juga berfungsi
sebagai lembaga yang dapat menyediakan dana perusahaan. Neraca – neraca
perbankan yang kurang likuid dapat memengaruhi neraca – neraca perusahaan yang
tidak likuid. Sebaliknya, Neraca – neraca perusahaan yang kurang likuid dapat
memengaruhi keputusan bank dalam menyediakan dana bagi perusahaan. Bunga
kredit bank dan pesyaratan yang dibuat bank penyandang dana sangat besar
pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil dalam bisnis.
6. Investor penanaman modal
Investor penyandang dana dapat memengaruhi perusahaan melalui serangkaian
persyaratan yang diajukannya. Persyaratan tersebut akan mengikat dan sangat besar
pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Misalnya seperti standar tenaka kerja,
bahan baku, produk, dan aturan lainnya. Jadi loyalitas investor sangat bergantung pada
tingkat kepuasan mereka atas hasil modal yang ditanamkan.
7. Masyarakat umum yang dilayani
Masyarakat umum yang dilayani dapat memengaruhi keputusan bisnis. Mereka akan
menanggapi dan memberikan informasi tentang bisnis. Mereka juga merupakan
konsumen yang akan menentukan keputusan – keputusan perusahaan, baik dalam
menentukan produk barang dan jasa yang dihasilkan maupun teknik produksi yang
digunakan. Tanggapan terhadap operasi perusahaan, kualitas, harga, dan jumlah
barang serta layanan perusahaan memengaruhi keputusan – keputusan perusahaan.
8. Pelanggan yang membeli produk
Pelanggan yang membeli produk secara langsung dapat memengaruhi keputusan
bisnis. Barang dan jasa yang akan dihasilkan, jumlah, dan teknologi yang diperlukan
sangat ditentukan oleh pelanggan dan memegnaruhi keputusan – keputusan bisnis.
Selain kelompok – kelompok tersebut di atas, beberapa kelompok lain yang berperan dalam
perusahaan adalah para pemilik kepentingan kunci seperti manajer, direktur, dan kelompok
khusus.
Menurut Zimmerer (1996), kerangka kerja etika dapat dikembangkan melalui tiga tahap :
1. Mengakui dimensi – dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau keputusan.
Artinya, sebelum wirausaha menginformasikan suatu keputusan etika yang dibuat,
terlebih dahulu ia harus mengakui etika yang ada.
2. Mengidentifikasi pemilik kepentingan kunci yang terlibat dalam pengambilan
keputusan. Setiap keputusan bisnis akan memengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai
pemilik kepentingan.
3. Membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan etika dan bukan etika.
Ketika akan membuat pilihan alternatif tanggapan etika dan bukan etika serta
mengevaluasi dampak positif dan negatifnya, manajer akan menemukan beberapa hal
berikut :
a. Prinsip – prinsi dan etika perilaku
b. Hak hak moral
c. Keadilan
d. Konsekuensi dan hasil
e. Pembenaran publik
f. Intuisi dan pengertian / wawasan.

8. 4. Memilih tanggapan etika yang terbaik dan mengimplementaasikannya. Pilihan
tersebut harus konsisten dengan tujuan, budaya, dan sistem nilai perusahaan serta
keputusan individu. Oleh karena itu ada tiga tipe manajer dilihat dari sudut etikanya :
1. Manajemen Tidak Bermoral. Manajemen tidak bermoral didorong oleh
kepentingan dirinya sendiri, demi keuntungan sendiri atau perusahaan. Kekuatan
yang menggerakan manajemen immoral adalah kerakusan/ketamakan yaitu berupa
prestasi organisasi atau keberhasilan personal.
2. Manajemen Amoral. Tujuan utamanya adalah laba, akan tetapi tindakannya
berbeda dengan manajemen immoral. Yang membedakannya yaitu mereka tidak
dengan sengaja melanggar hukum atau norma etika. Yang terjadi pada manajemen
amoral adalah bebas kendali dalam pengambilan keputusan, artinya mereka tidak
mempertimbangkan etika dalam mengambil keputusan.
3. Manajemen bermoral. Bertujuan untuk meraih keberhasilan, tetapi menggunakan
aspek legal dan prinsip – prinsip etika. Filosofi manajer bermoral selalu melihat
hukum sebagai standar minimum untuk beretika dalam perilaku.
2.6 Cara –cara mempertahankan standar etika
1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan
nilai –nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemilik
kepentingan.
2. Kembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar
tingkah laku dan prinsip –prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan.
3. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan
apabila mereka melanggar etika. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melnggar
etika tidak dihukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa – apa.
4. Lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat
begantung pada individu. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip moral dan
nilainya merupakan jaminan terbaik untuk menghindari penyimpangan etika.
5. Adakan pelatihan etika. Workshop merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran
para karyawan.
6. Lakukan audit etika secara periodic. Audit merupakan cara terbaik untuk
mengevaluasi efektivitas system etika.
7. Pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, tidak hanya aturan. Standar
tingkahb laku sangat penting untuk menekankan betapa pentingnya etika dalam
organisasi.
8. Hindari contoh etika yang tercela setiap saat dan etika diawali dari atasan.
Atasan harus memberi contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya.
9. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah
sangat penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan
dan menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan.
10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan
diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaiman standar etika
dipertahankan.

9. 2.7 Tanggung Jawab Perusahaan
Menurut Zimmerer, ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu:
1. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan,
artinya perusahaan harus memerhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan,
misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur
ulang limbah yang merusak lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan kelompok
masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya.
2. Tanggung jawab terhadap karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap
karyawan dapat diakukan dengan cara:
a. Mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan
b. Meminta input kepada karyawan
c. Memberikan umpan balik positif maupun negative
d. Selalu menekankan tentang kepercayaan kepada karyawan
e. Membiarkan karyawan mengetahui apa yang sebenarnya mereka harapkan
f. Memberikan imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik
g. Memberi kepercayaan kepada karyawan
3. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosisal perusahaan juga
termasuk melindungi hak – hak pelanggan yaitu:
a. Hak mendapatkan produk yang aman
b. Hak mendapatkan informasi segala aspek produk
c. Hak untuk didengar
d. Hak memilih apa yang akan dibeli
Sedangkan menurut Zimmerer(1996), hak – hak pelanggan yang harus dilindungi
meliputi:
a. Hak keamanan. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan harus
berkualitas dan memberikan rasa aman, demikian juga kemasannnya
b. Hak mengetahui. Konsumen berhak untuk mengetahui barang dan jasa yang
mereka beli, termasuk perusahaan yang menghasilkan barang tersebut.
c. Hak untuk didengar. Komunikasi dua arahh harus dibentuk, yaitu untuk
menyalurkan keluhan produk dan jasa dari konsumen dan untuk
menyampaikan berbagai informasi barang dan jasa dari perusahaan.
d. Hak atas pendidikan. Pelanggan berhak atas pendidikan, misalnya
pendidikan tentang bagaimana menggunakan dan memelihara produk
e. Hak untuk memilih. Tanggung jawab social perusahaan adaalah tidak
mengganggu persaingan dan mengabaikan undang – undang antimonopili
(antitrust)
4. Tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawabnya yaitu menyediakan
pengembalian investasi yang menarik, seperti memaksimumkan laba dan juga
melaporkan kinerja keuangan seakurat dan setepat mungkin.
5. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab
terhadap masyarakat sekitarnya, misalnya menyediakan pekerjaan dan menciptakan
kesehatan serta kontribusi terhadap masyarakat.

10. 2.8 Strategi Pemasaran dalam Bisnis Industri Farmasi ditinjau dari Sudut Pandang
Etika
A. Perusahaan farmasi yang menjalankan etika bisnis secara berkelanjutan sebenarnya akan
memiliki beberapa keuntungan, antara lain :
 Bisnis ini akan meet demands of business stake holder, dimana bisnis farmasi harus
dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak yang terkait yang
berkepentingan (stakeholders) dijamin, diperhatikan, dan dihargai. bisa dilihat juga
secara jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis yang bisa berelevansi dalam
interaksi bisnis dari sebuah bisnis dengan berbagai pihak terkait. Misalnya,
perusahaan yang mampu menyejahterahkan karyawannya, maka secara etika
perusahaan ini telah bertanggung jawab dalam memperlakukan karyawan secara
beretika dan akhirnya mampu menciptakan citra di masyarakat dan komunitas sebagai
perusahaan yang beretika. Dan saat suatu perusahaan mampu menjaga standar standar
etika di masyarakat, konsumen akan merespon hal tersebut secara positif dan mampu
meningkatkan profit perusahaan. Sebagai contoh: perusahaan farmasi yang salah
dalam pembuatan obat, sehingga obat yang beredar di masyarakat adalah obat yang
rusak, maka peran QA dalam suatu pabrik farmasi akan melakukan penarikan barang
secara keseluruhan pada no batch obat tersebut.
 Dalam etika bisnis sebagai enchance business performance, dimana perusahaan yang
mampu mengakomodir etika bisnis secara berkelanjutan maka akan meningkatkan
kualitas karyawan, meningkatkan penjualan dan mendapatkan loyalitas konsumen.
Pada bisnis farmasi yang mampu menjaga etika tidak hanya sekedar profit oriented,
tapi mengutamakan patient oriented, maka dampak etika bisa dirasakan langsung oleh
konsumen.
 Comply with regal requirements, etika bisnis seringkali juga menjadi kebutuhan
standar standar hukum suatu perusahaan. Bisnis farmasi di Indonesia, memliki
beberapa landasan diantaranya Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009,
dimana perusahaan bisnis farmasi memliki batasan dalam menjalankan bisnis
farmasinya, seperti larangan hukum mengedarkan narkoba, dsb. Selain itu juga masih
ada berbagai peraturan etika tentang hak konsumen.
 Prevent or minimize harm, dimana bisnis farmasi tidak boleh melakukan kesalahan
yang dapat merugikan masyarakat, berbagai pihak yang berinteraksi dengan
perusahaan dan lingkungan sekitar. Misalnya limbah perushaan farmasi harus
mengikuti berbagai peraturan regulator sehingga tidak mencemari dan berbahaya bagi
lingkungan, karena limbah pabrik farmasi jika tidak diproses terlebih dahulu memiliki
resiko merusak ekosistem lingkungan, sangat kesehatan masyarakat sehingga
berdampak pada citra perusahaan menurun dan akhirnya menjadi merugikan.
 Promote personal morality, dimana bisnis setiap orang memiliki persepsi dan
pandangan yang berbeda – beda dalam hal etika. Bisnis farmasi yang mampu
menjangkau semua pemikiran tersebut maka akan dapat menjalankan etika bisnis
secara maksimal. Karena jika hal ini tidak dijaga, maka tidak menutup kemungkinan
karyawan akan mengundurkan diri di karenakan tidak setuju dengan persepsi etika
perusahaan yang berbeda. Begitu juga dengan konsumen, bila memliki sudut pandang
yang berbeda dengan perusahaan tentang etika, maka tidak menutup kemungkinan,
membuat loyalitas konsumen akan menurun.
B. Analisa Problem Etika di Bisnis
Ada 5 nilai dalam kaitannya dengan etika yang berlaku umum yaitu : tidak
membahayakan, tidak memihak/adil, jujur, menghormati hak orang lain dan melakukan
tugas/tindakan secara bertanggung jawab. Berkaitan dengan 5 nilai tersebut, ada metoda

11. penalaran etika yang dapat digunakan untuk tujuan analisa strategi pemasaran obat di
tinjau dari sudut pandang etika.
1. Etika Moralitas
Etika dari masa ke masa memiliki sudut pandang yang berbeda- beda. Tetapi bila
kita melihat nilai moral terbaru yaitu dari Robert Solomon (1942-2007) dimana
moral yang baik adalah yang memiliki karakter jujur, percaya dan ketabahan dan
dikaitkan dengan 5 nilai umum di atas, maka strategi penjualan obat-obatan farmasi
yang biasanya di mana tugas penjualan di delegasikan kepada detailer, yang
dilakukan dengan cara kolusi bersama dengan dokter, rumah sakit maupun apotik
akan dapat menyebabkan nilai-nilai etika yang ada kemungkinan besar dilanggar.
Sebagai contoh untuk nilai moral ”Jujur ”. Ketika detailer memberikan iming-iming
suatu hal yang menggiurkan bagi dokter dengan syarat bisa memenuhi target
pemberian resep kepada pasien dengan obat dari perusahaan tempat detailer bekerja,
maka dokter pun akan berusaha mencari pembenaran bahwa pasien memang butuh
obat tersebut meskipun tidak terlalu membutuhkan dan seharusnya yang dibutuhkan
untuk lebih manjur adalah obat lain dengan harga yang bisa lebih murah. Serta
sebagai dokter kita juga telah melanggar kepercayaan pasien karena mereka yakin
bahwa kesembuhan pasien ada di tangan dokter. Walaupun dari tindakan dokter
tersebut tidak membahayakan si pasien namun dokter tidak memiliki karakter
kejujuran, memihak kepada detailer serta tidak memiliki tindakan bertanggung jawab
dan menodai kepercayaan pasien. Hal ini yang menyebabkan kolusi antara detailer
dan dokter kemungkinan besar akan menimbulkan masalah etika. Strategi-strategi
yang lain dimana apabila industri farmasi membangun kedekatan dengan instansi
rumah sakit, dokter dengan memberikan dukungan dalam bentuk dana untuk
berbagai keperluan instansi rumah sakit maupun dokter akan sangat dekat sekali
dengan perilaku yang menyimpang secara etika walaupun secara bisnis hal itu
tidaklah salah. Karena dengan membangun kolusi atau hubungan terlalu dekat dapat
menyebabkan konflik kepentingan. Hal ini terjadi karena instansi rumah sakit
ataupun dokter akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu mendahulukan pencapaian
bonus yang di janjikan oleh industri farmasi bila berhasil memenuhi target ataukah
mengutamakan pasien sehingga dapat sembuh kembali dengan biaya seefisien
mungkin. Dilema-dilema seperti ini yang memicu IPMG (International
Pharmaceutical Manufacturers Group) menyusun buku pedoman yang mengatur
tentang kode etik pemasaran produk farmasi. Namun buku pedoman ini sangat lemah
sekali karena sanksinya hanya berupa sanksi moral tanpa adanya sanksi hukum yang
jelas. Buku pedoman ini juga tidak akan mengurangi kolusi antara detailer dan dokter
ataupun instansi rumah sakti karena strategi ini sangat susah untuk dibuktikan.
2. Hak-hak Manusia
Hak-hak manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup, aman, bebas
berpendapat, kebebasan, mendapatkan informasi yang benar, menghargai sesama.
Manusia adalah makhluk yang paling berharga. Sehingga dalam kasus kolusi antara
detailer dan dokter yang mengarah ke deal-deal tertentu adalah tidak beretika.
Karena dengan adanya deal tersebut, mereka tidak menghargai sesama dalam hal ini
adalah pasien, dimana pasien berhak mendapatkan suatu obat yang benar-benar
dibutuhkan mereka dengan harga paling ekonomis sehingga tidak makin
memberatkan pasien yang sudah menderita karena penyakitnya. Juga ketika terjadi
kolusi yang menjurus kearah negative, maka biaya yang dikeluarkan untuk
memanjakan dokter otomatis akan dibebankan kepada konsumen melalui harga obat
yang sangat mahal. Hal ini didukung adanya peraturan Pemerintah Indonesia yang
hanya mengatur batas maksimal untuk obat generik namun tidak mengatur batas

12. harga obat paten. Celah ini dimanfaatkan oleh detailer dan dokter dengan
memberikan resep obat dengan menyebutkan merek tertentu (obat tersebut
merupakan obat paten) ditambah dengan ketidaktahuan konsumen bahwa ada
alternatif yang lebih murah yaitu obat generik dengan kandungan bahan aktif yang
sama dengan obat paten tersebut, sehingga konsumen terpaksa membeli obat dengan
harga yang jauh lebih mahal. Yang dikhawatirkan adalah, ketika yang membutuhkan
obat tersebut adalah masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki asuransi
sehingga dengan terpaksa tidak membeli obat yang diresepkan oleh dokter dan tidak
berani bertanya kepada dokter karena merasa kurang percaya diri sehingga berakibat
fatal/kematian pada individu tersebut, maka hal ini sungguh sangat tidak beretika
karena hak manusia untuk hidup, hak untuk merasa aman dan kebebasan untuk
memilih obat yang lebih murah dengan tingkat kemanjuran yang sama telah
dilanggar oleh aktivitas kolusi antara detailer dan dokter tersebut. Hal ini juga
melanggar hak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya karena dokter
tidak memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya (hanya penjelasan sepotong
untuk menjustifikasi bahwa obat yang diresepkan benar) mengenai obat apa yang
sebenarnya perlu diminum demi kesembuhan pasiennya.
3. Keadilan
Dengan adanya kolusi antara detailer dan dokter dimana secara legal aspek tidak
melanggar, namun dari sisi pasien akan berpotensi memperoleh kerugian, apakah hal
tersebut adil bagi pasien ? Sehingga apakah bisa dikatakan kolusi tersebut beretika ?
Di tinjau dari sisi individu yang berperan dalam industri obat maupun mitra
pemasarannya, ketika penjualan obat meningkat, maka karyawan dan pengusaha di
industri obat akan semakin sejatera begitu juga dokter yang menjadi mitranya,
namun di sisi yang lain, konsumen ataupun masyarakat pada umumnya akan
merasakan bebannya karena harga obat juga dipengaruhi oleh budget yang
dikeluarkan untuk aktivitas kolusi, sehingga semakin mahal dan dapat menyebabkan
tidak terbelinya obat oleh pasien karena ketidakmampuan secara ekonomi.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Pengumpulan Data
Pada penulisan ini, informasi yang didapatkan oleh penulis bersumber dari buku yang
berkaitan dengan etika bisnis agar rumusan dan tujuan penulisan ini dapat terjawab. Data
dalam penulisan ini mengunakan data sekunder. Dimana pengertian Data Sekunder adalah
data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti
sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku,
laporan, jurnal, dan lain-lain.
BAB IV
PEMBAHASAN
Menurut Clarkson (1996), Industri farmasi merupakan salah satu industri yang paling
menguntungkan. Industri ini menduduki rangking – 4 setelah industri software, perminyakan
dan makanan yang paling menguntungkan.
Industri farmasi yang paling untung adalah mampu menemukan jenis obat baru yang
disebut obat paten karena oleh undang-undang internasional dilindungi hak patennya tidak
boleh di copy oleh industri farmasi lainnya selama 17 sampai 25 tahun. Jadi penemu obat baru
tersebut dapat melakukan monopoli dan harga bisa ditentukan oleh produsen tersebut.

13. Namun mesikpun dikatakan merupakan industri yang paling menguntungkan nomor 4,
pesaingan di industri farmasi sangatlah ketat. Hal ini dipengaruhi oleh 3 hal yaitu :
1. Regulasi obat
Industri obat agar bisa bertahan dalam persaingan maka harus memiliki modal yang
besar. Hal ini disebabkan adanya regulasi-regulasi yang ketat dalam proses
penemuan obat. Penemuan tehadap serangkaian regulasi yang ketat tersebut
membuat industri farmasi harus mengrluarkan modal yang besar. Bila industri
farmasi tidak memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh regulator (Regulator
Indonesia dibawah kendali Badan Pengawasan Obat dan Makanan/BPOM, di
Amerika dibawah kendali food and Drug Administration/FDA) maka industri
farmasi tersebut tidak akan diberikan ijin edar oleh regulator yang ada di masing-
masing negara.
2. Hak paten
Seperti penjelasan diatas, ketika industri farmasi menemukan obat baru, maka akan
diberikan hak eksekutif tapa diragukan oleh industri farmasi lainnya untuk
memasarkan obatnya secara maksimal. Setelah hak paten berakhir, industri-industri
farmasi lainnya bisa memproduksi obat yang sejenis yang dikenal sebagai obat
generik. Karena banyaknya industri farmasi yang memproduksi produk serupa,
maka timbul persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat antara industri farmasi
ini kadang-kadang menjurus ke suatu hasl yang kurang beretika seperti kolusi
dengan dokter, rumah sakit maupun dengan apotik. Kolusi ini dilakukan dengan
cara melobi dokter ataupun rumah sakit untuk meresepkan obat dengan merk
industri farmasi tertentu dan bila mencapai target, makan mereka akan diberikan
kompensasi yang memadai oleh industri farmasi tersebut. Kompensasi bisa mulai
dari pemberian perangkat elektronik, rumah mewah, mobil mewah hingga jalan –
jalan ke luar negeri bersama gratis atas biaya industri farmasi tersebut. Hal ini dapat
rawan memicu dokter untuk menyalahgunakan profesi mereka demi keuntungan
pribadi dengan mengabaikan hak pasien untuk mendapatkan obat yang manjur dan
murah.
3. Sistem Distribusi
Sistem distribusi obat-obatan di industri farmasi sangat unik dibandingkan industri-
industri di sektor lainnya. Distribusi dilakukan dengan cara dari produsen harus
melalui distributor dan tidak boleh di jual secara langsung ke konsumen. Dari
distributor dengan konsep ”Detailing” akan memasarkan obat dengan menemui
dokter yang sedang praktek di rumah sakit ataupun praktik pribadi di rumah.
Detailer ini akan melobi dokter untuk menggunakan obat merk tertentu dengan
imbalan tertentu. Dari hal ini, maka harga obat akan susah ditekan karena biaya
kompensasi untuk dokter dibebankan kepada harga obat serta industri farmasi baru
sulit bertahan karena kalah dengan industri farmasi lainnya yang sudah lama exists
dan memiliki jaringan yang luas dengan dokter-dokter yang ada.
Karena susahnya industri farmasi baru bersaing dengan industri-industri farmasi yang
telah lebih dahulu berdiri serta persaingan antara industri-industri farmasi yang telah establish
membuat persaingan menjadi semakin tidak sehat. Kesulitan dalam bersaing didalam industri
farmasi diperkuat oleh pendapat Sudirman-salah seorang anggota GP Farmasi Indonesia yang
mengatakan bahwa porsi produksi obat terbagi menjadi 3 bagian yaitu 2 BUMN yaitu Kimia
Farma dan Indo Farma masing-masing memperoleh prosentase 5%, PMA yang berjumlah 40
masing masing memperoleh 2,5% dan 200 Industri Swasta Lokal masing-masing memperoleh
0,22%. Dari data ini semakin nampak bahwa dengan ketatnya persaingan membuat tiap
industri farmasi melakukan trik-trik penjualan yang menjurus kearah yang tidak sehat.

14. Guru besar farmakologi dari Universitas Gajah Mada, Iwan Dwiprahasto, mengatakan
nilai bisnis obat yang fantastis membuat perusahan farmasi berlomba memberikan hadiah dan
komisi kepada para dokter. Dana buat men-“servis” dokter bisa mencapai 45% dari harga
obat. Akibatnya, harga obat menjadi mahal.
Padahal perusahaan farmasi lokal tidak pernah melakukan riset obat. Produksi lokal
kebanyakan obat generik, yaitu obat yang telah usai masa patennya. Obat generik pun dikasih
merek terkenal atau “me too” agar harganya menjadi melambung. Limpahan hadiah dari
perusahan farmasi berdatangan kepada para dokter yang membuat resep produk obat “me too”
daripada generik.
Begitulah fenomena ditengah masyarakat yang kemudian dijustifikasi, mahalnya harga
obat adalah hal yang lumrah dan wajar, tanpa berusaha menggali benang merah akar
permasalahan dan mencari solusinya kebenaran itu. Naifnya lagi, pemikiran ini juga ada pada
mereka-mereka yang menerima amanah rakyat untuk mengurus masalah kesehatan di negeri
ini. Adanya kolusi dokter dan perusahaan farmasi menjadi penyebab mahalnya harga obat
dinegeri ini. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balibang) – Departemen Kesehatan RI dan
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mensinyalir mahalnya harga obat di Indonesia 200 kali lipat
dari harga obat di pasaran dunia (Sumber Liputan 6 SCTV tgl. 23 Juli 2007).
Keadaan ini diakui Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, Msi, Sp.F (K), Ketua
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang sekarang Kepala Biro Hukum dan
Organisasi – Departemen Kesehatan : „Praktek kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi
ini sudah melanggar kode etik dan disiplin kedokteran. Sebab, dokter memberikan resep
bukan berdasarkan penyakit pasien, melainkan gejala penyakit yang telah diperkirakan dokter
sebelumnya.
Obat yang diresepkan pun berdasarkan kontrak perusahaan farmasi dengan dokter.
Dampak dari praktek „dokter kontrak‟ ini menyebabkan harga obat tinggi. Sebab perusahaan
farmasi membebankan biaya insentif dokter sebesar 20 % (dua puluh persen) itu dari harga
obat‟. Selanjutnya ditegaskan: „Praktek kolusi ini dilakukan oleh seluruh dokter di Indonesia.
Sebagian besar dokter tersebut bekerja sama dengan perusahaan obat lokal yang tergabung
dalam Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi‟. (Sumber : Koran Tempo, tgl. 16 Agustus 2007).
Dalam kode etik kedokteran Indonesia semua dokter dilarang membuat keputusan
medis di bawah pihak lain dan dilarang menerima upeti dari resep obat. Peraturan
Kementerian Kesahatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Gratifikasi dan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Korupsi sudah jelas bisa menjerat mereka. Pemerintah
tinggal bertindak tegas terhadap para dokter dan rumah sakit penerima uang dari perusahaan
farmasi.
Pemerintah harus melindungi rakyat dari kebohongan bisnis obat. Para dokter dan
perusahan farmasi mendapatkan untung, sedang rakyat yang membutuhkan obat teriak
kesakitan karena harga obat mahal.
Dari hasil pengamatan, niat, kemauan atau gagasan untuk berkolusi bukan hanya
datang dari perusahaan farmasi, ada kalanya atas permintaan dokter. Perusahaan farmasi
memproduksi obat bermerek (paten) untuk dijual. Sedang dokter punya kewenangan
menentukan obat. Dengan cara itu perusahaan farmasi berkepentingan obatnya laku terjual.
Uniknya, cara-cara pemasaran obat oleh perusahaan farmasi dilakukan dengan system
„detailing‟, dimana perusahaan farmasi melalui jaringan distributor melakukan pendekatan
tatap muka dengan dokter yang berpraktek di rumah sakit ataupun praktek pribadi. Kegiatan
detailing ini mempunyai berbagai nuansa, termasuk adanya komunikasi untuk mendapatkan
situasi yang saling menguntungkan antara dokter dan perusahaan farmasi. Dan dalam
komunikasi inilah terbuka kemungkinan terjadinya kolusi dokter dengan perusahaan farmasi.
Demikian sebaliknya, dokter punya kepentingan terhadap imbalan/komisi dari perusahaan
farmasi atas penjualan obat yang diresepkan. Dari sinilah kemudian lahir permufakatan dokter

15. dengan perusahaan farmasi yang dikenal dengan kolusi atau conpiracy of silent. Yang
berperan aktif menggalang permufakatan ini adalah para detailer atau Marketing
Representatif/MR
Dari uraian diatas semangkin jelas bahwa kolusi perselingkuhan ini menyebabkan
harga obat merek/paten yang selama ini dikonsumsi konsumen Indonesia menjadi sangat
mahal melebihi harga obat diluar negeri, mungkin lebih mahal dari harga obat di Bangladesh
atau Timor Timur sekalipun.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Sebagai pelaku usaha dalam kasus ini etika dalam berbisnis itu sangat penting supaya
para wirausaha mengetahui etika-etika dalam berbisnis. Seperti yang telah dibahas pada
kasus diatas, itu termasuk ke dalam pelanggaran etika bisnis.
Etika diharapkan mampu memberikan manfaat yang berarti bagi pelaku usaha, sehingga
diharapkan etika dapat mendorong dan mengajak untuk bersikap kritis dan rasional dalam
mengambil keputusan serta dapat dipertanggung jawabkan. Etika di harapkan mampu
mengarahkan pelaku usaha untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai
dan sejahtera dengan mentaati norma – norma yang berlaku demi ketertiban dan kesejahteraan
sosial. Setiap pelanggaran yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja harus
diselesaikan menurut kode etik yang berlaku.
5.2 Saran
Komitmen top management dan Lini Manager di bawahnya dalam perusahaan farmasi
adalah kunci dalam perusahaan dimana mereka adalah pembuat keputusan yang akan
dijalankan para pegawai, dimana keputusan ini mempengaruhi tidakan pegawai, apakah
pegawai akan melakukan tindakan yang melanggar etika atau tidak. Oleh karena itu moral
pengambil keputusan harus dibangun sehingga dapat lebih bertanggung jawab dalam
mengambil keputusan-keputausan dalam perusahaan farmasi. Selain itu medical
representative sebagai ujung tombak dalam pemasaran produk farmasi juga harus dibangun
kepribadiannya sehingga memiliki integritas yang tinggi, berdedikasi, dan jujur. Membangun
kepribadian dapat dilakukan dengan training-training mengenai moralitas serta penyampaian
komitmen dan kebijakan dari pengambil keputusan dalam menjalankan bisnisnya.
Making ethics juga harus melibatkan pihak regulator atau Badan
POM dan Kementerian Kesehatan yang bisa melakukan Law enforcement apabila terjadi
penyimpangan terhadap etika dengan sanksi yang jelas seperti menjalankan Peraturan
Pemerintah 51 Pasal 24 Tahun 2009 dimana pemberian wewenang kepada apoteker untuk
mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang lebih murah tetapi memiliki
kemanjuran yang sama dengan persetujuan dokter dan atau pasien. Dengan adanya kolaborasi
antara dokter dan apoteker diharapkan dapat mengurangi pelanggaran etika yang terjadi dan
masyarakat semaikin diuntungkan.

16. DAFTAR PUSTAKA
K.Bertens. 2004. Etika Bisnis. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Sonny, Keraf.
1993. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Jakarta : Pustaka Filsafat
http://eprints.undip.ac.id/39370/1/SAFITRI.pdf
Suryana. 2003. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses.
Jakarta: Salemba Empat
Harmono, 2012. https://gerakankonsumenmks.wordpress.com/2013/07/06/kerjasama-
dokter-dengan-perusahaan-farmasi-melanggar-kode-etikkah/. (11 April 2017, 22.00).
Khaiatu,2017.http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/viewFile/1650
5/16497 (11 April 2017, 22.35)
Barakuda, 2013, http://rendyherlambang.blogspot.co.id/2013/11/prinsip-gcg-beserta-
implementasinya.html (11 April 2017, 22.00).