Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang terkait keuangan negara, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan piutang serta utang negara.

1. Hukum Keuangan Negara -
2
DR. DWI ANDAYANI B. S., S.H., M.H.
MARISKE MYEKE TAMPI, S.H., M.H.

2. Undang-Undang yang Terkait dengan
Keuangan Negara
 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia
 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun.
Kecuali ditolak oleh DPR, maka UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang lalu tetap digunakan

3. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan
Negara
1. Perencanaan keuangan negara
2. Pelaksanaan keuangan negara
3. Pengawasan keuangan negara
4. Pertanggungjawaban keuangan negara

4. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara
1. Asas Kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja
negara disajikan dalam suatu dokumentasi anggaran
2. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan
ditampilkan secara utuh
3. Asas tahunan, yaitu membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu
tahun tertentu
4. Asas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan
terinci secara jelas peruntukkannya

5. Asas-asas Pengelolaan Negara yang Terdapat
dalam UU Keuangan Negara
1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
2. Asas proporsionalitas adalah hak yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara
3. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian
berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

6. Asas-asas Pengelolaan Negara yang Terdapat
dalam UU Keuangan Negara
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah
asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia negara
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi BPK
untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi
oleh siapapun

7. Pengelolaan Keuangan Negara
 Pengelolaan uang negara yang berada dalam tanggung jawab Menteri Keuangan
Negara selaku bendahara umum negara
 Uang negara adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara yang
meliputi rupiah dan valuta asing
 Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara mengangkat kuasa bendahara
umum negara untuk melaksanakan sebagian wewenang bendahara umum negara
dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang negara dan
surat berharga
 Kuasa bendahara umum negara meliputi kuasa bendahara umum negara pusar
dan kuasa bendahara negara di daerah

8. Wewenang Menteri Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara
 Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara
 Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya adalam rangka pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran negara
 Mengusahakan dan mengatur dan yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran
negara
 Menyimpan keuangan negara
 Menempatkan keuangan negara
 Mengelola/menatausahakan investasi melalui pembelian surat utang negara
 Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum negara
 Menyajikan informasi keuangan negara

9. Pengelolaan Kas Umum Negara
 Uang negara disimpan dalam rekening kas umum negara agar bendahara umum
negara yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening
pemerintah dapat membuka rekening kas umum negara pada bank sentral
 Pembukaan rekening pada bank umum didasarkan pada pertimbangan asas
kesatuan kas, asas kesatuan perbendaharaan dan optimalisasi pengelolaan kas
 Rekening pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari
rekening kas umum negara yang berada pada bank sentral

10. Pelaksanaan Penerimaan Negara
 Apabila bendahara umum negara memberikan persetujuan berarti
menteri/pimpinan lembaga non kementerian dan pimpinan lembaga negara
selaku pengguna anggaran negara dapat membuka rekening untuk keperluan
pelaksanaan penerimaan di lingkungannya.
 Penerimaan tersebut termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak
 Bendahara bertugas untuk menatausahakan penerimaan tersebut

11. Pengelolaan Uang Persediaan
 Selain rekening untuk kepentingan pelaksanaan penerimaan, menteri/pimpinan
lembaga non kementerian dan pimpinan lembaga negara dapat pula membuka
rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungannya
 Hal tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan selaku
bendahara umum negara
 Ketika rekening tersebut dibuka maka wajib mengangkat bendahara untuk
mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan
pengeluaran menteri/pimpinan lembaga non kementerian dan pimpinan lembaga
negara

12. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara
Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
Piutang negara timbul karena:
 Akibat perjanjian
 Akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Akibat lain yang sah

13. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara
 Piutang negara tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan jenis
peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Piutang negara jenis tertentu, antara lain piutang pajak dan piutang yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Terhadap piutang jenis tertentu, penagihan dan pembayarannya harus
didahulukan daripada piutang yang bersifat keperdataan
 Penyelesaian piutang negara yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara yang
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang

14. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara
Penyelesaian piutang negara sebagai bagian piutang yang tidak disepakati adalah
selisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban
yang diakui oleh debitur ditetapkan oleh:
 Menteri Keuangan, bila bagian piutang negara tidak disepakati lebih dari
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 Presiden bila bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
 Presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR bila bagian piutang negara yang tidak
disepakati lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah)

15. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara
Penghapusan piutang negara secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali
mengenai piutang negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-
undang. Penghapusan piutang negara sepanjang menyangkut piutang pemerintah
pusat ditetapkan oleh:
 Menteri Keuangan, bila bagian piutang negara tidak disepakati lebih dari
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 Presiden bila bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
 Presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR bila bagian piutang negara yang tidak
disepakati lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah)

16. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara
 Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau berdasarkan sebab lainnya yang sah
 Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri
Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal
dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam anggaran negara
 Utang negara dan/atau hibah itu dapat secara langsung dipinjamkan kepada
pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah jika
dibutuhkan pada saat itu

17. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara
 Hak tagih mengenai utang atas beban negara kedaluwarsa setelah lima tahun
sejak utang tersebut jatuh tempo pembayarannya, kecuali ditetapkan lain oleh
undang-undang
 Bila terdapat undang-undang yang mengatur lebih dari lima tahun mengenai hak
tagih bagi negara, berarti undang-undang tersebut merupakan undang-undang
khusus terhadap UU Perbendaharaan Negara (lex specialis derogate lex generalis)
 Ketentuan mengenai jangka waktu kedaluwarsa terhadap hak tagih mengenai
beban negara tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok
pinjaman negara

18. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara
 Hak tagih mengenai utang atas beban negara kedaluwarsa setelah lima tahun
sejak utang tersebut jatuh tempo pembayarannya, kecuali ditetapkan lain oleh
undang-undang
 Bila terdapat undang-undang yang mengatur lebih dari lima tahun mengenai hak
tagih bagi negara, berarti undang-undang tersebut merupakan undang-undang
khusus terhadap UU Perbendaharaan Negara (lex specialis derogate lex generalis)
 Ketentuan mengenai jangka waktu kedaluwarsa terhadap hak tagih mengenai
beban negara tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok
pinjaman negara

19. Pengelolaan Barang Milik Negara
Barang milik negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan
negara tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik negara
boleh dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari DPR. Pemindahtangananan
barang milik negara kepada pihak lain dilakukan dengan cara:
 Dijual
 Dipertukarkan
 Dihibahkan
 Disertakan sebagai modal pemerintah

20. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara
Piutang negara timbul karena:
 Akibat perjanjian
 Akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Akibat lain yang sah

21. Sumber
 Arifin P. Soeria Atmaja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, 2009, Jakarta:
Rajawali Pers
 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, 2008, Jakarta: Rajawali Pers
 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, 2012, Jakarta: Sinar Grafika