Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 50% output nasional dan 99% lapangan kerja. Namun, UKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar dan teknologi. Pemerintah berupaya mengembangkan UKM dengan memberikan dukungan fasilitas kredit dan pelatihan serta membantu meningkatkan daya saing produk UKM.

1. Peran Ukm Dalam Perekonomian Indonesia
BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Usaha kecil dan menengah (UKM)
merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah,
tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output
nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun
UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta
mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam
kenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwa
kesadaran akan pentingnya UKM dapat dikatakan barulah muncul belakangan ini saja.
Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan
penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam
pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang
fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis
yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari
sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi
besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Sejak krisis moneter yang diawali tahun
1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal
terhadap karyawannya. Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan
segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahan
banting.Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UKM
berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK
menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan
banyak yang beralih melirik sektor UKM ini. Produk-produk UKM, setidaknya
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena
tidak sedikit produk-produk UKM itu yang mampu menembus pasar internasional.
Sekarang ini lembaga-lembaga donor internasional semuanya mendukung perkembangan
UKM. Ada yang melihatnya sebagai wahana untuk menciptakan kesempatan kerja (ILO),
ada yang melihatnya sebagai penjabaran komitmen mereka (IMF, Bank Dunia, Bank
Pembangunan Asia) untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Di
Asia, perkembangan sektor UKM ini juga dilihat sebagai salah suatu jalan keluar dari
krisis ekonomi. Para donor multilateral dan bilateral (antara lain Jepang) semuanya akan
menyediakan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan sektor ini. 2. RUMUSAN
MASALAH 2.1. Apa itu UKM ? 2.2. Bagaimana keadaan UKM di Indonesia ? 2.3.
Sejauh mana perkembangan UKM di Indonesia ? 2.4. Masalah apa yang dihadapi UKM
saat ini ? 2.5. Bagaimana solusi untuk mengatasinya ? BAB II PEMBAHASAN 1.
LANDASAN TEORI 1.1. Peran Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (role) adalah
perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang
tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan perangkat peran
(role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai
struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara
peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang
memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan
memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda,
sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang
diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu

2. status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang
melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang
diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi [1982] mendefinisikan
peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus
bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. 1.2.
Usaha Kecil Menegah (UKM) Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK),
termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu,
Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang
memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk
tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan
kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga
kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki
tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 1.3. Perekonomian Dalam Wikipidia Indonesia Sistem
perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan
sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara
tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi
lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. 2.
PEMBAHASAN MASALAH 2.1. Keadaan UKM di Indonesia Usaha skala kecil di
Indonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena
perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja
yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil
sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil
menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk
perluasan angakatan kerja agi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta
inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Sektor ekonomi UKM yang memiliki
proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UKM tahun 2004-2005 adalah sektor :
(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan
Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; (5) Jasa.
Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-
turut adalah sektor : (1) Pertambangan dan Penggalian; (2) Bangunan; (3) Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan; (4) Listrik, Gas dan Air Bersih. Secara kuantitas, UKM
memang unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia
(lebih dari 99 %) berbentuk usaha skala kecil dan menengah (UKM). Namun secara
jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UKM di Indonesia
digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional.
Data-data tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang
ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta,
khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk
menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB,
mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Propinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat tahun 2000,
jumlah kelompok usaha kecil di Provinsi Jawa Barat adalah 6.751.999 unit atau

3. merupakan 99,89% dari keseluruhan jumlah kelompok usaha yang ada. Penyebaran
kelompok usaha kecil ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah
usaha/rumah tangga sebanyak 4.094.672 unit atau 60,57% dari total keseluruhan usaha
yang ada. Sampai dengan tahun 2000, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam usaha
kecil dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat berjumlah 10.557.448 tenaga
kerja atau 84,60% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada di Jawa barat. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja usaha kecil di Jawa Barat adalah
yang terbesar dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada usaha besar dan
menengah. Gambaran di atas nampaknya sudah cukup untuk menafikkan pikiran bahwa
UKM adalah usaha yang tidak penting, hanya untuk orang-orang tidak berpendidikan.
Justru mungkin inilah saat bagi kita yang sudah menyadari begitu dahsyatnya
ketangguhan UKM, untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius di dalam sektor
ini. Kita selayaknya harus belajar dari Jepang, sejak reformasi sistem keuangannya pada
tahun 1958, tonggak utama perekonomian Jepang adalah UKM, sebagai solusi
permodalan, pemerintah Jepang mendirikan lembaga penjamin kredit guna membantu
para pengusaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya. Lembaga seperti ini di
Jepang namanya Credit Guarantee Corporation (CGC). Lembaga ini membantu
menyediakan penjaminan untuk memperoleh kredit dari bank bagi UKM. Memang, saat
ini peran UKM nampak belum begitu dirasakan, karena kurangnya kekuatan bersaing
dengan produk-produk luar negeri, dan juga masalah klasik yaitu permodalan. Kita harus
melihat ini sebagai masalah yang harus kita pecahkan bersama. Karena kita tidak ingin
selamanya terpuruk di dalam krisis yang sudah lebih dari 5 tahun melanda negeri kita.
2.2. Pengembangan Sektor UKM Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan
suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting
dalam pengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari
tumbuhnya usaha besar. “Hampir semua usaha besar berawal dari UKM.Usaha kecil
menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan
bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan
jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang
perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata
merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung
jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat
mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM,
peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai
pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan.
Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor
baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. Pemerintah
pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang
kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap
menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi.[9] Secara keseluruhan, terdapat
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit
usaha UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses
pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan
pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi. Perlu
disadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upaya
mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan

4. (khususnya ekonomi) lebih luas.Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan
membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya
pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus
terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara
berkesinambungan.Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang
ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara
usaha besar dan UKM. Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020.Tahun 2020
adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan
terwujud apa yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali
Concord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barang
dan jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisi
positif sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM
mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun
akan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintah
mendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta
UKM sebagai program nasional. 2.3. Masalah yang Dihadapi UKM saat ini Pada
umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara
lain meliputi: a) Faktor Internal 1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses
Pembiayaan Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk
mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada
umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang
sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat
terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit
diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak
dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya
ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan
cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan
dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan
mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan
adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari
mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat
beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka
untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas
tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.[16] 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga
yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan
formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap
manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang
dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha
tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Lemahnya Jaringan Usaha dan
Kemampuan Penetrasi Pasar¬ Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha
keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi
pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan
mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah

5. mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat
menjangkau internasional dan promosi yang baik. Mentalitas Pengusaha UKM¬ Hal
penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu
semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud
disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta
semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari
UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme
kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi
penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada. Kurangnya Transparansi¬
Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap
generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak
diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini
menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya. b)
Faktor Eksternal 1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Upaya pemberdayaan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi
perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto
(PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta
keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto
(investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam
penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan
pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kebijaksanaan
Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus
disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain
masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan
menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM
adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali
terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak
murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait
dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil
seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar. 2)
Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana
yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan
usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam
memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya
harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis. 3) Pungutan Liar Praktek pungutan
tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi
UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali
namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. 4)
Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004,
kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat
setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil
dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi
ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu,
semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik

6. bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut. 5)
Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku
Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah
untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut
untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan
produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu
kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM)
serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju
sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan
diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan
kompetitif. 6) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek Sebagian besar produk industri
kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian
dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM
Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. 7) Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya
akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara
kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. 8) Terbatasnya Akses Informasi
Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap
informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan
pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan
produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa
sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula
produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak
memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di
pasar domestik. 2.4. Solusi untuk Mengatasi Masalah UKM Sesungguhnya pemerintah
telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan UKM, terutama lewat kredit
bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk pengembangan UKM bahkan
dilakukan sejak 1974. Kredit program pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan
Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang menyediakan kredit investasi dan modal
kerja permanen, dengan masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi.
Setelah deregulasi perbankan pada 1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secara
berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial. Selain itu, donor
internasional juga menyusun kredit program investasi bagi UKM dalam mata uang
rupiah. Antara 1990 dan 2000, Bank Indonesia mendanai berbagai kredit program dengan
Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga
kategori, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT),Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat
Sederhana (KPRS/SS), dan Kredit Usaha Kecil dan Mikro yang disalurkan melalui
koperasi dan bank perkreditan rakyat.[22] Selain itu, NPWP sebagai prasyarat pengajuan
kredit di Perbankan juga telah dihapuskan, dimana hal ini memberikan peluang dan
kesempatan yang lebih besar bagi kita untuk mengakses modal dari sisi perbankan. Selain
peran dari Pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga
penelitian, juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk
mengembangkan UKM. Salah satu diantaranya adalah program GTZ-RED yang diadakan
atas dukungan GOPA/Swisscontact yang telah berjalan sejak tahun 2003. Program ini
bergerak langsung ke daerah-daerah dengan menggunakan metode enabling environment
dengan fokus pada Business Climate Survey (BCS) dan Regulatory Impact Assessment
(RIA) yang dilakukan oleh Technical Assisstance (TA). Tim TA ini dimotori oleh Center

7. for Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED) Universitas Satya Wacana. Tim ini
telah melakukan survey, pelatihan, workshop terhadap UKM di daerah-daerah,
menciptakan jaringan dengan seluruh pihak terkait UKM termasuk Pemerintah Daerah,
serta membuat daftar Peraturan Daerah yang perlu untuk diperbaiki. Dengan mencermati
permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telah
ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: a) Penciptaan
Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang
kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta
penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. b) Bantuan
Permodalan Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat
yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik
itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan,
leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan
Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Sampai saat
ini, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM
ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong
pengembangan LKM agar dapat berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non
koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya. c) Perlindungan Usaha
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha
golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu
melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling
menguntungkan (win-win solution). d) Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkan
kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar
di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam
usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih
efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan
pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri e) Pelatihan Pemerintah perlu
meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen,
administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.
Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan
untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. f) Membentuk
Lembaga Khusus Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam
mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan
UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan
baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM. g) Memantapkan Asosiasi
Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam
pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan
usaha bagi anggotanya. h) Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proses
kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya
mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan talk
show antara asosiasi dengan mitra usahanya. i) Mengembangkan Kerjasama yang Setara
Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia
usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan
perkembangan usaha. j) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perlu adanya
pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat

8. menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut. BAB III PENUTUP A.
KESIMPULAN Meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral,
namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang
dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar
seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan
yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hinga kebijakan menjadi
kurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UKM masih
memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk
mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar.
Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga
perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UKM membuat
kemampuan UKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Salah
satu permasalahan yang dianggap mendasar adalah adanya kecendrungan dari pemerintah
dalam menjalankan program untuk pengembangan UKM seringkali merupakan tindakan
koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil (seperti halnya
yang pernah terjadi di Jepang di mana kebijakan UKM diarahkan untuk mengkoreksi
kesenjangan antara usaha besar dan UKM), sehingga sifatnya adalah tambal-sulam.
Padahal seperti kita ketahui bahwa diberlakunya kebijakan yang bersifat tambal-sulam
membuat tidak adanya kesinambungan dan konsistensi dari peraturan dan
pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UKM pun kurang tercapai secara
maksimal. Oleh karena itu perlu bagi Indonesia untuk membenahi penanganan UKM
dengan serius, agar supaya dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal. Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan
ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.
Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana
banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya,
sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi
krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis,
kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM,
terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam
skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya Pengembangan UKM
perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar
dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan
pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya
UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM
disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara
pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusianya Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak
diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting dalam
pengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya
usaha besar. “Hampir semua usaha besar berawal dari UKM. Usaha kecil menengah
(UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing
dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung
perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu
diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata

9. merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung
jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat
mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM,
peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai
pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan.
Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor
baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. B. SARAN
Dengan makalah ini, semoga pembaca dapat menelaah lebih dalam tentang UKM serta
berbagai masalah yang dihadapi UKM tersebut agar nantinya dapat menghasilkan UKM
yang lebih kreativ, maju dan berkembang Selain itu dalam makalah ini mungkin masih
banyak kekurangan bahan – bahan dan leteratur, hanya sedikit yang dapat penulis
paparkan, sebaiknya pembaca agar dapat menambah sumber – sumber bahan lainnya.
BAB I
PENDAHULUAN
Krisis ekonomi merupakan musibah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang
melamban. Pertumbuhan ekonomi yang melamban bukan berakar pada masalah karena
kelemahan pada sektor moneter dan keuangan saja, melainkan pada tidak kuatnya
struktur sektor ekonomi di riel dalam menghadapi gejolak dari luar (external shock) atau
gejolak dari dalam (internal shock). Sebelum krisis prioritas industry pemerintah lebih
memprioritaskan untuk mendahulukan industri hulu namun mengabaikan industri hilir.
Sementara itu industri besar yang terbangun tetap rawan gejolak luar tersebut tidak
memiliki suatu keterkaitan yang kuat baik kebelakang penyediaan imput (backward
linkage) maupun kedepan(forward linkage). Terlambatnya dipromosikan UMKM dalam
program membangun industri hilir dan pemihakan pemerintah terhadap pengembangan
usaha besar berakibat peran yang menonjol pada usaha besar. Dengan terlambatnya
dipromosikan industri hilir terjadi kepincangan yang cukup parah ketika krisis asia
melanda ekonomi. Ketika terjadi krisis industri besar mengahadapi masalah serius
sedangkan UMKM bekerja menurut ritme keunggulannya. Dua pola pertumbuhan
industri berbeda karena antara lain mengunakan bahan baku bersumber dari dalam negeri,
pemakaian tenaga kerja dengan upah yang rendah dan relatif cepat bergerak kearah
penyesuaian pemakaian bahan baku dan berorientasi pasar.
Ketiga faktor diatas menempatkan UKM disalah satu pihak mampu menunjukkan diri
menjadi usaha yang memiliki keunggulam daya saing dan dinamika dalam pertumbuhan
ekonomi bahkan para ahli melihat kenyataan dan berpendapat bahwa proses pemulihan
ekonomi yang ditunjang oleh meningkatnya peran UKM secara signifikan. Dengan
demikian dapat disimpulkan terpisahnya faktor pengerak UKM dari industry besar
merupakan suatu kerapuhan dalam struktur industry yang yang ada sekarang. Hal ini
menjadi buktiatas potensi UKM dalam pemulihan krisis ekonomi, yang muncul akibat
kemampuannya untuk secara cepat mengubah dan mengalihkan pasar input outputnya
dari input yang mahal ke yang secara relative lebih murah.hal inilah menjadi

10. menunjukkan bahwa selain sebagai penangkal krisis juga memiliki peeran yang sangat
strategis dalam ekonomi suatu negara.
Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut :
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar
Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum,
atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah :
• Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan
produk.
• Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil.
• Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya
terhadap tenaga kerja.
• Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang
berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada
umumnya birokratis.
• Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Definisi UMKM
Usaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan
atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa
untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu)
miliar rupiah atau kurang. Sementara Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan
bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan
mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.

11. Menurut Departemen Perindustrian (1993) UMKM didefinisikan sebagai perusahaan
yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total asset tidak lebih dari
Rp 600 juta (diluar area perumahan dan perkebunan). Sedangkan definisi yang digunakan
oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja
yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan
usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.
Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:
• Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas
antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola
dalamUKM.
• Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
• Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki
orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
• Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana
prasarana yang kecil.
Pandangan umum bahwa UKM itu memiliki sifat dan jiwa entrepreneurship
(kewiraswastaan) adalah kurang tepat. Ada sub kelompok UKM yang memiliki sifat
entrepreneurship tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan
menggunakan kriteria entrepreneurship maka kita dapat membagi UKM dalam empat
bagian, yakni :
(1) Livelihood Activities
UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk
mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa entrepreneurship.
Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini
adalah yang terbesar.
(2) Micro enterprise
UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat entrepreneurship
(kewiraswastaan). Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar.
(3) Small Dynamic Enterprises
UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak pengusaha skala
menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baik
maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok
UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua.
Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
(4) Fast Moving Enterprises

12. Ini adalah UKM tulen yang memilki jiwa entrepreneurship yang sejati. Dari kelompok
ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya
juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.
2.2. Peran UMKM
Û Peranan UKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan kerja
Data statistik menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM)
mendekati 99,98 % terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja
yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja
Indonesia. Menurut Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM seperti dilansir sebuah
media massa, bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada
2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5
tenaga kerja. Maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja
yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8%
menjadi 5 % dengan pertumbuhan UKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta
UKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi
pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor ril.
Dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian secara absolute memiliki kontribusi
lebih besar dari pada sector pertambangan, sector industry pengolahan dan sektor
industry jasa. Arah perkembangan ekonomi seperti ini akan menimbulkan kesenjangan
pendapatan pendapatan yang semakin mendalam antara sector yang menghasilkan
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan menyerap tenaga kerja lebih sedikit.
Peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari UB juga terlihat
selama periode 2002 – 2005. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga
kerja rata rata sebesar 96,66% terhadap total keseluruhan tenga kerja nasional sedangkan
UB hanya memberikan kontribusi rata rata 3,32% terhadap tenaga kerja nasional(table
bawah). Tinggi kemampuan UKM dalam menciptakan kesempatan kerja dibanding usaha
besar mengindikasikan bahwa UKM memiliki potensi yang cukup besar untuk
dikembangkan dan dapat berfungsi sebagai katub pengaman permasalahan tenaga kerja
(pengangguran)
Pada tahun 2004 dan 2005 jumlah Tenaga kerja disektor pertanian, peternakan,
kehutanan dan perikanan memberikan andil besar yaitu 53,33 % dan 52,74% terhadap
total tenaga kerja pada skala usaha UK, pada periode yang sama distribusi tenaga kerja
pada skala UM yang terbesar bekerja disektor industry pengolahan masing masing 25,95
% dan 26,61 %. Begitu juga pada skala UB paling dominan tenaga kerjanya bkerja
disektor industry pengolahan masing masing sebesar 93,39 % dan 93,16% untuk tahun
2004 dan 2005
Table Distribusi penyebaran Tenaga Kerja Usaha Kecil,

13. Menengah dan Besar Menurut sector ekonomi
Tahun 2004 dan 2005 (persen)
Sektor Ekonomi 2004 2005
UK UM UB JML UK UM UB JLH
1.Pertanian, 53,33 12,47 1,58 48,27 52,74 12,23 1,62 47,81
peternakan,
kehutanandan
perikanan
2. pertambangan 0,42 1,97 0,47 0,55 0,46 2,13 0,54 0,60
dan penggalian
3.industry 9,70 25,95 93,39 13,85 10,19 26,61 93,16 14,19
pengolahan
4.listik air dan 0,01 1,28 0,33 0,12 0,01 1,23 0,34 0,12
gas dan air bersih
5. bangunan 0,46 4,58 0,24 0,79 0,47 4,64 0,25 0,80
6. perdagangan 24,76 24,34 1,11 23,39 25,07 24,70 1,18 24,27
hotel dan
restoran
7.pengangkutan 4,67 5,14 0,59 4,57 4,59 5,07 0,61 4,50
dan komunikasi
8.keuangan 0,20 5,16 0,60 0,62 0,18 4,66 0,57 0,56
persewaan dan
jasa perusahaan
9. jasa jasa 6,45 19,12 1,68 7.31 6,30 18,74 1,73 7,16
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SUMBER : MENEKOP DAN UMKM dan BPS,2005
Selanjutnya dari aspek pembentukan PDB, secara umum UKM masih memberikan
kontribusi lebih besar dibandingkna usaha besar lihat table. Selama periode 2002 -2005
secara total peranan UMKM masih daiatas 50%, ini menunjukkan UKM masih memiliki
peranan sangat penting dalam menciptakan nilai tambah. Namun demikian dalam kurun
waktu 3 tahun terlihat terjadi penurunan peran UKM dalam memberikan kontribusi
terhadap total PDB, ini dapat memungkinkan mulai terjadinya pergeseran usaha kecil
bergeser keUsaha memengah dan usaha menengah bergeser ke usaha besar. Pada skala
usaha kecil dari 40,62% pada tahun 2002 menjadi 38,08% pada tahun 2005 pada skala
usaha menengah dari 16,54% menjadi 16,13 persen sebaliknya peran usaha besar
semnagkin bertambah dari 42,84 % pada tahun 2002 menjadi 45,78% pada tahun 2005.
Tabel Rata Rata Struktur PDB Usaha Kecil, Menengah, dan Besar tahun 2001 – 2004
(persen)

14. LAPANGAN USAHA Rata Rata 2001 – 2004
UK UM UB Jumlah
1.Pertanian, peternakan, 85,89 9,05 5,06 100,00
kehutanan dan perikanan
2. pertambangan dan penggalian 7,42 3,09 89,49 100,00
3.industry pengolahan 14,95 12,80 72,25 100,00
4.listik air dan gas dan air bersih 0,54 7,34 92,12 100,00
5. bangunan 43,57 22,61 33,82 100,00
6. perdagangan hotel dan 75,19 21,06 3,75 100,00
restoran
7.pengangkutan dan komunikasi 35,35 26,40 38,25 100,00
8.keuangan persewaan dan jasa 16,17 46,32 37,51 100,00
perusahaan
9. jasa jasa 35,78 7,22 57,00 100,00
PDB 40,65 15,39 43,96 100,00
PDB TANPA MIGAS 46,00 17,27 36,73 100,00
Dari penejelasan diatas dapat dinyatakan bahwa UKM merupakan usaha yang mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengatasi masalah pengangguran
diindonesia. Sementara itu UB hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun
aspek enyerapan tenaga kerja sangat kecil
Dhard Dan Lydall(1961) menyatakan bahwa UKM menjanjikan manfaat ekonomi yang
lebih besar meliputi penciptaan kesempatan kerja, sumber pendapatan masyarakat,
berpihak masyarakat pedesaan dan kota kecil, serta menambah jiwa kewirausahaan.
Tambunan, et. Al(2002) menyatakan bahwa UKM mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi sekaligus distribusi pendapatan yang merata, sesuai dengan karakteristiknya
bersifat padat tenaga kerja dengan ketrampilan sedang, berbasis Sumberdaya Lokal,
mengunakan tekhnologi tepat guna dan bersifat fleksible. Kalau saja strategi dan pilihan
pengembangan industry pengolahan skala besar bersinergi dengan UKM, kinerja
perekonomian Indonesia mungkin tidak akan terpuruk begitu dalam ketika krisis ekonomi
melanda. Tidak seperti UB, UKM tahan terhadap gejolak krisis karena memiliki
kharakteristik padat tenaga kerja, mengunakan tekhnologi tepat guna, dan hemat devisa.
Û Peranan UMKM dalam Pembentukan Investasi Nasional
Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen
penting dalam pembangunan ekonomi, mengingat pengeluaran untuk investasi tidak
hanya meningkatkan permintaan agregat, tetapi juga meningkatkan penawaran agregat
melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi yang pada akhirnya mendorong
produktivitas usaha yang meningkat pula.

15. Pada tahun 2000 investasi UKM sebesar Rp 133,08 Trilyun dan meningkat menjadi Rp
133,91 triyun ditahun 2001. Kenaikan investasi UKM juga terjadi pada tahun
2002,2003,2004 dan tahun 2005 yang masing masing sebesar Rp 149,87 triyun, Rp
168,36 trilyun dan Rp 217,66 trilyun dan Rp 275,27 trilyun. Akan tetapi bila dilihat peran
terhadap pembentukan investasi nasional, investasi UKM masih lebih rendah
diabndingkan dengan investasi pada usaha besar.
Bila dilihat secara spesifik UMKM mencakup industry kecil menengah (IKM) dan
Dagang K ecil Menengah (DKM) (Deperindag, 2002). IKM memiliki empat
kharakteristik, yaitu bersifat padat tenaga kerja dengan tingkat ketrampilan sedang ,
berbasis sumberdaya local (hemat devisa), mengunakan tekhnologi tepat guna dan
bersifat fleksible , hasil studi menunjukkan bahwa IKM mempunyai peran besar dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi industry kecil memiliki kontribusi
terhadap pertambahan output bruto lebih besar daripada industry menengah dan besar.
Peranan UMKM dalam Penciptaan Devisa Negara
UKM juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, walaupun kontribusi UKM jauh
lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar. pada tahun 2005 nilai
ekspor usaha kecil mencapai 27.700 milyar dan menciptakan peranan sebesar 4,86 persen
terhadap total ekspor. Padahal pada tahun 2002 nilai ekspor skala usaha yang sama
sebesar 20.496 milyar dan menciptakan peranan sebesar 5,13% terhadap total ekspor.
Artinya terjadi peningkatan pada nilai walaupun peranan ekspor pada UK sedikit
mengalami penurun. Untuk UM, nilai ekspor UM juga meningkat dari 66,821 milyar di
tahu 2002 (16,74%) naik menjadi 81.429 milyar dengan peranan yang mengalami
penurunan yang mengalami penurunan yaitu sebesar 14,30% ditahun 2005.
Berdasarkan distribusi pendapatan ekspor menurut skala usaha (table 5.2), maka periode
2003 – 2005 sektor pengerak ekspor terbesar secara total adalah industry pengolahan, dan
penyumbang ekspor terkecil adalah sector pertanian, peternakan, kehutanan dan
perikanan. Khusus pada UK, penymbang terbesar ekspor ekspor nonmigas adalah sector
industry pengolahan yang diikuti oleh sector pertanian, peternakan, kehutanan dan
perikanan dan terakhir adalah sector pertambangan dan penggalian. Sedangkan untuk
UM sumbangan terbesar terhadap ekspor adalah sector industry pengolahan.

16. Sektor Ekonomi 2003 2004 2005
UK UM UB JML UK UM UB JML UK UM UB JML
1.pertanian,peternakan, 37.97 1.59 0.18 2.35 31.08 1.59 0.24 2.04 35.30 1.68 0.23 2.14
kehutanan dan
perikanan
2.pertambangan dan 1.75 0.41 10.38 8.44 1.50 0.38 10.53 8.53 2.16 0.52 13.43 11.04
penggalian
3. industry pengolahan 60.28 98.00 89.45 89.21 67.42 98.03 89.23 89.43 62.54 97.80 86.34 86.82
ekspor non migas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
kontribusi UMKM terhadap penerimaan ekspor yang meningkat tersebut paling tidak
mempunyai 3 arti penting :
Pertama, UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang relative tahan banting ketimbang
kegiatan usaha besar. Kedua, peran UKM dalam peneriaan ekspor nasional cukup penting
dan berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi dimasa datang. Ketiga, pengembangan
potensi sector UMKM ini dapat membantu meringankan tekanan pada neraca
pembayaran inernasional sebagai akibat dari besarnya utang luar negeri.
Distribusi Eskpor Barang Tanpa Migas Usaha Kecil, menengah dan
Besar Menurut SektoEkonomi Tahun 2002 – 2005 (Persen)
Peranan UKM dalam Pemerataan Pendapatan
Peranan UKM yang adalah peranan dalam upaya mewujudkan pemerataan pendapatan.
Dalam rangka meningkatkan peran UKM diIndonesia berbagai kebijakan dari aspek
makroekonomi perlu diterapkan. Dengan memberikan stimulus ekonomi yang lebih besar
kepada industry ini akan memberikan dampak yang besar dan luas terhadap pertumbuhan
ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata diindonesia.
Dengan stimulus yang dimaskud dapat berupa memberikan dana kepada UMKM melalui
investasi pemerintah dan investasi swasta domestic maupun investasi luar negeri. Perlu
komitmen yang kuat dalam bentuk peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian besar dana APBD maupun APBN
untuk diinvestasikan dalam usaha dalam usaha produktif UKM. Sementara itu, untuk
menciptakan dan .mendorong berbagai pihak swasta maupun swasta asing
menginvestasikan dananya padaUKM perlu diberikan berbagai kemudahan dalam bentuk
penyediaan database, penyediaan infrastruktur, kemudahan system administrasi birokrasi,
dan kemudahan pajak. Pemanfaatan dana pinjaman luar negeri dalam bentuk loan bagi
pengembangan UMKM juga dapat dilakukan, disamping mengerahkan bantuan(hibah)
luar negeri untuk memperkuat dan meningkatkan peran UKM
Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal berupa
kredit berbunga rendah. Untuk pelaksanaanya melibatkan pihak perbankan, khususnya
perbankan milik pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aksesbilitas para
pelaku UKM terhadap modal yang selam ini relative terbatas. Diperlukan pula ketegasaan

17. dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan ataupun peraturan pemerintah(PP)
untuk mendorong pihak perbankan melakukan tugasnya dengan sungguh sungguh dan
penuh tanggung jawab.
Dampak Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional
Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling
tidak dapat dilihat dari:
• Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
• Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
• Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan
masyarakat.
• Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
• Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.
Perekonomian nasional jika diukur dengan PDB telah pulih dari krisis ekonomi pada
akhir tahun 2003. Secara umum peran usaha mikro dan kecil dalam PDB mengalami
kenaikan dibanding sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya usaha menengah dan
besar terutama pada puncak krisis ekonomi tahun 1998 dan 1999, namun kemudian
tergeser kembali oleh usaha besar. Usaha kecil telah pulih dari krisis pada tahun 2001,
dan usaha besar baru pulih dari krisis pada tahun 2003, sedang untuk usaha menengah
diperkirakan akan pulih pada tahun 2004 ini. Krisis ekonomi mengakibatkan Indonesia
tertinggal 7 tahun dibandingkan negara lain dalam membangun daya saing perekonomian
nasionalnya.
Tabel 1
Perbandingan Komposisi PDB Menurut Skala Usaha
Pada Tahun 1997 dan 2003
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Milyar Rupiah)
No. Skala Usaha 1997 2003 Pertumbuhan
171.048 183.125
1. Usaha mikro dan kecil + 7,06%
(40,45) (41,11)
78.524 75.975
2. Usaha Menengah - 3,25%
(17,41 (15,61)
183.673 185.352
3. Usaha Besar + 0,91%
(42,17) (43,28)

18. Jumlah PDB 433.245 444.453
+ 2,59%
(100) (100)
Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (beberapa tahun)
Tabel 2.
Rata-rata Struktur PDB Menurut Skala Usaha Tahun 2000 – 2003
Lapangan Usaha Rata-rata 2000-2003 Struktur
UK UM UB
1. 1.
Pertanian,Peternakan,Keh 85,74 9,09 5,17 16,89
utanan dan Perikanan
1. 2. Pertambangan dan
Penggalian 6,73 2,96 90,30 12,20
3. Industri Pengolahan
15,14 12,98 71,89 25,10
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
0,52 6,80 92,68 1,73
5. Bangunan
43,88 22,57 33,55 5,93
6. Perdagangan, Hotel dan
Restoran
75,60
20,81
3,59
16,15
7. Pengangkutan dan Komunikasi
36,69
26,64
36,67

19. 5,50
8. Keuangan, Persewaan dan
Jasa perusahaan
16,80
46,47
36,73
6,64
9. Jasa-jasa
35,59
7,16
57,25
9,86
PDB
40,55
15,22
44,24
100,00
PDB Non Migas
46,22
17,19
36,60
87,74
Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

20. Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah unit usaha menyusut secara drastic (7,42%),
dari 39,77 juta unit usaha pada tahun 1997 menjadi 36,82 juta unit usaha pada tahun
1998, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit usaha
lebih dari 10%. Usaha menengah relatif yang paling lamban untuk pulih dari krisis
ekonomi, padahal usaha menengah memiliki peran strategis untuk menjaga dinamika dan
keseimbangan struktur perekonomian nasional dan penumbuhan kehidupan yang lebih
demokratis.
Tabel 3.
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 1997, 2000 dan 2003
No. Skala Usaha Tahun 1997 Tahun 2000 Tahun 2003 Pertumbuhan 1997-2003
Usaha kecil
1. 39.704.661 38.669.335 42.326.519 6,60%
Usaha Menengah
2. 60.449 54.632 61.986 2,54%
Usaha Besar
3. 2.097 1.973 2.243 6,96%
Jumlah 39.767.207 38.725.940 42.390.749 6,59%
Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)
Usaha mikro, kecil dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerja
di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa
mendatang. Selama periode 2000 – 2003, usaha mikro dan kecil telah mampu
memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah mampu
memberikan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar
hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode
2000 – 2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman,
dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia.
Tabel 4
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha
Pada Tahun 2000 dan 2003 (orang)
No. Skala usaha 2000 2003 Pertumbuhan

21. Usaha Mikro dan Kecil 62.856.765 70.282.178 7.425.413
1.
(88,79) (88,43) (11,81%)
Usaha Menengah 7.550.674 8.754.615 1.203.941
2.
(10,67) (11,02) (15,94%)
Usaha Besar 382.438 438.198 55.760
3.
(0.54) (0,55) (14,58%)
Jumlah Tenaga Kerja 70.789.877 79.474.991 8.685.114
(100) (100) (12,27%)
Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)
Kontribusi UMKM pada ekspor non migas terus mengalami peningkatan secara perlahan,
dari Rp 75.448 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp 75.859 milyar pada tahun 2003,
sedang usaha besar mengalami penurunan dari Rp 314.518 milyar menjadi Rp 305.397
milyar pada periode yang sama. Pada sisi lain, usaha mikro dan kecil relatif rendah
penggunaan bahan baku impornya (5,8%) jika dibandingkan dengan usaha menengah
(9,3%) dan usaha besar (14,7%). Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil dan menengah
memberikan kontribusi yang positif untuk neraca pembayaran Indonesia.
Tabel 5.
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Skala Usaha
Pada Tahun 2000 dan 2003 (Milyar Rupiah)
No. Skala Usaha 2000 2003 Pertumbuhan
Usaha Mikro dan Kecil 21.136.510 20.464.869 - 671.641
1.
(5,42) (5,37) (3,18)
Usaha Menengah 54.312.096 55.394.449 + 1.082.353
2.
(13,93) (14,53) (1,99)
Usaha Besar 314.518.682 305.397.028 - 9.121.654
3.
(81,63) (80,10) (2,90)
Jumlah Nilai Ekspor 389.957.289 381.256.346 - 8.700.943
(100) (100) (2,23)

22. Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)
Pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi Usaha mikro dan kecil sebesar 4,1%, usaha
menengah tumbuh sebesar 5,1%, sedang usaha besar hanya tumbuh 3,5%. Pertumbuhan
usaha mikro, kecil dan menengah telah meningkatkan kontribusi UMKM untuk
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,37% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia
sebesar 4,1%. UMKM memiliki keunggulan pertumbuhan PDB dalam sektor sekunder
yang tumbuh masing-masing sebesar 5,60%, 4,65% dan 5,36% pada periode 2001 –
2003, sedang usaha besar hanya tumbuh sebesar 3,36%,,_ 3,60% dan 4,04% pada periode
yang sama. UMKM di sektor sekunder dan tersier relatif potensial dikembangkan pada
mendatang mengingat memiliki pertumbuhan yang tinggi. Usaha mikro dan kecil
umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan
padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan,
perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai
tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha
besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan
pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di
dalam praktiknya saling melengkapi.
Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun
mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sector konsumsi dan bukan
sector produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya
pertumbuhan usaha baru di
Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka
mengembangkan UMKM menuju usaha yang berdaya saing tinggi. Mempertimbangkan
UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada
impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM
diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan
memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif
dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi
nasional dalam jangka panjang.
2.3. Strategis UMKM dalam Ekonomi Indonesia
Strategi Pengembangan Bisnis UKM
Di Indonesia, ada beberapa strategi yang cocok diterapkan di UKM, yaitu kemitraan,
permodalan UKM, dan modal ventura. Strategi pertama adalah dengan kemitraan
usaha. Kemitraan adalah hubungan kerja sama usaha di antara berbagai pihak yang
sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, sating

23. mendukung, dan sating menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan
UKM oleh usaha besar. Salah satu bentuk kemitraan usaha yang melibatkan UKM dan
usaha besar adalah producton linkage. UKM sebagai pemasok bahan baku dan bahan
penolong dalam rangka mengurangi ketergantungan impor, di mana saat ini harga produk
impor cenderung sangat tinggi karena depresiasi rupiah.
Strategi pengembangan bisnis yang kedua adalah permodalan UKM. Pada umumnya
permodalan UKM sangat lemah, baik ditinjau dari mobilisasi modal awal (start-up
capital) dan akses ke modal kerja jangka panjang untuk investasi. Untuk memobilisasi
modal awal perlu dipadukan tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan
program penjaminan, sedangkan untuk meningkatkan akses permodalan perlu
pengoptimalan peranan bank dan lembaga keuangan mikro untuk UKM. Sementara itu
daya serap UKM terhadap kredit perbankan juga masih sangat rendah. Lebih dari 80
persen kredit perbankan terkonsentrasi ke segmen korporat, sedangkan porsi kredit untuk
UKM hanya berkisar antara 15 — 21 persen dari total kredit perbankan (Statistik
Ekonomi Keuangan Indonesia, Mei 2004). Untuk mengoptimalkan jangkauan pemberian
kredit kepada UKM telah dikembangkan skim kredit dengan Program Kemitraan
Terpadu, misalnya Program Kemitraan BUMN dan Bina Lingkungan (PKBL), Program
Kemitraan dengan BPR, Koperasi dan Asosiasi, serta kredit program.
Strategi pengembangan bisnis ketiga adalah modal ventura. Menurut Keppres No. 61
Tahun 1998, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha
pengembangan dalam. bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Pembiyaan dengan modal
ventura ini berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman
atau kredit. Usaha modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara ikut melakukan
penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Perusahaan yang
dibiayai disebut perusahaan pasangan usaha (investee company), sedangkan pemodal
yang membiayai disebut perusahaan pemodal (invesment company atau venture
capitalist).
Strategi pengembangan UKM dapat didasarkan pada sumber daya internal yang dimiliki
(resource-based strategy). Strategi ini memanfaatkan sumber daya lokal yang superior
untuk menciptakan kemampuan inti dalam menciptakan nilai tambah (value added) untuk
mencapai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Akibatnya, perusahaan
kecil tidak lagi tergantung pada kekuatan pasar seperti monopoli dan fasilitas pemerintah.
Dalam strategi ini, UKM mengarah pada keterampilan khusus yang secara internal bisa
menciptakan produk inti yang unggul untuk memperbesar pangsa manufaktur. Strategi
pengembangan UKM yang keempat yang sangat baik untuk diterapkan di negara-negara
berkembang adalah pengelompokan (clustering). Kerja sama dan sekaligus persaingan
antarsesama UKM di subsektor yang sama di dalam suatu kelompok (klaster) akan
meningkatkan efisiensi bersama (collective efficiency) dalam proses produksi spesialisasi
yang fleksibel (flexible specialization), dan pertumbuhan yang tinggi.
Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha yang Kondusif

24. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM
dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi,
serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembangan
lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu,
dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, koordinasi dan sinergi dengan
instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUMKM.
Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturan
perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan
KUMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan
usaha memiliki spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi
makro, kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan daerah, serta perijinan yang
bersifat lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong lahirnya
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pro pengembangan KUMKM.
Strategi Peningkatan Akses KUMKM ke Sumberdaya Produktif
Rendahnya produktivitas KUMKM salah satunya akibat keterbatasan aksesnya kepada
sumberdaya produktif. Untuk itu, pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan
system insentif agar KUMKM dapat mengakses sumberdaya produktif untuk
mengembangkan usaha dan daya saingnya. Peningkatan akses KUMKM ke sumberdaya
produktif ini bersifat selektif yang berfungsi sebagai stimulan bagi KUMKM dan
berperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar sumberdaya produktif yang dihadapii
KUMKM. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong upaya peningkatan akses
KUMKM kepada sumber-sumber permodalan dan pembiayaan, peningkatan akses pasar,
akses teknologi, dan akses informasi. Mempertimbangkan jumlah KUMKM yang sangat
besar, maka demi efektivitas pembangunan KUMKM ditempuh melalui pendekatan
sentra disertai pengembangan pasar BDS (jasa pengembangan bisnis) di Indonesia.
Strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUMKM
Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saing
KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis
pengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Untuk itu, Kementerian Koperasi
dan UKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan wirausaha baru,
mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan KUMKM yang ada,
pengembangan KUMKM yang berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta
pengembangan kebijakan produksi bersih.
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro
Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia dengan
karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar
termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus,
kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup,

25. seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lainlain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang
unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang
bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi
yang tersendiri, melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro,
pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri
pedesaan.
Strategi Peningkatan Sinergi dan Partisipasi Masyarakat
Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan
dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat
dilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan KUMKM; peningkatan kapasitas institusi
pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan KUMKM; dan
pengembangan kelembagaan UMKM.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Usaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan
atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa
untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu)
miliar rupiah atau kurang. Sementara Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan
bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan
mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.
Dari penejelasan diatas dapat dinyatakan bahwa UKM merupakan usaha yang mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengatasi masalah pengangguran
diindonesia. Sementara itu UB hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun
aspek enyerapan tenaga kerja sangat kecil.