Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peran ukm terhadap pertumbuhan perekonomian di indonesia

5,209 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Peran ukm terhadap pertumbuhan perekonomian di indonesia

  1. 1. PERAN UKM TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA Abstraksi Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Meskipun kontribusi UKM dalam PDB semakin besar, namun hambatan yang dihadapinya besar pula, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.Tulisan ini mencoba untuk menguraikan peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menunjang kegiatan UKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih lebihkecil dibandingkan lembaga-lembaga keuangan formal. Namun, hal ini menarik untuk dikaji sebab perkembangan LKM ternyata searah dengan perkembangan UKM sehingga dapat dinyatakan bahwa LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional. Selain itu jugauntuk mengevaluasi dampak pada peningkatan jumlah perusahaan yang ukuran pertumbuhan produksi (nilai tambah), investasi, penyerapan tenaga kerja, teknologi perbaikan dan pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan antara kecil dan menengah perusahaan (UKM) dengan perusahaan besar (UB). Model ekonometrik menggunakan persamaan simultan dari data yang diperoleh telah menghasilkan bahwa peran UKM memiliki lebih besar kontribusi terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan yang dari UB Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat dua hal yang layak direkomendasikan: pertama, memperkuat aspek kelembagaan LKM sebagaimana yang selama ini telah berjalan padalembaga-lembaga keuangan formal yaitu mempercepat pengesahan RUU tentang LKM, dankedua, komitmen yang kuat pada pengembangan UKM yang sinergi dengan LKM. Dan pada akhirnya upaya untuk memutus rantai kemiskinan dapat dilakukan dengan cara yang produktif.
  2. 2. I. Pendahuluan1.1 Latar Belakang Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembanganUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis monetertahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonominasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenagakerja. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. DataBadan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakanUMKM dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlahunit usaha UMKM pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yangbekerja di sektor ini tercatat 79,0 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UMKM periode 2000 –2003 ternyata lebih tinggi daripada total PDB, yang sumbangan pertumbuhannya lebih besardibandingkan dengan Usaha Besar. Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensiyang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baiktentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saatperkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, disisi yang lainUMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup:pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya,kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan aksesterhadap sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dariperbankan. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKMkhususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuanganformal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal.Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hinggaberkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain. Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena dikalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan
  3. 3. dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan padapencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembagakeuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkanpembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuanganinformal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun sangat disayangkan, bahwa keberadaan LKM belum mendapat tempat yangjelas dalam perekonomian nasional sebagaimana lembaga keuangan lainnya sepertiperbankan (termasuk didalamnya BRI unit dan BPR), asuransi, perusahaan pembiayaan.Keberadaan perbankan telah diatur secara jelas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API)dengan Bank Indonesia sebagai motor penggeraknya, bahkan terdapat penjaminan olehpemerintah berupa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin mengukuhkankeberadaan perbankan. Kondisi ini akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan keberadaanLKM yang telah jelas mempunyai kontribusi pada pelaku UKM yang peranannya dalam PDBsangat besar.
  4. 4. II. PEMBAHASANII.1Peranan UKM dalam Perekonomian Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skalakecil – menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis telah ditarikmengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi diJepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangankerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan(D.L. Birch, 1979). Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihatpengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan UKM dalampertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap UKM di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di NSB, UKMberada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar. UKM sendiri memilikiberbagai ciri kelemahan, namun begitu karena UKM menyangkut kepentinganrakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk mengembangkan danmelindungi UKM. Sedangkan di negara-negara maju UKM mendapatkan perhatian karenamemiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan (sarjana–sarjana)diperkenalkan dan diterapkan ke NSB.Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah : Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.
  5. 5. II.2Peranan UKM di Indonesia Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektoryang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknyaberpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupunmodern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiapperencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen. 1. DepartemenPerindustrian dan Perdagangan; 2. Departemen Koperasi dan UKM, namun demikian usahapengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena padakenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudahdicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru,sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehinggahasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada 33 pengusaha besarhampir disemua sektor, antara lain : perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian danindustri. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasardidalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin banyaknya barang dan jasayang masuk dari luar dampak globalisasi. Oleh karena itu pembinaan dan pengembanganUKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkatperekonomian rakyat, maka kemandirian UKM dapat tercapai dimasa mendatang. Denganberkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatanmasyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentukusaha kecil yang bergerak disektor pertanian. Pada tahun 1996 data Biro Pusat Statistikmenunjukkan jumlah UKM = 38,9 juta, dimana sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9%),sektor industri pengolahan = 2,7 juga (6,9 %), sektor perdagangan, rumah makan dan hotel =9,5 juta (24%) dan sisanya bergerak dibidang lain. Dari segi nilai ekspor nasional (BPS,1998). Nilai ini jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain,seperti Taiwan (65 %), Cina 50 %), Vietnam (20 %), Hongkong (17 %), dan Singapura (17%). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti antaralain: perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan.II.3Posisi Industri Kecil di Indonesia
  6. 6. Usaha skala kecil di Indonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatianpemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberikesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektorindustri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi.Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatankerja, untuk perluasan angakatan kerja agi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitaskebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan.Tabel 2.1 Jumlah Unit Industri Menengah/Besar dan Industri Kecil, 1991-1997Sumber : BPS, 1998 Tabel 2.1 menunjukkan 99.3% dari jumlah unit industri merupakan industri kecil. Begitupula Tabel 2.2 memperlihatkan jumlah pekerja yang diserap industri kecil lebih besar (±67%) dibandingkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri skala besar-menengah (±23%). Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian khusus dalampembangunan ekonomi. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilakukan masihbelum memuaskan, karena dirasakan keberadaan industri kecil selalu tertinggal dibandingkandengan kemajuan yang dicapai oleh industri besar. Sesuai dengan Tabel 2.3 yang memperlihatkan nilai produksi yang dihasilkan industriskala besar-menengah jauh lebih besar (89,56%) dibandingkan nilai produksi industri kecilhanya 10,44 %. Industri menengah-besar mengalami kenaikan persentase nilai produksisetiap tahun dari total nilai produksi nasional.Tabel 2.2 Tenaga Kerja Industri Menengah/Besar dan Industri Kecil di Indonesia
  7. 7. Sumber: BPS, 1997Tabel 2.3 Nilai Produksi yang dihasilkan Industri Menengah /Besar Industri Kecil Di Indonesia, 1994 – 1998Sumber : BPS, 1998II.4Profil Usaha Kecil di Indonesia Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Management FE UI tahun 1987 dapatdirumuskan profil usaha kecil di Indonesia seagai berikut :1. Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60% atau kurang.2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil- kecilan.3. Masalah-masalah utama yang dihadapi : a. Sebelum investasi masalah : permodalan, kemudahan usaha (lokasi, izin). b. Pengenalan usaha : pemasaran, permodalan, hubungan usaha. c. Peningkatan usaha : pengadaan bahan/barang.4. Usaha menurunkan kerena : kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan teknis dan administrasi.
  8. 8. 5. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran dan pengadaan barang. 6. 60 % menggunakan teknologi tradisional. 7. 70 % melakukan pemasaran langsung ke konsumen. 8. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dipandang terlalu rumit dan dokumen dokumen yang harus disiapkan.II.5UKM pada Masa Krisis (Akhir 1997 – sampai saat ini) Krisis yang terjadi di Indonesia sejak tengah tahun 1997 sampai saat ini belummenunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini juga telah mengakibatkan kedudukanposisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan bakuimpor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukarrupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan juga ikut terpurukikut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidakmampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKMsebagian besar tetap bertahan, bahkan cendrung bertambah. Mengapa demikian ? Alasan-alasan UKM bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisisadalah : 1. Sebagian besar UKM memperoduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. 2. Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. 3. UKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing, dampaknya UKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan UKM mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidak ada.
  9. 9. 4. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, UKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Tetapi karena bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar. 5. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah UKM meningkat. Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, UKM dapat bertahan dan mempunyaipotensi untuk berkembang. Dengan demikian UKM dapat dijadikan andalan untuk masa yangakan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan UKM harus dihilangkan. Konstitusikebijakan ekonomi Pemerintah harus menempatkan UKM sebagai prioritas utama dalampemulihan ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlahpengangguran.II.6Pembinaan UKM Bagian dari tulisan ini akan dimulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan menarikyakni : bagaimana caranya melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UKM dalamkonteks pasar bebas dan terbuka? jika diteliti lebih rinci ternyata UKM itu tidak homogin.Pandangan umum bahwa UKM itu memiliki sifat dan jiwa entrepreneurship(kewiraswastaan) adalah kurang tepat. Ada sub kelompok UKM yang memiliki sifatentrepreneurship tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Denganmenggunakan kriteria entrepreneurship maka kita dapat membagi UKM dalam empat bagian,yakni :(1) Livelihood Activities : UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini adalah yang terbesar.(2) Micro enterprise : UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat entrepreneurship (kewiraswastaan). Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar.
  10. 10. (3) Small Dynamic Enterprises : UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua. Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.(4) Fast Moving Enterprises : ini adalah UKM tulen yang memilki jiwa entrepreneurship yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua. Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah memusatkanperhatiannya pada UKM kategori tiga dan empat. Kelompok ini juga dapat menyerap materipelatihan. Tujuan pembinaan terhadap UKM kategori tiga dan empat adalah untukmengembangkan mereka menjadi usaha sekala menengah. Secara konseptual penulismenganggap ada dua faktor kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalamproses pembinaan UKM. Pertama, sumber daya manusia (SDM), kemampuan untukmeningkatkan kualitas SDM baik atas upaya sendiri atau ajakan pihak luar. Selain itu dalamSDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis. Kedua,manajemen, pengertian manajemen dalam praktek bisnis meliputi tiga aspek yakni berpikir,bertindak, dan pengawasan.II.7Lembaga Keuangan Mikro dengan Kemiskinan Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatuperekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapatmenghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yangdilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilaitambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkanlembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upayameningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yangproduktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usahaproduktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baikyang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer payment daripemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga
  11. 11. berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentukmicro credit. Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasankemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusahapemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadipengusaha atau karena trickle down effect dari semakin banyaknya pengusaha mikro (KrisnaWijaya: 2005). Menurut Marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk micro credit merupakansalah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwapada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yangmencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor) yakni mereka yangtidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yangdikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor),dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yangmemiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Kategori ini dapat dilihat pada Gambar 1. Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untukketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagikelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa programpangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua danketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklimyang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro ataumensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.
  12. 12. Gambar 1 Financial Services in the Poverty Alleviation ToolboxSumber: Rudjito, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003II.8Lembaga Keuangan Mikro Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalahprogram pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyekyang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduliterhadap diri sendiri dan keluarganya, “programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and theirfamilies” (Kompas, 15 Maret 2005). Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikromerupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik peroranganmaupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah pertahun. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebutLembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB), lembagakeuangan mikro (microfinance) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan
  13. 13. (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta moneytransfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance to poor andlow-income households and their microenterprises). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa:(1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnyaorganisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang. LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yangberwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR danBKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam(KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul malwattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen,pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. MeskipunBRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjamanmenggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitanmengaksesnya.II.9Analisis Perkembangan LKM dan UKM dalam Memutus Mata Rantai Kemiskinan Menganalisis keberadaan LKM tidak terlepas perkembangan UKM dan perkembanganLKM itu sendiri di Indonesia. Keberadaan LKM muncul seiiring dengan pesatnya aktifitasUKM namun di sisi lain dihadapkan pada kendala keterbatasan mengakses sumber-sumberpembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Pembahasan disini akan diawali denganperkembangan UKM, kemudian dilanjutkan dengan darimana UKM memperoleh sumber-sumber permodalan, perkembangan LKM dan diakhiri dengan uraian potensi danpermasalahan LKM di masa mendatang.II.9.1 Perkembangan UKM Berdasarkan Data BPS tahun 2005, kondisi UKM periode 2001 sampai 2004menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi UKM terhadap produkdomestik bruto rata-rata mencapai 56,04 persen. Secara sektoral aktivitas UKM inimendominasi sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran (Tabel 1). Sektor-sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
  14. 14. Tabel 1 Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan Besar Terhadap PDB Tahun 2001 s.d. 2004 (dalam persentase)Sumber: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2005, Berita Statistik Maret 2005, Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kemampuan sektor usaha dalam menciptakan nilai tambah sangat berbeda antara satukelompok usaha dengan lainnya dan mencerminkan karakteristik masing-masing pelakuusaha. Data BPS tahun 2005, menunjukkan bahwa dari jumlah 43,22 juta unit UKM tahun2004 meningkat 1,61 persen dibandingkan dengan tahun 2003, dan jumlah ini merupakanbagian terbesar pelaku usaha di Indonesia. Sementara tenaga kerja yang diserap oleh UKMtahun 2004 mencapai 70,92 juta orang, turun 0,25 persen dibandingkan tahun 2003. (Tabel 2) Tabel 2 Jumlah Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja dan Produktivitas Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2003 dan 2004Sumber: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2005, Berita Statistik Maret 2005, Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah Perkembangan kontribusi UKM dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerjaselama periode diatas menggambarkan produktivitas pelaku UKM. Produktivitas Usaha Kecilsebesar Rp10,37 juta per tenaga kerja tahun 2003, meningkat cukup besar pada tahun 2004
  15. 15. menjadi Rp11,57 juta per tenaga kerja. Sementara itu produktivitas kelompok UsahaMenengah dan Besar pada tahun 2003 masing-masing sebesar Rp33,70 juta dan Rp1,87miliar per tenaga kerja per tahun. Pada tahun 2004 besaran ini meningkat masing-masingmenjadi Rp38,71 juta dan Rp2,22 miliar per tenaga kerja per tahun. Dari uraian diatas, terlihat bahwa masing-masing kelompok usaha memiliki keunggulankomparatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Kelompok Usaha Besar memilikipotensi sebagai motor pertumbuhan, sementara kelompok Usaha Kecil sebagai penyeimbangpemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, hal ini juga memperlihatkan bahwa unit-unit usaha kecil dan menengah pada umumnya masih menjadi sandaran hidup masyarakatkecil yang jumlahnya besar. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan UKM masihmenunjukkan perkembangan yang bervariasi. Data Survei Usaha Tertintegrasi (SUSI) yangdilakukan oleh BPS pada tahun 2001, menunjukkan bahwa dari 14.660.645 UKM yang tidakberbadan hukum, tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan pinjaman dalam upayamendukung proses pengembangan usahanya. Sumber – sumber permodalan yang tersediabagi UKM dikategorikan dalam perbankan, koperasi, lembaga keuangan non bank, modalventura, perorangan, keluarga/famili, dan lain-lain. Dari total UKM yang memanfaatkanpinjaman, sumber pinjaman yang berasal dari lain-lain masih menduduki posisi teratas dalammemberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan UKM yaitu sebanyak 639.688 UKMatau 30,01 persen, koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM atau 3,94persen, selebihnya adalah dari sumber perorangan sebanyak 605.191 UKM atau 28,39 persen;perbankan sebanyak 361.688 UKM atau 16,97 persen; keluarga/famili sebanyak 350.419UKM atau 16,44 persen; lembaga keuangan non bank sebanyak 74.785 UKM atau 3,51persen dan modal ventura sebanyak 16.002 UKM atau 0,75 persen. Sedangkan pada survei yang dilakukan pada tahun 2002, hasilnya menunjukkan adanyaperubahan dibandingkan tahun 2001 dimana sumber permodalan koperasi tercatat mampumemberikan pelayanan kepada 101.025 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 20,21persen. Perorangan sebanyak 742.326 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 22,66persen, Keluarga/famili sebanyak 413.174 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 17,91persen.
  16. 16. Gambar 1 Sumber-Sumber yang Melayani UKM Tidak Berbadan Hukum dan UKM yang dilayani Tahun 2001 dan 2002Sumber: Statistik Perkoperasian 2005, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan non bank sebanyak 82.962 UKMatau mengalami peningkatan sebesar 10,93 persen, perbankan sebanyak 385.383 UKM ataumengalami peningkatan sebesar 6,55 persen dan sumber permodalan lainnya sebanyak661.629 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen. Sedangkan sumberpermodalan yang berasal dari modal ventura mengalami penurunan dari tahun sebelumnyahingga mencapai 50,18 persen yaitu dari 16.002 UKM menjadi 7.972 UKM. Sehingga dapatdisimpulkan bahwa sebagian besar UKM belum tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan(Gambar 1). Sedangkan dilihat dari lembaga keuangan formal yang identik dengan perbankan,pemberian berbagai kredit untuk membantu permodalan UKM sangat kecil persentasenyajika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan kepada pelaku Usaha Besar. Bahkandalam rentang tahun 2000 sampai dengan 2004 kredit yang diberikan kepada UMKMporsinya semakin mengecil (Lihat Tabel 3). Hal ini semakin memperjelas bahwa hanyamenggantungkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal tidak akan mampumengembangkan UKM, oleh karena itu perlu dikembangkan alternatif sumber-sumberpembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan UKM yaitu LKM.
  17. 17. Tabel 3 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing pada Bank-bank Umum Tahun 2000 s.d. 2004 (dalam miliar rupiah)Sumber : Bank IndonesiaII.9.2 Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Permasalahannya Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi seiring dengan perkembanganUKM serta masih banyaknya hambatan UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaandari lembaga-lembaga keuangan formal. Hambatan ini timbul karena lembaga-lembagakeuangan formal pada umumnya memperlakukan UKM sama dengan Usaha Menengah danBesar dalam setiap pengajuan pembiayaan, yang antara lain mencakup kecukupan jaminan,modal, maupun kelayakan usaha (Persyaratan 5-C). Padahal hampir sebagian besar pelakuUKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masihdalam skala kecil, yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formalmemberatkan biaya operasional. Contoh yang mudah adalah bank yang memberikan kreditkepada nasabah sebesar satu miliar rupiah dengan kredit sebesar satu juta rupiah memerlukanbiaya operasional yang sama, bahkan lebih mahal kredit kecil jika nasabah yang meminjamkategori kredit kecil ini semakin banyak. Selain itu berkembangnya LKM juga tidak terlepasdari karakterisitik LKM yang memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dalammengakses sumber-sumber pembiayaan. Walaupun biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bungaperbankan, LKM memberikan kelebihan misalnya berupa tiadanya jaminan/agunan sepertiyang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis LKM pinjaman didasarkanpada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM,kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang jugasering disesuaikan dengan cash flow peminjam.
  18. 18. Jenis LKM lebih banyak didominasi oleh Unit Simpan Pinjam (USP), namun dari aspekbesarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh perbankan yaitu BRI Unit dan BPR. Halini terjadi karena skim kredit yang ditawarkan oleh BRI Unit dan BPR lebih besar daripadaUSP. Perkembangan LKM dapat dilihat pada indikator tabel 4. Tabel 4 Beberapa Indikator Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Sumber: Kompilasi Data Gema PKM-Oktober 2004 dalam Artikel Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, Mapping Microfinance in Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005 Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah UMKM yang berjumlah 42 jutaan ternyata yangmenikmati akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun LKMhanya sebesar 22,14 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa fungsi intermediasi lembagaperbankan tidak berjalan dengan baik serta masih lebarnya permasalahan yang dihadapi olehUMKM. Namun, di sisi yang lain hal ini juga memberikan potensi yang sangat besar dalampenyaluran kredit karena masih terbuka pasar yang luas untuk skim-skim kredit skala mikro. Selain berbagai peluang diatas, perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagaikendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif.Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lainmengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unitdan BPR sebagai bagian dari LKMsecara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaandari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannyakarena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhakmendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  19. 19. Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam,segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yangditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKMlainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, credit union maupun lembaga nonpemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal, fungsi LKM tidakberbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasikeuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yangmenempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akandapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. Padahal secara fakta LKMmempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan UKM. Kondisiinfrastruktur dan kelembagaan LKM secara ringkas terlihat dalam Tabel 5. Tabel 5 Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan Lembaga Keuangan MikroSumber: Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7 Desember 2004 Selain masalah eksternal di atas, LKM juga dihadapkan masalah internal yangmenyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkutkemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbataskemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modalsendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas,sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkandapat menghambat. Ringkasan permasalahan LKM disajikan dalam Tabel 6.
  20. 20. Tabel 6 Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi Lembaga Keuangan MikroSumber: Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7 Desember 2004II.9.3 Dampak Keberadaan LKM Dalam Memutus Mata Rantai Kemiskinan Sebagaimana diketahui bahwa pinjaman mikro dapat digunakan membantu UKM dalammengakses sumber-sumber pembiayaan, dan karakteristik UKM jika dilihat dari aspekpendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namunmemiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor) dan masyarakat yangberpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipuntidak banyak. Kelompok masyarakat ini akan cenderung tetap berpenghasilan rendah bahkanmenjadi miskin, jika kesulitan yang mereka hadapi dalam melakukan aktifitas usaha tetapdibiarkan tanpa ada usaha-usaha perbaikan. Keberadaan LKM yang relatif mampu menjawab kesulitan tersebut ternyata selarasdengan perkembangan UKM. Walaupun kontribusi dalam pembiayaan dalam skala nasionalmasih kecil dibandingkan dengan peran lembaga perbankan formal, namun terdapat potensiyang besar yang dapat dimanfaatkan LKM untuk memperbesar perannya dalam pembiayaanUKM yang ditunjukkan dengan masih banyak jumlah UKM yang belum memanfaatkan akses
  21. 21. pembiayaan dari lembaga keuangan serta masih sulitnya akses pembiayaan dari lembagaperbankan. Sehingga tumpuan terbesar adalah LKM. Data pada tabel 1 dan gambar 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah UKM yangberjumlah 42 jutaan ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga-lembagakeuangan baik perbankan maupun LKM hanya sebesar 22,14 persen. Jika jumlah UKM yangbelum memanfaatkan kredit mikro sekitar 30 jutaan unit, misalnya satu persen-nyamemanfaatkan kredit mikro rata-rata sebesar Rp 2 juta maka akan muncul potensi permintaankredit mikro total sebesar 0,3 juta unit x Rp 2 juta = Rp 600 triliun. Jumlah ini tentu tidaksemuanya dimanfaatkan oleh lembaga perbankan, tetapi akan lebih banyak melalui LKM.Selain jumlah pasar kredit mikro yang masih luas, potensi yang masih besar bagi LKMadalah karakterisitik dari LKM itu sendiri. LKM umumnya dalam penyaluran kreditnyamenyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Jika contoh diatas dijalankan, maka akan membawa effect multiplier yang luar biasakarena akan dapat menggerakkan roda perekonomian. Bergulirnya aktivitas UKM akanmeningkatkan proses produksi, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya akanmeningkatkan pendapatan kalangan pelaku UKM. Dan pada akhirnya akan meningkatkanpendapatan masyarakat miskin.II.9.4 Upaya-upaya Pemecahan Masalah Berpijak pada kondisi dan permasalahan LKM diatas, maka upaya-upaya yang dapatdilakukan guna mengembangkan LKM dan bahkan menjadikannya sebagai bagian darisistem keuangan nasional yang mencakup:II.9.4.1Memperkuat kelembagaan LKM Keberadaan LKM tersebar di berbagai bidang dengan instansi pembina yang berbeda-beda mulai dari Bank Indonesia, Departemen/Dinas Perkoperasian dan UKM hinggapemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur secarajelas keberadaan LKM, walaupun ada masih parsial. Kelembagaan ini sangat penting karenasecara hukum akan melandasi operasional mereka, namun harus dihindari dengan adanyaketentuan akan menghambat perkembangan LKM itu sendiri. Upaya yang saat ini sedangdilakukan oleh pemerintah dengan merancang Rancangan Undang-Undang tentang LKMhendaknya dilakukan secara intensif dan mendalam dalam arti muatan RUU ini harusmencerminkan karakteristik LKM di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan tercapai.
  22. 22. Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa LKM sebagaimana lembaga-lembagakeuangan formal lainnya menempatkan faktor kepercayaan sebagai hal yang utama dalamperekonomian. Jika Bank Indonesia mempunyai Arsitektur Perbankan Indonesia (API)sebagai blue print dalam mengembangkan dan memperkuat lembaga perbankan menjadiindustri keuangan yang tangguh, maka pemerintah hendaknya juga memiliki blue print yangsama dalam pengembangan dan penguatan industri LKM. Kenyataan menunjukkan industriperbankan yang tangguh tidak otomatis mengangkat UKM menjadi lebih besar, karena sangatsedikit porsi pembiayaan yang disediakan untuk pelaku UKM. Bila LKM sudah diarahkan untuk menjadi lebih kuat, maka harus dilanjutkan dengandukungan yang lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan penerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman dan percayamasyarakat kepada eksistensi LKM wajar jika pemerintah memberikan jaminan atas uangyang telah ditempatkan masyarakat kepada LKM, misalnya semacam jaminan atas simpananyang ditempatkan para nasabah di lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit yang telahdisalurkan kepada masyarakat.II.9.4.2 Komitmen dalam Memperkuat UKM Perkembangan LKM pada dasarnya mengikuti perkembangan aktifitas usaha para pelakuUKM, jika UKM semakin menghasilkan nilai tambah yang semakin besar maka kebutuhanakan pembiayaan bagi UKM semakin besar pula yang berarti pasar usaha LKM semakinterbuka luas. Sehingga usaha-usaha untuk memperkuat UKM menjadi bagian yang tidakterpisahkan jika menginginkan LKM semakin kuat. Sebagaimana diawal telah diungkapkan, masalah pokok UKM mencakup pertama, masihsulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masihlemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadapsumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dariperbankan. Masalah pertama dan kedua yang akan menjadi pusat perhatian, upaya untukmembuka pasar secara luas terhadap produk-produk UKM merupakan hal yang utama.Begitu pula upaya-upaya pendampingan dalam penguatan dan pengembangan usaha UKMmasih terbuka untuk dijalankan.
  23. 23. II.10Potensi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Dalam Peranannya Menstimulasi Perekonomian Seperti yang telah kita ketahui, beberapa tahun terakhir ini eksistensi dan peran UsahaKecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian nasional makin mengemuka. Berawal darimakin terpuruknya perekonomian nasional saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997hingga lambatnya pemulihan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya setelah krisis. Keadaankrisis tersebut membangkitkan sebuah perubahan paradigma peletakkan fundamentalperekonomian nasional. Tambunan (2002) telah menunjukkan sejumlah kasus sebagai buktiadanya kesalahan mengabaikan pengembangan perekonomian yang mengutamakan usaha-usaha berskala kecil dan menengah yang dominan dikerjakan masyarakat Indonesia. Kasusseperti lambatnya pemulihan ekonomi secara total hingga saat ini tidak lain berkaitan dengankesalahan strategi pembangunan industri yang bias ke Usaha Besar (UB) dan mengabaikanUsaha Kecil dan Menengah (UKM). Fakta yang terjadi, saat krisis UB yang berbasis bahan baku impor mengalamikebangkrutan sementara UKM yang berbasis bahan baku domestik tetap eksis. Jikapengembangan industri domestik lebih tertuju pada industri yang berbasis bahan baku lokaldan merakyat seperti industri kecil dan menengah maka hal ini berpotensi untuk meletakanfundamen industri nasional yang kokoh di masa depan. Hal ini adalah lebih baik dibandingmengandalkan industri besar berbasis bahan baku luar negeri yang intensif membutuhkanbanyak devisa tetapi tidak menjangkau secara luas komunitas usaha masyarakat Indonesiadan pencari kerja domestik. Anjuran untuk kembali membangun industri dalam negeri berbasis UKM memilikisejumlah alasan. UKM sesungguhnya memiliki peran yang besar dalam perekonomian. PeranUKM tersebutantara lain: (1) sebagai lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenagakerja sehingga berpotensi mengurangi pengangguran dan kemiskinan, (2) memberikankontribusi kepada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product(GDP) dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) berkontribusi terhadap peningkatan eksporsekaligus berpotensi memperluas ekspor dan investasi. Sesuai fakta dan kondisi yang ada, perekonomian Indonesia didominasi usaha kecil danmenengah. Aktivitas usaha-usaha ekonomi masyarakat dominan berskala kecil hinggamenengah, sementara usaha berskala besar relatif hanya berjumlah sedikit. Meskipunperekonomian Indonesia didominasi UKM, namun sejak semula pemerintah lebih
  24. 24. mengandalkan usaha besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik sektoral maupunnasional. Sementara itu usaha-usaha kecil dan menengah kurang mendapat perhatianpemerintah untuk dikembangkan. Baru pada beberapa tahun terakhir ini perhatian dan upayapengembangan UKM makin kuat dilakukan. Menurut data (BPS, 2006) UKM mencapai jumlah 49.689.588 unit usaha. Jumlah unitusaha yang besar ini memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besaryaitu jika masingmasing unit dapat menyerap dua hingga tiga orang maka akan potensialuntuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Sedikit bernada pesimis dariberbagai kalangan, UKM potensial mengurangi pengangguran tetapi saat ini pengangguranterus meningkat. Juga apakah memang jumlah UKM yang besar itu memiliki peranan yangpotensial didalam meningkatkan investasi nasional? Seberapa besar kemampuan UKM yangberjumlah besar itu dalam menyerap tenagakerja, menyumbangkan nilai ekspor lebih besar,dan memberikan kontribusi pada nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi di masa datangdibanding UB? Peranan UKM inilah yang dianalisis dalam studi ini dengan membandingkandengan peranan UB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan jumlah unit usaha terhadappertumbuhan produksi (nilai tambah), investasi, penyerapan tenagakerja, kemajuan teknologi,dan pertumbuhan ekonomi, dengan membandingkan antara UKM dan UB. Penelitian ini melihat pada beberapa aspek dari UKM dan UB seperti berikut : (1)penggunaan input kapital, teknologi, dan tenaga kerja, (2) produksi, (3) jumlah ekspor, (dan4) pendapatan nasional. Sektor-sektor produksi terdiri dari sektor-sektor ekonomi.II.11Fungsi Produksi Output Untuk mengetahui seberapa besar output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian danpengaruh fungsional dari faktor pembentuknya, Solow telah membentuk sebuah fungsiproduksi agregat sebagai berikut (Romer, 1996) :Yt = F(Kt ,AtLt ) ...................................................................................... (1)keterangan :Y = outputK, L, A = masing-masing adalah kapital, labor, dan pengetahuan
  25. 25. t = waktu.Berdasarkan fungsi produksi tersebut maka untuk mengamati pertumbuhan perekonomiandari waktu ke waktu, sumber pertumbuhan diletakkan kepada dinamika k, yaitu pertumbuhanekonomi terjadi karena pertumbuhan kapital. Pertumbuhan kapital atau perubahan stokkapital per unit efektif labor merupakan selisih antara investasi aktual per efektif labor daninvestasi break even. Romer (1996) dalam model endogenous growth memasukkan knowledge sebagai peubahendogen. Selain kapital fisik, model ini juga memasukkan human capital sebagai faktorutama penentu pertumbuhan ekonomi. Fungsi produksi agregat yang ditunjukkan adalah :Y(t) [(1 - aK )K(t)] α [A(t)(1 - aL )L(t)]1- α , 0 < α < 1. .............. (2)Fungsi produksi ini bersifat constant returns to scale pada kapital dan labor. Pada model human capital, fungsi produksi agregat dinyatakan sebagai : Y(t) = K(t)αH(t)β[A(t)L(t)]1−α−β , α > 0, β > 0, α + β < 0, ........... (3)dimana H adalah stok human capital, dan persamaan tersebut bersifat constant returns bagiK, H, dan L bersama-sama. Dalam model human capital, technological progress dianggapeksogen. Dalam konteks teori perdagangan internasional, Chacholiades (1978) menunjukkanfungsi produksi suatu perekonomian dengan tiga produksi, masing-masing X, Y dan Z. X danY adalah produksi akhir sedangkan Z sebagai barang intermediate. Fungsi produksi masing-masing adalah :X = F(Lx ,Tx ,Zx ) ............................................................................... (4)Y = G(Ly ,Ty ,Zy ) .............................................................................. (5)Z = H(Lz ,Tz ) ........................................................................................ (6)keterangan :X, Y = produksi barang akhir X dan YZ = produksi barang intermediate ZLx, Ly, Lz = jumlah tenaga kerja bagi produksi barang X, Y, dan Z
  26. 26. Tx, Ty, Tz = jumlah lahan bagi produksi barang X, Y, dan Z.Fungsi produksi di atas tetap bersifat contstan return to scale, dan digunakan untukmenghasilkan kuantitas produksi barang X dan Y yang diperuntukkan bagi konsumsidomestik dan untuk diekspor ke luar negeri. Moshin dan Anam (1999) memperluas fungsi agregat dengan memasukkan faktor eksporsebagai berikut :Y = Y(K,L,G,X) .................................................................................. (7)keterangan :Y = output agregatK, L = masing-masing input kapital dan laborG = pengeluaran pemerintahX = ekspor nasional.II.12Fungsi Produksi Input Selain menghasilkan fungsi produksi agregat, Romer (1996) juga membentuk fungsiproduksi dari input-input secara agregat. Fungsi produksi kapital dan teknologi barutergantung pada stok kapital, labor, dan level teknologi yang ada. Fungsi produksi masing-masing sesuai asumsi Cobb-Douglas adalah :Ḱ(t) = s(1 − aK )α (1 − a L )1−α K(t)α A(t)1−α L(t)1−α ................................ (8)Ấ(t) = B[aKK(t)]β[a LL(t)]γ A(t)θ, B > 0, β ≥ 0, γ ≥ 0. ...................... (9)dimana B adalah sebuah parameter shift. Fungsi produksi kapital diasumsikan bersifatconstant returns to scale tetapi fungsi produksi knowledge diasumsikan bersifat increasingreturns to scale. Chirichiello (1994) berdasarkan teori klasik, menunjukkan fungsi permintaan danpenawaran tenaga kerja secara agregat sebagai berikut :Ld = Ld (W/ P) ........................................................................................... (10)Ls = Ls (W/ P) ............................................................................................ (11)
  27. 27. keterangan : Ld, Ls = masing-masing permintaan dan penawaran tenaga kerja W = tingkat upah nominal P = tingkat harga W / P = tingkat upah riil.Baik permintaan maupun penawaran tenaga kerja keduanya merupakan fungsi dari upah riil.Kedua fungsi diturunkan berdasarkan motivasi dari perusahaan dan rumahtangga yaituperusahaan bertujuan memaksimumkan profitnya sedangkan rumahtangga memaksimumkanutilitasnya.II.13Fungsi Penawaran Ekspor dan Permintaan Impor Branson dan Litvack (1981) menyatakan untuk tingkat agregat demand luar negeri danharga tertentu, ekspor riil tergantung pada level harga domestik dan exchange rate. Fungsipenawaran ekspor dimaksud dapat ditulis dalam bentuk : X = X(P,p) .................................................................................................. (12)keterangan : X = jumlah penawaran ekspor P = tingkat harga domestik p = nilai tukar.Kenaikan baik harga domestik maupun nilai tukar akan menaikkan harga produk tersebut diluar negeri sehingga mengurangi permintaan ekspor luar negeri sehingga penawaran ekspordomestik dapat menurun. Sedangkan permintaan impor tergantung pada level income domestik, nilai tukar, danharga barang pesaing domestik. Kenaikan income akan menaikkan permintaan barang-barangimpor, begitu juga kenaikan nilai tukar cenderung akan menaikkan impor. Sedangkankenaikan level harga domestik untuk barang-barang pesaing impor, akan cenderungmenaikkan permintaan impor. Fungsi impor dapat ditulis sebagai : M = M(Y,P,p) ............................................................................................ (13)
  28. 28. keterangan : M = jumlah impor Y = tingkat income P, p = masing-masing harga domestik dan nilai tukar. Fungsi permintaan ekspor maupun impor juga ditunjukkan oleh Khan (1985) dalam studitentang permintaan ekspor dan impor di negara berkembang. Kedua fungsi dimaksud adalah : X = X((PX/ PW),Yf ) ............................................................................... (14) M = M((PM/ PD),Yd) .............................................................................. (15)keterangan : X, M = jumlah ekspor dan impor PX = harga per unit ekspor PM = harga per unit impor PW = level harga dunia PD = level harga domestik Yf = income riil negara luar negeri Yd = income riil negara domestik. Bahmani-Oskooee (1986) mengestimasi ekspor dan impor agregat dengan menggunakanfungsi sebagai berikut : X = X(YW, (PX/ PXW),E) ...................................................................... (16) M = M(Y,(PM/ PD),E) .................................................................................. (17) keterangan : X, M = jumlah ekspor dan impor YW = rata-rata bobot GNP riil negara-negara patner perdagangan Y = GNP riil negara domestik
  29. 29. PX = harga ekspor PXW = rata-rata bobot harga ekspor negara-negara patner perdagangan PM = harga impor PD = level harga domestik E = ekspor sebagai pembobot nilai tukar efektif.II.14Unit Analisis dan Sumber Data Perekonomian secara sektoral terdiri dari 9 (sembilan) sektor. Tiga sektor pertama : (1)pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, dan (3)industri pengolahan, menghasilkan produk untuk tujuan konsumsi dalam negeri dan untukekspor, dan karena itu disebut sektor-sektor berorientasi ekspor. Enam sektor lainnya : (4)listrik, gas dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7)pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa, menghasilkan produk hanya untuk konsumsi dalam negeri, selanjutnya disebut sebagaisektor-sektor berorientasi domestik. Masingmasing sektor memiliki tiga skala usaha yaituUsaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Data yang digunakanadalah pool data (cross section dan time series) yang bersumber dari Badan Pusat Statistikdan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.II.15Model dan Metode Analisis Data Perumusan model terbagi atas 3 blok yaitu UK, UM, dan UB, dan analisis dilakukanpada dua kelompok atau katageri yaitu sektor berorientasi domestik dan sektor berorientasiekspor, sebagai berikut :Kelompok Sektor Berorientasi DomestikBlok Sektor Usaha Kecil KUKD = a0 + a1 SBI + a2 RAUKD + a3 UUKD + a4 RQUKD + a5 GUKD + a6 LKUKD + e1 ..................................................... (18) AUKD = b0 + b1 HUKD + b2 LUKD + b3 RQUKD + b4 RGUKD + b5 LAUKD + e2 ............................................................................ (19)
  30. 30. LUKD = c0 + c1 UMR + c2 RHUKD + c3 UUKD + c4 QUKD + c5 RPUKD + c6 LLUKD + e3 .................................................. (20) QUKD = d0 + d1 KUKD + d2 HUKD + d3 RAUKD + d4 LUKD + d5 RGUKD + d6 GDP + d7 LQUKD + e4 ................................. (21) PUKD = e0 + e1 ER + e2 RQUKD + e3 PUMD + e4 LPUKD + e5 ........................................................................ (22)Blok Sektor Usaha Menengah KUMD = f0 + f1 SBI + f2 RAUMD + f3 UUMD + f4 QUMD + f5 RPUMD + f6 GUMD + f7 LKUMD + e6 ................................ (23) AUMD = g0 + g1 RKUMD + g2 HUMD + g3 RQUMD + g4 LAUMD + e7 ..................................................................... (24) LUMD = h0 + h1 UMR + h2 RKUMD + h3 AUMD + h4 UUMD + h5 RQUMD + h6 GUMD + h7 LLUMD + e8 ............................. (25) QUMD = i0 + i1 KUMD + i2 HUMD + i3 RAUMD + i4 MLUMD + i5 RPUMD + i6 RGUMD + i7 GDP + i8 LQUMD + e9 ................ (26) PUMD = j0 + j1 RER + j2 RQUMD + j3 LPUMD + e10 ............................... (27)Blok Sektor Usaha Besar KUBD = k0 + k1 SBI + k2 RAUBD + k3 LUUBD + k4 MQUBD + k5 PUBD + k6 LKUBD + e11 ................................................. (28) AUBD = l0 + l1 KUBD + l2 MLUBD + l3 RQUBD + l4 LAUBD + e12 ........................................................................ (29) LUBD = m0 + m1 UMR + m2 KUBD + m3 AUBD + m4 UUBD + m5 RQUBD + m6 GUBD + m7 LLUBD + e13 ........................... (30)
  31. 31. QUBD = n0 + n1 MKUBD + n2 AUBD + n3 RLUBD + n4 RPUBD + n5 GUBD + n6 GDP + n7 LQUBD + e14 .................................. (31) PUBD = o0 + o1 ER + o2 SBI + o3 RQUBD + o4 LPUBD + e15 ................. (32)Kelompok Sektor Berorientasi EksporBlok Sektor Usaha Kecil KUKS = p0 + p1 SBI + p2 RHUKS + p3 EUK + p4 QUKS + p5 PUKS + p6 LKUKS + e16 ................................................... (33) AUKS = q0 + q1 KUKS + q2 HUKS + q3 LUKS + q4 QUKS + q5 GUKS + q6 LAUKS + e17 ................................................... (34) LUKS = r0 + r1 UMR + r2 KUKS + r3 UUKS + r4 QUKS + r5 LLUKS + e18 ...................................................................... (35) QUKS = s0 + s1 MKUKS + s2 HUKS + s3 AUKS + s4 LUKS + s5 EUK + s6 GUKS + s7 RPUKS + s8 GDP + s9 LQUKS + e19 .............. (36) PUKS = t0 + t1 ER + t2 PEUK + t3 RQUKS + t4 LPUKS + e20 .................. (37) EUK = u0 + u1 PEUK + u2 ER + u3 QUKS + u4 LEUK + e21 .................. (38) PEUK = v0 + v1 PEUM + v2 EUK + v3 LPEUK + e22 ................................ (39)Blok Sektor Usaha Menengah KUMS = w0 + w1 SBI + w2 RAUMS + w3 EUM + w4 RQUMS + w5 PUMS + w6 GUMS + w7 RINAS + w8 LKUMS + e23 ............ (40) AUMS = x0 + x1 KUMS + x2 HUMS + x3 RLUMS + x4 QUMS + x5 RGUMS + x6 LAUMS + e24 ............................................... (41) LUMS = y0 + y1 UMR + y2 KUMS + y3 HUMS + y4 AUMS + y5 UUMS + y6 MQUMS + y7 RPUMS + y8 LLUMS + e25 ......... (42)
  32. 32. QUMS = z0 + z1 + KUMS + z2 RAUMS + z3 LUMS + z4 EUM + z5 GUMS + z6 RPUMS + z7 GDP + z8 LQUMS + e26 .............. (43) PUMS = aa0 + aa1 ER + aa2 PEUM + aa3 RQUMS + aa4 LPUMS + e27 ................................................................... (44) EUM = bb0 + bb1 PEUM + bb2 ER + bb3 QUMS + bb4 LEUM + e28 ..................................................................... (45) MUM = cc0 + cc1 ER + cc2 GDP + cc3 QUMS + cc4 LMUM + e29 ............. (46) PEUM = dd0 + dd1 ER + dd2 PEUB + dd3 EUM + dd4 LPEUM + e30 ......... (47)Blok Sektor Usaha Besar KUBS = ee0 + ee1 SBI + ee2 EUB + ee3 QUBS + ee4 RINAS + ee5 LKUBS + e31 .................................................................. (48) AUBS = ff0 + ff1 MKUBS + ff2 LUBS + ff3 QUBS + ff4 RGUBS + ff5 LAUBS + e32 .................................................................... (49) LUBS = gg0 + gg1 UMR + gg2 AUBS + gg3 UUBS + gg4 RQUBS + gg5 RPUBS + gg6 LLUBS + e33 ............................................. (50) QUBS = hh0 + hh1 KUBS + hh2 AUBS + hh3 MLUBS + hh4 EUB + hh5 GUBS + hh6 PUBS + hh7 GDP + hh8 LQUBS + e34 ........ (51) PUBS = ii0 + ii1 RPEUB + ii2 PMUB + ii3 RQUBS + ii4 LPUBS + e35 ..................................................................... (52) EUB = jj0 + jj1 PEUB + jj2 ER + jj3 QUBS + jj4 LEUB + e36 .................... (53) MUB = kk0 + kk1 ER + kk2 GDP + kk3 EUB + kk4 LMUB + e37 ................ (54) PEUB = ll0 + ll1 ER + ll2 EUB + ll3 LPEUB + e38 ...................................... (55)Model Total Output Nasional
  33. 33. GDP = QUKD + QUMD + QUBD + QUKS + QUMS + QUBS ................. (56)keterangan : K(UK,UM,UB)D = Investasi (UK, UM, UB) sektor domestik K(UK,UM,UB)S = Investasi (UK, UM, UB) sektor ekspor A(UK,UM,UB)D = Teknologi (UK, UM, UB) sektor domestik A(UK,UM,UB)S = Teknologi (UK, UM, UB) sektor ekspor L(UK,UM,UB)D = Tenagakerja (UK, UM, UB) sektor domestik L(UK,UM,UB)S = Tenagakerja (UK, UM, UB) sektor ekspor H(UK,UM)D = Human capital (UK, UM) sektor domestik H(UK,UM)S = Human capital (UK, UM) sektor ekspor Q(UK,UM,UB)D = Output (UK, UM, UB) sektor domestik Q(UK,UM,UB)S = Output (UK, UM, UB) sektor ekspor P(UK,UM,UB)D = Harga output (UK, UM, UB) sektor domestik P(UK,UM,UB)S = Harga output (UK, UM, UB) sektor ekspor E(UK,UM,UB) = Ekspor (UK, UM, UB) PE(UK,UM,UB) = Harga ekspor (UK, UM, UB) M(UM,UB) = Impor (UM, UB) U(UK,UM,UB)D = Unit usaha (UK, UM, UB) sektor domestik U(UK,UM,UB)S = Unit usaha (UK, UM, UB) sektor ekspor G(UK,UM,UB)D = Goverment exp. (UK, UM, UB) sektor domestik G(UK,UM,UB)S = Goverment exp. (UK, UM, UB) sektor ekspor SBI = Suku bunga ER = Nilai tukar
  34. 34. UMR = Upah Minimum Regional GDP = Gross Domestic Product. M = Marginal masing-masing peubah R = Rasio masing-masing peubah L = Lag masing-masing peubah.II.16Identifikasi dan Pendugaan Model Model yang dirumuskan dalam studi ini adalah model persamaan struktural secarasimultan. Model memiliki 39 persamaan terdiri dari 38 persamaan struktural dan satupersamaan identitas. Jumlah peubah endogen sebanyak 39 dan peubah eksogen sebanyak 57.Setelah model diidentifikasi dengan menggunakan order condition, diperoleh seluruhpersamaan adalah “overidentified” sehingga metode pendugaan yang dapat diterapkan adalahmetode 2 SLS (Two Stage Least Squares).II.17Validasi Model Untuk keperluan simulasi terlebih dahulu model divalidasi untuk mengetahui apakahmodel sudah cukup baik atau belum. Untuk itu digunakan kriteria statistik “ Root MeanSquares Error (RMSE), Root Mean Squares Percent Error (RMSPE), dan U-Theil (Theil’sInequality Coefficient). Penggunaan kriteria statistik bertujuan untuk membandingkan nilaiaktual dengan nilai dugaan peubah endogen.II.18Simulasi dan Evaluasi Dampak Peningkatan Unit Usaha Simulasi dilakukan untuk mengevaluasi dampak yang terjadi yaituperubahan/pertumbuhan pada ekspor, input, output, dan GDP atau pertumbuhan eknomi.Sebelum simulasi, dilakukan divalidasi terhadap model. Hasil validasi menunjukkan kriteriaRMSE dan RMSPE keduanya tidak memenuhi syarat, dan yang memenuhi hanya U-Theil.Kriteria U-Theil mensyaratkan nilainya harus mendekati nol. Sesuai kriteria ini, hasil validasimenunjukkan bahwa nilai U-Theil semua peubah endogen mendekati nol. Karena itu modeldinyatakan valid dan dapat digunakan untuk melakukan simulasi.II.19Hasil Simulasi Simulasi terhadap kenaikan unit usaha sebesar 10% memberikan hasil seperti pada Tabel1.
  35. 35. Pertumbuhan Input, Output, Ekspor, dan Ekonomi sebagai Dampak Peningkatan UnitUsahaDampak pada Sektor Berorientasi Domestik Pada sektor domestik, kenaikan unit usaha sebesar 10% pada UK (Tabel) (skenario1UD1) berdampak meningkatkan investasi rata-rata selama periode sampel 1997 – 2005sebesar Rp 8.801 juta atau 0,66%. Pada UM investasi meningkat sebesar Rp 4.961 juta atau0,38%, dan pada UKM investasi meningkat sebesar Rp 13.762 juta atau 1,04%. Skenario1UD2 yaitu kenaikan unit usaha 10% pada UB, berdampak menurunkan investasi rata-rataper tahun sebesar Rp 13.151 juta atau -0,30%. Di antara ketiga skala usaha, kenaikaninvestasi pada UK lebih tinggi dibanding UM dan UB. Antara UKM dan UB, UKMmencapai kenaikan investasi sebesar Rp 13.762 juta atau 1,04%, sedangkan UB mengalamipenurunan investasi. Kenaikan unit usaha berdampak meningkatkan teknologi rata-rata per tahun pada UKsebesar Rp 5.777 juta atau 0,14%. Pada UM, teknologi meningkat sebesar Rp 71 juta atau0,02%, dan pada UKM teknologi meningkat Rp 5.848 juta atau 0,17%. Sedangkan pada UB,teknologi ratarata meningkat sebesar Rp 2 .312 juta atau 0,34%. Hasil ini menunjukkan, UKlebih baik dalam hal peningkatan teknologi. Dampak terhadap penyerapan tenagakerja adalahUK mencapai kenaikan penyerapan rata-rata sebanyak 95.462 orang atau 4,98%, UMmencapai kenaikan rata-rata sebanyak 21.527 orang atau 7,12%, dan UKM mencapaikenaikan 116.989 orang atau 12,11%. Sementara pada UB, penyerapan tenagakerja hanyameningkat rata-rata sebanyak 205 orang atau 2,20%. Sesuai hasil ini UK, UM, dan UKMlebih baik, yang mana menunjukkan bahwa peningkatan unit usaha pada UK, UM, dan UKMpotensial menyerap tenagakerja lebih banyak dibanding UB.
  36. 36. Tabel Hasil Simulasi Kenaikan Unit Usaha 10% 1)Keterangan : Kontribusi UKM terhadap GDP 2) Kontribusi UB terhadap GDP Dampak kenaikan unit usaha terhadap produksi adalah, pada UK produksi meningkatratarata sebesar Rp 57.407 juta atau 0,76%. Pada UM, produksi meningkat Rp 5.705 juta atau0,16%, dan pada UKM produksi meningkat sebesar Rp 63.112 juta atau 0,92%. Sedangkanpada UB, produksi meningkat sebesar Rp 10.080 juta atau 0,19%. Produksi UK dan UKMmengalami peningkatan lima kali lebih besar dibanding UB. Kenaikan unit usaha jugamemberikan dampak pada kenaikan GDP. Dampak yang mengalir melalui UK, UM, danUKM antara lain menyebabkan GDP meningkat sebesar Rp 79.546 juta atau 0,23%.Sedangkan dampak yang mengalir melalui UB hanya meningkatkan GDP sebesar Rp 11.630juta atau 0,03%. Hasil ini menunjukkan, kenaikan unit usaha menghasilkan efek yang dapatmeningkatkan peran UK, UM, dan UKM dalam memberikan kotribusi pada GDP jauhmelebihi UB.
  37. 37. Dampak pada Sektor Berorientasi Ekspor Peningkatan unit usaha 10% (skenario 1US1) pada sektor berorientasi ekspor (Tabel 1)berdampak meningkatkan investasi pada UK rata-rata sebesar Rp 800 juta atau 0,45%. PadaUM, investasi meningkat rata-rata Rp 6.443 juta atau 1,16%, dan pada UKM investasimeningkat Rp. 7.243 juta atau 1,62%. Pada UB, kenaikan unit usaha (skenario 1US2)berdampak meningkatkan investasi rata-rata hanya sebesar Rp 716 juta atau 0,06%. Kenaikaninvestasi pada UB berada jauh di bawah kenaikan pada UK, UM, dan UKM. Kenaikaninvestasi pada UM jauh lebih tinggi dibanding UK dan UB. Begitu juga UKM mengalamipeningkatan investasi jauh lebih tinggi dibanding UB. Peningkatan unit usaha berdampak meningkatkan teknologi pada UK, UM, UKM, danUB. Pada UK, teknologi meningkat rata-rata sebesar Rp 269.702 juta atau 7,25%, pada UMsebesar Rp 9.159 juta atau 5,12%, pada UKM rata-rata sebesar Rp 278.861 juta atau 12,37%,dan pada UB, teknologi hanya meningkat sebesar Rp 5.444 juta atau 0,55%. Persentasekenaikan teknologi pada UK dan UM yang jauh lebih tinggi ini menunjukkan keduakelompok usaha ini belum jenuh dalam pengembangan teknologi dibanding UB yang sudahtinggi teknologinya. Peningkatan unit usaha berdampak meningkatkan penyerapan tenagakerja yang besarpada sektor ekspor. Pada UK, penyerapan tenagakerja rata-rata mencapai 504.904 orang atau14,11%, pada UM penyerapan mencapai 35.592 orang atau 9,81%, dan pada UKMpenyerapan mencapai 540.496 orang atau 23,97%. Sedangkan pada UB, penyerapantenagakerja meningkat rata-rata hanya sebanyak 441 orang atau 1,77%. Hasil inimenunjukkan pada sektor ekspor, UK, UM, dan UKM adalah golongan unit usaha yangberperan sebagai ladang penyerapan tenagakerja. Hasil ini juga menunjukkan UK sektorekspor sangat dominan dalam menyerap tenagakerja dibanding UM dan UB. Kenaikan unit usaha berdampak meningkatkan input dan juga output pada masing-masing skala usaha. Pada UK, produksi meningkat rata-rata sebesar Rp 328.246 juta atau6,17%, pada UM produksi meningkat Rp 78.093 juta atau 3,62%, dan pada UKM produksimeningkat sebesar Rp 406.339 juta atau 9,79%. Sedangkan pada UB, produksi meningkatrata-rata hanya sebesar Rp 60.101 juta atau 0,54%. Akumulasi dampak yang mengalir keGDP antara lain, UK dan UM menyumbang kenaikan pada GDP sebesar Rp 378.305 jutaatau 1,08%, sedangkan UB hanya menyumbangkan Rp 63.109 juta atau 0,18%. Hasil ini
  38. 38. menunjukkan UK, UM, dan UKM lebih baik kontribusinya pada produksi maupun GDPdibanding UB ketika unit usaha ditingkatkan. Dampak kenaikan unit usaha pada jumlah ekspor antara lain meningkatkan ekspor UKratarata sebesar Rp 5.008 juta atau 0,29%, UM sebesar Rp 106.414 juta atau 1,86%, UKMsebesar Rp 111.422 juta atau 2,14%, dan UB sebesar Rp 17.084 juta atau 0,05%. Hasil inimenunjukkan UM mengalami kenaikan ekspor yang lebih tinggi dibanding UK dan UBketika unit usaha dinaikan. Sedangkan antara UKM dan UB, UKM memberikan kenaikanekspor yang lebih tinggi dibanding UB. Skenario 1UDS1 dan 1UDS2 digunakan untuk mengetahui dampak kenaikan unit usahasecara total pada UKM dan UB. Hasil simulasi gabungan ini yaitu kenaikan unit usaha padaUKM (baik sektor domestik maupun sektor ekspor) dan UB (sektor domestik dan sektorekspor) masingmasing sebesar 10% dapat dilihat pada Tabel. Kenaikan unit usaha pada UKMberdampak meningkatkan investasinya rata-rata sebesar Rp 16.707 juta atau 2,34%.Sedangkan pada UB, kenaikan unit usaha berdampak menurunkan investasinya sebesar Rp12.960 juta atau -0,25%. Meskipun penurunan ini kecil, namun menunjukkan bahwakenaikan unit usaha memiliki dampak negatif bagi UB. Kenaikan unit usaha berdampak meningkatkan teknologi UKM rata-rata sebesar Rp284.485 juta atau 12,43% dan menaikan penyerapan tenagakerja sebanyak 658.036 orangatau 36,17%. Sedangkan dampak pada UB adalah teknologi meningkat rata-rata hanyasebesar Rp 7.748 juta atau 0,89% dan menaikan penyerapan tenagakerja rata-rata 644 orangatau 3,96%. Hasil ini menunjukkan kenaikan unit usaha dapat mendorong kemajuanteknologi lebih tinggi pada UKM dan menyerap tenagakerja lebih banyak dibanding padaUB. Dampak kenaikan unit usaha pada produksi, ekspor, dan GDP adalah, pada UKMproduksi meningkat rata-rata Rp 472.720 juta atau 10,17%, ekspor meningkat rata-rata Rp111.697 juta atau 2,15%, dan GDP meningkat sebesar Rp 457.851 juta 1,31%. Sementarapada UB, produksi meningkat rata-rata sebesar Rp 71.270 juta atau 0,74%, ekspor meningkatsebesar Rp 17.354 juta atau 0,06%, dan GDP meningkat sebesar Rp 74.740 juta atau 0,21%.Hasil ini juga menunjukkan kontribusi UKM lebih tinggi baik pada produksi, ekspor maupunGDP dibandingkan dengan UB.
  39. 39. III. PenutupIII.1Simpulan Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang bisa diketengahkan adalah sebagaiberikut:1. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM),2. LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan,3. Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal,4. Upaya untuk menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, diantaranya yang mendesak adalah menuntaskan RUU tentang LKM agar terdapat kejelasan dalam pengembangan LKM. Serta komitmen pemerintah dalam memperkuat UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan LKM5. UKM dengan jumlah unit usaha berjumlah besar tersebut memiliki peran lebih besar memberikan kontribusi pada perekonomian nasional dibanding UB.6. Melalui simulasi peningkatan jumlah unit usaha, peran UKM terlihat pada kenaikan investasi, kemajuan teknologi, kenaikan produksi, ekspor, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik pada sektor-sektor ekonomi berorientasi domestik maupun pada sektor-sektor berorientasi ekspor. Kenaikan yang terjadi pada sektor berorientasi ekspor jauh lebih tinggi dibanding sektor berorientasi domestik kecuali investasi.
  40. 40. III.2Saran Sedangkan saran yang relevan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi yangdisajikan ini adalah:1. Perlunya strategi jangka panjang yang jelas dalam pengembangan LKM baik cetak biru maupun kelembagaannya sebagaimana strategi yang telah berjalan pada industri perbankan, mengingat kontribusi LKM yang cukup besar dalam pengembangan UKM2. Perlunya pendalaman dan pengkajian yang lebih intensif tentang karakteristik LKM di Indonesia, agar RUU tentang LKM yang dihasilkan nanti akan menjadikan LKM semakin berkembang dan tangguh bukan sebaliknya.
  41. 41. DAFTAR PUSTAKADarwin (Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI, Jakarta, 2003.Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7 Desember 2004.Djoko Retnadi, Menengok Kebijakan UMKM di Malaysia, Kompas, Sabtu, 16 Oktober 2004.Iman Sugema, The Next Revolution, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7 Desember 2004.Krisna Wijaya, “Kredit Mikro Bukan Hibah”, Harian Kompas, Selasa, 1 Maret 2005.Nopirin, Ekonomi Moneter, Penerbit BPFE-Yogyakarta, 1990.Marquerite S. Robinson, 1993, Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970 – 1990, dalam Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan, Sugianto (Ed.), Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta.Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000.Setyo Budiantoro, 2003, RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 8, Nopember 2003, Yogyakarta. Rudjito, 2003, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah GunaMenggerakkkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank RakyatIndonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003, JogjakartaBadan Pusat Statistik. (2006). Indikator makro ekonomi usaha kecil menengah. Kinerja UKMdalam perekonomian Indonesia tahun 2005. Jakarta: Badan Pusat Statistik.Bahmani-Oskooee. (1986). Determinants of international trade flows: The case of developingcountries. Journal of Development Economics, 20, 107–407.
  42. 42. Branson, W.H. & Litvack, J.M. (1981). Macroeconomics. New York: Harper and RowPublishers.Chacholiades, M. (1978). International trade theory and policy. Tokyo: McGraw-HillInternational.Chirichiello, G. (1994). Macroeconomic model and controversies. New York: St. Martin’sPress, Inc.Khan, M.S. (1974). Impor and export demand in developing countries. IMF Staff Papers, 21,678–693.Moshin, M. & Anam, M. (1999). Export and economic growth: Evidence from the Aseancountries.Canada: Department of Economics, York University.Heatubun, Potensi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah dalam Peranannya MenstimulasiPerekonomian45Romer, D. (1996). Advance Macroeconomics. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.Tambunan, M. (2002). Strategi industrialisasi berbasis usaha kecil dan menengah: Sebuahrekonstruksi pada masa pemulihan dan pasca krisis ekonomi. Orasi Ilmiah Guru Besar IlmuEkonomi Pertanian dan Sumberdaya pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 19Oktober 2002, Bogor.Adolf B. Heaubun. “ POTENSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERANANNYAMENSTIMULASI PEREKONOMIAN”.Dalam lppm.ut.ac.id/htmpublikasi/04-adolf.pdfWiloejo Wiryo Wijono.2010.“ PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SEBAGAI SALAH SATUPILAR SISTEM KEUANGAN NASIONAL: UPAYA KONKRIT MEMUTUS MATA RANTAIKEMISKINAN”.Dalam www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/wiloejo-1.pdf

×