8. • Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Internasional
adalah keseluruhan kaidah dan asas yang
mengatur hubungan atau persoalan yang
melintasi batas Negara
• Wiryono Prodjodikoro, Hukum Internasional
adalah hukum yang mengatur perhubungan
hukum antara berbagai bangsa di berbagai
Negara.
• J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional
adalah sekumpulan hukum (body of low) yang
sebagian besar terdiri dari asas-asas dan
karena itu biasanya ditaati dalam hubungan
antar Negara.
10. • Konsep-konsep seperti
kedaulatan nasional dan
kedaulatan teritorial, dan konsep
kesamaan serta kemerdekaan
negara-negara(Eropa modern)
• Abad ke-15 dan abad ke-16
dimana munculnya masa
pencerahan ilmu dan
reformasi(Romawi dan Yunani)
12. • Diawali dengan adanya perjanjian
Damai Westphalia.
(Perjanjian ini meletakkan dasar-
dasar masyarakat modern dan
memisahkan persoalan dalam
negeri dengan permasalahan
internasional)
• Hukum internasional berkembang
bersama masyarakat modern
dalam bidang teknologi, informasi,
lingkungan, perdagangan,dll.
Munculnya organisasi-organisasi
internasional, seperti PBB dan
PMI.
14. • Asas Teritorial
(didasarkan pada kekuasaan negara
atas daerahnya)
• Asas Kebangsaan
(hukum suatu negara berlaku bagi
semua warga negara dimanapun ia
berada)
• Asas Kepentingan Umum
(negara berwenang melindungi dan
mengatur semua kepentingan
warganya)
• Asas Persamaan Derajat
(semua negara memiliki hak dan
kewajiban sama dalam hubungan
internasional)
16. • Perjanjian internasional
• Kebiasaan internasional
• Prinsip hukum umum yang
diakui oleh bangsa-bangsa
beradab
• Keputusan pengadilan dan
pendapat para ahli dari
berbagai negara.
18. • Negara
• Takhta suci
• Palang Merah Internasional
• Organisasi Internasional
• Orang perorangan (individu)
• Pemberontak dan pihak dalam
sengketa
20. • Menurut sebagian
penganut teori Monisme,
hukum internasional dan
hukum nasional
merupakan satu kesatuan
sistem
Teori berlakunya hukum
internasional ke dalam
hukum nasional:
• Teori Transformasi
• Teori Delegasi
22. • Negara-negara menyelidiki dan
meninjau kembali dokumen-
dokumen(hukum internasional)
• Disesuaikan dengan hukum
nasional (negara demokrasi =
rakyat)
1. penandatanganan dan ratifikasi
negara-negara untuk
mengadakan undang-undang
2. persetujuan parlemen
3. kemudian diratifikasi
24. • Mahkamah internasional
(MI)
( lembaga kehakiman PBB
berkedudukan di Den Haag,
Belanda. Didirikan pada tahun
1945 berdasarkan piagam PBB )
• Fungsi Mahkamah Internasional adalah
menyelesaikan kasus-kasus persengketaan
internasional yang subyeknya adalah
Negara. Ada 3 kategori Negara, yaitu:
1. Negara anggota PBB
2. Negara bukan anggota PBB yang
menjadi wilayah kerja Mahkamah
internasional
3. Negara bukan wilayah kerja (statute)
Mahkamah internasional
