KERAPUHAN SEKTOR PERBANKAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

1. Perekonomian Indonesia
“Kerapuhan Sektor Perbankan untuk Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)”
Kelas R
Kelompok : 1. Bella Martina W (221308418)
2. Kusmawati (221308374)
3. Nina Amirotul M (221308447)
4. Junita Kresna (221308476)
5. Leni Trijayanti (221308532)
Dosen Pembimbing : Dr. Sigid Sardjono, M.Ec
Universitas 17 Agustus 1945

2. Surabaya
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Kerapuhan Sektor
Perbankan Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini dengan baik meskipun banyak
kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih pada Bapak Dr. Sigid Sardjono,
M.Ec selaku Dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia yang telah memberikan tugas ini
kepada kami.
Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan
serta pengetahuan kita mengenai usaha mikro kecil dan menengah yang ada di indonesia, dan
juga cara memperoleh kredit pinjaman dari Bank. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa
di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami
berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di
masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang
membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri
maupun orang yang membacanya.
Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang
berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa
depan.
Surabaya, Juli 2015
Penyusun

3. i
Daftar Isi
Kata Pengantar......................................................................................................i
Daftar Isi................................................................................................................ii
I. Pendahuluan........................................................................................1
1.1. Latar Belakang........................................................1
1.2. Rumusan Masalah ..................................................1
II. Kondisi/Deskripsi................................................................................2
2.1. Kondisi Makro Perbankan Nasional.......................2
2.2. Laba Perbankan yang terus naik.............................4
III. Pembahasan.........................................................................................5
IV. Penutup................................................................................................9
4.1. Kesimpulan.............................................................9
4.2 Saran......................................................................10
Sumber..................................................................................................................11
Daftar Pustaka.....................................................................................................12

4. ii

5. I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perekonomian suatu negara – langsung atau tidak berhubungan dengan kinerja dan
dinamika lembaga perbankannya. Perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan
yang memindahkan uang dari kelompok yang memiliki dan berlebih(surplus) terhadap yang
kekurangan uang (deficit), disamping keg jasa keuangan lain (Dr. Kasmir, 2013).
Perbankan (sebagai perantara keuangan) bisa mengurangi biaya monitoring
penggunaan dana dari peminjam. Dalam hal itu, dorongan percepatan pembangunan ekonomi
bergantung kepada ketepatan pada kucuran modal yg salah satunya dari perbankan. UU.10
thn 1998 tentang perubahan UU no.7 thn 1992, mendefinisikan bank: “BANK adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sayangnya, kebijakan moneter yang ada
sekarang belum berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rakyat (kwalitas dan kuantitas
kemiskinan dan pengangguran)
1.2. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana grafik jumlah rekening dan nominal simpanan menurut kelompoknya di
Indonesia ?
2. Bagaimana alasan pelaku UMK enggan berhubungan dengan perbankan ?
3. Mengapa perbankan menganggap pelaku UMK tidak bankkabel ?
4. Bagaimana perkembangan indonesia dalam rasio kredit terhadap PDB (%) dari tahun
ke tahun ?
5. Bagaimana cara mengatasi kerapuhan perbankan untuk sektor UMKM ?
1

6. II. KONDISI / DESKRIPSI
2.1. Kondisi Makro PerbankanNasional
Suku bunga perbankan nasional terlalu tinggi, meski Bank Indonesia Rate telah
berupaya diturunkan.
Kelompok dan jenis suku bunga
Tahun
2010 2011 2012
Suku Bunga bank Indonesia 6,50 6,00 5,75
Bank Persero
Modal Kerja 13,06 12,37 12,00
Investasi 10,81 10,39 9,98
Konsumsi 13,05 12,91 12,72
Bank Swasta Nasional
Modal Kerja 13,02 12,34 12,02
Investasi 13,20 12,64 12,23
Konsumsi 14,05 13,11 13,17
Bank Umum
Modal Kerja 12,83 12,16 11,79
Investasi 12,28 12,04 11,46
Konsumsi 14,53 14,15 13,90
Bila dibanding negara tetangga, suku bunga Indonesia tertinggi. Contoh: thn 2009,
suku bunga kredit Indonesia 14,5%, Malasyia malah mematok 5,08%, Thailand 5,96%,
Korea Selatan 5,00%, China 5,31%. Dampak suku bunga tinggi; Rendahnya daya serap
pembiayaan perbankan terhadap UMKM (usaha mikro, kecil dan Menengah), ia akan
mendorong peningkatakan beban biaya bagi dunia usaha (efisiensi, pengurangan produksi,
penurunan kewalitas bahan baku, pengurangan tenaga kerja, dsb).
2

7. Terjadinya Krisis ekonomi merupakan musibah yang mengakibatkan pertumbuhan
ekonomi yang melamban. Pertumbuhan ekonomi yang melamban bukan berakar pada
masalah karena kelemahan pada sektor moneter dan keuangan saja, melainkan pada tidak
kuatnya struktur sektor ekonomi di riel dalam menghadapi gejolak dari luar atau gejolak dari
dalam. Sebelum krisis prioritas industri pemerintah lebih memprioritaskan untuk
mendahulukan industri hulu namun mengabaikan industri hilir. Ada semacam statement
bahwa kalau industri hulu terbangun maka industri hilir akan mengikuti. Namun dalam
kenyataanya pemerintah mengabaikan konsep membangun industri hilir yang dapat
dilaksanakan.
Sementara itu industri-industri besar yang terbangun tetap rawan gejolak luar tersebut
tidak memiliki suatu keterkaitan yang kuat baik kebelakang penyediaan input maupun
kedepan. Terlambatnya dipromosikan UKM dalam program membangun industri hilir dan
pemihakan pemerintah terhadap pengembangan usaha besar berakibat peran yang menonjol
pada usaha besar. Dengan terlambatnya dipromosikan industri hilir terjadi kepincangan yang
cukup parah ketika krisis asia melanda ekonomi. Ketika terjadi krisis industri besar
mengahadapi masalah serius sedangkan UKM bekerja menurut ritme keunggulannya. Dua
pola pertumbuhan industri berbeda karena antara lain mengunakan bahan baku bersumber
dari dalam negeri, pemakaian tenaga kerja dengan upah yang rendah dan relatif cepat
bergerak kearah penyesuaian pemakaian bahan baku dan berorientasi pasar.
Ketiga faktor diatas menempatkan UKM disalah satu pihak mampu menunjukkan diri
menjadi usaha yang memiliki keunggulam daya saing dan dinamika dalam pertumbuhan
ekonomi bahkan para ahli melihat kenyataan dan berpendapat bahwa proses pemulihan
ekonomi yang ditunjang oleh meningkatnya peran UKM secara signifikan. Dengan demikian
dapat disimpulkan terpisahnya faktor pengerak UKM dari industri besar merupakan suatu
kerapuhan dalam struktur industri yang ada sekarang. Hal ini menjadi bukti atas potensi
UKM dalam pemulihan krisis ekonomi, yang muncul akibat kemampuannya untuk secara
cepat mengubah dan mengalihkan pasar input outputnya dari input yang mahal ke yang
secara relatif lebih murah. Hal inilah menunjukkan bahwa selain sebagai penangkal krisis
juga memiliki peran yang sangat strategis dalam ekonomi suatu negara.
3

8. 2.2. Laba PerbankanYg terus Naik
Sementara di sisi lain, laba perbankan naik. Ini terlihat dari NIM (net interest margin)
sebesar antara 5-6 % (thn 2009), dan data 2003 juga memperlihatkan kenaikan laba 14-17%.
Rinciannya; Bank BRI: Rp 21,6 trilyun, Mandiri: Rp 18,2 trilyun, Danamon: Rp 4 Trilyun,
BTN: 1,56 trilyun (A. Tony Prasetiantono, 2014).
Sementara bila dibanding dengan negara tetangga berbeda, Malasyia memiliki
keuntungan hanya 3,03%, Filiphina sebesar 3,92%, Vietnam sejumlah 3,43%, Singapura
1,79%. Sementara dlm efesiensi (terlihat di BOPO: biaya operasional dibandingkan dgn
pendapatan operasional) dinilai belum bagus, yaitu sebesar 74,1% di thn 2012.
kondisi ini menyebabkan NIM tinggi.
4

9. III PEMBAHASAN
Grafik jumlah rekening dan nominal simpanan menurut kelompoknya di Indonesia
5

10. Alasan pelakuUMK engganberhubungan dengan perbankan
Survei BI (2012) menyatakan masyarakat berpendapatan tinggi lebih suka meminjam
dan menyimpan di bank, dibanding berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat miskin
meminjam ke NLK (non-lembaga keuangan). Survei ASPPUK: 80,52% PUK (perempuan
usaha kecil) tidak pernah meminjam Bank, hanya 10,10% yang akses ke bank. Alasan pelaku
UMK enggan berhubungan dengan perbankan: 30% pengusaha kecil dan mikro berpendapat
kepengurasannya msh rumit, 11,65% mengaku tidak memiliki agunan, dan 21,19% tidak
pernah berhubungan dgn perbankan.
PerbankanmenganggappelakuUMK tidak bankkabel
Ada beberapa alasan Perbankan menganggap pelaku UMK tidak bankabel, karena;
 Lokasi kelompok pengusaha mikro jauh dari perbankan.
 Kegiatan usahanya masih kecil sehingga dana yg dibutuhkan masih kecil (perbankan
malas urus yg kecil-kecil, karena dianggap tdk efesien).
 Administrasi keuangan pelaku UMK dianggap belum dikelola sesuai standart
perbankan.
 Keterbatasan dalam kepemilikan asset yg dapat dipakai sebagai jaminan (kolateral).
Gambaran itu dipertegas dgn riset infobank yg menyatakan bahwa hampir 38 juta pelaku
usaha mikro di lapis bawah yg dijuluki “productive poor” blm tersentuh perbankan.
Kredit terhadap Pelaku Usaha
6

11. Adapun Beberapa permasalahan teknis lainnya yang dihadapi Perbankan untuk
membiayai UMKM adalah sebagai berikut,
1. Tidak adanya catatan administrasi yang baik.
2. Usaha relatip kecil sehingga maksimum yang dapat diberikan relatip kecil. Dengan
demikian, cost pengelolaan per unit kredit menjadi relatip mahal.
3. Tidak adanya perencanaan matang dalam pengelolaan keuangan.
4. Keterbatasan perijinan/legalitas dan kepemilikan tempat usaha.
5. Keterbatasan nilai agunan (collateral).
6. Premi asuransi yang cukup besar untuk lingkungan pasar karena tingginya resiko
kebakaran di pasar.
Perkembanganindonesia dalam rasio kredit terhadap PDB (%) dari tahun
ke tahun
Di tingkat ASEAN, Indonesia menempati posisi terendah dalam 2 hal;
 Dari rasio outstanding dana pihak ketiga (DPK) terhadap produk domistik bruto
(PDB) yg bernilai 36,41%.
 Dari sudut rasio kredit yg dialokasikan terhadap PDB hanya berjumlah PDB sebesar
29,62% (infobanknews, 2012)
Yang mengagetkan, bahwa 8 persen dari 20% yg punya rekening di bank, hanya
dipergunakan untuk menabung (bank dunia, 2012).
7

12. Rendahnya alokasi kredit perbankan kepada UMKM menimbulkan tanda tanya atas
keberpihakan negara. Padahal di sektor industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
telah berkontribusi 57,94 persen produk domestik bruto, yakni Rp 4.303,57 triliun, dengan
nilai total investasi Rp 830,9 triliun dan serapan tenaga kerja 110,80 juta orang.
Data olahan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, total UMKM di Indonesia
mencapai 56,5 juta unit, setara 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia (Kompas, 17
Feb, 2014). Apabila dirinci, mayoritas UMKM didominasi usaha mikro 55,856 juta unit atau
98,79 persen. Disusul usaha kecil 629.418 unit (1,11 persen) dan usaha menengah 48.997 unit
(0.09 persen).
Cara mengatasikerapuhan perbankanuntuk sektorUMKM
Perlu adanya keberpihakan politik-ekonomi negara terhadap UMKM, dengan adanya
kebijakan moneter yg akomodatif, seperti kebijakan suku bunga rendah. Inklusi sosial yang
sedang menjadi tren global yaitu bertujuan untuk mendekatkan perbankan dengan pelaku
UMKM dan masyarakat miskin, harus terus dilakukan. Dalam konteks permodalan bagi
UMKM, disana terdapat lembaga keuangan mikro (LKM) (ada sekitar 600.000) dan koperasi
yg sudah bekerja selama bertahun-tahun. Perlu langkah integratif antara LKM, koperasi, dan
perbankan formal dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pembangunan ke
arah sumberdaya alam (pertanian, kelautan, dan kehutanan), perlu difikirkan untuk
mendorong sumber pendanaan (melalui perbankan formal) untuk industrialisasi berbasis
sumberdaya alam dalam sistem ekonomi kerakyatan (seperti koperasi). Sumberdaya
perbankan perlu peningkatan guna mengarah ke industrialiasai berbahan sda. Bila rakyat,
pelaku perbankan, pemerintah, pelaku usaha, dsb sepakat, perlu difikirkan pembentukan bank
social (social bank), yang memaksimalisasi kemanfaatan penggunanya dibanding
maksimalisasi keuntungan (bank based on ethical).
8

13. IV PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan mengenai kerapuhan perbankan untuk sektor Usaha Mikro
Kecil Menengah yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Perbankan
merupakan lembaga intermediasi keuangan (sebagai perantara keuangan) bisa mengurangi
biaya monitoring penggunaan dana dari peminjam. Dalam hal itu, dorongan percepatan
pembangunan ekonomi bergantung kepada ketepatan pada kucuran modal yg salah satunya
dari perbankan. Pada kenyataannya di sektor industri, usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) telah berkontribusi 57,94 persen produk domestik bruto, yakni Rp 4.303,57 triliun,
dengan nilai total investasi Rp 830,9 triliun dan serapan tenaga kerja 110,80 juta orang.
Data olahan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, total UMKM di
Indonesia mencapai 56,5 juta unit, setara 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia
(Kompas, 17 Feb, 2014). Apabila dirinci, mayoritas UMKM didominasi usaha mikro 55,856
juta unit atau 98,79 persen. Disusul usaha kecil 629.418 unit (1,11 persen) dan usaha
menengah 48.997 unit (0.09 persen). Jika pada kenyataannya Perbankan tidak dapat
mengayomi UMKM maka sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian di Indonesia. Ada
berbagai alasan yang membuat UMKM tidak terjamah oleh Perbankan baik dari sudut
pandang pelaku UMK maupun pihak perbankan. Bahkan, dalam grafik perkembangan rasio
kredit terhadap PDB indonesia menempati posisi terendah jauh dibawah Korea selatan, China
bahkan Thailand. Indonesia menempati posisi terendah dalam 2 hal, dari rasio outstanding
dana pihak ketiga (DPK) terhadap produk domistik bruto (PDB) yg bernilai 36,41%. Dan dari
sudut rasio kredit yg dialokasikan terhadap PDB hanya berjumlah PDB sebesar 29,62%
(infobanknews, 2012)
9

14. Perlu adanya peran serta politik-ekonomi untuk menghadapi masalah tersebut, seperti
kebijakan suku bunga rendah. Inklusi sosial dengan tujuan mendekatkan pelaku UMK dengan
perbankan harus terus berkelanjutan. Perlunya langkah yang saling bersinergi antara LKM,
koperasi dan perbankan dalam melakukan pembangunan ke arah industrialisasi berbasis
sumberdaya alam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Perlu difikirkan pembentukan bank
social (social bank), yang memaksimalisasi kemanfaatan penggunanya dibanding
maksimalisasi keuntungan.
4.2. SARAN
Menurut kami Pihak Perbankan dan pihak UMKM sejatinya harus bisa saling
menguntungkan kedua belah pihak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,
seperti diketahui bahwa Peran UMKM yang telah terbukti perannya terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia tentu perlu menjadi perhatian berbagai pihak, terutama dalam hal ini
pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Pengaruhnya terhadap peningkatan PDB atau pun
PDRB cukup besar. Sehingga memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional.
Maka akses dalam menumbuhkan dan mengembangkan sektor UMKM harus
dipahami dan dicari solusi nya . Salah satunya, Bagi pihak bank dapat membantu untuk
melakukan pembinaan dalam melakukan pencatatan yang baik sehingga penggunaan dana
dapat terkontrol dan dapat membuat rencana kas yang membawa dampak positif bagi usaha
kecil tersebut dan dapat membuat rencana untuk melakukan pengembangan. Dengan
pembinaan dan pelatihan yang dilakukan bank terhadap UMKM, maka akan dapat
membiasakan pelaku UMKM untuk tertib administrasi dan ini dapat digunakan untuk
meyakinkan pihak bank untuk memberikan kredit. Optimalisasi UMKM ini pun tentu bukan
hanya bertumpu pada pemerintah saja, melainkan perlu adanya sinergitas antara unsur
pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat (konsumen), swasta (perbankan) serta pengelola
UMKM itu sendiri.
10

15. Sumber
http://odhosuka.blogspot.com/2013/06/program-nasional-pemberdayaan_3271.html?m=1
www.bsi.go.id/bsbi-peran-bank-indonesia-harus-diperluas/
www.hisyamjayus.blogspot.com/2013/05/peran-ukm-terhadap-pertumbuhan-
ekonomi.html?m=1
www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/12/09/mxj8tj-indonesia-alami-11-masalah-
pokok-ekonomi
11

16. Daftar Pustaka
odhosuka. 2013.program nasional pemberdayaan
bsi.2013.peran bank indonesia harus diperluas
hisyamjayus.2013.peran ukm terhadap pertumbuhan ekonomi
republika.2013.indonesia alami 11 masalah pokok ekonomi
12