Dokumen tersebut membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan konstitusi."

1. HAK AZASI MANUSIA DAN
NEGARA HUKUM

2. 2

3. PETA SLOC / SLOT
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
3

4. Pengertian Negara Hukum
• Istilah negara hukum secara terminologis berasal dari kata
rechtsstaat atau rule of law
• pengertian negara hukum menggambarkan adanya
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang
didasarkan atas hukum
• Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya
kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan
kesejahteraan yang berkeadilan
• Di Indonesia konsep negara hukum dapat dibuktikan
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV; Bab XIV Pasal 33
dan Pasal 34 UUD 1945
• Dasar yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum
tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (amandemen
ketiga), negara Indonesia adalah negara hukum’

5. Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan
di Indonesia didasarkan atas Hukum
Contoh : Pemerintah telah membuat dan
menerbitkan sejumlah aturan hukum
guna memberikan jaminan kepada
konsumen tentang produk barang/jasa
yang dibeli sekaligus tindakan
perlindungan kepada konsumen.
Mengatur pula bagaimana posisi
perusahaan sebagai produsen
Aturan hukum tsb dikenal dengan:
PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
Selanjutnya dapat dilihat pada daftar aturan

6. D A S A R H U K U M
UNDANG-UNDANG RI NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 20/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN JASA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 19/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG
PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/ GARANSI
PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA
PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG
STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA
YANG DIPERDAGANGKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARDISASI NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NO. 19/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG
DALAM PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 23/M-DAG/PER/5/2010 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAG NO.56/M-DAG/PER/12/2008
TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 22/M-DAG/PER/5/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

7. Ciri Negara Hukum
• HAM terjamin oleh undang-undang
• Supremasi hukum
• Pembagian kekuasaan (trias politika) demi kepastian
hukum
• Kesamaan kedudukan di depan hukum
• Peradilan administrasi dalam perselisihan
• Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan
berorganisasi
• Pemilihan umum yang bebas
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

8. Perkembangan Konsep Negara
Hukum
• Pada abad 19 konsep negara hukum cenderung
mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu
negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini
negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan
peran yang kecil. Pemerintah dan unsur2 lembaganya
dlm menjalankan tugasnya terikat oleh hukum yg
berlaku. Peran pemerintah kecil/pasif.
• Abad ke 20 konsep negara hukum mengarah kpd
pengembangan negara hukum dalam arti material.
Tujuannya memperluas peran pemerintah terkait
tuntutan dan dinamika perkembangan jaman.

9. Makna Indonesia sebagai
Negara Hukum
• Negara Indonesia adalah negara hukum dinamis, atau
negara kesejahteraan (welfare state), yg berimplikasi
bhw para penyelenggara negara menjalankan tugasnya
dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif.
• Sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah
hukum nasional Indonesia hrs tampil akomodatif,
adaptif, dan progresif. Maknanya hukum sbg pengayom,
pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu
menyesuaikan perkembangan jaman. Progresif, selalu
berorientasi kemajuan, perspektif masa depan.

10. Negara Hukum dan Hak Asasi
Manusia
• Negara hukum dimanapun di dunia ini tujuan
pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia
dan menciptakan kehidupan bagi warga yang
demokratis.
• Keberadaan negara hukum menjadi prasyarat bagi
terselenggaranya hak asasi manusia dan
kehidupan demokratis.
• Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
secara yuridis didasarkan pada UUD 1945

11. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
Pengertian
HAM: HAK DASAR YG MELEKAT & DIMILIKI SETIAP MANUSIA SBG
ANUGERAH TUHAN YME
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR YG MELEKAT PD
ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT (MUSTHAFA KEMAL PASHA)
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR & MELEKAT DNG
POTENSINYA SBG MAKHLUK & WAKIL TUHAN (GAZALLI)
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK IA HIDUP YG MELEKAT
PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT
2 LANDASAN PENGAKUAN THD HAM:
a. LANDASAN PERTAMA & LANGSUNG : KODRAT MANUSIA
b. LANDASAN KEDUA & LBH DALAM : TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA 
SAMA, KECUALI AMALNYA.

12. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
Pengertian
HAM:
-Natural right (John Locke, 1632-1704)  Hak-hak alamiah manusia
(hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak milik)
- Right of man
- Human right (Eleanor Roosevelt)
Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948
a. Hak berpikir & mengeluarkan
pendapat
b. Hak memiliki sesuatu
c. Hak mendapatkan pendidikan
& pengajaran
d. Hak menganut aliran kepercayaan
atau agama
e. Hak utk hidup
f. Hak utk kemerdekaan hidup
g. Hak utk memperoleh nama baik
h. Hak utk memperoleh pekerjaan
i. Hak utk mendapatkan
perlindungan hukum

13. • UU 39/1999 ttg HAM
a. Hak untuk hidup
b. Hak berkeluarga
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak keadilan
e. Hak kemerdekaan
f. Hak berkomunikasi
g. Hak keamanan
h. Hak kesejahteraan, dan
i. Hak perlindungan

14. HAM DI INDONESIA
Pengakuan Bangsa Indonesia  HAM
a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama
“…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat
“Kemudian daripada itu, …, Kemanusiaan yang adil dan beradab, …” 
landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia.
c. Batang Tubuh UUD 1945
- Pasal 28 A  Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan
- Pasal 28 B  Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak
kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr
kekerasan & diskriminasi
- Pasal 28 C  Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan &
memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm
perjuangkan hak scr kolektif

15. - Pasal 28 D  Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-
kepastian hukum, Hak perlakuan sama di hadapan hukum,
Hak bekerja, Hak WN memperoleh kesempatan sama
dalam pemerintahan, Hak status WN
- Pasal 28 E  Hak beragama & beribadah, Hak memilih
dikjar-pekerjaan-WN-tempat tinggal, Hak kebebasan
meyakini kepercayaan, Hak kebebasan berserikat-
berkumpul-mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F  Hak berkomunikasi & memperoleh
informasi, Hak mencari-memperoleh-memiliki-
menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi

16. HAM DI INDONESIA
Pengakuan Bangsa Indonesia  HAM
- Pasal 28 G  Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dari
ancaman ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan
derajat martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik
- Pasal 28 H  Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan &
perlakuan khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai
persamaan & keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi
- Pasal 28 I  Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-
hati nurani, Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas
dari perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati
d. Ketetapan MPR
- Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM  Tlh dicabut dng Tap Nomor
Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Macam-macam HAM dlm Tap Nomor
XVII/MPR/1998: Hak utk hidup, Hak berkeluarga & melanjutkan
keturunan, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak atas kebebasan
informasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan, Kewajiban, perlindungan
& pemajuan.

17. e. UU 39/1999 ttg HAM + UU 26/2000 ttg Pengadilan
HAM
- Ps 4  Hak utk hidup, Ps 10  Hak utk
berkeluarga, Ps 11 s.d. 16  Hak utk
mengembangkan diri, Ps 17 s.d. 19  Hak utk
memperoleh keadilan, Ps 20 s.d. 27  Hak atas
kebebasan pribadi, Ps 28 s.d. 35  Hak atas rasa
aman, Ps 36 s.d. 42  Hak atas kesejahteraan,
Ps 43-44  Hak turut serta dlm pemerintahan,
Ps 45 s.d. 51  Hak wanita, Ps 52 s.d. 66  Hak
anak

18. Bangsa Indonesia  Penegakan HAM
a. Pembentukan Lembaga
1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No 5/93 tgl 7 Juni 1993  UU No 39/1999
ttg HAM]
 Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yg lain.
 Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM.
 Tujuan: Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS,
UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan
perlindungan & penegakan HAM guna perkemb pribadi manusia Indonesia
seutuhnya & kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan.
2. Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM]
 Pengadilan khusus di lingk pengadilan umum, berkedudukan di kab/kota.
 Khususbertugas & berwenangmemeriksa & memutus pelanggaran HAM
berat (termasuk di luar batas teritorial wil RI oleh WNI).
3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR, dengan Keppres.
Peristiwa  Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No. 26/2006
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk berdasarkan undang-undang 
Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.

19. 5. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
• KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)
• YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)
• ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
• HRW (Human Right Watch)
b. Konvensi Internasional tentang HAM  wujud nyata keperdulian
masyarakat internasional:
• The International on Civil & Political Rights (1966)
• The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights
(1966)
• Optional Protocol
• Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)
• Declaration on the Rights to Development (1986)
• African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)
• Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)
• Bangkok Declaration (1993)
• Deklarasi Wina (1993)

20. c. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional
• Ratifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan
ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya.
• Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:
a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)
b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)
c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU
No.7 th 1984)
d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)
e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on
their Destruction (Keppres No.58 th 1991)
f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th
1993)
g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)
h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and
Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)
i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th
1999)

21. HAK ASASI MANUSIA dan DEMOKRASI
 Demokrasi: sistem politik yang dapat memberi penghargaan, menjamin
perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia
 Unsur utama demokrasi:
o Kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis
o Kesamaan hak/kesetaraan politis dalam menjalankan kendali
 Konsep pokok demokrasi:
o Kebebasan/persamaan (freedom/equality)
o Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty)
 Unsur pokok pemerintahan demokrasi:
o Pengakuan atas HAM
o Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
Sehingga:
1. Keinginan negara demokrasi ratifikasi aturan HAM
2. HAM – demokrasi  persyaratan  hubungan internasional
3. Pelanggaran demokrasi – HAM  bukan urusan internal negara