SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PERANAN
LEMBAGA
PERADILAN
INDONESIA
Mariske Myeke Tampi
UPH College
 APA SAJA YANG TERMASUK DALAM
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA?
 APA PERAN LEMBAGA PERADILAN
INDONESIA?
 BAGAIMANA MEWUJUDKAN PERAN
TERSEBUT DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA INDONESIA?
POKOK BAHASAN :
PERANAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
#mariskemyeketampi #uphcollege
HUKUM PRIVAT
HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK
HUKUM
INTERNASIONAL
CABANG-
CABANG
HUKUM DI
INDONESIA
HUKUM ADATTIDAK TERTULIS
TIDAK TERTULIS
#mariskemyeketampi #uphcollege
HUKUM PRIVAT
HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK
HUKUM
INTERNASIONAL
HUKUM
TERTULIS
HUKUM PERDATA
(PERADILAN UMUM)
HUKUM ISLAM
(PERADILAN AGAMA)
HUKUM PIDANA
(PERADILAN UMUM)
HUKUM TATA USAHA
NEGARA
(PERADILAN TATA USAHA
NEGARA)
HUKUM PERDATA
INTERNATIONAL
(ARBITRASE)
HUKUM PIDANA
INTERNATIONAL
(International Criminal Court )
#mariskemyeketampi #uphcollege
APA SAJA LEMBAGA PERADILAN DI
INDONESIA?
PERADILAN UMUM
•Dijalankan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (UU No. 8 Tahun 2004 –
Perubahan Pertama; UU No. 49 Tahun 2009 –
Perubahan Kedua)
•Menangani penyelesaian perkara perdata umum,
perdata khusus (kepailitan, hak atas kekayaan
intelektual, ketenagakerjaan), pidana, pidana
khusus (pidana anak)
#mariskemyeketampi #uphcollege
APA SAJA LEMBAGA PERADILAN DI
INDONESIA?
PERADILAN KHUSUS
•Dijalankan berdasarkan UU KHUSUS
•Menangani penyelesaian perkara KHUSUS
(misalnya korupsi  Pengadilan Tipikor, pajak 
Pengadilan Pajak, dll)
#mariskemyeketampi #uphcollege
APA SAJA LEMBAGA PERADILAN DI
INDONESIA?
PERADILAN AGAMA
•Dijalankan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006 –
Perubahan Pertama; UU No. 50 Tahun 2009 –
Perubahan Kedua)
•Menangani penyelesaian perkara menurut Hukum
Islam (Perkawinan Islam, Pewarisan Islam,
Perceraian Islam)
#mariskemyeketampi #uphcollege
APA SAJA LEMBAGA PERADILAN DI
INDONESIA?
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•Dijalankan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9
Tahun 2004 – Perubahan Pertama; UU No. 51
Tahun 2009 – Perubahan Kedua)
•Menangani penyelesaian perkara antara pejabat
Tata Usaha Negara dan Badan Tata Usaha Negara
#mariskemyeketampi #uphcollege
ARBITRASE
•Dijalankan berdasarkan kesepakatan antar
negara yang bersengketa
•Menangani Perkara Perdata Internasional
(antar negara)
•Contoh: Singapore International Arbitration
Centre (SIAC) -www.siac.org.sg
#mariskemyeketampi #uphcollege
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
(ICC)
•Dijalankan berdasarkan Statuta Roma
•Menangani Perkara Pidana Internasional.
Contoh: Genosida
•www.icc-cpi.int – The Hague, Netherlands
#mariskemyeketampi #uphcollege
PENEGAKAN HUKUM
MATERIIL – KEPASTIAN
HUKUM
(dipengaruhi oleh Kemanfaatan,
Keadilan)
APA PERANAN LEMBAGA PERADILAN DI
INDONESIA?
#mariskemyeketampi #uphcollege

More Related Content

More from Mariske Myeke Tampi

Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonTransportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonMariske Myeke Tampi
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawMariske Myeke Tampi
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IMariske Myeke Tampi
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf CaseMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticeMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatMariske Myeke Tampi
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanMariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesMariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewMariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingMariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...Mariske Myeke Tampi
 

More from Mariske Myeke Tampi (20)

Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonTransportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In Common
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of Services
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An Overview
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International Contracting
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
 

Recently uploaded

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 

Recently uploaded (12)

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 

Role of Judiciary in Indonesia

  • 2.  APA SAJA YANG TERMASUK DALAM LEMBAGA PERADILAN INDONESIA?  APA PERAN LEMBAGA PERADILAN INDONESIA?  BAGAIMANA MEWUJUDKAN PERAN TERSEBUT DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA? POKOK BAHASAN : PERANAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 3. HUKUM PRIVAT HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK HUKUM INTERNASIONAL CABANG- CABANG HUKUM DI INDONESIA HUKUM ADATTIDAK TERTULIS TIDAK TERTULIS #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 4. HUKUM PRIVAT HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK HUKUM INTERNASIONAL HUKUM TERTULIS HUKUM PERDATA (PERADILAN UMUM) HUKUM ISLAM (PERADILAN AGAMA) HUKUM PIDANA (PERADILAN UMUM) HUKUM TATA USAHA NEGARA (PERADILAN TATA USAHA NEGARA) HUKUM PERDATA INTERNATIONAL (ARBITRASE) HUKUM PIDANA INTERNATIONAL (International Criminal Court ) #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 5. APA SAJA LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA? PERADILAN UMUM •Dijalankan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU No. 8 Tahun 2004 – Perubahan Pertama; UU No. 49 Tahun 2009 – Perubahan Kedua) •Menangani penyelesaian perkara perdata umum, perdata khusus (kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, ketenagakerjaan), pidana, pidana khusus (pidana anak) #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 6. APA SAJA LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA? PERADILAN KHUSUS •Dijalankan berdasarkan UU KHUSUS •Menangani penyelesaian perkara KHUSUS (misalnya korupsi  Pengadilan Tipikor, pajak  Pengadilan Pajak, dll) #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 7. APA SAJA LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA? PERADILAN AGAMA •Dijalankan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006 – Perubahan Pertama; UU No. 50 Tahun 2009 – Perubahan Kedua) •Menangani penyelesaian perkara menurut Hukum Islam (Perkawinan Islam, Pewarisan Islam, Perceraian Islam) #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 8. APA SAJA LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA? PERADILAN TATA USAHA NEGARA •Dijalankan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004 – Perubahan Pertama; UU No. 51 Tahun 2009 – Perubahan Kedua) •Menangani penyelesaian perkara antara pejabat Tata Usaha Negara dan Badan Tata Usaha Negara #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 9. ARBITRASE •Dijalankan berdasarkan kesepakatan antar negara yang bersengketa •Menangani Perkara Perdata Internasional (antar negara) •Contoh: Singapore International Arbitration Centre (SIAC) -www.siac.org.sg #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 10. INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) •Dijalankan berdasarkan Statuta Roma •Menangani Perkara Pidana Internasional. Contoh: Genosida •www.icc-cpi.int – The Hague, Netherlands #mariskemyeketampi #uphcollege
  • 11. PENEGAKAN HUKUM MATERIIL – KEPASTIAN HUKUM (dipengaruhi oleh Kemanfaatan, Keadilan) APA PERANAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA? #mariskemyeketampi #uphcollege