Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sumber hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, dan sanksi hukum menurut hukum pidana, perdata, dan administrasi. Secara ringkas dibahas pula jenis-jenis sumber hukum formal, asas-asas hukum, dan penggolongan hukum berdasarkan wujud, ruang berlaku, subjek yang diatur, dan isi yang diatur.

1. SUMBER
TUJUAN
PENGGOLONGAN DAN
SANKSI HUKUM
Mariske Myeke Tampi
UPH COLLEGE

2. SUMBER HUKUM
“segala sesuatu yang menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai
kekuatan memaksa, yakni aturan-
aturan yang apabila dilanggar akan
berakibat adanya sanksi yang tegas
dan nyata”
#mariskemyeketampi #uphcollege

3. JENIS-JENIS SUMBER HUKUM FORMIL
• Undang-Undang (Statute)
• Kebiasaan (Custom)
• Yurisprudensi
• Traktat (Treaty)
• Doktrin
#mariskemyeketampi #uphcollege

4. TUJUAN HUKUM
• Hukum mengabdi kepada tujuan
negara. Karena itu tujuan hukum adalah
untuk mencapai kemakmuran dan
kebahagiaan seluruh rakyat (Prof.
Soebekti, SH).
• Untuk mewujudkan kebahagiaan yang
sebesar-besarnya bagi sebanyak
mungkin orang (the g re at happine ss o f
the g re ate st num be r) [Jeremy Bentham]
#mariskemyeketampi #uphcollege

5. TUJUAN HUKUM
• Untuk menjaga kepentingan tiap-tiap
manusia supaya kepentingan-
kepentingan itu tidak diganggu (Van
Kant).
• Menciptakan keadilan: terwujudnya
keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
#mariskemyeketampi #uphcollege

6. ASAS HUKUM
TIGA ASAS HUKUM MENURUT
LAWRENCE FRIEDMANN:
• Keadilan
• Kepastian
• Kemanfaatan

7. ASAS HUKUM
Dalam penerapannya, ketiga asas hukum tersebut
saling tarik-menarik (spannung ve rhaltnis ) dalam
menciptakan hukum yang ideal.
HUKUM
KEPASTIAN HUKUM
KEMANFAATAN
K
E
A
DI
L
A
N
#mariskemyeketampi #uphcollege

8. PENGGOLONGAN HUKUM
VAN APELDOORN MENGGOLONGKAN
HUKUM SEBAGAI BERIKUT:
1. Berdasarkan wujudnya
2. Berdasarkan ruang atau wilayah
berlakunya
3. Berdasarkan waktu yang diaturnya
4. Berdasarkan pribadi yang diaturnya
(Subjek)
5. Berdasarkan isi (masalah) yang diaturnya#mariskemyeketampi #uphcollege

9. PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN WUJUDNYA
• Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui
dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam
berbagai peraturan negara. Contoh: UUD 1945, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan
sebagainya.
• Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup
dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu
(hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan hukum
tidak tertulis disebut konvensi Contoh: pidato
kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.
#mariskemyeketampi #uphcollege

10. PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN RUANG DAN WILAYAH BERLAKUNYA
• Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di
daerah tertentu saja. Contoh: hukum adat Toraja
atau adat Batak, Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta dan sebagainya.
• Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di
negara tertentu. Contoh: hukum negara USA berlaku
untuk wilayah nasional negara Amerika dan
sebagainya.
• Hukum internasional, yaiu hukum yang mengatur
hubungan antara dua negara atau lebih. Contoh:
hukum perang, hukum perdata internasional, dan
sebagainya.
#mariskemyeketampi #uphcollege

11. PENGGOLONGAN HUKUM: WAKTU YANG DIATURNYA
• Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Hukum ini disebut juga hukum
positif. Contoh: seluruh aturan hukum yang sedang berlalu saat ini seperti UUD
1945, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dan lain
sebagainya.
• Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). Contoh:
aturan hukum yang masih berbentuk Rancangan Undang-Undang. Aturan tersebut
akan berlaku setelah disahkan, misalnya RUU KUHP, RUU Keperawatan. Contoh
lain: ketentuan hukum internasional yang berlaku kemudian setelah mendapat
persetujuan sesama negara anggota (suatu perkumpulan negara-negara).
• Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang
menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa
lalu.Contoh: Pada tahun 1964 terdapat UU lalu lintas devisa; penduduk Indonesia
dilarang mempunyai alat-alat pembayaran luar negeri tanpa izin. Sekarang UU ini
tidak berlaku lagi, dengan adanya UU devisa baru: UU No. 24 Tahun 1999, setiap
penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.
#mariskemyeketampi #uphcollege

12. PENGGOLONGAN HUKUM: PRIBADI (SUBJEK) YANG DIATURNYA
• Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya
bagi golongan tertentu saja. Contoh: UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur setiap pekerja dan pemberi kerja di Indonesia.
• Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi
semua golongan. Contoh: UUD 1945, KUHPidana mengatur tentang
pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan setiap orang di wilayah
Indonesia.
• Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih
yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda. Contoh: Pada
masa pemerintahan Hindia-Belanda terdapat peraturan penggolongan
penduduk yaitu Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS membagi penduduk menjadi
tiga golongan diantaranya golongan Eropa – termasuk Jepang (tunduk
pada hukum Eropa), golongan timur asing (tunduk pada hukum adatnya
sendiri dan sebagian hukum Eropa) serta golongan pribumi (tunduk pada
hukum adat) . (IS: Indische Staatsregeling).
#mariskemyeketampi #uphcollege

13. PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN ISI DAN MASALAH YANG DIATURNYA
• Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
warga negara dan negara (penguasa) yang menyangkut
kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik
mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara,
hukum Pidana dan Hukum Acara.
• Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang
mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti
warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum
perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas
hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan
hukum Adat.
#mariskemyeketampi #uphcollege

14. PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN ISI DAN MASALAH YANG DIATURNYA
• Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
warga negara dan negara (penguasa) yang menyangkut
kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik
mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara,
hukum Pidana dan Hukum Acara.
• Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang
mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti
warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum
perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas
hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan
hukum Adat.
#mariskemyeketampi #uphcollege

15. SANKSI HUKUM
• Sanksi hukum: “hukuman yang tegas dan
nyata akibat pelanggaran peraturan”
• Tujuan: membuat jera si pembuat
pelanggaran
#mariskemyeketampi #uphcollege

16. CONTOH-CONTOH SANKSI HUKUM
• Hukum Pidana berupa sanksi hukuman mati,
hukuman penjara (seumur hidup atau
sementara waktu), kurungan, pencabutan
hak-hak tertentu, penyitaan barang, dsb.
• Hukum Perdata berupa denda (sejumlah
uang tertentu) atau kurungan pengganti
denda.
• Hukum Administrasi Negara berupa, teguran
lisan/tulisan, penundaan/penurunan kenaikan
pangkat/jabatan, pemecatan, dsb.
• Dll. #mariskemyeketampi #uphcollege

17. JENIS-JENIS SANKSI HUKUM DI INDONESIA
1)Sanksi hukum pidana
2)Sanksi hukum perdata
3)Sanksi administrasi/administratif
#mariskemyeketampi #uphcollege

18. SANKSI HUKUM PIDANA
Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai
berikut:
•Pidana terdiri atas:
 Pidana Pokok:
- Pidana Mati
- Pidana penjara
- Kurungan
- Denda
 Pidana Tambahan
- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
#mariskemyeketampi #uphcollege

19. SANKSI HUKUM PERDATA
Sanksi dalam hukum perdata dapat berupa:
1)Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban
tertentu)
2)Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti
dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru
#mariskemyeketampi #uphcollege

20. SANKSI HUKUM ADMINISTRATIF
• Adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran
administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat
administratif.
• Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;
– Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),
– Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur
dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
– Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah
produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008
Tahun 2008),
– Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No.
252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)
– Dsb.
#mariskemyeketampi #uphcollege

21. SUMBER
Satjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu Hukum
Bambang Suteng, dkk, Pendidikan
Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Erlangga:
2007.
Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan untuk
SMA Kelas X, Erlangga: 2007.
#mariskemyeketampi #uphcollege