Ringkasan Hukum Perdata

1. RINGKASAN HUKUM PERDATA
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu
dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum
menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson
(common law) tidak dikenal pembagian semacam ini. [sunting]
Sejarah Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun
berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang
paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut
Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai
Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan
terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS
Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut
ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan
tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.
Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi
yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia
yaitu :
1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.
2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang]
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil
jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda
KUHPerdata
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh
Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda
yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa
Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi
B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU
Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.
Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi
dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian
anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia
diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.
Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia
Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang
– Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata
Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.
Isi KUHPerdata KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht
2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht

2. 3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs
Hukum perdata Indonesia
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum
dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum
sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara),
kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan
(hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara
sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian,
pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga
mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem
hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-
negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa
kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya.
Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum
perdata Belanda pada masa penjajahan.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain
adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang
berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda)
berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda,
BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang
berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.
Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:
• Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu
hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara
lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan,
perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian
perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di
undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
1. Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur
hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-
hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda
berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii)
benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai
benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau
piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak
berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian
mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya
UU tentang hak tanggungan.

3. • Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga
perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda)), yaitu hukum
yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain
tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-
undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara
pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum
dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer,
khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
• Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum
(khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata
dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai
sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di
Indonesia.
DEFINISI HUKUM PERDATA
Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :
1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan
Hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan
yang lainnya.
2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.
Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
3. Sudikno Mertokusumo
Hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap
yag lain didalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.
4. Prof. R. Soebekti, S.H.
Semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.
Definisi secara umum :
Suatu peraturan hukum yang mengatur orang / badan hukum yang satu dengan orang / badan
hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
Unsur yang terpenting dari Hukum Perdata :
1. norma peraturan
2. sanksi

4. 3. mengikat / dapat dipaksakan
AZAS-AZAS HUKUM PERDATA
1. Azas Individualitas
2. Azas Kebabasan Berkontrak
3. Azas Monogami ( dalam hukum perkawinan )
Azas Individualitas
Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak eigendom) dan
dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak,
memelihara, dsb.
Batasan terhadap azas individualitas :
1. Hukum Tata Usaha Negara ( campur tangan pemerintah terhadap hak milik )
2. Pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga
3. Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain
Azas Kebebasan Berkontrak
Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam
UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHPerdata ) asal perjanjian tersebut tidak
bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.
Azas Monogami
Seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memunyai satu orang
istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang
Pokok Perkawinan (UUPP) membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi
syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.
PERKEMBANGAN KUHPerdata DI INDONESIA
1. Hukum Perdata Eropa (Code Civil Des Francais) dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804. 2. Pada tahun
1807, Code Civil Des Francais diundangkan dengan nama Code Napoleon.
3. Tahun 1811 – 1830, Code Napoleon berlaku di Belanda.
4. KUHPerdata Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda, yaitu buku "Burgerlijk Wetboek" (BW)
dan dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848.
5. Setelah kemerdekaan, KUHPerdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal II
Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada
(termasuk KUHPerdata) masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut UUD ini.
6. Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia :

5. 7. Tahun 1960 : UU No.5/1960 mencabut buku II KUHPerdata sepanjang mengatur tentang bumi, air
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hypotek
8. Tahun 1963 : Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 September 1963, dengan
mencabut pasal-pasal tertentu dari BW yaitu : pasal 108, 824 (2), 1238, 1460, 1579, 1603 x (1),(2) dan
1682.
9. Tahun 1974 : UU No.1/1974, mencabut ketentuan pasal 108 tentang kedudukan wanita yang
menyatakan wanita tidak cakap bertindak.
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
A. Menurut Ilmu Pengetahuan
Buku I : Hukum Perorangan (Personenrecht)
Buku II : Hukum Keluarga (Familierecht)
Buku III : Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)
Buku IV : Hukum Waris (Erfrecht)
B. Menurut KUHPerdata
Buku I : Perihal Orang (Van Personen)
Buku II : Perihal Benda (Van Zaken)
Buku III : Perihal Perikatan (Van Verbintennisen)
Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (Van Bewijs en Verjaring)
HUKUM PERORANGAN
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.
Subjek hukum terdiri atas :
1. Manusia / Perorangan ( Natuurlijk Persoon )
2. Badan Hukum ( Rechtpersoon )
Status manusia sebagai subjek hukum merupakan kodrat / bawaan dari lahir, sedangkan
status badan hukum sebagai subjek hukum ada karena pemberian oleh hukum.
Manusia dan badan hukum sama-sama manyandang hak dan kewajiban. Hal-hal yang
membatasi kewenangan hukum manusia adalah tempat tinggal, umur, nama dan perbuatan
seseorang.
NAMA, KEWARGANEGARAAN DAN DOMISILI
Kegunaan nama :
- membedakan satu individu dengan individu lainnya
- mengetahui hak dan kewajibannya - sebagai identifikasi seseorang sebagai subjek hukum
- untuk mengetahui keturunan, asal usul seseorang
- dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pembagian harta warisan
Kewarganegaraan dapat mempengaruhi kewenangan berhak seseorang, contoh : dalam pasal
21 (1) UUPA ? hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik.
Domisili / tempat tinggal adalah tempat dimana seseorang melakukan kegiatannya sehari-
hari.

6. Macam-macam domisili :
A. tempat kediaman sesungguhnya, terbagi atas :
- tempat kediaman bebas ? bebas memilih tenpa dipengaruhi pihak manapun.
- tempat kediaman tidak bebas ? terikat oleh pihak lain, mis: rumah dinas.
B. tempat kediaman yang dipilih, terbagi atas :
- dipilih atas dasar ketetapan UU ? dalam hukum acara, waktu melakukan eksekusi dari
vonis.
- Dipilih secara bebas ? misal dalam waktu melakukan pembayaran, dipilih kantor notaris.
KEWENANGAN BERHAK
? kewenangan untuk mendukung hak dan kewajiban keperdataan.
Kewenangan berhak manusia ada sejak dia dilahirkan hidup ( jika dilahirkan meninggal,
tidak ada kewenangan berhak ? pasal 2 BW ) sampai ia meninggal tanpa tergantung pada
faktor agama, jenis kelamin, keadaan ekonomi, serta kedudukan dalam masyarakat.
Sedangkan kewenangan berhak badan hukum diawali sejak berdiri dan diakhiri dengan
dibubarkannya badan hukum tersebut.
Yang membatasi kewenangan berhak manusia :
? Kewarganegaraan
? Tempat tinggal
? Kedudukan / jabatan
? Tingkah laku / perbuatan
? Jenis kelamin, hal tiada ditempat
Kewarganegaraan
Yang membatasi kewenangan berhak WNA di Indonesia:
o Tarif pajak lebih tinggi
o Tidak boleh berpolitik dan berideologi
o Terbatas dalam kegiatan perseroan dan perkumpulan
o Tidak boleh duduk dalam pemerintahan

7. Tempat tinggal
Contoh: seseorang yang berdomosili di kota Batam tidak dapat menjadi pemilih pada
Pemilu walikota Tanjungpinang.
Kedudukan / jabatan
Contoh : hakim dan pejabat hukum tidak boleh memiliki barang-barang dalam perkara yang
dilelang atas dasar keputusan pengadilan.
Tingkah Laku / Perbuatan
Contoh : kekuasaan orangtua / wali dapat dicabut oleh pengadilan jika orangtua/wali
tersebut pemabuk, suka aniaya anak, dsb.
Jenis Kelamin dan hal tiada ditempat
Antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan hak dan kewajiban. Dikatakan hal tiada
ditempat / keadaan tidak hadir apabila tidak ada kabar atau pemberitahuan untuk waktu
yang cukup lama (5 tahun berturut-turut). Bisa disebabkan meninggal, tidak tahu asal usul,
dsb.
KECAKAPAN BERBUAT
Orang yang cakap (wenang melakukan perbuatan hukum ) menurut UU adalah :
1. orang yang dewasa ( diatas 18 tahun) atau pernah melangsungkan perkawinan
2. tidak dibawah pengampuan, yaitu orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila,
pemboros, dll.
3. tidak dilarang oleh UU, misal orang yang dinyatakan pailit oleh UU dilarang untuk
melakukan perbuatan hukum.
Pendewasaan
meniadakan keadaan belum dewasa kepada seseorang agar dapat melakukan perbuatan
hukum.
2 macam pendewasaan :
a. penuh (sempurna), anak dibawah umur memperoleh kedudukan sama dengan orang
dewasa dalam semua hal.
b. terbatas, hanya disamakan dalam hal perbuatan hukum, namun tetap berada dibawah
unmur.
PENGAMPUAN
Keadaan dimana seseorang tidak dapat mengendalikan emosinya, karena sifat-sifat
pribadinya sehingga oleh hukum dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam

8. hukum.
1. Curandus adalah orang yang dibawah pengampuan
2. Curator adalah orang yang ditunjuk sebagai wakil dari seorang curandus
3. Curatele adalah lembaga pengampuan
Pengampuan terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan pada adanya
permohonan, yang dapat diajukan oleh :
1. Keluarga sedarah
2. Keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai derajat keempat
3. Suami terhadap istri dan sebaliknya
4. Diri sendiri
5. Kejaksaan
Akibat pengampuan :
o Orang tersebut kedudukannya sama dengan anak dibawah umur
o Perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan ( dapat dimintakan pembatalannya oleh
curator)
o Pengampuan berakhir apabila keputusan hakim tersebut dicabut atau karena meninggalnya
curandus
BADAN HUKUM ( RECHTPERSOON)
Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa badan hukum itu :
a. Adalah persekutuan orang-orang
b. Dapat melakukan perbuatan hukum
c. Mempunyai harta kekayaan sendiri
d. Mempunyai pengurus
e. Mempunyai hak dan kewajiban
f. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan
Istilah badan hukum tidak ada dalam KUHPerdata, namun dalam Buku III KUHPerdata,
terdapat istilah perkumpulan, yang terbentuk oleh adanya suatu perjanjian khusus.
Perkumpulan itu dapat kita artikan dengan badan hukum.

9. Syarat berdirinya badan hukum :
A. Syarat Formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk
mendapatkan status hukum
B. Syarat Material :
1. yang diminta oleh UU ( pasal 1653 KUHPerdata )
2. menurut doktrin : adanya kekayaan yang terpisah, tujuan, kepentingan tersendiri dan
organisasi yang teratur.
Pembagian badan hukum
Menurut Jenisnya :
c. Badan Hukum Publik (negara, pemda, BI, Perusahaan Negara berdasarkan PP, dsb)
d. Badan Hukum Perdata (PT, koperasi, parpol, yayasan, badan amal, wakaf, dsb)
Menurut Sifatnya :
e. Korporasi (gabungan orang yang mempunyai kewajiban yang berbeda dengan anggota
lainnya)
f. Yayasan (tiap kekayaan bukan merupakan kekayaan orang/badan dan diberi tujuan
tertentu)
Teori-Teori Badan Hukum
1. Teori Fictie ( F.C. von Savigny; da Houwing; C.W. Opzoomer)
2. Badan hukum merupakan orang buatan yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti
manusia.
3. Teori Harta Kekayaan (A. Brinz; E.J.J. van der Heyden)
4. Hanya manusia yang bisa menjadi subjek hukum, namun ada kekayaan yang terikat
dengan tujuan tertentu yang dinamakan badan hukum.
5. Teori Milik Bersama (Planiol; Molengraaff)
6. Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban para anggota bersama. Badan
hukum hanya suatu konstruksi yuridis saja.
7. Teori Kenyataan Yuridis (Mejers)
8. Badan hukum merupakan suatu realiteit, konkrit, riil walaupun tidak bisa diraba. Mejers
menekankan agar dalam mempersamakan badan hukum dengan manusis hanya pada bidang
hukum saja.

10. 9. Teori Organ (Otto van Gierke; Mr. L.C. Polano)
10. Badan hukum bukan abstrak dan bukan kekayaan yang tidak bersubjek, tetapi
merupakan sesuatu yang riil yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan
alat-alat yang ada (pengurus & anggota) sama seperti manusia lainnya.
Yang bertindak mewakili badan hukum adalah para pengurusnya yang penunjukkannya
berdasarkan AD/ART dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.
CATATAN SIPIL
suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang
menyangkut status keperdataan dan terbuka untuk umum.
Macam-macam akta catatan sipil :
Akta kelahiran ? mencatat peristiwa kelahiran seseorang.
a. Akta Kelahiran Umum, mencatat berdasarkan waktu pelaporan kelahiran dalam batas
waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja (WNI) dan 10 hari kerja (WNA).
b. Akta Kelahiran Istimewa, mencatat kelahiran bagi laporan yang telah melampaui batas
waktu.
c. Akta Kelahiran Dispensasi, mencatat mereka yang lahir sebelum tanggal 31 Desember
1985.
d. Akta Kematian ? mencatat peristiwa kematian seseorang.
e. Akta Perkawinan ? mencatat peristiwa perkawinan.
f. Akta Perceraian ? mencatat peristiwa perceraian.
HUKUM PERKAWINAN
Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan: suatu ikatan lahir
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membantuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhana Yang
Maha Esa.
Syarat dapat melangsungkan perkawinan menurut pasal 6 UUPP:
Persetujuan kedua belah pihak
Seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat persetujuan dari orangtua, jika
orangtua sudah meninggal dapat meminta persetujuan dari wali/keluarga yang mempunyai
hubungan darah garis lurus keatas.

11. Azas-azas Perkawinan
1. Tujuan Perkawinan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga : membentuk kesatuan
masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak. Membentuk rumah tangga :
membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman
bersama.
2. Sahnya perkawinan jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan
dicatat dalam catatan sipil.
3. Azas Monogami seorang suami / istri hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri /
suami. Jika dikehendaki dan diizinkan oleh agamanya, maka seseorang suami dapat beristri
lebih dari satu setelah memenuhi persyaratan yang diputuskan pengadilan.
4. Prinsip Perkawanan kedua belah pihak sudah dewasa dan matang jiwa raganya.
Perkawinan dilarang antara mereka yang mempunyai hubungan darah garis lurus keatas dan
kebawah.
5. Mempersukar Terjadinya Perceraian karena tujuan perkawinan adalah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal, maka UU menganut prinsip ini mempersukar terjadinya
perceraian.
6. Hak dan Kedudukan Istri hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami baik
dalam kehidupan rumah maupun masyarakat.
Pencegahan Perkawinan
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat.
Syarat dapat melangsungkan perkawinan :
1. pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
2. terkena larangan perkawinan pasal 8 UUPP
3. tidak terikat perkawinan dgn orang lain, apabila terikat, harus mendapat izin dari
istri pertama dan diizinkan pengadilan untuk kawin lagi
4. tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diatur sendiri
Pihak yang berhak mencegah perkawinan :
a. keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah
b. saudara
c. wali
d. wali nikah

12. e. pengampu dari salah satu calon mempelai
f. pihak-pihak yang berkepentingan
Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila salah satu pihak masih terikat
perkawinan dengan orang lain dan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di
bawah ancaman yang melanggar hukum.
Pihak yang dapat membatalkan perkawinan :
a. keluarga dalam garis lurus keatas masing-masing pihak
b. suami atau istri
c. pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan
Akibat Perkawinan
Terhadap suami dan istri, harus:
o Memikul kewajiban hukum, setia, hak dan kedudukan seimbang
o Tinggal bersama
o Suami melindungi keluarga
o Hubungan mengikat / timbal balik
Terhadap harta perkawinan:
o Harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing.
o Harta perkawinan adalah benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama, dengan kata lain jika terjadi perceraian, harta perkawinan harus dibagi dua
sepanjang tidak ditentukan lain
Terhadap keturunan / kedudukan anak:
a. Kekuasaan orangtua mulai sejak kelahiran anak dan berakhir ketika anak
dewasa/menikah/dicabut oleh pengadilan.

13. b. Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sekalipun kehilangan kekuasaan
sebagai orangtua/wali.
c. Anak menjadi ahli waris yang sah.
Putusnya Perkawinan
Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh :
1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan
Alasan mengajukan perceraian :
a. setelah adanya perpisahan meja dan ranjang serta pernyataan bubarnya
perkawinan
b. alasan lain seperti berbuat zina, meninggalkan pihak lain tanpa alasan, melakukan
KDRT, cacat badan / penyakit, tidak bisa menjalankan kewajiban, selalu terjadi
pertengkaran dan perselisihan.
Tata cara perceraian diatur dalam pasal 14-18 PP no 9/1975. Perceraian atas
keputusan pengadilan terjadi karena adanya gugatan perceraian istri terhadap suami
(cerai gugat)
Perceraian diajukan suami ? cerai talaq
Perceraian diajukan istri ? cerai gugat
Proses perceraian
1. Pemanggilan
a. • dilakukan oleh jurusita PN atau petugas PA
b. • dipanggil 3 hari sebelum sidang
c. • Jika tidak jelas maka pemanggilan dilakukan dengan cara pengumuman baik
melalui pengadilan, media massa maupun perwakilan RI di Luar Negeri.
2. Persidangan 30 hari setelah gugatan diterima
- Dapat hadir sendiri / didampingi kuasa haknya

14. - Pemeriksaan dengan sidang tertutup
- Gugatan dapat diterima tanpa kehadiran tergugat
3. Perdamaian
1. Dilakukan sebelum dan selama gugatan perceraian belum diputuskan hakim
2. Perdamaian dapat dilakukan oleh pengadilan dengan/tanpa abntuan pihak lain
seperti mediator
3. Jika terjadi perdamaian maka gugatan baru tidak dapat diajukan lagi dengan
alasan yang sama
4. Putusan
5. Disampaikan dalam sidang terbuka
6. Perceraian beserta akibatnya berlaku sejak dilakukan pencatatan oleh petugas
pencatat ( kecuali bagi Islam) terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap
Akibat Putusnya Perkawinan
Terhadap anak dan istri:
• Bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak atau
sesuai dengan keputusan pengadilan
• Mantan suami berkewajiban memberi biaya penghidupan kepada mantan istri
• Hakim dapat menunjuk pihak ketiga bagi anak
Terhadap harta perkawinan:
• Harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing
• Harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yaitu dibagi dua untuk
suami dan istri
Terhadap status keperdataan dan kebebasan
• Keduanya tidak terikat lagi
• Bebas melakukan perkawinan dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan
dengan UU dan agama masing-masing. Bagi wanita untuk melakukan perkawinan

15. lagi ada masa tunggu 3 bulan. Hal ini untuk memastikan apakah mantan istri sedang
hamil atau tidak.
Perkawinan campuran
perkawinan yang dilakukan 2 orang yang berbeda kewarganegaraannya.
Perkawinan campuran berakibat pada kewarganegaraan suami/istri dan
keturunannya.
HUKUM BENDA
Keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai benda, meliputi pengertian,
macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan.
Hukum Benda bersifat tertutup dan memaksa.
Tertutup adalah seseorang tidak boleh mengadakan hak kebendaan jika hak tersebut
tidak diatur dalam UU
Memaksa adalah harus dipatuhi dan dituruti, tidak boleh menyimpang.
Macam-macam benda / barang
1. Benda berwujud dan tidak berwujud. Arti penting pembagian ini adalah, bagi
benda berwujud bergerak dilakukan dengan penyerahan langsung benda tersebut,
bagi benda berwujud tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Contoh yang
menggunakan balik nama : tanah, rumah dsb. Sedangkan bagi bend a tidak berwujud
(seperti piutang) bisa dilakukan dengan cara cessie ataupun dengan cara penyerahan
surat secara langsung.
2. Benda bergerak dan tidak bergerak. Arti pentingnya pembagian ini terletak pada
penguasaan (bezit), penyerahan (levering), daluarsa (verjaring), serta pembebanan
(berzwaring).
a. Benda Bergerak Benda Tidak bergerak. Penguasaan Orang yang menguasai benda
dianggap pemiliknya Orang yang menguasai benda belum tentu adalah pemiliknya
b. Penyerahan Dilakukan dengan langsung Dilakukan dengan balik nama
c. Daluarsa Tidak mengenal daluarsa Dikenal daluarsa
d. Pembebanan Dengan penggadaian Dengan di hypotek, hak tanggungan
3. Benda habis dipakai dan benda tidak habis dipakai. Arti pentingnya pembagian ini
terletak pada waktu pembatalan perjanjiannya. Jika dalam perjanjian objeknya
adalah benda habis dipakai, apabila terjadi pembatalan perjanjian maka akan terjadi
kesulitan untuk pemulihan objek tersebut karena telah terpakai. Maka adri itu,
penyelesaiannya adalah dengan cara mengganti dengan benda yang sejenis dan
senilai.

16. 4. Benda yang sudah ada dan yang akan ada. Arti pentingnya pembagian ini terletak
pada pembebanan sebagai jaminan hutang atau pelaksanaan perjanjian. Sesuai
dengan pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah adanya
sepakat,cakap hukum, objek tertentu, dan halal. Jika objek yang dalam perjanjian itu
adalah barang yang sudah ada, maka perjanjian sah-sah saja. Sebaliknya apabila
ibjek yang di-perjanjikan adalah barang yang akan ada, maka perjanjian itu batal
demi hukum.
5. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Arti pentingnya
terletak pada cara pemindahtanganan. Benda dalam perdagangan dapat
diperjualbelikan dan diwariskan secara bebas. Tetapi, jika benda di luar perdagangan
tidak dapat diperjualbelikan ataupun diwariskan. Contoh benda di luar perdagangan :
benda wakaf, narkotika, perdagangan wanita untuk pelacuran, dan lain sebagainya.
6. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Arti pentingnya pembagian terletak
pada pemenuhan prestasi suatu perikatan. Contoh benda dapat dibagi : beras,
minyak, air, kertas, dll. Sedangkan contoh benda tidak dapat dibagi : binatang,
manusia, mobil, rumah, kapal, dll. Suatu benda dikatakan tidak dapat dibagi karena
akan berubah nama dan fungsinya.
7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pada benda terdaftar, kepemilikan dapat
dilacak dengan mudah sedangkan pada benda tidak terdaftar lebih sulit untuk
pembuktian kepemilikan. Contoh benda terdaftar : rumah, mobil, kapal, motor, dll.
Benda-benda tersebut ada surat kepemilikannya. Sedangkan contoh benda tidak
terdaftar : uang, telepon, kursi, dll.
BUKU KETIGA - PERIKATAN
Buku mengatur tentang perikatan (verbintenis). Maksud penggunaan kata
"Perikatan" disini lebih luas dari pada kata perjanjian. Perikatan ada yang bersumber
dari perjanjian namun ada pula yang bersumber dari suatu perbuatan hukum baik
perbuatan hukum yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) maupun yang timbul
dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan
(zaakwarneming). Buku ketiga tentang perikatan ini mengatur tentang hak dan
kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-
peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.
Buku ketiga bersifat tambahan (aanvulend recht) sehingga terhadap beberapa
ketentuan, apabila disepekati secara bersama oleh para pihak maka mereka dapat
mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang diatur didalam BW. Sampai saat ini
tidak terdapat suatu kesepakatan bersama mengenai aturan mana saja yang dapat
disimpangi dan aturan mana yang tidak dapat disimpangi. Namun demikian, secara
logis yang dapat disimpangi adalah aturan-aturan yang mengatur secara khusus
(misal : waktu pengalihan barang dalam jual-beli, eksekusi terlebih dahulu harga
penjamin ketimbang harta si berhutang). Sedangkan aturan umum tidak dapat
disimpangi (misal : syarat sahnya perjanjian, syarat pembatalan perjanjian).
1. Bab I - Tentang perikatan pada umumnya

17. 2. Bab II - Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan
3. Bab III - Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang
4. Bab IV - Tentang hapusnya perikatan
5. Bab V - Tentang jual-beli
6. Bab VI - Tentang tukar-menukar
7. Bab VII - Tentang sewa-menyewa
8. Bab VIIA - Tentang perjanjian kerja
9. Bab VIII - Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata)
10. Bab IX - Tentang badan hukum
11. Bab X - Tentang penghibahan
12. Bab XI - Tentang penitipan barang
13. Bab XII - Tentang pinjam-pakai
14. Bab XIII - Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening)
15. Bab XIV - Tentang bunga tetap atau bunga abadi
16. Bab XV - Tentang persetujuan untung-untungan
17. Bab XVI - Tentang pemberian kuasa
18. Bab XVII - Tentang penanggung
19. Bab XVIII - Tentang perdamaian
Buku Keempat – Pembuktian dan Kedaluwarsa
Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum tentang
pembuktian tidak saja diatur dalam hukum acara (HIR) namun juga diatur didalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Didalam buku keempat ini diatur mengenai
prinsip umum tentang pembuktian dan juga mengenai alat-alat bukti. Dikenal
adanya 5 macam alat bukti yaitu :
a. Surat-surat
b. Kesaksian

18. c. Persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah
Daluarsa (lewat waktu) berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat
mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu hak milik (acquisitive verjaring) atau
juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu penagihan
atau tuntutan hukum (inquisitive verjaring). Selain itu diatur juga hal-hal mengenai
"pelepasan hak" atau "rechtsverwerking" yaitu hilangnya hak bukan karena lewatnya
waktu tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukan bahwa ia sudah
tidak akan mempergunakan suatu hak.
a. Bab I - Tentang pembuktian pada umumnya
b. Bab II - Tentang pembuktian dengan tulisan
c. Bab III - Tentang pembuktian dengan saksi-saksi
d. Bab IV - Tentang persangkaan
e. Bab V - Tentang pengakuan
f. Bab VI - Tentang sumpah di hadapan hakim
g. Bab VII - Tentang kedaluwarsa pada umumnya
HUKUM PERIKATAN
2.1 Pengertian Dan Pembatasan Perikatan.
Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "verbintenis". Istilah perikatan
ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang
yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa
perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya
orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang
bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat,
maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum.
Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan
hukum( legal relation).
Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang
yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan
itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga
(family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal
law).
Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.perikatan yang
terdapat dalam bidang- bidang hukum tersebut di atas dapat dikemukakan contohnya sebagai berikut:

19. a) Dalam bidang hukum kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa
(zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.
b) Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak dan
sebagainya.
c) Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mawaris karena kematian pewaris, membayar
hutang pewaris dan sebagainya.
d) Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya,
dan sebagainya.
Perikatan Dalam arti Sempit.
Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan meliputi semua perikatan dalam bidang- bidang
hukum tersebut. Melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta
kekayaan saja,yang menurut sistematika Kitab Undang- Undang hukum Perdata diatur dalam buku III
di bawah judul tentang Perikatan.
Tetapi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum harta kekayaanitu meliputi hukukm
benda dan hukum perikatan, yang diatur dalam buku II KUHPdt di bawah judul Tentang Benda.
Perikatan dalam bidang harta kekayaan ini disebut Perikatan dalam arti sempit.
Ukuran nilai
Perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan ini selalu timbul karena perbuatan orang, apakah
perbuatan itu menurut hukum atau melawan hukum. Objek perbuatan itu adalah harta kekayaan, baik
berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau benda tidak berwujud, yang
semuanya itu selalu dapat dinilai dengan uang. Jadi ukuran untuk menentukan nilai atau harga
kekayaan atau benda itu adalah uang. Dalam kehidupan modern ini uang merupakan ukuran yang
utama.
Debitur Dan Kreditur
Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu
dengan yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang
lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasa disebut debitur, sedangkan
pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur.
Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi. Tetapi mungkin juga
bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu, di samping kewajiban tersebut juga berhak atas
suatu prestasi. Sebaliknya jika pihak lain itu disamping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban
memenuhi suatu prestasi. Jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbale balik.
Karena prestasi itu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban membayar
sejumlah uang itu berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak meneriam sejumlah
uang itu berkedudukan sebagai kreditur.
Macam- macam Perikatan
Dalam kenyataanya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat menurut syarat
yang ditentukan oleh pihak- pihak, atau menurut jenis prestasi yang harus dipenuhi, atau menurut
jumlah subyek yang terlibat dalam perikatan itu.
a) Perikatan bersyarat, perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan
perikatan bersyarat.
b) Perikatan dengan ketetapan waktu
c) Perikatan alternative
d) Perikatan tanggung menanggung
e) Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi
f) Perikatan dengan ancaman hukuman
g) Perikatan wajar

20. Hapusnya Perikatan
Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:
a) Karena pembayaran
b) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
c) Karena adanya pembaharuan hutang
d) Karena percampuran hutang
e) Karena adanya pertemuan hutang
f) Karena adanya pembebasan hutang
g) Karena musnahnya barang yang terhutang
h) Karena kebatalan atau pembatalan
i) Karena berlakunya syarat batal
j) Karena lampau waktu
2.2 Pengertian Perjanjian.
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, kita melihat pasal 1313 KUHPdt. Menurut
ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih lainnya".
Ketentua pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan-
kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini:
a) Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, "satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".
b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus
c) Pengertian perjanjian terlalu luas
d) Tanpa menyebut tujuan
e) Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan
f) Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:
1. syarat ada persetuuan kehendak
2. syarat kecakapan pihak- pihak
3. ada hal tertentu
4. ada kausa yang halal
Asas- asas Perjanjian
Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas- asas
tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini:
1) system terbuka (open system), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum
atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sering disebut asas kebebasan bertindak.
2) Bersifat perlengkapan (optional), artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila
pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri.
3) Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak.
4) Bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam taraf
menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.
Jenis –jenis Perjanjian
1) Perjanjian timbale balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang
memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya,
misalkan hibah.
2) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani
3) Perjanjian bernama dan tidak bernama
4) Perjanjiankebendaan dan perjanjian obligatoir
5) Perjanjian konsensual dan perjanjian real
Syarat- syarat sah Perjanjian

21. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-
undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320
KUHPdt, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:
1) Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (consensus)
2) Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (capacity)
3) Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter)
4) Ada suatu sebab yang halal (legal cause)
Akibat Hukum Perjanjian yang Sah
Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-
syarat pasal 1320 KUHPdt berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, tidak
dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang cukup
menurut undang- undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik,
Pelaksanaan Perjanjian
Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang
telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian
pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama
perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran
lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian
pembayaran.
Pembayaran
1) Pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang menjadi pihak dalam
perjanjian
2) Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah uang
3) Tempat pembayaran dilakukan sesuai dalam perjanjian
4) Media pembayaran yang digunakan
5) Biaya penyelenggaran pembayaran
Penyerahan Barang
Yang dimaksud dengan lavering atau transfer of ownership adalah penyerahan suatu barang oleh
pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas
barang tersebut. Syarat- syarat penyerahan barang atau lavering adalah sebagai berikut:
1) Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan
2) Harus ada alas hak (title), dalam hal ini ada dua teori yang sering digunakan yaitu teori kausal dan
teori abstrak
3) Dilakukan orang yang berwenang mengusai benda
4) Penyerahan harus nyata (feitelijk)
Macam- macam Penyerahan Barang
Berdasarkan sifat barang yang akan diserahkan, ada tiga cara penyerahan barang yang dikenal dalam
undang- undang:
1) Penyerahan barang bergerak berwujud
2) Penyerahan barang tidak bergerak
3) Penyerahan barang bergerak tidak berwujud
Biaya Penyerahan
Menurut ketentuan pasal 1476 KUHPdt, biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya
pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Ini berarti jika pihak- pihak
tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan pasal ini. Tetapi jika pihak- pihak menentukan cara
tersendiri, maka ada beberapa kemungkinannya, misalnya:
1) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul oleh pembeli

22. 2) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul oleh penjual
3) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul bersama- sama olehkedua belah pihak, baik
secara dibagi, maupun secara perimbangan.
Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian
Dalam suatu perjanjian, pihak- pihak telah menetapkan apa- apa yang telah disepakati. Apabila yang
telah disepakati itu sudah jelas menurut kata- katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan-
keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan pengewrtian lain. Dengan kata laintidak boleh
ditafsirkan lain (pasal 1342 KUHPdt). Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam
pelaksanaan perjanjian, undang- undang memberikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
1) Maksud pihak- pihak
2) Memungkinkan janji itu dilaksanakan
3) Kebiasaan setempat
4) Dalam hubungan perjanjian keseluruhan
5) Penjelasan dengan menyebutkan contoh
6) Tafsiran berdasarkan akal sehat
Factor- factor yang mempengaruhi perjanjian
Beberapa perjanjian yang kelihatannya berlaku secara sempurna, tetapi mungkin seluruh atau
sebagiannya tidak berdaya guna disebabkan oleh suatu cacat ketika perjanjian itu dibuat.
Factor- factor yang mempengaruhi itu adalah:
1) Kekeliruan atau kekhilafan
2) Perbuatan curang atau penipuan
3) Paksaan atau duress
4) Ketidakcakapan, seperti misalnya; orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di dalam
pengampuan, dan orang peempuan bersuami.
Isi Perjanjian
Yang dimaksud isi perjanjian disini pada dasarnya adalah ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat yang
telah diperjanjikan oleh pihak- pihak. Ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat ini berisi hak dan
kewajiban pihak- pihak yang harus mereka penuhi. Dalam hal ini tercermin asas "kebebasan
berkontrak", yaitu berapa jauh pihak- pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan –hubungan apa
yang terjadi antara mereka itu, dan beberapa jauh hukum mengatur hubungan antara mereka itu.
Pembatalan Perjanjian
Pengertian pembatalan dalam uraian ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu
pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari
debitur.
Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni:
1) Perjanjian harus bersifat timbale balik (bilateral)
2) Harus ada wanprestasi (breach of contract)
3) Harus dengan putusan hakim (verdict)
2.3 Ketentuan- ketentuan Undang- Undang
Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan karena adanya suatu persetujuan atupun
perjanjian, melainkan dikarenakan karena adanya undang- undang yang menyatakan akibat perbuatan
orang, lalu timbul perikatan. Perikatan yang timbul karena undang- undang ini ada dua sumbernya,
yaitu perbuatan orang dan undang- undang sendiri. Perbuatan orang itu diklasifikasikanlagi menjadi
dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (pasal
1352 dan 1353 KUHPdt).
Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua, yaitu wakil tanpa kuasa
(zaakwarneeming) diatur dalam pasal 1354 sampai dengan pasal 1358 KUHPdt, pembayaran tanpa
hutang (onverschuldigde betalling) diatur dalam pasal 1359 sampai dengan 1364 KUHPdt. Sedangkan

23. perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan yang tidak
sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) diatur dalam pasal 1365
sampai dengan 1380 KUHPdt.
Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang laindan dapat ditujukan
kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkankerugian pada orang lain. Dalam hukum
anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut tort.
Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu dilihat unsure-
unsure yang terdapat didalamnya, unsure- unsure tersebut adalah :
1) Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu
apapun sebagai imbalannya.
2) Tanpa mendapat kuasa (perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif
sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tulisan.
3) Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan
orang lain, bukan kepentingan sendiri.
4) Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui
bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain.
5) Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk
kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakan sampai selesai, sehingga orang yang diwakili
kepentingannya itu dapat menikmati manfatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk
urusan itu.
6) Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus
dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum. Atau bertindak tidak bertentangan dengan undang-
undang.
Hak dan kewajiban pihak- pihak
Karena perikatan ini timbul berdasarkan ketentuan undang- undang, maka hak dan kewajiban tersebut
dapat diperinci sebagai tersebut di bawah ini :
1) Hak dan kewajiban yang mewakili, ia berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang termasuk
urusan itu sampai selesai, dengan memberikan pertanggungjawaban.
2) Hak dan kewajiban yang diwakili, yang diwakili atau yang berkepentingan berkewajiban memenuhi
perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya, membayar ganti rugi, atau pengeluaran yang telah
dipenuhi oleh pihak yang mengurus kepentingan itu.
Pembayaran Tanpa Hutang
Menurut ketentuan pasal 1359 KUHPdt, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu
hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali.
Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang memperoleh kekayaan tanpa hak itu
seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau
salah perkiraan. Dikira ada hutang tetapi sebenarnya tidak ada hutang. Pembayaran yang dilakukan itu
sifatnya sukarela, melainkan karena kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya dalam
kehidupan bermasyarakat. Tetapi kemudian ternyata bahwa perikatan yang dikira ada sebenarnya tidak
ada. Dengan demikian ada kewajiban undang- undang bagi pihak yang menerima pembayaran itu yang
mengembalikan pembayaran yang telah ia terima tanpa perikatan.
Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige Daad)
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, kita lihat pasal 1365
KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut :
" Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang
yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

24. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu diketahui bahwa suatu perbuatan itu
dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsure sebagai berikut :
1) Perbuatan itu harus melawan hukum
2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbulharus ada hubungan kausal
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Diri Pribadi
Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan pada benda milik orang lain. Jika ditujukan pada diri
pribadi orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain mungkin dapat menimbulkan kerugian
pisik ataupun kerugian nama baik(martabat). Kerugian pisik atau jasmani misalnya luka, cedera, cacat
tubuh. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pisik atau jasmani banyak diatur dalam
perundangan- undangan di luar KUHPdt, misalnya undang- undang perburuhan.
apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota badan dikarenakan kesengajaan
atau kurang hati- hati pihak lain, undang- undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh
penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian atau luka atau cacat tersebut. Ganti kerugian ini dinilai
menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Penghinaan adalah
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, jadi dapat dimasukkan perbuatan melawan hukum
pencemaran nama baik seseorang. Lain daripada itu, yang terhina dapat menuntut supaya dalam
putusan itu juga dinyatakan bahwa perbutan yang telah dilakukan itu adalah memfitnah. Dengan
demikian, berlakulah ketentuan pasal 314 KUHP penuntutan perbuatan pidana memfitnah. Perkara
memfitnah ini diperiksa dan diputus oleh hakim pidana(pasal 1373 KUHPdt).
Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Badan Hukum
Sering sekali orang mengatakan bahwa apakah badan hukum itu dapat melakukan kesalahan atau
perbuatan melawan hukum. Alasannya , karena badan hukum tidak dapat melakukan kesalahan dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam lapangan hukum pidana, seperti halnya manusia pribadi.
Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut, lebih dahulu perlu dikemukakan berbgai teori
mengenai bdan hukum ada 3 macam yaitu:
1) Teori fictie(perumpamaan), menurut teori ini badan hukum itu diperumpamakan sebagai manusia,
terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Atas dasar ini badan hukum tidak dibuat secara
langsung, melainkan melalui perbuatan orang, yaitu pengurusnya. Dengan demikian berdasarkan teori
fictie ini, badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dapat digugat tidak melalui pasal 1365,
melainkan melalui pasal 1367 KUHPdt. Jika mengikuti teori fictie ini kita dihadapkan pada keadaan
yang bertentangan dengan kenyataan.
2) Teori orgaan (perlengkapan), menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi,
dapat melakukan perbuatan hukum.
3) Teori yurisdische realiteit, menurut teori ini, badan hukum adalah realitas yuridis yang dibentuk dan
diakui sama seperti manusia pribadi.
Badan Hukum Perdata dan Publik
Ada dua macam badan hukum dilihat dari sudut pembentukannya, yaitu badan hukum pidana dan
badan hukum public. Badan hukum perdata dibentuk berdasarkan hukum perdata, sedangkan
pengesahannya dilakukan pleh pemerintah. Yang disahkan itu pada umumnya adalah anggaran dasar
badan hukum itu. Pengesahan dilakukan dengan pendaftaran anggaran dasar kepada pejabat yang
berwenang, pengesahan tersebut diperlukan supaya badan hukum yang dibentuk itu tidak bertentangan
dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang- undang. Badan hukum perdata
ini misalnya, perseroan terbatas, yayasan .koperasi.
Badan Hukum public dibentuk dengan undang- undang oleh pemerintah. Badan hukum public ini
merupakan badan- badan kenegaraan, misalnya Negara republic Indonesia, daerah Tiongkok I, daerah
tingkat II, dan lain- lain. Badan hukum public ini dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan

25. Negara. Dalam menjalankan pemerintah Negara badan hukum public harus berdasarkan undang-
undang. Jika dalam menjalankan tugasnya, badan hukum public itu melakukan perbuatan melawan
hukum, ia dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPdt.
Yang perlu diperhatikan adalah bahwa badan hukum public dalam menjalankan kekuasaannya itu
mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang- undang. Maka dalam hal ini perlu
dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undang- undang. Dalam hal ini hakim yang akan
menentukan. Namun demikian, jika perbuatan yang dilakukan itu adalah kebijaksanaan
penguasa(pemerintah), ini bukan lagi wewenang hakim, karena sudah masuk dalam bidang politik.
2.4 Komparasi Antara Perikatan yang timbul Karena Perjanjian dengan Perikatan yang Timbul Karena
Undang- Undang
Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir dari undang
undang atau dari perjanjian/ persetujuan. Yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari undang-
undang saja ialah perikatan- perikatan yang timbul akibathubungan kekeluargan. Perikatan yang lahir
dari undang- undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seseorang
melakukan sesuatu.
Sedangkan perikatan yang terjadi karena persetujuan atau perjanjian kedua belah pihak harus
mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.
Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam- diam. Cara yang belakangan, sangat lazim
dalam kehidupan sehari- hari.