SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
BLOOD DIAMOND
GLOBAL ISSUE OF
HUMAN RIGHTS
Blood Diamond merupakan
sebuah film yang bercerita
tentang penambangan berlian di
zona perang Liberia, Sierra Leone
dan Afrika Selatan. Penambangan
berlian ini telah memakan banyak
korban, sehingga disebut berlian
berdarah.
Analisislah, hak asasi manusia apa
saja yang dilanggar dalam
penambangan berlian di Afrika
ini..! (ditinjau dari UUD 1945 Pasal 28A-J)
Article 1
“All human beings are born free and
equal in dignity and rights.They are
endowed with reason and conscience
and should act towards one another in
a spirit of brotherhood”
---
Pasal 1
“Setiap manusia dilahirkan merdeka
dan setara dalam martabat dan hak
mereka. Mereka dikaruniai akal serta
nurani dan harus saling bergaul dalam
semangat persaudaraan.”
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang
melekat pada diri manusia yang tanpanya,
manusia tidak dapat hidup layak sebagai
manusia.
HAK ASASI MANUSIA
Frans Magnis Suseno:
“HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia,
bukan karena diberikan oleh masyarakat, bukan
karena hukum positif yang berlaku, melainkan
berdasarkan martabatnya sebagai manusia.”
1. Magna Charta di Inggris (15
Juni 1215)
2. Bill of Right (1628)
3. Deklarasi kemerdekaan
Amerika Serikat (6 Juli 1776)
SEJARAH PERKEMBANGAN
HAK ASASI MANUSIA
4. Deklarasi HAM dan warga
negara Perancis
(4 Agustus 1789)
5. Deklarasi universal HAM
(10 Desember 1948)
MACAM-MACAM HAM
Selain Universal Declaration of Human Rights, terdapat pula
instrumen HAM Internasional lain, seperti:
1.Konvensi mengenai Penentangan Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia
2.Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Ras
INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
Instrumen HAM Internasional selengkapnya
klik: http://www.ohchr.org/
21
HAK ASASI
MANUSIA
dalam
UUD 1945
Hak untuk hidup
(Pasal 28A )
11
Hak untuk membentuk
keluarga melalui
perkawinan yang sah
(Pasal 28B ayat (1))
22
Hak anak untuk
hidup, tumbuh
dan berkembang
(Pasal 28B ayat (2))
33
Hak untuk
meningkatkan kualitas
hidup dan
kesejahteraan melalui
pendidikan,
memperoleh manfaat
dari iptek, seni dan
budaya
(Pasal 28C ayat (1))
44
Hak untuk memajukan diri
dalam memperjuangkan hak
kolektif
(Pasal 28C ayat (2)) 55
Hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum
(Pasal 28D ayat (1))
66
Hak untuk bekerja
serta mendapat
imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak
dalam hubungan kerja
(Pasal 28D ayat (2))
77
Hak atas status
kewarganegaraan
(Pasal 28D ayat (4))
88
Hak untuk memeluk
agama, beribadat
menurut agamanya,
memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih
kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal
di wilayah negara dan
meninggalkannya serta
berhak kembali
(Pasal 28E ayat (1) )
99
Hak untuk meyakini
kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap sesuai hati
nuraninya
(Pasal 28E ayat (2))
1010
Hak atas kemerdekaan
berserikat, berkumpul,
dan berpendapat
(Pasal 28E ayat (3))
1111
Hak untuk
berkomunikasi
dan memperoleh
informasi
(Pasal 28F)
1212
Hak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda yang
berada di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi
(Pasal 28G ayat (1) )
SELF
DEFENSE
1313
Hak untuk bebas dari
penyiksaan dan perlakuan
merendahkan derajat-martabat
manusia dan berhak untuk
memperoleh suaka politik
(Pasal 28G ayat (2)
1414
Hak untuk hidup sejahtera lahir-
batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup
baik dan sehat serta
memperoleh pelayanan
kesehatan (Pasal 28Hayat (1) )
1515
Hak untuk mendapatkan
kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan
(Pasal 28H ayat (2))
1616
Hak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan diri
secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat
(Pasal 28H ayat (3))
1717
Hak untuk mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang
oleh siapapun
(Pasal 28H ayat (4) )
1818
Asas Legalitas:
Asas yang digunakan untuk
menentukan apakah suatu
perbuatan dapat dipidana atau
tidak
(Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Asas Legalitas:
Asas yang digunakan untuk
menentukan apakah suatu
perbuatan dapat dipidana atau
tidak
(Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum,
hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut
(Pasal 28 I ayat (1))
kecuali
UNDANG-UNDANG
ME
UU No. 15 / 2003
BERLAKU
SURUT
1919
Hak untuk bebas atas
perlakuan diskriminatif
(Pasal 28I ayat (2) )
SAR
A
GENDER
2020
Penghormatan terhadap
identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional
(Pasal 28I ayat (3))
SUKU
TERASIN
G
2121
“Setiap orang wajib menghormati
hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara”
(Pasal 28 J ayat (1))
BATASAN
PELAKSANAAN
HAM
HAK ASASI
ORANG LAIN
HAK ASASI
ORANG LAIN
Aryaning Arya Kresna, dkk, Modul
Pendidikan Kewarganegaraan, Tangerang: UPH, 2006.
Jumanta Hamdayana, dkk. Pancasila: Suatu Analisis
Yuridis, Kritis dan Filosofis, 2007.
Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan
Brata Bhakti, 2009.
Rozali Abdullah dan Syamsir Perkembangan HAM dan Keberadaan
Peradilan HAM di Indonesia, Jakarta: Ghalia, 2002.
Mathias Klang dan Andrew Murray, Human
Rights in the Digital Age, Australia: Glass House Press, 2005.
Universal Declaration of Human Rights
Undang-Undang Dasar 1945
http://www.ohchr.org/ (diakses 26 September 2014)
SUMBER

More Related Content

What's hot

Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
sesukakita
 

What's hot (20)

Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARABab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Iv hak asasi manusia
Iv hak asasi manusiaIv hak asasi manusia
Iv hak asasi manusia
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Pkn tentang Ham
Pkn tentang HamPkn tentang Ham
Pkn tentang Ham
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusia
 
Ham (hak asasi manusia)
Ham    (hak asasi manusia)Ham    (hak asasi manusia)
Ham (hak asasi manusia)
 
6. hak asasi manusia
6. hak asasi manusia6. hak asasi manusia
6. hak asasi manusia
 
Hak Asasi Manusia (PKn)
Hak Asasi Manusia (PKn)Hak Asasi Manusia (PKn)
Hak Asasi Manusia (PKn)
 
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok  2 - Hak Asasi ManusiaKelompok  2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
 
Modul HAM
Modul HAMModul HAM
Modul HAM
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Presentasi ham
Presentasi hamPresentasi ham
Presentasi ham
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of Services
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
 
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonLaw of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
 
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
 
Air & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoAir & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi Chicago
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
 
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
 
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata NasionalAir & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An Overview
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International Contracting
 
International Trade Regulation
International Trade RegulationInternational Trade Regulation
International Trade Regulation
 
Social Trends and Issue - Human Rights
Social Trends and Issue - Human RightsSocial Trends and Issue - Human Rights
Social Trends and Issue - Human Rights
 
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalAir & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
 
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
 
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An IntroductionLaw of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
 
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaAir & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
 
Haman rights and child labour
Haman rights and child labourHaman rights and child labour
Haman rights and child labour
 

Similar to Human Rights

Ham dalam konstitusi
Ham dalam konstitusiHam dalam konstitusi
Ham dalam konstitusi
xiaoyuantha
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Debby Zalina
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
Dwi Anita
 
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaPeran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Lisa SYP
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
abd_
 
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppthak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
ssuser3bb723
 

Similar to Human Rights (20)

Ham dalam konstitusi
Ham dalam konstitusiHam dalam konstitusi
Ham dalam konstitusi
 
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.pptmateri_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
 
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAMpasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
 
Ppkn
PpknPpkn
Ppkn
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
 
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
 
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdfHubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Kelompok 4_HAM.pptx
Kelompok 4_HAM.pptxKelompok 4_HAM.pptx
Kelompok 4_HAM.pptx
 
Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaPeran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
 
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptxA. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
 
ham.pptx
ham.pptxham.pptx
ham.pptx
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
 
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppthak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
 
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptxPENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
 

More from Mariske Myeke Tampi

More from Mariske Myeke Tampi (15)

Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonTransportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In Common
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
 

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 

Human Rights

  • 1.
  • 2. BLOOD DIAMOND GLOBAL ISSUE OF HUMAN RIGHTS Blood Diamond merupakan sebuah film yang bercerita tentang penambangan berlian di zona perang Liberia, Sierra Leone dan Afrika Selatan. Penambangan berlian ini telah memakan banyak korban, sehingga disebut berlian berdarah. Analisislah, hak asasi manusia apa saja yang dilanggar dalam penambangan berlian di Afrika ini..! (ditinjau dari UUD 1945 Pasal 28A-J)
  • 3. Article 1 “All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood” --- Pasal 1 “Setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak mereka. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan.”
  • 4. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAK ASASI MANUSIA Frans Magnis Suseno: “HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat, bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.”
  • 5. 1. Magna Charta di Inggris (15 Juni 1215) 2. Bill of Right (1628) 3. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (6 Juli 1776) SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA 4. Deklarasi HAM dan warga negara Perancis (4 Agustus 1789) 5. Deklarasi universal HAM (10 Desember 1948)
  • 7. Selain Universal Declaration of Human Rights, terdapat pula instrumen HAM Internasional lain, seperti: 1.Konvensi mengenai Penentangan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia 2.Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL Instrumen HAM Internasional selengkapnya klik: http://www.ohchr.org/
  • 10. Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat (1)) 22
  • 11. Hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (2)) 33
  • 12. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya (Pasal 28C ayat (1)) 44
  • 13. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif (Pasal 28C ayat (2)) 55
  • 14. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)) 66
  • 15. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)) 77
  • 17. Hak untuk memeluk agama, beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1) ) 99
  • 18. Hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2)) 1010
  • 19. Hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat (Pasal 28E ayat (3)) 1111
  • 21. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) ) SELF DEFENSE 1313
  • 22. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat-martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik (Pasal 28G ayat (2) 1414
  • 23. Hak untuk hidup sejahtera lahir- batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28Hayat (1) ) 1515
  • 24. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2)) 1616
  • 25. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3)) 1717
  • 26. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) ) 1818
  • 27. Asas Legalitas: Asas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Asas Legalitas: Asas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28 I ayat (1)) kecuali UNDANG-UNDANG ME UU No. 15 / 2003 BERLAKU SURUT 1919
  • 28. Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) ) SAR A GENDER 2020
  • 29. Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat (3)) SUKU TERASIN G 2121
  • 30. “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Pasal 28 J ayat (1)) BATASAN PELAKSANAAN HAM HAK ASASI ORANG LAIN HAK ASASI ORANG LAIN
  • 31. Aryaning Arya Kresna, dkk, Modul Pendidikan Kewarganegaraan, Tangerang: UPH, 2006. Jumanta Hamdayana, dkk. Pancasila: Suatu Analisis Yuridis, Kritis dan Filosofis, 2007. Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009. Rozali Abdullah dan Syamsir Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Jakarta: Ghalia, 2002. Mathias Klang dan Andrew Murray, Human Rights in the Digital Age, Australia: Glass House Press, 2005. Universal Declaration of Human Rights Undang-Undang Dasar 1945 http://www.ohchr.org/ (diakses 26 September 2014) SUMBER